Perpajakan Teritorial Menjadi Andalan Mengejar Wajib Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hakul yakin penerapan kebijakan perpajakan teritorial bakal menambah pundi-pundi negara. Sistem yang bakal menarik semua potensi pajak atas transaksi dan eksistensi tersebut bakal segera direalisasi melalui RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan dan Penguatan Perekonomian.
PPN hanya berperan sebesar 3,3 persen dalam rasio penerimaan terhadap PDB di 2019. Ada dua fokus yang menjadi incaran Kementerian Keuangan dalam penerapan pajak teritorial. Kedua hal tersebut, kata Sri Mulyani, adalah pajak orang pribadi dan pajak digital. Realisasi pajak orang pribadi pada 2018, dari 554.998 WP OP non karyawan, hanya 152.971 WP yang membayar pajak. Selain itu, PPN dari penerima upah asing akan menjadi sasaran dengan membatasi 183 hari tinggal di wilayah Indonesia. Untuk pajak digital, Sri Mulyani mengatakan potensi pajaknya amat besar. Dalam rancangan omnibus law perpajakan, pemerintah bakal membikin sistem yang memaksa sebuah entitas untuk menjadi pemungut, pemotong, dan pelapor PPN dari segala transaksi yang terjadi di Indonesia. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyatakan bakal segera merampungkan acuan aturan penarikan pajak digital. Aturan yang bakal menjadi cantolan omnibus law ini sudah disepakati oleh 137 negara, yang dipatok rampung akhir tahun ini.
META Bangun Tol Senilai Rp 21,5 Triliun
Emiten yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur, PT Nusantara Infrastructure Tbk (META), membentuk konsorsium Jakarta Metro Expressway (JMEX). Konsorsium yang dibentuk Nusantara Infrastructure ini menggandeng PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Acset Indonusa Tbk (ACST) dan PT Triputra Utama Selaras. Konsorsium JMEX ini akan menggarap proyek senilai Rp 21,5 triliun. Adapun proyek yang dimaksud adalah Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated yang dibangun di ruas Cikunir hingga Ulujami, sepanjang kurang lebih 22 km. Jalan tol ini akan meghubungkan wilayah Jati Asih-TMII-Pondok Indah-Ulujami. Pembangunan ini juga bertujuan mengurangi beban lalu lintas di sepanjang JORR serta memaksimalkan kapasitas lalu lintas di sepanjang koridor JORR jika diintegrasikan dengan jalan tol Jakarta-Cikampek II (Jalan Tol Layang) dan/atau jalan tol Jakarta-Cikampek II (selatan).
"Melalui proyek ini, kami berharap akan ada kenaikan yang cukup signifikan pada pendapatan perusahaan sekaligus meningkatkan nilai aset perusahaan hingga kurang lebih lima kali lipat dari nilai perusahaan saat ini jika proyek ini sudah terlaksana," kata General Manager Corporate Affairs Nusantara Infrastructure Deden Rochmawaty ke KONTAN, Kamis (6/2).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Nusantara Infrastructure tengah mempersiapkan berbagai dokumen terkait tahap pra-kualifikasi tender. Sejauh ini, pihaknya telah mengantongi izin prinsip yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR sejak 11 Desember 2018, juga izin prakarsa yang baru didapatkan pada 21 Januari 2020. Tahun ini Nusantara Infrastructure menganggarkan capital expenditure (capex) sebesar Rp 2,25 triliun. Selain bisnis tol, META juga kian getol menggarap bisnis air. Emiten ini berencana melakukan akuisisi, menambah pipa jaringan dan pengelolaan risiko.
Deden menyebutkan, untuk rencana-rencana tersebut, pihaknya menyiapkan dana hingga Rp 100 miliar. "Total investasi tahun ini Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 miliar," ujar dia. Total kapasitas terpasang META sebesar 1.725 liter per detik, dengan rata-rata penyerapan sekitar 70%-80%. Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee berpendapat, walaupun return investasi memakan waktu yang panjang, saham sektor infrastruktur masih memiliki prospek ke depan. Sebab infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah sehingga adanya konsorsium yang digarap oleh META akan didukung. Hans Kwee memberikan rekomendasi buy saham META dengan target harga Rp 187 per saham. Untuk anggota konsorsium lain seperti saham ADHI dan saham ACST, Hans juga memberi rekomendasi buy dengan target harga masing-masing Rp 1.350 per saham dan Rp 950 per saham.
Pertumbuhan Industri Properti Kian Pesat
Direktur Departemen kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Widi Agustin, mengatakan kinerja industri properti akan membaik pada tahun ini. Menurut dia, pertumbuhan industri properti disokong oleh sejumlah kebijakan, seperti pengurangan rasio uang muka alias loan-to-value serta suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate yang turun 100 basis point.
Widi mengatakan beberapa indikator makroekonomi juga memberi sinyal yang baik. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 mencapai 5,1-5,5 persen, naik dibanding tahun lalu yang sebesar 5,02 persen. Tingkat inflasi yang terjaga di bawah 3 persen juga bakal berlanjut hingga tahun ini. BI menargetkan pertumbuhan kredit pada tahun ini mencapai 10-12 persen. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI), Amran Nukman, optimistis industri pada tahun ini tumbuh minimal 8 persen. Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi), Lukas Bong, mengatakan industri properti pada 2019 terkontraksi karena berhadapan dengan pemilihan umum. Tahun ini, Lukas menambahkan, masih ada tantangan, seperti perang dagang dan wabah virus corona.
Sri Mulyani: JB Sumarlin Berjasa Besar bagi Perbankan dan Pasar Modal Nasional
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku memiliki banyak kenangan dan testimoni terhadap almarhum Mantan Menteri Keungan JB Sumarlin. Salah satunya adalah peran menteri Orde Baru itu saat menerapkan kebijakan liberalisasi di sektor keuangan, terutama perbankan dan pasar modal. Menurut Sri Mulyani, kebijakan yang dilakukan Sumarlin membuat industri perbankan dan pasar modal bertumbuh dan mampu menyuntikkan pendanaan ke perekonomian. "Mungkin salah satu yang cukup besar adalah waktu melakukan liberalisasi sektor keuangan, beliau melakukan liberalisasi yang menyebabkan tumbuh dan sangat besarnya sektor perbankan dan capital market di Indonesia," ujar Menkeu usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/1). Johannes Baptista (JB) Sumarlin Menteri Keuangan periode 1988-1993 meninggal pada Kamis (6/2) di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta. Menurut rencana, almarhum akan dimakamkan di San Diego Hills pada Senin (10/2). Sumarlin dikenal antara lain dengan kebijakan liberalisasi perbankan. Menteri era Presiden Soeharto itu menempuh kebijakan untuk memudahkan intermediasi perbankan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Diantaranya dengan mendorong penyaluran kredit perbankan secara besar-besaran, dan mempermudah pendirian bank.
Tahun Ini, Batik Air Datangkan 5 Pesawat A320
Maskapai Batik Air mendatangkan lima pesawat Airbus tipe A320 sepanjang tahun ini. Salah satu di antaranya bertipe A320 Neo yang sudah diterima oleh operator naungan Lion Air Group itu pada awal Februari 2020. Pengenalan pesawat Airbus A320Neo pertama dari Batik Air yang berkapasitas 156 tempat duduk itu dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Kamis (6/2). "Kami akan kedatangan lima pesawat A320 generasi terbaru pada tahun ini. Pesawat-pesawat ini sangat hemat dalam konsumsi bahan bakarnya. Kami juga berharap dengan kedatangan pesawat baru dan rute tambahan bisa berkontribsi pada Angkasa Pura, Airnav, dan seluruh stakeholder yang ada," ungkap Achmad Luthfie di sela acara peluncuran pesawat baru Batik Air tipe Airbus A320 Neo, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Kamis (6/2).
Wabah Dari Cina Goyang Ekonomi Indonesia
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyebaran virus corona kian mengkhawatirkan bagi perekonomian Indonesia. Menurut Luhut, selain menyebabkan lesunya sektor pariwisata, penyebaran virus corona mengakibatkan penurunan kegiatan ekspor pertanian dan perdagangan.
Dia menambahkan, kerugian akibat penurunan industri pariwisata mencapai jutaan dolar Amerika Serikat setiap bulan. Sektor pertanian, kata Luhut, juga tidak berbeda jauh. Selama ini produk buah-buahan seperti manggis diekspor ke Cina. Namun, seja virus corona menyebar, petani Indonesia tidak bisa melakukan pengiriman karena akses ke sana dibatasi guna mengurangi potensi penyebaran virus. Luhut memperkirakan perekonomian Indonesia bakal terkena imbas dari pelemahan ekonomi Cina akibat virus corona. Menurut dia, perekonomian Cina akan mengalami koreksi hingga 3 persen dari pertumbuhan saat ini sekitar 6 persen. Riset Oxford Economics menyebutkan pelarangan perdagangan dan kunjungan wisata dari dan ke Cina bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi itu juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0,2 persen, menjadi 2,3 persen year on year. Pelarangan kedatangan turis Cina ini disusul dengan kebijakan membekukan sementara semua penerbangan dari dan ke Cina mulai pukul 00.00 WIB dinihari tadi. Setiap tahun warga negara Cina yang berkunjung ke Indonesia sebanyak dua juta orang dengan potensi devisa US$ 4 miliar
Draf Omnibus Law Perpajakan Telah Diserahkan ke DPR
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyerahkan draf terkait omnibus law terkait perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penyerahan itu dilaukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dan berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani, pekan lalu. "Kami sudah menyerahkan draf omnibus law perpajakan dengan Ibu Ketua DPR dan fraksi," kata Meneku usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2020 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2). Sementara konsultasi tersebut dilakukan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1). Tentu penyerahan ini sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yaitu Menkeu mengirimkan ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Omnibus law ini sendiri terdiri dari enam klaster yaitu pendanaan investasi, sistem teritori perpajakan, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadaan iklim berusaha, dan fasilitas pajak. Omnibus law terdiri dari 28 pasal yang mengamandemen tujuh undang-undang yaitu UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah
Sampel Ikan Impor Diperiksa di Laboratorium
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai mengambil sampel produk ikan impor. Selanjutnya, sampel ini diperiksa di laboratorium. Pengujian dillakukan terhadap produk ikan yang dikirim dari China setelah virus korona tipe baru merebak. Pelabuhan pintu masuk ikan impor asal China antara lain : Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan dan Cirebon.
BKIPM KKP mendata, ada peningkatan impor komoditas perikanan dari China. Kelompok yang diimpor dari China meliputi pakan, bahan pembuat pakan serta ikan segar dan ikan beku. Volume impor komoditas perikanan dari China, Taiwan dan Hongkong pada Januari 2020 sebanyak 1.968.086,73 kg atau meningkat sebesar 15% dari Desember 2019 yanh sebanyak 1.707.774 kg. Impor yang meningkat pada Januari 2020 adalah impor bahan pembuat pakan dan pakan ikan buatan.
Sinergi Bareksa dan OVO dimulai
Langkah menyinergikan platform investasi secara elektronik dengan uang elektronik dimulai Bareksa dan OVO. Hal itu ditandai dengan peluncuran moda pembayaran pembelian reksadana diplatform Bareksa menggunakan OVO.
Saat ini, 800.000 nasabah terdaftar di Bareksa dengan dana kelolaan Rp 2 triliun. Direktur OVO Harianto Gunawan meyakini, kolaborasi ini membuat masyarakat kian terbiasa berinvesatsi.
RI-Singapura Perbarui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty sebagai penyempurnaan perjanjian serupa yang terakir diteken pada 1990 dan berlaku mulai tahun 1992. Di antara yang disepakati dalam P3B yang baru itu adalah tarif pajak royalti yang diturunkan menjadi dua lapis yaitu 10% dan 8%. "Kemudian tarif branch profit tax diturunkan dari 15% menjadi 10%. Kedua hal ini, untuk royalti dan branch profit tax yang turun, konsisten dengan banyak P3B yang sudah ditandatangani Indonesia dengan negara-negara partner," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (4/2). Keuntungan bagi Indonesia adalah penghapusan clausula most favored nation di dalam pengaturan production sharing contract dan juga pengaturan yang lebih eksplisit mengenai tax avoidance (penghindaran pajak), anti-tax avoidance dan capital gains serta exchange of information sesuai standar internasional. " Dengan demikian, Indonesia akan mendapatkan lebih banyak measure (instrumen) untuk memerangi terjadinya tax avoidance yang biasanya (dilakukan) oleh perusahaan-perusahaan kita yang menggunakan Singapura sebagai base-nya," kata Menteri Keuangan.









