Kenaikan Produksi Emas, Kinerja Emiten Terangkat
Hairul Rizal
10 Jan 2025 Kontan
PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diperkirakan mencatatkan kinerja positif pada tahun 2025, didukung oleh peningkatan kapasitas produksi tambang emas serta diversifikasi ke logam dasar seperti seng dan perak. Miftahul Khaer, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyebut permintaan emas sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian global turut menjadi pendorong. Harga emas yang stabil, meski dipengaruhi dinamika kebijakan Federal Reserve, inflasi, dan geopolitik, juga memberikan prospek positif bagi BRMS.
Menurut Farras Farhan dari Samuel Sekuritas, produksi emas BRMS pada kuartal III-2024 meningkat 111% secara tahunan, sementara kadar emas yang diproses juga naik menjadi 1,67 gram per ton. Didukung oleh operasi pabrik ketiga dengan metode heap leach di Poboya, produksi emas diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 145,4 koz pada 2027. Namun, tantangan seperti kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar 71,98% menjadi US$ 145,12 juta hingga September 2024 dan potensi tekanan nilai tukar terhadap biaya operasional perlu diantisipasi.
Laurencia Hiemas dari KB Valbury Sekuritas memproyeksikan produksi emas BRMS akan meningkat setiap tahun hingga 2029, dengan tingkat pertumbuhan per tahun (CAGR) sebesar 41,4%. Produksi tahun 2025 diperkirakan meningkat 51,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Laurencia memprediksi harga emas pada 2025 mencapai US$ 2.600 per ons troi dan US$ 2.800 pada 2029, didorong dedolarisasi, risiko geopolitik, dan permintaan bank sentral global.
Pendapatan BRMS pada 2025 diproyeksikan mencapai US$ 216 juta dengan laba bersih sebesar US$ 38 juta, atau laba per saham sebesar Rp 72,2. Dengan prospek pertumbuhan yang kuat, KB Valbury Sekuritas merekomendasikan buy untuk BRMS dengan target harga Rp 560 per saham, sementara Farras dan Miftahul masing-masing memberikan target Rp 500 dan Rp 454 per saham.
Tren Menabung Bikin Konsumsi Melambat
Hairul Rizal
10 Jan 2025 Kontan
Keyakinan konsumen terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat, sebagaimana tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2024 yang mencapai 127,7, naik dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso.
Namun, meskipun optimisme meningkat, konsumen tampak berhati-hati dalam mengalokasikan pendapatan untuk konsumsi. Rata-rata proporsi pendapatan untuk konsumsi turun ke 74,1% dari bulan sebelumnya 74,4%. Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, menyebut penurunan ini dipengaruhi oleh pendapatan riil masyarakat yang menurun akibat kenaikan harga bahan pangan dan barang lainnya. Meski pemerintah memberikan insentif fiskal, Esther meragukan langkah tersebut akan signifikan dalam mendorong konsumsi karena sebagian besar pendapatan masyarakat terfokus pada kebutuhan pokok.
Di sisi lain, Kepala Ekonom BCA David Sumual memproyeksikan konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025 akan stabil, didukung oleh kenaikan harga komoditas seperti minyak sawit, kopi, dan cokelat yang menopang daya beli. Namun, David memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga belum akan melampaui 5% secara tahunan, tetap berada di sekitar 4,9% yoy.
Meskipun optimisme konsumen terhadap perekonomian meningkat, pola konsumsi masyarakat cenderung konservatif, dipengaruhi oleh tekanan harga dan pengeluaran kebutuhan dasar.
Usia Pensiun Diperpanjang, Buruh Protes
Hairul Rizal
10 Jan 2025 Kontan (H)
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan usia pensiun dari 58 tahun menjadi 59 tahun melalui Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan secara bertahap hingga mencapai 65 tahun, dengan alasan peningkatan harapan hidup, bonus demografi, dan keberlanjutan program. Oni Marbun, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan tren global dan mempertimbangkan produktivitas serta kondisi demografis Indonesia, yang diperkirakan mencapai puncak bonus demografi pada 2042.
Namun, kebijakan ini menuai kritik keras dari kalangan pekerja. Sunarno, Ketua Umum Konfederasi KASBI, menyebut penambahan usia pensiun menambah beban bagi buruh yang sudah mencapai usia lanjut. Ia juga menilai kebijakan ini tidak diiringi perhatian kepada kesejahteraan buruh senior, seperti pengurangan beban kerja atau penyediaan fasilitas pendukung. KASBI menolak keras perpanjangan usia pensiun dan menuntut batas usia tetap di 58 tahun.
Di sisi lain, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Celios, menilai kebijakan ini memberikan keuntungan bagi pemerintah. Dengan memperpanjang usia pensiun, dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan lebih lama untuk investasi, seperti pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Namun, Huda juga mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat memperburuk masalah ketenagakerjaan, karena kurangnya pergantian tenaga kerja dapat mempersempit peluang bagi lulusan baru.
Kebijakan ini memunculkan pro dan kontra, dengan pemerintah memprioritaskan keberlanjutan program jaminan pensiun, sementara pekerja merasa beban mereka di usia senja semakin berat.
Diskon Lebaran Siap Dongkrak Konsumsi
Hairul Rizal
10 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 menjadi momen penting bagi masyarakat pengguna jasa transportasi umum di Indonesia. Selama periode tersebut, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna angkutan umum, dengan data mencatatkan kenaikan 5,07% YoY menjadi 17,18 juta orang. Peningkatan tersebut terutama terlihat pada transportasi udara, yang melonjak 10,7%, sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memberikan diskon harga tiket pesawat domestik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan diskon tiket pesawat pada Nataru akan dipertimbangkan untuk diterapkan pada Lebaran 2025. Ia menekankan pentingnya menjaga kenyamanan dan keamanan selama masa liburan, serta upaya menurunkan harga tiket transportasi lainnya, seperti angkutan laut.
Selain itu, berbagai pihak terkait, termasuk maskapai dan bandara, turut berkolaborasi untuk memastikan kelancaran angkutan Nataru. Kepala Humas PT AirAsia Indonesia, Eddy Krismeidi Soemawilaga, menyoroti pentingnya diskusi mendalam mengenai kebijakan penurunan tarif penerbangan untuk memastikan keseimbangan antara aksesibilitas, keberlanjutan operasional maskapai, dan kualitas layanan.
Data dari PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang sekitar 11% selama Nataru 2024/2025, dengan Bandara Soekarno-Hatta menjadi yang terbanyak. Faktor utama yang mendorong lonjakan ini adalah kebijakan diskon harga tiket pesawat dan permintaan perjalanan udara yang terus meningkat pasca-pandemi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan berbagai pihak terkait berhasil mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dengan baik.
Dengan melihat keberhasilan Nataru 2024/2025, Agus Harimurti Yudhoyono merasa yakin untuk menghadapi lonjakan mobilitas menjelang Ramadan dan Lebaran 2025.
Peran Perguruan Tinggi dalam Urusan Pangan
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Peran perguruan tinggi diperkuat untuk mendukung pembangunan, yaitu dengan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, industri, dan bangsa. Salah satu fokus kontribusi perguruan tinggi adalah mendukung terwujudnya ketahanan pangan Indonesia. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan Adziman, di Jakarta, Kamis (9/1/2025), mengatakan, pemenuhan suplai beberapa komoditas pangan penting Indonesia masih tergantung impor. Untuk itu, perwujudan ketahanan pangan memerlukan langkah strategis, di antaranya dengan pengembangan benih unggul. ”Pengembangan benih unggul di Indonesia masih sangat terbatas dan masih banyak tergantung dari benih impor. Untuk itu, perlu digalakkan riset dan inovasi untuk menghasilkan benih-benih unggul untuk berbagai komoditas pangan yang penting,” tutur Fauzan. Pihaknya sudah bertemu dengan lebih dari 25 pakar dari perguruan tinggi untuk membahas strategi-strategi yang dapat dikembangkan. Sejauh ini, strategi penting nomor satu adalah benih unggul.
Strategi berikutnya adalah intensifikasi. Ini diperlukan karena dapat diterapkan tanpa memperluas lahan arealtanam. Strategi ini lebih mengutamakan penggunaan teknologi dalam budidaya pertanian. Fauzan mencontohkan, di Bondowoso, Jawa Timur, jika tanpa intensifikasi, produksi padi di sawah hanya menghasilkan gabah 5 ton per hektar. Dengan implementasi intensifikasi pertanian berbasis riset organik, produksi bisa meningkat menjadi 8 ton per hektar. DIa mengatakan, peran riset untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu meningkatkan nilai tambah baik dalam hal produktivitas benih melaluiteknologi genomik. Selainitu, riset juga berperan dalam optimalisasi penggunaan lahan melalui implementasi berbagai teknologi, baik berbasis internet of things (IoT) maupun kecerdasan buatan (AI). Agen pembangunan ekonomi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro di acara Taklimat Media Kemendiktisaintek 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, beberapa waktu lalu, menekankan, pendidikan tinggi harus berdampak pada pembangunan nasional dengan memaksimalkan pengembangan serta pemanfaatan sains dan teknologi. (Yoga)
Pemerintah Merencanakan Pembangunan Sekolah Rakyat Secara Masif
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Pemerintah merencanakan pembangunan sekolah rakyat secara masif agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mengenyam pendidikan. Namun, rencana ini perlu dipertimbangkan secara matang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Jangan sampai konsepnya simpang siur atau malah tidak sesuai dengan regulasi sistem pendidikan nasional. Rencana pembangunan sekolah rakyat itu tidak dieksekusi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tetapi Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan, sekolah rakyat merupakan sekolah yang dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu, khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem agar bisa mengenyam pendidikan secara gratis dan berkualitas.
”Perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun sekolah rakyat,” kata Gus Ipul di Jakarta, Kamis (9/1). Dia menggambarkan, sekolah rakyat yang akandibangunnantinya menyerupai sekolah asrama (boarding school). Dengan begitu, sekolah ini tidak hanya gratis dan berkualitas, tetapi turut bisa menjamin asupan gizi para siswanya. Kemendikdasmen tetap akan dilibatkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya nanti ketika sekolah rakyat sudah berdiri. Tujuan utama dari pendirian sekolah rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. ”Jika orang tuanya miskin, jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” ujar Gus Ipul. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kemensos dalam pelaksanaan program sekolah rakyat ini.
Menurut Mu’ti, program ini bisa membantu mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah di Indonesia. Dengan pembangunan sekolah rakyat, anak-anak yang kurang mampu dan selama ini mungkin belum tertampung di sekolah negeri diharapkan bisa masuk ke sekolah rakyat. ”PPDB (penerimaan peserta didik baru) yang kita punya sebenarnya untuk membantu mereka yang tidak mampu. Jalurnya ada empat, salah satunya afirmasi untuk disabilitas dan anak kurang mampu ditampung di sekolah negeri. Jadi, konsepnya itu yang elite dan alit (kecil) bisa berkumpul,” kata Mu’ti. Kemendikdasmen saat ini juga memiliki sukarelawan pendidikan yang bisa diperbantukan. Sukarelawan pendidikan ini biasanya ditempatkan di daerah terpencil dengan jumlah penduduk yang sedikit sehingga tidak memungkinkan dibangunkan sekolah. Rencana ini pun mendapat dukungan dari parlemen. Wakil Ketua KomisiXDPR Lalu Hadrian Irfani menilai rencana ini merupakan upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. (Yoga)
Kemasan Rokok Bukan Sebatas Pembungkus
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Kemasan rokok bukan sebatas pembungkus, melainkan juga salah satu media pemasaran produk tembakau itu. Rokok yang dikemas dengan berbagai desain dan aneka warna menarik minat masyarakat membeli lalu mengonsumsinya. Diperlukan standardisasi kemasan untuk mengurangi ketertarikan terhadap rokok sekaligus menekan prevalensi perokok. Kemasan rokok ibarat iklan berjalan. Jika standardisasi tidak diatur, semakin banyak orang, termasuk anak-anak, yang terpapar. Alhasil, laju peningkatan jumlah perokok di Indonesia makin sulit ditekan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang. Jumlah itu merupakan yang tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Ditengah tren penurunan konsumsi rokok global, kondisi di Indonesia menjadi anomali karena mengalami peningkatan.
Salah satu penyebab adalah jumlah perokok baru di kalangan anak dan remaja yang terus bertambah. Survei Global YouthTobacco Survey 2019 menyebutkan, prevalensi perokok anak (10-18 tahun) di Indonesia mencapai 19,2 persen. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, upaya menurunkan prevalensi perokok tidak cukup hanya melalui satu intervensi. Cukai rokok telah dinaikkan beberapa kali, tetapi jumlah perokok masih tinggi. Harga rokok di Indonesia masih lebih murah dibandingkan dengan sejumlah negara, seperti Singapura dan Jepang. Upaya lainnya adalah dengan menstandardisasi kemasan rokok. Standardisasi itu meliputi beberapa item, seperti bentuk dan warna kemasan, gambar pada peringatan kesehatan, tulisan peringatan kesehatan, informasi kesehatan, serta informasi produk.
”Kita perlu mengatur kemasannya supaya anak-anak tidak tertarik mencoba. Harapannya bisa menurunkan prevalensi perokok,” ujarnya dalam diskusi publik ”Perlunya Penerapan Standardisasi Kemasan pada Bungkus Rokok dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok di Indonesia”, di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2023 mendukung upaya pengendalian tembakau di Tanah Air. Pasal 435 peraturan pemerintah itu mengatur standardisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektrik. Terdapat 25 negara yang telah menerapkan aturan kemasan standar pada produk tembakau dan rokok elektrik, seperti Inggris, Perancis, Belanda, Finlandia, Denmark, Arab Saudi, Australia, dan Singapura. Menurut Nadia, standardisasi kemasan juga bertujuan mengedukasi warga tentang bahaya mengonsumsi produk tembakau. ”Gambarnya (peringatan kesehatan) diperbesar menjadi 50 persen. (Yoga)
Dampak Ekonomi Akibat Malanutrisi Capai Rp 536,8 Triliun Setiap Tahunnya
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Dampak ekonomi akibat malanutrisi di Indonesia mencapai Rp 536,8 triliun setiap tahunnya atau setara dengan 2,6 persen dari pendapatan nasional bruto. Pemerintah perlu melakukan intervensi berdasarkan data agar perekonomian lebih baik dan masyarakat menjadi lebih sehat. Angka tersebut didapatkan dari penghitungan dengan menggunakan Cost of Inaction Tool yang dikembangkan Nutrition International bekerja sama dengan Limestone Analytics. Alat ini memperkirakan biaya ekonomi tahunan yang ditimbulkan oleh stunting atau tengkes, berat badan lahir rendah, serta anemia di lebih dari 140 negara dan kelompok regional. Adapun biaya ekonomi tahunan yang ditimbulkan akibat tengkes di Indonesia mencapai Rp 471,1 triliun, berat badan lahir rendah Rp 81,2 triliun, anemia pada anak-anak Rp 63,3 triliun, serta anemia pada remaja perempuan dan wanita dewasa Rp 38,9 triliun.
”Bisa kita bayangkan betapa kita bisa menghemat biaya besar jika intervensinya lebih baik. Di Indonesia, ada kemungkinan kita bisa menghemat nilai ekonomi jika kita mulai dengan menekan angka stunting,” kata Dylan Walters, Project Director for Health Economics, Nutrition International, di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Secara global, biaya ekonomi tahunan akibat tingkat kekurangan gizi saat ini lebih dari 761 miliar dollar AS atau setara dengan 0,9 persen dari pendapatan global. Dylan menyebut, data ini bisa mendukung semua pihak untuk membuat kebijakan dan keputusan investasi yang lebih baik di antara pemerintah, industri, dan investor untuk turut mengukur implikasi kesehatan dan modal manusia dari beban berat badan lahir rendah, tengkes, serta anemia pada anak-anak dan perempuan. Cost of Inaction Tool adalah alat analisis online berbasis data yang dirancang untuk pembuat kebijakan, pemengaruh, dan pemangku kepentingan lainnya.
Alat ini tersedia gratis sebagai sumber daya publik dan juga dapat digunakan oleh media untuk mengakses data real time tentang malanutrisi di sejumlah negara atau wilayah dengan mudah. ”Ini adalah alat yang bagus dan berpotensi besar membantu para pembuat kebijakan. Kami sudah lakukan ini bersama Dewan Nutrisi Nasional (NCC) Filipina untuk melakukan intervensi yang tepat. Kami berharap negara-negara lain juga bisa mengikutinya,” kata Regional Director Asia Nutrition International, Manoj Kumar. Manoj menegaskan, para pembuat kebijakan di kawasan Asia harus menggunakan data untuk menganalisis dan meningkatkan alokasi anggaran untuk intervensi gizi. Sebab, kawasan Asia tengah menghadapi tantangan serius terkait malanutrisi. Mengkhawatirkan Data terbaru Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Bank Dunia mengungkap angka yang mengkhawatirkan. (Yoga)
Pemerintah Kemungkinan Harus Berhemat Lagi
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Pada saat pemerintahan Prabowo Subianto mulai tancap gas dengan program-program baru, penerimaan negara hingga akhir 2024 masih terpantau lesu. Untuk menutupi kebutuhan belanja yang lebih besar tahun ini, pemerintah dihadapkan pada opsi melanjutkan langkah efisiensi dan penghematan untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar. Awal 2025 ditandai dengan beberapa terobosan kebijakan Presiden Prabowo yang populis. Setidaknya ada tiga program baru pemerintah yang telah mulai dieksekusi awal tahun ini, yakni program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 juta warga, serta paket stimulus ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha. Berbagai program itu mulai dijalankan saat kondisi penerimaan pajak masih lesu dibayangi ketidakpastian global. Pada akhir 2024, Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak tidak berhasil mencapai target (shortfall) yang dipasang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yakni 97,2 persen dari target Rp 1.988,9 triliun.
Kinerja pajak yang mengalami shortfall pada 2024 itu menjadi alarm peringatan untuk 2025. Apalagi, dalam APBN 2025, pemerintah sudah memasang target penerimaan pajak yang lebih tinggi, yakni Rp 2.189,3 triliun. Salah satu sumber pemasukan andalan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pada 2025 ditargetkan Rp 917,78 triliun. Angka itu didapat dengan mengasumsikan tarif PPN tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen untuk seluruh barang dan jasa yang merupakan obyek PPN. Namun, realisasinya berpotensi di bawah target setelah pemerintah memutuskan ”membatalkan” kenaikan tarif PPN secara umum dan hanya menerapkan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah. Tambahan pemasukan yang bisa didapat dari PPN pun turun dari perkiraan awal Rp 75 triliun menjadi maksimal Rp 3,5 triliun. Pada saat yang sama, pemerintah mesti membiayai belanja negara yang tahun ini ditargetkan meningkat hingga 8,09 persen atau Rp 3.621 triliun.
Kenaikan yang terhitung tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kembali efisiensi di tengah kondisi penerimaan yang masih lesu dan kebutuhan belanja yang besar itu, pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan belanja dan melanjutkan langkah efisiensi yang sempat dilakukan selama dua bulan terakhir 2024 ”Jika ada political will, sebenarnya ada ruang untuk melanjutkan pemangkasan, penghematan, dan efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan rapat dinas,” kata ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Langkah penghematan itu sempat dilakukan oleh semua kementerian/lembaga atas arahan Prabowo pada November-Desember 2024. Saat itu, sebulan setelah Prabowo menjabat, semua kementerian/lembaga diminta memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat, dan kunjungan seremonial sampai 50 persen di sisa tahun 2024. Arahan penghematan itu diatur melalui surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 oleh Kementerian Keuangan. (Yoga)
Pemerintah Bakal Ketat Awasi Pajak untuk Mengerek Pemasukan Negara
Yoga
10 Jan 2025 Kompas
Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengerek pemasukan negara, pemerintah bakal lebih ketat melakukan pengawasan lewat digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan. Ke depan, wajib pajak akan semakin sulit menyembunyikan hartanya dari kewajiban. Ini diharapkan mampu menutup kebocoran dan pengemplangan pajak yang selama ini terjadi. Saat ini, langkah awal digitalisasi sistem pemerintahan telah dimulai dengan penerapan sistem administrasi pajak, Core Tax. Sistem baru yang berlaku sejak 1 Januari 2025 itu tengah disoroti karena lambat dan sulit diakses, khususnya oleh para pengusaha yang mesti menerbitkan faktur pajak alias bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di awal tahun. Meskipun penerapannya kini masih bermasalah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, sistem tersebut akan menjadi game changer atau mengubah arah perekonomian Indonesia.
Khususnya, untuk mengatasi praktik pengemplangan dan kebocoran pajak yang selama ini masih masif terjadi dan merugikan perekonomian negara. Ke depan, setelah terintegrasi dengan sistem pemerintahan lain, Core Tax akan mampu mendeteksi berapa banyak aset dan harta yang sebenarnya dimiliki seseorang, berapa nilai transaksi rutinnya di berbagai platform e-dagang, sampai seberapa sering seseorang bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, wajib pajak akan semakin sulit ”berbohong” atau menyembunyikan aset, harta, dan kapasitas ekonominya dari kewajiban pajak. Sistem otomatis akan mendeteksi input data yang tidak benar. ”Jadi, setahun ke depan, sistem ini akan jadi game changer buat negeri ini. Bahkan, nanti ada mantan pejabat yang tidak patuh juga akan ketahuan. Misalnya, saya ini mantan pejabat, saya sembunyikan sesuatu, pasti ketahuan. Meski dulu paling berkuasa,tidak ada urusan,” kata Luhut dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Tidak hanya deklarasi Anggota DEN, Septian Hario Seto, menambahkan, pada prinsipnya pemungutan pajak ke depan tidak hanya dilakukan berdasarkan deklarasi wajib pajak semata. ”Kantor pajak tidak hanya mengacu pada apa yang diserahkan oleh wajib pajak. Akan ada deteksi otomatis oleh sistem kalau wajib pajak memasukkan data yang tidak benar. Ini nanti bertahap dilakukan,” ucap Seto. Saatini, kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Luhut mengatakan, Bank Dunia mengkritik Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak mampu mengumpulkan pajak dengan optimal, senasib dengan Nigeria. Ia menyebut, kepemilikan mobil dan sepeda motor di Indonesia sekitar 100 juta unit, tetapi yang patuh membayar pajak hanya 50 persen. Oleh karena itu, mulai tahun 2025, pemerintah akan serius membangun sistem pemerintahan yang saling terintegrasi, termasuk urusan perpajakan. DEN telah memberi rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar memprioritaskan digitalisasi sistem pemerintahan sebagai kunci mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. (Yoga)