Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dijadwalkan menggelar pertemuan dengan sekitar 10 manajemen top dari CEO dari korporasi korporasi kakap Korea Selatan (Korsel) di Busan, hari ini, Senin (25/11). " Ke-10 manajemen top dan CEO itu adalah dari Lotte Corporation, Posco, Hankook Technology Group, SK E&C, CJ Group, LG Chem, GS Global, Daewoo Shipbuilding & Marine Enginerering, Doosan Corporation dan KEXIM.

Pemerintah mengaku tak gentar dengan aksi Uni Eropa yang melaporkan Indonesia ke World Trade Organization terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang berlaku pada Januari 2020. Perseteruan antara RI dan Uni Eropa (UE) ini merupakan kali kedua setelah pemerintah melawan diskriminasi minyak sawit di Benua Biru dengan mengajukan proses litigasi di World Trade Organization (WTO). Komisi Eropa mengatakan, pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia secara tidak adil membatasi akses UE terhadap bijih nikel, batubara, kokas, bijih besi, dan kromium. Komisi Eropa pun menuding pelarangan ekspor menjadi bagian dari rencana Indonesia untuk mengembangkan industri stainless steel dalam negeri secara tidak adil.

Upaya pemerintah yang gigih mempertahankan kebijakan penyetopan ekspor bijih nikel ini didukung oleh pengusaha nasional. Pemerintah perlu memberikan argumen di depan sidang WTO dengan menekankan pada hak Indonesia sebagai anggota WTO, sekaligus tidak menyalahi aturan perdagangan, dan tidak bermaksud untuk membunuh industri di negara manapun. Selain itu, ekspor bijih nikel ke UE hampir tidak ada. Mayoritas ekspor bijih nikel Indonesia ke China, Korea Selatan dan Jepang. Jadi patut dipertanyakan mengapa UE secara tiba-tiba menggugat kita ke WTO. Indonesia berpotensi menjadi jawara baru produsen baja dunia sehingga memicu kekhawatiran Uni Eropa.

Implementasi Single Identity Number (SIN) yang mengintegrasikan data finansial dengan nonfinansial akan mendorong transformasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. SIN memiliki konsep yang hampir serupa dengan konsep Social Security Number di Amerika Serikat. SIN mengintegrasikan secara otomatis (linking by system) baik data-data finansial maupun nonfinansial di luar aparat pajak ke dalam Bank Data Pajak yang terpusat secara nasional, lalu melakukan proses pencocokan (matching) data lawan transaksi dengan SPT Wajib Pajak. Mekanisme ini membuat SIN mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis dan menciptakan kondisi “terpaksa jujur” secara sistem, tidak hanya terkait kecurangan pajak tetapi juga seluruh kecurangan yang terjadi termasuk korupsi. Perjalanan mewujudkan SIN ternyata tidak selalu mulus, walaupun telah terakomodasi dalam Pasal 35A dan 41C UU KUP, hakikat SIN lum terwujud sampai saat ini.

Investor mulai mengurangi investasi di usaha rintisan yang menggunakan model "bakar uang". Sejumlah usaha rintisan yang sejak awal tidak berdasar valuasi kini malah diburu investor. Fenomena ini muncul setelah usaha rintisan global Uber gagal mencapai valuasi yang diinginkan pasca penawaran saham perdana. 

Daftar Start Up Decacorn dan Unicorn Indonesia :

• Gojek : nilai valuasi 10 miliar dollar AS, estimasi pendapatan 8 juta dollar AS per tahun, Investornya terdiri dari Formation Group, Sequoia, Capital India dan Warburg Pincus
• Tokopedia : nilai valuasi 7 miliar dollar AS, estimasi pendapatan 12 juta dollar AS per tahun, Investornya terdiri dari SoftBank Group, Alibaba Group, Sequoia, dan Capital India
• OVO : nilai valuasi 2,9 miliar dollar AS, estimasi pendapatan 1,3 juta dollar AS per tahun, Investornya terdiri dari Grab, Tokopedia, Tokyo Century Corporation
• Bukalapak : nilai valuasi 2,5 miliar dollar AS, estimasi pendapatan 8,3 juta dollar AS per tahun, Investornya terdiri dari 500 startups, Batavia Incubator dan Emtek Group
• Traveloka : nilai valuasinya 2 miiar dollar AS, estimasi pendapatanya 35 juta dollar AS per tahun, Investornya terdiri dari Global Founders Capital, East Ventures dan Expedia Inc.

Pemerintah berupaya mengejar investasi industri bahan baku farmasi untuk menekan ketergantungan impor yang mencapai 90 persen. Menurut Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Muhammad Khayam, demi menggenjot investasi, pemerintah menawarkan insentif pajak, seperti tax holiday, tax allowance, dan super deductible tax.

Itu sebabnya, kata Khayam, industri farmasi merupakan salah satu sektor prioritas yang mendapat perhatian pemerintah. Menurut dia, pertumbuhan industri farmasi nasional mencapai 9,47 persen pada kuartal ketiga tahun lalu. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan pada kuartal ketiga 2018 yang mencapai 5,13 persen. Direktur Utama Kimia Farma, Verdi Budidarmo, mengatakan Indonesia seharusnya bisa memproduksi bahan baku sendiri. Apalagi, 50 persen bahan baku impor merupakan produk herbal. Karena itu, Kimia Farma telah melakukan penjajakan sejak empat tahun lalu. Setidaknya ada tiga calon investor yang mulai melirik investasi ataupun kerja sama pengembangan industri bahan baku, yaitu investor asal Cina, India, dan perguruan tinggi dalam negeri. Namun, kata dia, investasi tersebut belum terealisasi karena masih butuh studi kelayakan. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha farmasi Indonesia Dorodjatun Sanusi menuturkan industri masih menanti aturan mengenai tingkat komponen dalam negeri.Selain persoalan bahan baku, Dorodjatun menggarisbawahi masalah tunggakan pembayaran utang program Jaminan Kesehatan nasional kepada distributor farmasi atau pedagang besar farmasi yang terus membengkak. Tunggakan ini, ujar Dorodjatun, telah menekan arus kas perusahaan farmasi. Tunggakan pemerintah itu mencapai Rp 6 triliun. Sayangnya, kata Dorodjatun, dana penerima bantuan iuran hanya 6 persen yang masuk untuk pembayaran obat.

Akhir pekan lalu Bank Indonesia (BI) memberi kabar baik, cadangan devisa Indonesia pada Januari 2020 naik sekitar US$ 2,5 miliar menjadi US$ 131,7 miliar. Tapi di bulan-bulan mendatang, Indonesia bakal menemui tantangan berat menjaga tren positif kenaikan cadangan devisa, terutama akibat tekanan hebat yang bakal mendera ekspor produk Indonesia. Tekanan terbaru datang dari kelesuan pasar China akibat wabah virus corona. Padahal selama ini China menempati peringkat pertama sebagai tujuan ekspor produk Indonesia. Catatan Badan Pusat Statistik, dari total ekspor non-migas Indonesia yang senilai US$ 154,99 miliar tahun lalu, sebesar US$ 25,85 miliar atau 16,7% berasal dari ekspor ke China. Sejak korona merebak, China mengerem aktivitas ekonominya, serta mengerem pula permintaan barang, termasuk dari Indonesia. Kelesuan pasar ekspor China menambah tekanan ekspor negara ini, setelah Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa bersikap protektif terhadap produk dari Indonesia.

Amerika, misalnya, sampai kini masih menunda fasilitas tarif murah maupun penghapusan bea masuk dalam kerangka generalized system of preferences (GSP) produk Indonesia. Padahal GSP membuat produk Indonesia bisa bersaing di pasar AS. Sebagai catatan, tahun lalu, ekspor ke AS mencapai US$ 17,67 miliar atau 11% dari total ekspor. Dengan kata lain, gabungan ekspor ke China dan AS menopang nyaris 30% total ekspor non-migas Indonesia.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menilai, melihat Indonesia belum menyiapkan strategi membuka pasar baru di luar China. Padahal, hampir seluruh jenis barang ekspor ke China akan turun.  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono berharap pemerintah membantu pengusaha membuka pasar baru. Deputi Menko Perekonomian Iskandar Simorangkir, menyatakan, saat ini pemerintah masih meneliti produk ekspor ke China agar bisa di ekspor ke negara lain. Tapi, Faisal mengingatkan, bukan perkara mudah membuka pasar baru dalam waktu singkat untuk mengganti pasar China, AS dan Eropa.

PT Timah (Persero) Tbk menahan produksi pada awal tahun ini setelah harga komoditas mineral tersebut menurun. Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi mengatakan salah satu penyebab lesunya harga timah ialah wabah virus corona yang menyerang Cina dan beberapa negara tujuan ekspor lain.

Berdasarkan data London Metal Exchange, harga logam timah sempat meningkat hingga di kisaran US$ 17,700 per metrik ton dari awal tahun hingga pertengahan Januari. Namun, setelah itu, harganya terus merosot hingga mencapai nilai terendah di US$ 16.150 per metrik ton. Pada penutupan perdagangan di bursa London, 7 Februari lalu, harga timah mencapai US$ 16,275 per metrik ton, turun dari US$ 16.550 per metrik ton pada hari sebelumnya. Di tengah kondisi tersebut, Riza menargetkan pertumbuhan produksi logam timah 5 persen dari tahun lalu. Hingga kuartal III 2019, produksi PT Timah mencapai 58.150 metrik ton. PT Timah juga sempat menahan produksi tahun lalu dengan alasan yang sama. Perusahaaan pelat merah ini bahkan menghentikan operasi kapal keruk dan kapal isap serta mengurangi kegiatan operasi produksi dari tiga jam kerja menjadi hanya satu jam kerja. Volume ekspor saat itu dikurangi 2.000 ton per bulan.

Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur tahun ini mencapai senilai Rp 419,2 triliun, Rp 120,2 triliun di antaranya berada di bawah anggaran Kementerian PUPR. Berdasarkan pemetaan, terdapat 11 proyek dengan potensi nilai Rp 19,7 triliun yang bisa digarap menggunakan skema kerjasama swasta dan BUMN.

Senior Vice President Corporate Secretary PT Waskita Karya Tbk (WSKT, anggota indeks Kompas100) Shastia Hadiarti menyebutkan, tahun 2019, WSKT menerima arus kas Rp 44 triliun. Dari dana tersebut, WSKT melunasi pinjaman sebesar Rp 32,5 triliun. Alhasil, pinjaman per akhir Desember 2019 turun dari Rp 86 triliun menjadi Rp 69 triliun. "Sehingga gearing ratio Waskita per Desember 2019 berada pada level 2,3 kali," jelas Shastia, kemarin. Jumlah ini membaik dari posisi gearing ratio September 2019 yang sebesar 2,8 kali. Dengan kondisi itu, WSKT menargetkan kontrak baru tahun ini sebesar Rp 45 triliun-Rp 50 triliun. Pendapatan usaha dan laba bersih ditargetkan naik 15%-20%. WSKT menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 18 triliun-Rp 20 triliun. Sebagian besar capex untuk menyelesaikan jalan tol."Kami melihat sektor usaha konstruksi akan kembali tumbuh dan yakin rencana pemindahan ibukota Negara juga akan menjadi katalis penting," ujar dia.

Direktur Keuangan Waskita Haris Gunawan menjelaskan, manajemen WSKT akan menjaga rasio keuangan tahun ini melalui strategi divestasi beberapa ruas jalan tol. WSKT juga mempercepat pencairan piutang dari proyek yang dikerjakan dengan skema turnkey maupun konvensional. Selain WSKT, manajemen PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga memprediksi arus kas operasional akhir tahun 2019 bakal positif. Pasalnya per Desember 2019 perusahaan ini menerima arus kas masuk sebesar Rp 10 triliun. Hal ini mendorong gearing ratio WIKA ditargetkan di bawah 1 kali dan debt to equity ratio (DER) perusahaan ini mencapai 2,2 kali. "Untuk DER di kuartal III-2019 di angka 2,4 kali dari covenant sebesar 3,5 kali. Masih sangat sehat," kata Mahendra Vijaya Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya. Ke depan, WIKA juga akan lebih berhati-hati memilih proyek dengan skema turnkey.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) juga menaikkan target nilai kontrak baru tahun ini menjadi Rp 35 triliun. Sedang PT PP Tbk (PTPP) menyiapkan capex Rp 6,65 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan properti sebesar Rp 2,02 triliun, infrastruktur Rp 2,88 triliun, energi Rp 1,14 triliun dan peralatan konstruksi sebesar Rp 471 miliar. Analis Samuel Sekuritas Selvi Ocktaviani melihat emiten BUMN Karya sedang berancang-ancang menjaring proyek pemerintah di tahun ini. Adapun agenda divestasi aset berpotensi menambah arus kas dan meningkatkan laba perusahaan. Pembayaran kerja untuk proyek yang digarap emiten tahun ini juga diprediksi lancar. "Ini membuat para emiten dapat menjaga rasio utang terhadap ekuitas di posisi yang sehat, sehingga emiten bisa mendapatkan pembiayaan untuk ekspansi proyek baru," ujar Selvi.

Berbagai insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk menarik investasi seperti tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax, kurang diminati oleh para pelaku industri manufaktur. Hal ini dikarenakan masih banyak kesulitan dalam mengklaim insentif pajak dan ketidakpastian waktu penerimaan fasilitas tersebut. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengataan, hingga saat ini baru dua pemain yang memanfaatkan insentif pajak tersebut. Padahal, pemerintah sudah menurunkan besaran investasi sehingga memungkinkan pelaku usaha yang kemarin tidak masuk syarat bisa mengambilnya. Dia menduga hal ini terkait administrasi perpajakan. "Mungkin dari segi administrasi pajaknya. Tetapi ini masih dugaan. Saya belum bisa komentar banyak, karena belum bisa kita komparasi antara yang sudah dan yang belum ambil," ujar Firman. Di sisi lain, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani menilai, kurang diminatinya insentif pajak oleh para pelaku industri manufaktur karena ketidakpastian penerimaan insentif. Selama ini, pelaku usaha dan investor banyak mengalami kesulitan dalam mengklain insentif-insentif pajak. Menurut Shinta, pada awal diluncurkannya insentif pajak tersebut, banyak yang tertarik. Namun, beberapa yang sudah mulai investasi dengan harapan memperoleh insentif menjadi kecewa karena ketidakpastian penerimaan insentif. " Sehingga investor lain menjadi ragu untuk berinvestasi hanya karena iming-iming insentif. Apalagi sektor manufaktur sangat sensitif terhadap peningkatan biaya-biaya operasional, biaya produksi, biaya supply chain, dan khususnya biaya tenaga kerja yang pasti meningkat tiap tahunnya," terang dia

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melakukan negosiasi kembali terkait Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Korea Selatan dan Jepang. Upaya tersebut ditargetkan dilakukan dan tuntas tahun 2020. Langkah P3B sendiri dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di Tanah Air. "Kami memang sudah merencanakan di tahun 2020 untuk P3B negosiasi dengan Korea dan Jepang," ucap Kepala Pusat Kebijakan Penerimaan Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Rofyanto Kurniawan saat berbincang dengan awak media di Kantornya akhir pekan lalu. Ia mengatakan, negosiasi P3B dilakukan serta disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan standar perpajakan internasional. Selain Korea Selatan dan Jepang, Kemenkeu akan melakukan negosiasi P3B dengan negara-negara Eropa beberapa diantaranya Jerman dan Prancis. "Korea pada April jika disepakati akan memberikan iklim investasi yang baik bagi Indonesia," ucap Rofyanto. Meski begitu, renegosiasi tersebut juga tetap mengedepankan prinsip dasar penyusun P3B yaitu meminimalisir pengenaan pajak berganda dengan pembagian hak pemajakan, serta menutup celah praktik penghindaran dan pengelakan pajak. "Kami ingin output dari negosiasi bagus untuk Indonesia dan juga negara mitra, sehingga diharapkan dengan negosiasi ini bisa membuat iklim investasi Indonesia menjadi makin menarik," imbuhnya.