Upaya pemungutan pajak pada aktivitas ekonomi dan perdagangan digital masuk agenda utama dalam RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau omnibus law Perpajakan. Berdasarkan rancangan yang diperoleh Tempo, ketentuan yang nantinya akan menyasar pelaku usaha sektor digital, termasuk perusahaan over the top (OTT), itu tercantum dalam empat pasal, yaitu pasal 14,15,16,dan 17.

Direktur P2Humas, Hestu Yoga Saksama, mengatakan di dalam omnibus law diusulkan agar penyelenggara dapat ditunjuk untuk memungut dan menyetorkan PPN, dan bisa menugaskan pihak laik atau perwakilannya di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Yoga melanjutkan, pendekatan yang akan digunakan dalam mengejar potensi pajak dari transaksi digital lintas negara ini adalah tax nexus. Berdasarkan ketentuan saat ini, Indonesia sebagai negara konsumen hanya dapat mengenakan pajak jika perusahaan tersebut merupakan BUT yang memiliki kantor di Indonesia. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan omnibus law Perpajakan secara garis besar akan mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang wajib menyetorkan PPN. Meski demikian, Yustinus menilai, ketentuan BUT ini di satu sisi belum tentu berjalan efektif karena berpotensi memunculkan sengketa pajak di kemudian hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen mengalami kenaikan atau terjadi inflasi sebesar 0,39 persen secara bulanan (month to month) pada Januari 2020. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,62 persen. Andilnya pada tingkat inflasi nasional sebesar 0,41 persen.

Direktur jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, mengatakan kenaikan harga produk hortikultura (sayur dan buah) terjadi karena petani di sejumlah sentra produksi menunda penanaman setelah musim kemarau panjang pada triwulan akhir 2019. Akibatnya, panen cabai dan bawang terlambat. Dia memperkirakan gejolak harga masih akan berlanjut hingga Februari. Prihasto memperkirakan petani sudah memanen tanamannya pada kahir Februari hingga Maret. Hasil panen tersebut bisa memenuhi kebutuhan April hingga Idul Fitri yang jatuh pada pertengahan Mei. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipicu musim hujan sejak akhir tahun lalu. Dia pun menyebut cuaca buruk mempengaruhi distribusi pangan.

Lebih dari 1.000 instansi keuangan dan non keuangan memanfaatkan data kependudukan untuk memudahkan verifikasi calon nasabah. Pemanfaatan data kependudukan tetap perlu mengedepankan keamanan dan prinsip perlindungan data pribadi.

Direktur pencatatan sipil  Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri David Yama, akhir pekan lalu menjelaskan tahapan kerja sama dimulai dari penandatanganan nota kesepahaman. Kemudian hal itu berlanjut dengan perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, implementasi akses data dan pengawasan reguler. Pihaknya tidak memberikan data kependudukan kepada instansi yang telah bekerjasama. Disetiap tahapan akses data kependudukan, kami selalu mengawasi keamanan data, apakah keamananya telah sesuai dengan perjanjian kerjasama atau tidak.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati saat memberikan insentif pajak dalam RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau yang dikenal sebagai omnibus law Perpajakan.

Menurut Faisal, ada potensi omnibus law ini tak mampu mencapai target untuk mendorong investasi. Alih-alih mendorong arus modal, kata dia, omnibus law bisa salah sasaran dan ada yang memanfaatkannya untuk mengurangi setoran pajak. Faisal mengatakan, untuk menarik investasi diperlukan banyak komponen, seperti kebijakan mengenai harga energi yang berujung pada biaya produksi yang kompetitif. Menurut dia, meski banjir insentif pajak, laju investasi tetap mandek jika tak ada pendorong lain, terutama dari sisi pengoperasian bisnis. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, insentif pengurangan pajak dan pembebasan pajak sementara waktu yang berlaku pada 2018 baru dimanfaatkan oleh 50 perusahaan di akhir tahun lalu. Demikian pula realisasi program amnesti pajak yang tak mencapai target. Dari target Rp 1.000 triliun, yang terealisasi hanya Rp 147 triliun. Staf Ahli menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, tak menampik penilaian bahwa aturan ini akan menyebabkan pengurangan penerimaan negara untuk sementara waktu . Dia memberi contoh diskon PPh badan usaha yang bisa mengurangi penerimaan negara Rp 87 triliun. Namun, lanjut Yon, aturan ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong basis pajak baru.

Dewan Perwakilan Rakyat bersiap membahas rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau omnibus law Perpajakan. Anggota Komisi Keuangan DPR, Said Abdullah, mengaku sudah menerima draf RUU tersebut dan mempelajari klausul di dalamnya.

Dia menyebutkan enam kluster yang akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Keenam kluster itu ialah peningkatan investasi, sistem teritori wajib pajak, penentuan subyek pajak orang pribadi, mendorong kepatuhan wajib pajak, pemungutan pajak transaksi elektronik, dan pengaturan fasilitas perpajakan. Menurut Said, Badan Legislatif DPR sudah menempatkan omnibus law RUU Perpajakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020-2024. Dia mengatakan pembahasannya tinggal menunggu prosedur protokoler pemerintah dan parlemen. Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Junaidi Auly, mengatakan fraksinya bersikap kritis terhadap omnibus law RUU Perpajakan. Menurut dia, rancangan aturan ini hanya memberi diskon pajak bagi dunia usaha, tapi membawa risiko besar untuk kepentingan rakyat. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengakui banyak mendapat masukan kalangan pengusaha dalam rancangan undang-undang induk tersebut. Dia yakin aturan yang meringkas sistem perpajakan tersebut akan bermanfaat.

Chief Economist & Head of Research PT Samuel Aset Management Lana Soelistianingsih mengatakan, ke depan pemerintah perlu menjalankan kebijakan yang membuat aliran modal asing yang masuk betah untuk berada di dalam pasar keuangan. Misalnya dengan membuat obligasi holding period. " Investor tersebut juga diberikan insentif lebih besar misalnya pajak atas capital gain-nya dikurangi atau imbal hasilnya lebih tinggi sehingga minimal dia bertahan di Indonesia. Nggak langsung keluar ketika ada gonjang-ganjing, kita bisa pegang mereka selama tiga tahun," kata dia. Jika pemerintah tidak jeli, maka saat terjadi gejolak perekonomian glibal investor asing akan langsung melakukan penarikan dana dari pasar keuangan domestik. Pemerintah berusaha membuat investor asing betah salah satunya dengan wacana penurunan pajak dividen. Kebijakan ini harus diimbangi dengan memberikan kebijakan keringanan pajak tetapi juga memberikan persyaratan untuk investasi portofolio. Misalnya Tiongkok yang mengatur agar portofolio yang masuk pasar uang harus ditaruh dalam jangka waktu tertentu.

Dugaan korupsi ditubuh PT Asuransi Jiwasraya (persero) yang diperkirakan merugikan nasabah dan negara Rp 27 triliun mulai terbongkar. Kejaksaan Agung menahan lima tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut antara lain : mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya Harry Prasetyo, bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat.

BPK menemukan dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan Jiwasraya. Sejak 2006 laba yang dibukukan Jiwasraya adalah laba semu yang merupakan hasil rekayasa akuntansi (window dressing). Praktik itu diduga melibatkan jajaran direksi dan pihak luar perusahaan. Misal pada 2017 Jiwasraya membukukan laba Rp 2,4 trilun tetapi laba itu dianggap tidak wajar karena terdapat kecurangan pencadangan Rp 7,7 triliun pada laporan keuangan.

Survei Bank Indonesia pada 2018 menunjukan ada sekitar 1.800 lokasi usaha di Indonesia menggunakan platform pembayaran WeChat Pay. QR code WeChat Pay cukup banyak ditemui digerai oleh-oleh di Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara dan Bali. Namun transaksi elektronik WeChat pay dalam mata uang Yuan sehingga tidak diproses di Bank Indonesia dan Indonesia tidak mendapatkan devisa dari transaksi tersebut. Pada awal 2020, penggunaan WeChat Pay sudah legal di Indonesia melalui kerjasama dengan perbankan Indonesia. PT Bank Central Asia memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia per 1 Januari 2020.

Dana transfer ke daerah Rp 186 triliun dari pemerintah pusat masih mengendap direkening pemerintah daerah per 30 November 2019. Untuk itu pemda didorong memperbaiki tata kelola keuangan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bakti mengatakan bahwa penyebab transfer daerah mengendap direkening pemda salah satunya pola belanja setiap daerah yang berbeda. Ada daerah yang belanjanya ditumpuk di akhir tahun dan ada juga yang disalurkan bertahap dengan nominal sangat kecil. Anggota Komite IV DPD Ajiep Padindang berpendapat masalah pengendapan dan penyaluran anggaran semata-mata bukan salah pemda. Ada beberapa aturan teknis di kementerian/lembaga yang dinilai menghambat kinerja pemda hampir disemua wilayah.