Fokus pada Layanan Produk Virtual Bukalapak
Yoga
11 Jan 2025 Kompas
PT Bukalapak.com Tbk yang akan fokus menjual layanan produk virtual adalah bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk terus relevan dan kompetitif di pasar e-dagang. Berbagai lini bisnis lain, seperti Mitra Bukalapak, gim, dan investasi, dinilai masih memiliki prospek yang positif. Demikian keterangan resmi perusahaan, Jumat (10/1/2025), menanggapi kabar mengenai penutupan bisnis lokapasar dan penjualan daring produk fisik di masyarakat. Manajemen Bukalapak mengatakan bahwa perusahaan telah berkembang dari lokapasar menjadi platform e-dagang yang berkelanjutan. Sejak 2021, manajemen telah bertransformasi mengembangkan bisnis produk virtual, gaming, ritel, investasi, dan Mitra Bukalapak. Produk virtual yang dimaksud mencakup, antara lain, penjualan pulsa dan voucer gim. Adapun yang dimaksud dengan bisnis Mitra Bukalapak adalah bisnis yang memungkinkan para pelaku usaha, seperti pemilik warung, kios, atau agen, berjualan produk dan layanan Bukalapak secara luring.
Mitra Bukalapak menyediakan berbagai produk dan layanan, seperti bahan kebutuhan pokok, pulsa, token listrik, dan isi ulang dompet elektronik. ”Perubahan dinamika pasar dan persaingan di industri terkait (e-dagang) telah mendorong kami untuk menyesuaikan strategi jangka panjang demi menjaga keberlanjutan dan relevansi perusahaan di masa depan. Rencana ini telah kami sampaikan secara transparan melalui Keterbukaan Informasi di Bursa Efek Indonesia pada akhir Oktober 2024,” ujar Head of Media and Communications Bukalapak Dimas Bayu. Sebagai bagian dari strategi baru tersebut, manajemen mengambil keputusan menghentikan secara bertahap layanan penjualan produk fisik di platform Bukalapak mulai Februari 2025. Langkah ini diklaim sebagai bagian untuk fokus pada lini bisnis yang berpotensi tumbuh lebih besar. Kendati terjadi perubahan, aplikasi Mitra Bukalapak tetap beroperasi sehingga masih dapat diakses pengguna.
Penghentian layanan penjualan produk fisik di lokapasar Bukalapak tidak memberikan dampak material terhadap pendapatan perusahaan. Sebab, penjualan daring produk fisik hanya berkontribusi kurang dari 3 persen terhadap total pendapatan perusahaan. Selanjutnya, Bukalapak berkomitmen mendukung para pelapak, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam menghadapi perubahan ini. Manajemen menyediakan berbagai panduan dan sumber daya untuk membantu pelapak untuk memastikan proses transisi berjalan lancar. ”Kami memiliki kondisi keuangan yang kuat dengan posisi kas dan setara kas yang solid. Pada triwulan III-2024, kami membukukan kas, setara kas (investasi jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat dan tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan), dan investasi yang likuid sebesar Rp 19 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan perseroan dan entitas anak perusahaan,” kata Dimas. (Yoga)
Tren Berwisata 2025, ”Membeli” Memori Indah
Yoga
11 Jan 2025 Kompas
Tren berlibur kerap berubah dari waktu ke waktu. Libur di tengah keramaian, misalnya, mulai ditinggalkan sebagian pelaku perjalanan. Sebab, kini mereka lebih menitikberatkan libur yang lebih tenang, jauh dari hiruk pikuk. Menciptakan memori dan menjajal banyak hal merupakan serpihan harta karun yang kini mulai dicari wisatawan. Perubahan perilaku masyarakat, termasuk efek media sosial, membentuk tren baru dalam berwisata. Ketika berlibur, apa yang dicari tidaklah sama dengan tahun lalu, sebab ada gaya yang ingin diikuti. Dalam laporan Expedia bertajuk ”Unpack ’25: The Trendsin Travel”, wisatawan biasanya membawa buah tangan setelah berkunjung di suatu daerah. Barang yang dibawa biasanya berupa gantungan kunci atau magnet kulkas. Namun, hal ini tampaknya bakal bergeser pada 2025.
”Di Tiktok, segala sesuatu mulai dari sebatang cokelat dari Dubai, produk perawatan kulit (skincare) dari Korea (Selatan), permen dari Jepang, hingga mentega dari Perancis begitu viral,” seperti dikutip dari laporan Expedia. Sembari melihat-lihat dan mengunjungi pusat atraksi, para wisatawan juga menyempatkan diri pergi ke swalayan lokal untuk menemukan makanan lokal. Survei global menunjukkan, 39 persen wisatawan berkunjung ke toko kelontong, sedangkan 44 persen wisatawan pergi ke toko untuk membeli barang-barang lokal yang tidak ditemukan di tempat asal. Tur kopi di Kosta Rika, mencicip teh di China, serta menjajal pengalaman menikmati matcha di Jepang jadi contoh populer akhir-akhir ini. Para pelaku perjalanan memasuki era baru suvenir. Keingintahuan terhadap budaya dan kebiasaan negara lain menjadi pertanda positif keberlanjutan geliat pariwisata yang mulai bangkit sejak tahun lalu.
Menurut Badan Pariwisata Dunia (UN Tourism) pada September 2024, angka kedatangan internasional menyentuh 98 persen dari tingkat 2019 sepanjang Januari-September 2024. Dalam periode yang sama, diperkirakan 1,1 miliar kedatangan turis yang bermalam telah naik 11 persen dibandingkan 2023. Hal itu dipengaruhi permintaan yang meningkat pascapandemi di Eropa, begitu pula pemulihan di kawasan Asia Pasifik. Perjalanan global juga ditopang konektivitas udara serta fasilitas visa. Geliat pariwisata menuju prapandemi ini diproyeksi bakal terjadi pula di Indonesia pada 2025. Perilaku masyarakat juga mendukung hal ini. Corporate Strategy Panorama Group AB Sadewa berpendapat, pola tren pariwisata akan kembali ke jalur prapandemi. Masyarakat akan menggunakan kelompok tur untuk destinasi yang kompleks, jauh, dan berbiaya tinggi. (Yoga)
Wisata Cantik ke Timur Tengah
Yoga
11 Jan 2025 Kompas
Wisata operasi untuk kecantikan terus tumbuh subur di Timur Tengah. Banyak negara Arab, khususnya Uni Emirat Arab, mengukuhkan diri sebagai tujuan baru bagi pencari layanan permak tubuh. Ada juga pasien dari Indonesia. Belakangan, pasiennya bukan hanya perempuan, banyak juga laki-laki Dalam sejarah Persia, operasi plastik sudah ada sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Tak mengherankan apabila kini Teheran tidak cuma dikenal sebagai ibu kota Iran. Teheran juga terkenal sebagai ”ibu kota operasi hidung dunia”. Seperti Iran, hal serupa terjadi di Uni Emirat Arab (UEA). Karena itu pula, popularitas praktik bedah kecantikan awet di Timur Tengah. UEA disebut pusat bedah plastik estetika di Timur Tengah. Dubai memiliki infrastruktur mapan, mengadopsi teknologi canggih, serta mempunyai pekerja profesional terampil. Mereka datang berkat keringanan pajak, ketersediaan pekerjaan, dan kualitas hidup yang baik.
Menurut Otoritas Kesehatan Dubai, UEA punya dokter bedah kosmetik per kapita tertinggi di kawasan, 50 dokter untuk satu juta orang. Tahun lalu, prosedur kosmetik yang paling populer adalah filler bibir, sedot lemak, microneedling, dan suntik botoks. Dokter Aiza Jamil, konsultan dermatologi di Mubadala Healthcare, Abu Dhabi, UEA, mengatakan, Timur Tengah telah menjadi tujuan utama perawatan kecantikan, estetika, dan kesehatan. Lokasinya pun di pintu gerbang antara Asia dan Eropa. ”Saya yakin banyak orang berbondong-bondong ke sini untuk mendapatkan penawaran kosmetik medis yang canggih dan pengalaman mewah, perpaduan yang tidak selalu dapat Anda temukan di tempat lain,” kata Jamil kepada Forbes, Oktober 2024. Mengutip kantor berita UEA, Emirates News Agency (WAM), Dubai menerima lebih dari 691.000 orang untuk wisata medis pada 2023.
Dubai juga merupakan kota yang paling multikultural di dunia karena ditinggali masyarakat dari sejumlah negara. Dokter Derrick Phillips, konsultan dermatologi dari Biolite Clinic, menambahkan, Dubai menerima beragam pasien dengan masalah klinis yang lebih luas. ”Kota ini jadi tujuan yang bagus untuk masalah kulit yang spesifik di wilayah tersebut serta negara-negara lain dengan kondisi atmosfer yang sama,” ucapnya. BeautyMatter dalam laporan bertajuk ”2024: Middle East Beauty Market Report” menyebutkan, pasar prosedur kosmetik di Timur Tengah dan Afrika diproyeksikan melejit. Dari 656,04 juta dollar AS pada 2021 menjadi 1,29 miliar dollar AS pada 2028. Pertumbuhan yang signifikan ini terjadi akibat perubahan ekonomi dan gaya hidup. Studi 2021 di The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology mendapati, 63 persen melihat prosedur kosmetik perlahan mulai diterima masyarakat UEA. Sementara 20 persen tidak suka pada prosedur itu. (Yoga)
Rencana Amnesty Terus Dimatangkan Pemerintah
Yoga
11 Jan 2025 Kompas
Rencana pemberian amnesti atau pengampunan bagi 44.000 narapidana masih terus dimatangkan oleh pemerintah. DPR berpandangan akan lebih baik jika kebijakanitu dilandasi payung hukum yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej menuturkan, saat ini pemerintah masih mematangkan rencana pemberian amnesti tersebut. Secara umum, mekanismenya adalah nama-nama narapidana yang akan diberi amnesti akan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Kementerian Imipas akan membuat penilaian atau assessment bagi calon narapidana yang berhak menerima pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto itu.
Beberapa kriteria narapidana yang berhak diberikan amnesti itu adalah tahanan politik, seperti aktivis Papua yang bukan terkait kasus bersenjata, narapidana kasus penghinaan terhadap presiden yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), narapidana yang menderita sakit berat seperti HIV/AIDS, dan narapidana pengguna narkoba. Setelah penilaian oleh Kementerian Imipas itu tuntas, barulah Kementerian Hukum akan mengajukannya ke DPR untuk meminta pertimbangan parlemen. ”Pemerintah melalui Menteri Hukum akan meminta pertimbangan DPR, dalam hal ini Komisi XIII DPR,” kata Eddy, Jumat (10/1/2025). Sebaiknya UU sendiri Terkait wacana itu, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya berpandangan bahwa akan lebih bagus jika amnesti dan abolisi dibuat dalam undang-undang tersendiri untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
Alasannya, undang-undang tersebut sudah terlalu lama usianya, sedangkan situasi saat ini sudah berganti. Undang-undang juga harus diperbarui untuk menghadapi masa depan sosial Indonesia. Namun, jika niat dasar pemberian amnesti itu adalah untuk meninggikan nilai kemanusiaan, hal itu dianggapnya jauh lebih penting. ”Ada adagium hukum lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah,” ujar Willy. Ia juga mengingatkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, amnesti sudah banyak dilakukan. Amnesti adalah praktik ketatanegaraan yang biasa, tetapi karena jumlahnya banyak mencapai 44.000, kemudian menjadi perhatian publik. ”Dalam praktik ketatanegaraan kita, peraturan yang dipakai adalah keputusan presiden karena memang amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan itu kepada Presiden,” katanya. (Yoga)
Menerka Mobil Pejabat Pelat RI 36 yang Sedang Viral...
Yoga
11 Jan 2025 Kompas
Mobil pejabat berpelat RI 36 menjadi sorotan warganet belakangan ini. Selama beberapa waktu, mobil itu menjadi salah satu topik perbincangan hangat di platform X. Hujatan dan kritik warganet mengalir deras. ”Alphard hitam mewakili hati rakyat. Digaji pake uang rakyat, belagu RI 36 melebihi Presiden @prabowo. Patwal nya Polri presisi ya Pak @ListyoSigitP pake nunjuk-nunjuk gitu. Patwal Presiden @prabowo aja ga sampe segitunya. Mhn atensinya,” tulis RieKa Aja atau @rieribet di akun media sosial X, Kamis (9/1/2025). Untuk menerka pemilik mobil itu, banyak pula yang mengacu pada daftar nomor pelat pejabat Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Saat itu, RI 36 digunakan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Jadilah warganet menumpahkan amarahnya kepada Ketua Umum Projo itu.
Budi Arie pun segera mengeluarkan rekaman yang membantah menggunakan mobil berpelat RI 36. Dia mengatakan, pelat nomor mobil Menteri Koperasi, jabatannya saat ini di Kabinet Merah Putih, adalah RI 27.9 dan mobilnya berwarna putih. ”Siapa pun pemilik pelat nomor itu, saya harap bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk kepentingan rakyat. Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat karena pemerintahan ini berasal dari rakyat dan lahir dari kehendak rakyat,” tuturnya. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak petugas patroli pengawalan (patwal) bersepeda motor meliuk-liuk membuka jalan bagi mobil pejabat berpelat RI 36 di belakangnya. Namun, ada taksi yang sedang bergeser untuk masuk jalur paling kanan dan menghalangi rombongan pejabat ini.
Patwal bersepeda motor itu pun bergerak ke depan taksi, menghentikan sepeda motornya, dan menunjuk seakan memarahi pengemudi taksi. Setelah itu, rangkaian kendaraan yang mengiri mobil pelat RI 36 itu berbelok dan menyalip kendaraan yang sudah membelok lebih dulu. Karuan warganet mencaci perilaku pejabat ini. Mereka kesal dengan ulah rombongan pejabat yang selalu ingin mendahului ketika jalanan padat dan macet. ”Kalau jalanan macet, bagaimana kita buka jalan. Seharusnya pejabat urus dulu itu macet supaya terurai, baru minta jalan,” ujar Dion (44), warga Bogor. Alvin, pekerja yang tinggal di Ragunan, pun ikut curhat. ”Ke arah Jaksel apalagi. Banyak bener mobil pejabat pakai tuit tuit dan maksa minta jalan,” ujarnya kesal. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jumat (10/1), mengatakan, perilaku berkendara para pejabat sesungguhnya sudah ditata dan akan semakin ditata. Ditanya mengenai insiden pengendara berpelat RI 36, Teddy juga mengatakan akan menegurnya. ”Pasti,” ucapnya kepada Kompas. (Yoga)
Pemerintah Akan Berkonsultasi dengan MK Terkait Pelantikan
Yoga
11 Jan 2025 Kompas
Pemerintah akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi terkait waktu pelantikan kepala-wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jika pelantikan tersebut harus dilakukan secara serentak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilkada, ada harapan agar pemerintah dapat mempercepat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Caranya, dengan meminta kepala daerah terpilih agar membentuk tim transisi untuk menyusun draf RPJMD. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendiskusikan rencana pelantikan kepala daerah terpilih dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat (10/1/2025).
Dalam kesempatan itu, Yusril membawa putusan MK terbaru terkait pelantikan kepala daerah terpilih. Yusril mengatakan, ada dua putusan MK yang pertimbangan hukumnya agak menimbulkan keraguan. ”Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa ataukah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu. Jadi, hanya masalah teknis ini yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya,” tutur Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Yusril mengatakan akan segera berkonsultasi dengan MK dan Menteri Dalam Negeri terkait hal tersebut. Pemerintah berharap semua bisa diselesaikan secepatnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Catatan Kompas, pada Juli 2024, MK lewat putusannya menegaskan, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 harus dilaksanakan serentak setelah lembaga peradilan konstitusi itu memutus sengketa hasil pilkada. Pada Kamis (9/1), sejumlah calon kepala daerah yang tak menghadapi gugatan hasil pilkada di MK ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Penetapan kepala daerah terpilih itu dilaksanakan hingga Jumat. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengacu pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) milik MK, total ada 21 hasil pemilihan gubernur dan 275 pemilihan bupati/wali kota yang tidak diwarnai permohonan sengketa di MK. Sinkronisasi Terkait jalannya pemerintahan di daerah, Yusril menuturkan, dibutuhkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. (Yoga)
Kuota BBM Subsidi Kereta Api 2025 Naik 6,7 Persen
Yuniati Turjandini
11 Jan 2025 Tempo
Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meningkatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) Subsidi untuk transportasi kereta api pada tahun 2025 menjadi 209.809 kiloliter. Kuota BBM subsidi tersebut mengalami kenaikan 6,7 persen atau setara 13.156 kiloliter dari kuota 2024 yakni, 196.653 kiloliter. Pemerintah mengklaim kenaikan ini sebagai bentuk komitmen mendukung moda transportasi ramah lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat. Manager Humas Daerah Operasi 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyatakan akan memanfaatkan peningkatan kuota ini untuk mendukung operasional berbagai layanan kereta api, baik untuk penumpang maupun barang. “Peningkatan kuota BBM Subsidi ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh KAI untuk memastikan kelancaran operasional transportasi kereta api. Kami juga berkomitmen menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dan distribusi BBM ini,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Dari total kuota nasional, Daop 1 Jakarta mendapatkan alokasi sebesar 56.892 kiloliter, yang merupakan porsi terbesar dibanding wilayah lainnya. Kuota ini akan menunjang berbagai layanan, termasuk kereta penumpang dan kereta barang. Rencana Pembatasan BBM Subsidi Mulai 1 Oktober, Begini Spesifikasi Pertalite
Dalam keterangan terpisah pada Selasa, 7 Januari, Vice President Public Relations KAI Anne Purba, PT KAI akan menggunakan kuota tersebut untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian kereta penumpang 184.036 kiloliter, kereta barang komoditas klinker 913 kiloliter, kereta barang komoditas parcel 3.996 kiloliter, kereta barang komoditas peti kemas 15.593 kiloliter, dan kereta barang komoditas semen 5.271 kiloliter. Sebagai bagian dari implementasi yang efektif, kata Anne, PT KAI akan menyalurkan distribusi kuota BBM subsidi tersebut sesuai kebutuhan operasional tiap Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) KAI. (Yetede)
Pelni Usulkan PNM untuk Pengadaan Kapal Baru
Hairul Rizal
11 Jan 2025 Bisnis Indonesia
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sedang melakukan peremajaan armada dengan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk meningkatkan pelayanan. Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, menyampaikan bahwa perusahaan telah menerima PMN senilai Rp1,5 triliun yang digunakan sebagai uang muka untuk pembelian tiga kapal baru. Kapal-kapal ini dirancang memiliki kapasitas 75 kontainer dan 1.000 penumpang, dengan nilai masing-masing kapal sekitar Rp1,5 triliun. Kekurangan dana sebesar Rp500 miliar akan diambil dari kas internal perusahaan.
Pelni juga berencana mengajukan tambahan PMN senilai Rp2,5 triliun pada 2025 untuk pelunasan tiga kapal tersebut dan Rp4,8 triliun pada 2026 untuk pengadaan tiga kapal baru. Peremajaan ini mendesak karena 13 kapal Pelni saat ini sudah berusia di atas 30 tahun, melebihi batas usia teknis kapal. Tiga kapal tertua, yakni Kapal Umsini, Kapal Kelimutu, dan Kapal Lawit, yang masing-masing berusia 38-39 tahun, akan digantikan dengan kapal baru pada 2028.
Langkah ini mencerminkan upaya Pelni dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang sekaligus mendukung efisiensi operasional melalui pembaruan armada.
Akuntabilitas Koperasi: Era Transparansi Dimulai
Hairul Rizal
11 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Tahun 2025 akan menjadi tonggak sejarah penting bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP). Penerapan SAK-EP menggantikan SAK ETAP yang selama ini digunakan oleh KSP dan entitas serupa, seperti BPR dan BMT. Meskipun transisi ini menghadirkan tantangan, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan cadangan kerugian penurunan nilai, penerapan SAK-EP membawa peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan KSP.
Kementerian Koperasi dan UKM perlu memantau secara ketat praktik akuntansi KSP untuk memastikan perlindungan dana anggota dan mencegah terulangnya kasus penggelapan dana seperti yang terjadi pada koperasi Indosurya. Pengurus KSP perlu dilatih secara memadai dalam menerapkan SAK-EP dan memastikan komunikasi yang efektif kepada anggota mengenai dampak perubahan ini, mengingat sebagian besar anggota tidak memiliki pemahaman akuntansi yang cukup. Dengan demikian, penerapan SAK-EP diharapkan dapat memperkuat fondasi KSP di Indonesia, meningkatkan kredibilitasnya, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung rumah tangga dan UMKM.
Diplomasi Indonesia di Tengah Polycrisis Global
Hairul Rizal
11 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Indonesia, seperti negara-negara lainnya, tidak terlepas dari dampak polycrisis yang melanda berbagai kawasan dunia, termasuk ketegangan geopolitik, krisis pangan, energi, dan perubahan iklim. Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, tantangan-tantangan strategis pada 2025 memerlukan respons yang terkoordinasi dan inovatif, terutama melalui diplomasi ekonomi yang mengedepankan keadilan dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Menlu menekankan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diplomasi Indonesia akan difokuskan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, kemandirian energi, swasembada pangan, dan pengembangan ekonomi kreatif, serta memperjuangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% untuk mencapai status negara maju.
Menlu juga menyoroti pentingnya keanggotaan Indonesia dalam forum internasional, seperti BRICS dan OECD, yang mendukung peran aktif Indonesia dalam perdamaian dan kesejahteraan global. Semua langkah ini sejalan dengan komitmen untuk mencapai cita-cita pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia.