Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyerahkan draf terkait omnibus law terkait perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penyerahan itu dilaukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dan berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani, pekan lalu. "Kami sudah menyerahkan draf omnibus law perpajakan dengan Ibu Ketua DPR dan fraksi," kata Meneku usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2020 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2). Sementara konsultasi tersebut dilakukan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1). Tentu penyerahan ini sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yaitu Menkeu mengirimkan ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Omnibus law ini sendiri terdiri dari enam klaster yaitu pendanaan investasi, sistem teritori perpajakan, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadaan iklim berusaha, dan fasilitas pajak. Omnibus law terdiri dari 28 pasal yang mengamandemen tujuh undang-undang yaitu UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai mengambil sampel produk ikan impor. Selanjutnya, sampel ini diperiksa di laboratorium. Pengujian dillakukan terhadap produk ikan yang dikirim dari China setelah virus korona tipe baru merebak. Pelabuhan pintu masuk ikan impor asal China antara lain : Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan dan Cirebon. 

BKIPM KKP mendata, ada peningkatan impor komoditas perikanan dari China. Kelompok yang diimpor dari China meliputi pakan, bahan pembuat pakan serta ikan segar dan ikan beku. Volume impor komoditas perikanan dari China, Taiwan dan Hongkong pada Januari 2020 sebanyak 1.968.086,73 kg atau meningkat sebesar 15% dari Desember 2019 yanh sebanyak 1.707.774 kg. Impor yang meningkat pada Januari 2020 adalah impor bahan pembuat pakan dan pakan ikan buatan.

Langkah menyinergikan platform investasi secara elektronik dengan uang elektronik dimulai Bareksa dan OVO. Hal itu ditandai dengan peluncuran moda pembayaran pembelian reksadana diplatform Bareksa menggunakan  OVO. 

Saat ini, 800.000 nasabah terdaftar di Bareksa dengan dana kelolaan Rp 2 triliun. Direktur OVO Harianto Gunawan meyakini, kolaborasi ini membuat masyarakat kian terbiasa berinvesatsi.

Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty sebagai penyempurnaan perjanjian serupa yang terakir diteken pada 1990 dan berlaku mulai tahun 1992. Di antara yang disepakati dalam P3B yang baru itu adalah tarif pajak royalti yang diturunkan menjadi dua lapis yaitu 10% dan 8%. "Kemudian tarif branch profit tax diturunkan dari 15% menjadi 10%. Kedua hal ini, untuk royalti dan branch profit tax yang turun, konsisten dengan banyak P3B yang sudah ditandatangani Indonesia dengan negara-negara partner," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (4/2). Keuntungan bagi Indonesia adalah penghapusan clausula most favored nation di dalam pengaturan production sharing contract dan juga pengaturan yang lebih eksplisit mengenai tax avoidance (penghindaran pajak), anti-tax avoidance dan capital gains serta exchange of information sesuai standar internasional. " Dengan demikian, Indonesia akan mendapatkan lebih banyak measure (instrumen) untuk memerangi terjadinya tax avoidance yang biasanya (dilakukan) oleh perusahaan-perusahaan kita yang menggunakan Singapura sebagai base-nya," kata Menteri Keuangan.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menilai, reformasi pajak yang dilakukan dengan baik akan memperluas basis pajak. Selanjutnya, kemudahan administrasi dalam membayar pajak bisa berdampak positif terhadap penerimaan negara, termasuk dalam merealisasikan target pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.624,6 triliun. "(Selama ini) kita masih berkutat pada persoalan yang sama yaitu berburu di kebun binatang. Oleh karena itu, masalah reformasi perpajakan tetap harus dijalankan terutama untuk memperluas basis pajak. Kalau yang dipajaki itu-itu saja, (lama-lama) kering juga," ucap Sutrisno dalam program Hot Economy Berita Satu TV yang tayang selasa (4/2) sore. Ia juga mengatakan bahwa pajak hanya salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor. Untuk itu, pemerintah juga harus meningkatkan faktor lain seperti perizinan, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia.

Larangan perjalanan ke luar negeri oleh Pemerintah China kepada warganya diyakini bakal berdampak pada kunjungan turis asing ke Indonesia. Jika wisatawan asal China berkurang 50%, Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan devisa Rp 2,5 triliun tahun ini. Menurut data Bank Indonesia rata-rata wisatawan China yang berkunjung ke Bali menghabiskan uang sekitar Rp 9,7 juta setiap kedatangan pada 2018. Indonesia bisa kehilangan banyak potensi devisa karena wisatawan asal China lebih suka datang pada triwulan pertama dan ketiga.

Upaya pemungutan pajak pada aktivitas ekonomi dan perdagangan digital masuk agenda utama dalam RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau omnibus law Perpajakan. Berdasarkan rancangan yang diperoleh Tempo, ketentuan yang nantinya akan menyasar pelaku usaha sektor digital, termasuk perusahaan over the top (OTT), itu tercantum dalam empat pasal, yaitu pasal 14,15,16,dan 17.

Direktur P2Humas, Hestu Yoga Saksama, mengatakan di dalam omnibus law diusulkan agar penyelenggara dapat ditunjuk untuk memungut dan menyetorkan PPN, dan bisa menugaskan pihak laik atau perwakilannya di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Yoga melanjutkan, pendekatan yang akan digunakan dalam mengejar potensi pajak dari transaksi digital lintas negara ini adalah tax nexus. Berdasarkan ketentuan saat ini, Indonesia sebagai negara konsumen hanya dapat mengenakan pajak jika perusahaan tersebut merupakan BUT yang memiliki kantor di Indonesia. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan omnibus law Perpajakan secara garis besar akan mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang wajib menyetorkan PPN. Meski demikian, Yustinus menilai, ketentuan BUT ini di satu sisi belum tentu berjalan efektif karena berpotensi memunculkan sengketa pajak di kemudian hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen mengalami kenaikan atau terjadi inflasi sebesar 0,39 persen secara bulanan (month to month) pada Januari 2020. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,62 persen. Andilnya pada tingkat inflasi nasional sebesar 0,41 persen.

Direktur jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, mengatakan kenaikan harga produk hortikultura (sayur dan buah) terjadi karena petani di sejumlah sentra produksi menunda penanaman setelah musim kemarau panjang pada triwulan akhir 2019. Akibatnya, panen cabai dan bawang terlambat. Dia memperkirakan gejolak harga masih akan berlanjut hingga Februari. Prihasto memperkirakan petani sudah memanen tanamannya pada kahir Februari hingga Maret. Hasil panen tersebut bisa memenuhi kebutuhan April hingga Idul Fitri yang jatuh pada pertengahan Mei. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipicu musim hujan sejak akhir tahun lalu. Dia pun menyebut cuaca buruk mempengaruhi distribusi pangan.

Lebih dari 1.000 instansi keuangan dan non keuangan memanfaatkan data kependudukan untuk memudahkan verifikasi calon nasabah. Pemanfaatan data kependudukan tetap perlu mengedepankan keamanan dan prinsip perlindungan data pribadi.

Direktur pencatatan sipil  Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri David Yama, akhir pekan lalu menjelaskan tahapan kerja sama dimulai dari penandatanganan nota kesepahaman. Kemudian hal itu berlanjut dengan perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, implementasi akses data dan pengawasan reguler. Pihaknya tidak memberikan data kependudukan kepada instansi yang telah bekerjasama. Disetiap tahapan akses data kependudukan, kami selalu mengawasi keamanan data, apakah keamananya telah sesuai dengan perjanjian kerjasama atau tidak.