PT Asabri mengakui penurunan nilai aset yang belum direalisasikan sebesar Rp 16,8 triliun di tahun 2019. Direktur Keuangan dan Investasi Asabri Rony Hanityo Apriyanto menjelaskan, penurunan tersebut terjadi di program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) serta Akumulasi Iuran Pensiun (AIP).

Jika dirinci, total nilai aset Asabri di program THT, JKK dan JKM turun dari Rp 19,4 triliun di 2018 menjadi Rp 10,6 triliun di tahun lalu. Sementara total aset AIP dari Rp 26,9 triliun di 2018 tersisa Rp 18,9 triliun per akhir 2019 lalu. “Kondisi liabilitas besar tapi dari aset Asabri turun pada dua program THT dan AIP yang mengalami penurunan kira-kira sekitar Rp 16 triliun, atau sifatnya unrealized loss,” kata Rony di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1). Unrealized loss Asabri terjadi karena penurunan nilai investasi di saham dan reksadana, yang menggunakan dana dari kedua program itu. Khususnya penurunan nilai saham yang dipegang Asabri di Inti Agri Resources Tbk (IIKP) dan Trada Alam Minera Tbk (TRAM) milik Heru Hidayat. Serta pada saham dari perusahaan milik Benny Tjokrosaputro yakni PT Hanson International Tbk (MYRX).“Karena penurunan nilai saham dan reksadana yang dimiliki dua orang tersebut yang tadinya nilai saham Rp 500 menjadi Rp 50. Jadi nilai investasi kami memang turun,” tambahnya.

Asabri telah menyiapkan beberapa langkah pemulihan. Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menjelaskan meminta pertanggungjawaban utang jual beli saham kepada Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Menurut Sonny, kedua pebisnis itu mempunyai total utang saham dengan Asabri senilai Rp 10,6 triliun. “Kami sudah mendapat komitmen dari keduanya. Bahwa pemulihan tanggung jawab Heru sebesar Rp 5,8 triliun dan Benny sebesar Rp 5,1 triliun,” jelas dia di gedung DPR, Rabu

PT Bank Mandiri Taspen (Mantap) serta PT Fidac Inovasi Teknologi jalin kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna luncurkan aplikasi Dumi (Duit Mikro) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif. Aplikasi tersebut resmi diluncurkan Rabu, (29/1) yang di tandai dengan penandatanganan MoU oleh Direktur Bisnis Bank Mantap, Nurkholis Wahyudi serta Direktur Fidac Inovasi Teknologi, Harry Fardan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menjelaskan, dengan diluncurkannya aplikasi tersebut nantinya ASN akan memiliki sumber pendanaan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya. Tak hanya itu, ia juga menambahkan Dumi di harapkan nantinya mampu memberi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ASN. Melalui aplikasi ini, nantinya Dumi akan menjadi alternatif dari pembiayaan mikro berbasis teknologi (fintech).

"Para ASN ketika membutuhkan pembiayaan mendadak seperti membayar SPP anak, pajak kendaraan motor, renovasi rumah atau bencana alam dapat mengambil KTA Payroll untuk menggunakan aplikasi Dumi," kata dia dalam peluncuran aplikasi Dumi di aula BKN.

Managing Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani menilai, target rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang tahun ini ditetapkan sebesar 11,6% termasuk rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Ini akan semakin timpang bila dibandingkan dengan negara maju yang sudah melebihi angka 20%. "Menurut saya, (tax ratio) memang menjadi perhatian investor. Tapi mereka bukan hanya melihat pajak, tetapi juga faktor lain untuk memulai investasi," ucapnya ketika melakukan kunjungan ke BeritaSatu Media Holding, Jakarta, Kamis (30/1). Ia mengatakan selain pajak, faktor lain yang harus diperhatikan adalah permasalahan ketenagakerjaan mulai dari upah hingga produktivitas. Pada saat yang sama juga birokrasi harus diperhatikan karena banyak pengusaha yang merasa kesulitan saat akan melakukan investasi di Tanah Air. Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain rasio pajak Indonesia sebenarnya cukup baik. Upaya untuk meningkatkan rasio pajak akan mendongkrak penerimaan negara yang berdampak pada belanja untuk pembangunan dan infrastruktur dasar di daerah seperti air bersih, sanitasi, jalan dan irigasi.. "Tata kelola itu yang harus kita perbaiki, baik kerja sama dengan BPK, KPK, dan Pemerintah daerah. Sedangkan untuk melakukan ekspansi basis pajak, kami terus memperbaiki kualitas IT dan SDM," kata Menteri Keuangan.

Apakah sudah menjadi nasib kita, komoditas pangan seperti jagung harus diimpor dari Amerika Serikat, mainan anak dari Jepang, produk seni populer dari Korea Selatan, dan barang kebutuhan rumah tangga dari China. Kini minuman teh harus diimpor dari Taiwan. Tak hanya di Indonesia, mereka berhasil menahklukan pasar dunia dengan teknologi digital. 

Antrian remaja di gerai-gerai minuman Taiwan disejumlah negara mudah terlihat. Di Indonesia fenomenanya mirip. Fenomena minuman Taiwan di Indonesia juga terlihat di platform digital. Dalam presentasi berjudul 2019 Year in Search Indonesia pencarian beberapa jenis minuman Taiwan (seperti : boba dan teh keju) melonjak luar biasa. Pencarian boba di Google melonjak 11,6 kali dibandingkan tahun sebelumnya dan melonjak 7,3 kali di platform Youtube. Sementara pencarian teh keju naik tujuh kali lipat.

Pemerintah berupaya menarik investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan hal itu akan diwujudkan melalui pemberian insentif perpajakan dan mempromosikannya kepada pelaku usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Suahasil, dengan relaksasi pajak, pelaku usaha memiliki ruang lebih untuk melakukan ekspansi dan mengembangkan bisnisnya, sehingga roda perekonomian kembali bergerak cepat. Dia memberi contoh pada 2018, saat pemerintah memberikan insentif pajak sebesar Rp 221 triliun berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Sri Mulyani mengatakan, selain insentif, pemerintah akan mendorong perbaikan tata kelola perpajakan. Salah satu contohnya adalah mempercepat pemberian restitusi pajak. Upaya menarik investasi juga diperkuat melalui rancangan undang-undang omnibus law bidang perpajakan. Kemarin, Sri Mulyani telah berkonsultasi langsung dengan Ketua DPR Puan Maharani mengenai hal itu. Saat ini, DPR menggodok dua omnibus law, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Kedua calon utaran itu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan kredit tanpa agunan untuk layanan bayar kemudian (Paylater) di aplikasi Traveloka. Kerjasama ini menyasar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. BNI akan menyalurkan pinjaman hingga Rp 6 triliun tahun 2020 untuk 1 juta potensi pengguna layanan Paylater Traveloka.

Perluasan infeksi vitrus corona berdampak pada goyahnya daya tahan pasar keuangan domestik. Investor menilai penyebaran virus corona sebagai sentimen negatif karena Cina, yang menjadi pusat penyebaran, merupakan poros ekonomi terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat.

Kekhawatiran investor itu tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan terakhir yang diwarnai pelemahan hingga 125,11 poin, meski kemarin telah naik tipis ke level 6.113,04. Ekonom dari PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan pergerakan pasar saham kedepan belum sepenuhnya aman dan patut dicermati seiring dengan perkembangan wabah corona, yang hingga kemarin telah menjalar ke 16 negara. David melanjutkan, pelemahan terhadap sejumlah sektor saham juga perlu diwaspadai, khususnya sektor pertambangan, industri dasar, konstruksi, dan transportasi. Adapun pada perdagangan kemarin, bursa mencatat 210 saham mengalami penurunan, 198 nail, dan 133 saham tak bergerak. Sri Mulyani menjelaskan, pengaruh kinerja sektor pariwisata akan cukup dirasakan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia sedang mengandalkan sektor tersebut sebagai lini unggulan. Ia melanjutkan, sebagai bentuk keseriusan menggarap sektor pariwisata, pemerintah telah menciptakan ikon lima destinasi super-prioritas. Agenda promosi wisata yang memasarkan destinasi andalan ini akan dilakukan hingga akhir 2020, termasuk ke Cina.

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) kelar berhasil meyakinkan 10 kreditur utamanya untuk menyepakati restrukturisasi utang jumbo senilai US$ 2 miliar. Ada dua poin kelonggaran yang diperoleh Krakatau melalui restrukturisasi kredit ini, yakni kelonggaran jangka waktu pembayaran serta pembayaran bunga. Bagi bank yang menjadi kreditur, restrukturisasi itu berarti waktu pelunasan utang, baik bunga maupun pokok molor."Perhitungan restrukturisasi sudah disesuaikan dengan perkembangan perusahaan ke depan. Kami masih optimistis dapat menunaikan restrukturisasi," kata Silmy Karim, Direktur Utama Krakatau Steel, Rabu (29/1). Di antara bank yang menjadi kreditur Krakatau, bank plat merah bersedia meneken perjanjian restrukturisasi dengan alasan sinergi antara perusahaan negara. Meski, eksposur kredit ke Krakatau membuat kredit beresiko alias loan at risk di bank-bank BUMN membengkak.

Direktur Manajemen Resiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin dalam pertemuan dengan analis, Jumat (24/1), mengatakan, kredit ke Krakatau Steel merupakan penyebab naiknya kredit dalam perhatian khusus alias kolektibilitas 2 di segmen wholesale banking. "Utamanya dari utang Krakatau Steel yang telah kami restrukturisasi kuartal II-2019 dan kuartal III-2019. Jika mengenyampingkan eksposur KRAS, kredit dalam perhatian khusus segmen wholesale banking bisa turun dari 5% menjadi sekitar 3,8%," ujar Siddik dalam transkrip yang dipublikasikan Thomson Reuters Streetevents, Selasa (28/1). Kepada KONTAN, Siddik pernah menyatakan, Bank Mandiri bakal membentuk pencadangan hingga 30% di akhir 2019 untuk kredit Krakatau Steel. Nilai pencadangan akan dinaikkan hingga 55% di tahun ini. Sementara Bank BNI mencatat peningkatan risiko kredit di segmen korporasi dari 3,9% pada 2018 menjadi 4,5% di 2019. Fasilitas kredit BNI ke Grup Krakatau Steel mencapai Rp 6,4 triliun. "Saat ini, kredit di kol 2 atau dalam perhatian khusus," ujar Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati, Selasa (28/1). BNI telah mengantisipasi dengan pencadangan Rp 2,4 triliun, setara 41% dari eksposur kredit BNI. "Tahun ini target pencadangan yang bisa dibentuk hingga Rp 5,8 triliun, kata dia.Bank BRI juga mencatat kan kenaikan kredit kolektibilitas 2 signifikan di segmen korporasi BUMN dari 0,86% dari total kredit pada 2018 menjadi 4,29% di akhir 2019.Direktur Hubungan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto menyatakan, eksposur BRI ke Krakatau Steel Group mencapai Rp 2,8 triliun. Saat ini BRI sudah membentuk pencadangan hingga 50% dari total eksposur kredit tersebut.

Mulai Rabu (1/1/2020), Pemerintah India menurunkan bea masuk impor kelapa sawit mentah atau CPO beserta produk olahanya dari nega-negara ASEAN termasuk Indonesia. Pelaku industri kelapa sawit menilai, penurunan bea masuk itu dipengaruhi oleh kebijakan B-30 yang diterapkan pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020. 

Presiden Joko Widodo telah memandatangani surat presiden terkait pengajuan omnibus law RUU Perpajakan ke DPR. Dengan ini, proses pembahasan RUU tersebut oleh pemerintah dan parlemen bisa segera dilakukan setelah mendapatkan penetapan melalui rapat paripurna DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbekal surpres tersebut pihaknya sebagai wakil pemerintah akan segera menemui pimpinan DPR secara langsung. Menurut Menteri Keuangan, penyampaian surpres tersebut menjadi dasar dan informasi awal bagi parlemen untuk membuat undang-undang baru terkait omnibus law perpajakan. Setelah diserahkan nantinya draf omnibus law akan dibahas dalam rapat pimpinan atau rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi. Setelah disetujui baru DPR akan memasukan dalam agenda rapat paripurna dan pembahasan lebih lanjut.