Coretax System Diragukan Dapat Meningkatkan Tax Ratio
Hairul Rizal
13 Jan 2025 Kontan
Pelayanan pajak melalui Coretax System masih menghadapi sejumlah kendala, meskipun pemerintah optimis sistem ini dapat mendukung peningkatan penerimaan negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, meminta maaf atas gangguan tersebut dan menegaskan upaya perbaikan layanan Coretax untuk memastikan kelancaran pelayanan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, optimis bahwa Coretax dapat meningkatkan penerimaan hingga Rp 1.500 triliun. Namun, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menyoroti bahwa peningkatan penerimaan pajak belum tentu otomatis menaikkan rasio pajak karena dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB. Ia juga menekankan perlunya pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih besar daripada pertumbuhan PDB untuk meningkatkan rasio pajak.
Pengamat pajak dari CITA, Fajry Akbar, mencatat bahwa reformasi pajak berpotensi meningkatkan rasio pajak, namun perbaikan berkelanjutan diperlukan. Fajry menyoroti bahwa struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh usaha kecil dan mikro, serta rendahnya upah buruh formal, menjadi faktor utama rendahnya tax ratio.
Prianto juga menambahkan bahwa faktor internal, seperti intensifikasi melalui penerbitan SP2DK, dan faktor eksternal, seperti penghindaran pajak oleh wajib pajak, turut memengaruhi rendahnya tax ratio. Ia melihat Coretax sebagai solusi untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan pajak.
Keberhasilan Coretax dalam meningkatkan rasio pajak bergantung pada perbaikan sistem administrasi, regulasi, dan kebijakan pajak, serta upaya berkelanjutan untuk memperbaiki struktur ekonomi Indonesia.
Emiten Migas: Tantangan di Tengah Ketidakpastian Permintaan
Hairul Rizal
13 Jan 2025 Kontan
Kinerja sektor minyak dan gas (migas) diproyeksikan tetap positif meskipun dihadapkan pada tantangan global dan domestik. Christian Sitorus, analis MNC Sekuritas, menyoroti ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan gangguan pasokan energi global akibat penutupan pipa gas Rusia sebagai pendorong potensi kenaikan harga minyak mentah. Namun, lemahnya permintaan minyak dari Tiongkok dan kebijakan transisi energi global menekan prospek harga minyak.
Organisasi OPEC+ mempertahankan pemangkasan produksi hingga Desember 2024 untuk menjaga stabilitas harga, sementara Bank Dunia memperkirakan harga minyak global akan turun hingga 8,8% pada 2025 akibat kelebihan pasokan. Sementara itu, harga gas alam diproyeksikan meningkat, terutama di Eropa dan AS, sebagai dampak dari ketidakpastian geopolitik.
Di Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan investasi migas melalui skema bagi hasil (gross split) yang dinilai lebih menguntungkan. Analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta, menilai skema ini positif bagi emiten seperti Medco Energi International Tbk (MEDC). Ryan merekomendasikan buy MEDC dengan target harga Rp 1.700 per saham, sementara Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mendapat rekomendasi hold dengan target harga Rp 1.500 per saham.
Analis BRI Danareksa Sekuritas, Timothy Wijaya, menurunkan peringkat sektor migas menjadi netral karena revisi harga minyak yang diprediksi turun menjadi US$ 75 per barel pada 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh surplus pasokan, lemahnya konsumsi Tiongkok, dan potensi peningkatan produksi minyak di AS.
Di sisi lain, Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan energi dengan target lifting minyak 605.000 barel per hari pada 2025 dan produksi 1 juta barel per hari pada 2030, serta mempercepat transisi energi bersih. Meski demikian, potensi pelebaran defisit perdagangan migas masih menjadi tantangan besar.
Peluang Penurunan Suku Bunga Kredit Semakin Terbuka
Hairul Rizal
13 Jan 2025 Kontan
Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 6% pada September 2024, rata-rata bunga kredit perbankan justru mengalami kenaikan. Hingga November 2024, rata-rata bunga kredit mencapai 9,22%, naik dibanding September yang berada di 9,19%. BI menyebut kenaikan ini disebabkan oleh upaya perbankan memaksimalkan keuntungan dengan menaikkan bunga kredit dan menekan bunga dana.
Namun, beberapa bank mulai menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Bank Central Asia (BCA) menurunkan SBDK ritel menjadi 8,3% dan SBDK kredit mikro menjadi 8,22%. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa BCA berusaha menjaga bunga kredit tetap bersaing sambil memperhatikan kondisi ekonomi makro dan likuiditas. Ia juga menjelaskan bahwa SBDK hanya menjadi indikasi bunga efektif terendah dan belum mencakup premi risiko debitur.
CIMB Niaga, di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Lani Darmawan, juga menurunkan SBDK segmen KPR menjadi 8,11%. Namun, Lani menegaskan bahwa bunga kredit secara umum belum turun karena biaya dana yang masih tinggi dan penurunan BI rate sebesar 25 bps belum cukup signifikan.
Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo menyebut bahwa Bank Mandiri cenderung mempertahankan SBDK dalam dua tahun terakhir akibat dinamika ekonomi makro dan bunga acuan yang masih tinggi. Hal ini mencerminkan perlunya waktu lebih lama bagi pemangkasan suku bunga BI untuk berdampak pada bunga kredit perbankan.
Perkembangan Perbankan Syariah 2025
Yoga
13 Jan 2025 Kompas
Sektor perbankan dan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi mayoritas Muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin dalam ekonomi syariah global. Sektor perbankan syariah telah melalui tahun 2024 dengan baik, di tengah berbagai dinamika global dan domestik yang cukup menantang. Mulai dari meningkatnya tensi geopolitik dunia, fluktuasi di sektor bisnis dan keuangan, juga pergantian kepala pemerintahan, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Hal itu terlihat dari aset perbankan syariah global yang melanjutkan tren pertumbuhannya pada 2024. Tercatat pada 2024, prospek aset perbankan syariah global mencapai 2.580 miliar dollar AS, atau naik 8,82 persen secara tahunan (year on year/yoy). Persentase kenaikan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,47 persen yoy.
Demikian pula di tataran nasional, sektor perbankan syariah juga mampu bertumbuh dengan baik, baik dari sisi aset, penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, maupun peningkatan layanan. Pertumbuhan perbankan syariah yang solid dan memiliki resiliensi setidaknya tecermin dari capaian kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang menjadi pemimpin pangsa pasar di Indonesia. Sejak didirikan melalui proses merger pada 1 Februari 2021, BSI terus tumbuh secara sehat dan berkualitas. BSI mencatatkan pertumbuhan aset dalam tiga tahun terakhir mencapai 48 persen sejak 2020 hingga Desember 2023. Hingga kuartal III-2024, kinerja keuanganBSI tumbuh positif dari segi aset, pembiayaan, serta dana pihak ketiga (DPK). Semua terjaga pada level digit ganda di atas 15 persen.
Torehan BSI yang tumbuh impresif berkelanjutan tak terlepas dari strategi transformasi yang konsisten dan berkesinambungan, khususnya digitalisasi layanan perbankan syariah yang terus diperkuat dengan menghadirkan super apps BYOND. Prospek 2025 Lalu, bagaimana prospek perbankan syariah pada 2025? Tahun ini diproyeksikan menjadi momentum positif bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang semakin baik, serta kesadaran masyarakat yang terus meningkat, inilah saatnya sektor perbankan syariah memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kontribusinya pada perekonomian. Sektor ini juga diuntungkan dengan tren penurunan BI rate secara gradual yang mendukung peningkatan pembiayaan. Proyeksi pertumbuhan pembiayaan syariah pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 713 triliun, naik 12,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam menghadapi peluang ini, inovasi menjadi kata kunci. (Yoga)
KPPU Mengatakan Para Terlapor dalam Dugaan Persekongkolan Pengadaan Transportasi Darat
Yuniati Turjandini
13 Jan 2025 Tempo
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan para terlapor dalam dugaan persekongkolan Pengadaan Transportasi Darat untuk Pemasokan Electric Multiple Unit (EMU) pada proyek Jakarta Bandung High Speed Railways Project tidak mengakui adanya penyelewengan dalam perkara ini. Adapun, terlapor dalam dugaan persekongkolan di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh ini, yaitu PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo. “Menyatakan menolak atau tidak mengakui dugaan pelanggaran,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 13 Januari 2025.
Dugaan persekongkolan dengan nomor perkara 14/KPPU-L/2024 awalnya muncul dalam sidang di KPPU pada Desember 2024. Ketika itu, Investigator Penuntutan KPPU menyampaikan langsung di muka sidang. Dalam sidang lanjutan pada Selasa, 7 Januari lalu, para terlapor menolak temuan KPPU ini. Ekonom Sebut 4 Proyek Prabowo Jadi Bom Waktu, dari Ekspor Pasir Laut hingga Food Estate Deswin mengatakan meski para terlapor menolak temuan KPPU, sidang akan tetap berlanjut tahan pemeriksaan lanjutan. Dalam tahap ini, KPPU akan menghadirkan saksi dan ahli yang diajukan investigator dan para terlapor.
“Dapat berlanjut ke tahapan Pemeriksaan Lanjutan, guna menghadirkan berbagai saksi dan ahli yang diajukan oleh kedua pihak,” kata Deswin. Evaluasi Pengujian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCIC Lakukan Penyempurnaan Prasarana KPPU akan menggelar sidang lanjutan pada hari ini, Senin, 13 Januari 2025. Dalam sidang ini, para terlapor akan menyampaikan bukti. “Sementara sidang Majelis untuk Pemeriksaan Lanjutan akan dimulai pada tanggal 16 Januari 2025,” kata Deswin. Investigator KPPU sebelumnya menduga PT CRRC Sifang Indonesia yang juga merupakan panitia tender (Terlapor I) mengatur agar PT Anugerah Logistik Prestasindo (terlapor II) memenangi proyek pengadaan EMU senilai 70,3 miliar. (Yetede)
Penyakit PMK Kembali Merebak
Yoga
13 Jan 2025 Kompas
Penyakit mulut dan kuku atau PMK merebak kembali. Langkah strategis kelembagaan diperlukan guna mewujudkan Indonesia bebas dari PMK. Sejak akhir 2024 hingga pekan kedua 2025, harian Kompas (Kompas.id) melaporkan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kasus terbanyak terjadi di Jatim dan Jateng. Laporan awal datang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta menjelang akhir tahun, 30 Desember 2024. PMK ditemukan di empat dari lima kabupaten/kota di DIY, yaitu Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Sebanyak 545 sapi terjangkit penyakit tersebut. Dari jumlah itu, sapi yang mati sebanyak delapan ekor, yakni di Sleman dan Gunungkidul. Pada 7 Januari 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng melaporkan 2.387 sapi diduga terjangkit PMK. Dari jumlah tersebut, 56 sapi di antaranya mati. Ribuan sapi itu tersebar di 496 desa di 25 kabupaten dan kota di Jateng.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Hariyanta Nugraha menyebut, daerah dengan sebaran kasus terbanyak mayoritas berada di wilayah perbatasan, terutama yang berbatasan dengan Jatim. Di Jatim, dinas peternakan melaporkan, pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025 rata-rata terdapat lebih dari 250 kasus PMK di Jatim setiap hari. Jumlah itu melonjak signifikan dibandingkan dengan sebelumnya yang rata-rata 25 kasus PMK per hari. Vaksinasi sebetulnya telah menjadi strategi dan dilakukan secara masif sejak PMK muncul lagi di Tanah Air pada 2022, yaitu di Jatim, setelah 32 tahun Indonesia bebas PMK. Tahun 2022 itu pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PMK yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Wakilnya setingkat direktur jenderal dari kementerian terkait, termasuk wakil dari Polri dan TNI yang setingkat asisten operasi.
Belakangan, Kementerian Pertanian juga membentuk Satgas PMK Nasional yang juga beranggotakan organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia. Satgas PMK Nasional ini diharapkan mengaktifkan lagi Satgas PMK bentukan tahun 2022. Dengan merebaknya kembali PMK, penguatan kelembagaan perlu dilakukan untuk mengokohkan langkah pemberantasan PMK karena penyebab masalahnya berawal dari kebijakan lalu lintas ternak hingga implementasinya di lapangan. Kebijakan dan implementasi itu melibatkan otoritas lintas kementerian dan otoritas lintas wilayah. Pengalaman pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Flu Burung yang diubah menjadi Komnas Zoonosis bisa diterapkan dalam penanganan PMK. Organisasi yang lebih kuat diharapkan dapat memastikan Indonesia kembali bebas PMK. Ingat, status bebas PMK pada 1990 diperjuangkan selama 100 tahun lebih, sejak ditemukan kasus pertama pada 1887. (Yoga)
Penjualan Mobil 2024 Sesuai yang Ditargetkan Oleh Gaikindo
Yoga
13 Jan 2025 Kompas
Dinamika penjualan kendaraan roda empat merek tertentu mewarnai pasar otomotif dalam negeri sepanjang 2024. Penjualan mobil secara nasional di 2024 melampaui target asosiasi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo sebesar 850.000 unit. Gaikindo mendata, penjualan mobil dari pabrikan ke dealer (wholesale) sebanyak 865.723 unit sejak Januari hingga Desember 2024. Jumlah mobil yang dijual dealer kepada konsumen (retail sales) mencapai 889.680 unit pada periode sama. Dari jumlah tersebut, total penjualan mobil kategori low cost green car (LCGC) atau kendaraan hemat energi dan harga terjangkau sebanyak 176.766 unit mobil atau mencakup 20 persen total penjualan wholesale. Mobil merek BYD untuk pertama kali hadir di Indonesia pada Juni tahun lalu dengan jenis kendaraan listrik.
Dalam acara peresmian masuknya BYD ke Indonesia di Jakarta, Kamis (18/1/2024), tiga model mobil diperkenalkan, yaitu BYD Dolphin yang berbentuk hatchback, BYD Atto 3 yang berbentuk crossover SUV kompak, dan BYD Seal yang berbentuk sedan. Hingga akhir Desember, terdapat total 15.429 kendaraan merek BYD. BYD masuk ke pasar Indonesia dengan memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao menyampaikan, pihaknya memasarkan mobil-mobil energibaru dengan membuka 50 outlet 3S (sales, service, spare parts) di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Sementara itu, mobil mewah merek Perancis, yakni Peugeot, tak lagi dipasok ke dealer sejak Mei 2024. Grup Astra selaku importir dan distributor merek tersebut mengonfirmasi penghentian penjualan Peugeot di Indonesia (Kompas.com, 2/5/2024).
Data Gaikindo mencatat, penjualan wholesale mobil merek tersebut di 2023 mencapai 199 unit, lalu menjadi hanya sebanyak 27 unit di 2024. Merek mobil mewah yang masuk Indonesia sejak 1972 itu terakhir meluncurkan produk tahun 2023. Astra dalam situsnya menyampaikan, sampai tahun tersebut, kegiatan penjualan terfokus pada kendaraan series Allure yang eksklusif dilengkapi series Active sebagai varian kendaraan yang lebih terjangkau. Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025), mengatakan, mereka sebagai pemasok kendaraan di pasar domestik berharap tahun 2025 ini akan ada berbagai katalis positif yang mampu menjaga daya beli masyarakat. ”Dengan demikian, agar dapat mendorong pertumbuhan penjualan otomotif nasional. Kami juga berharap agar dapat terus mempertahankan posisi pangsa pasar kami,” ujarnya. (Yoga)
Mencoba Merintis Bansos Beras dan Menjadikannya Sagu
Yoga
13 Jan 2025 Kompas
Jika berhasil, dalam beberapa tahun, Indonesia bakal memiliki cadangan pangan lokal, seperti sagu dan sorgum. Bahkan, bantuan sosial atau bansos beras di daerah tertentu bisa berupa sagu dan sorgum olahan. Saat ini, dua program prioritas pemerintah, yakni swasembada pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah berjalan. Berbarengan dengan itu, pemerintah juga menggulirkan program Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Program tersebut diharapkan dapat menopang swasembada pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Program itu juga diarahkan untuk melengkapi keanekaragaman menu program MBG. Apalagi percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal itu sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
Napas utama dari regulasi tersebut ialah mengurangi ketergantungan hanya pada satu sumber pangan, termasuk beras. Pemerintah bahkan menargetkan swasembada beras dapat terwujud pada 2027. Bahkan, pada tahun ini, pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras (Kompas, 10 Desember 2024). Pada 6 Januari 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri meminta setiap daerah menjalankan program itu. Langkah awal yang perlu dilakukan ialah membentuk tim percepatan penganekaragaman pangan daerah. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan, melalui regulasi itu, Bapanas mendorong setiap pemerintah daerah mengembangkan potensi sumber pangan lokal. Pengembangan sumber pangan lokal itu bisa dilakukan di pekarangan rumah tangga, lahan masyarakat, bahkan swasta dan badan usaha milik daerah atau desa. Dengan begitu, daerah-daerah tersebut tidak bertumpu hanya pada satu atau dua komoditas, terutama beras dan terigu. Ke depan, Bapanas juga ingin Perum Bulog memiliki cadangan pangan lokal, seperti sagu, sorgum, dan jagung. (Yoga)
Integrasi Bisnis Maskapai Perlu Pertimbangkan Usaha Serta Segmentasi pasar
Yoga
13 Jan 2025 Kompas
Pengintegrasian bisnis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, dan PT Pelita Air Service perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha serta segmentasi pasar dari setiap maskapai. Alih-alih melebur ketiganya dalam satu entitas, pembentukan holding dinilai lebih bermanfaat untuk mengatrol daya saing di industri penerbangan nasional. Berdasarkan catatan Kompas, rencana pemerintah mengintegrasikan bisnis usaha Garuda Indonesia dan anak usahanya, yakni Citilink Indonesia, dengan maskapai milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air, dimulai sejak akhir 2023. Semula, menurut rencana, aksi korporasi untuk mengintegrasikan bisnis ketiga maskapai akan dilakukan dengan skema pembentukan subholding maskapai penerbangan pada holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, InJourney. Namun, seusai setahun berjalan, muncul wacana baru di mana Kementerian BUMN akan melebur Garuda Indonesia atau Citilink dengan Pelita Air ke da- lam satu entitas usaha.
Saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/2025), di Jakarta, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku proses integrasi bisnis Garuda Indonesia dan Pelita Air masih dalam tahap pengkajian dan sudah masuk dalam peta jalan program Kementerian BUMN di tahun 2025. Kendati tidak menyebutkan target waktu aksi korporasi ini akan terlaksana, Erick menekankan, integrasi maskapai pelat merah ini mutlak harus terjadi. Tujuan utamanya untuk mendorong pengembangan industri aviasi dalam negeri, di tengah kondisi defisit armada penerbangan domestik. ”(Proses integrasi) masih dalam kajian. Intinya integrasi ini harus terjadi. Dan memang, kan, jumlah pesawat kita enggak cukup,” ujar Erick. Dihubungi pada Minggu (12/1), Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) Alvin Lie mengingatkan, apabila terjadi peleburan usaha dari semua maskapai, baik dengan skema merger maupun konsolidasi, artinya langkah tersebut tidak akan secara otomatis menambah jumlah pesawat di dalam negeri.
Menurut Alvin, peleburan usaha harus disertai penambahan modal agar berdampak positif bagi industri maskapai di dalam negeri. Pasalnya, tanpa tambahan modal, jumlah pesawat hasil merger ketiga pesawat bakal tak berubah. ”Penambahan pesawat itu tergantung penambahan modal, bukan karena merger atau tidak,” kata Alvin. Di samping itu, terdapat risiko jika terjadi merger antara Garuda Indonesia atau Citilink dan Pelita Air, yakni berkurangnya rute penerbangan domestik. Hal itu terjadi karena satu perusahaan penerbangan hanya dapat memiliki satu jenis izin usaha penerbangan. Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menilai, sebaiknya pengintegrasian yang melibatkan maskapai usahaBUMN dan anak usaha BUMN dilakukan dengan skema holding ketimbang merger atau konsolidasi. (Yoga)
Upaya Pemerintah Merespon Secara Proporsional HMPV
Yuniati Turjandini
13 Jan 2025 Investor Daily (H)
Upaya pemerintah dalam mendudukkan masalah kemunculan kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang diakibatkan olah Human Metapneumovirus (HMPV) dengan narasi dan aksi secara utuh dan jelas, sangat dibutuhkan. Karena cara itu, publik dan pelaku usaha bisa merespons hal tersebut secara proposional dan terhindar dari kepanikan yang bisa merugikan perekonomian. Dipastikan virus yang kini merebak di China bagian utara itu telah masuk ke Indonesia. Di Provinsi DKI Jakarta saja telah ditemukan sebanyak 214 kasus USPA yang diakibatkan oleh HMPV hingga januari 2025 kini. Dari ratusan kasus itu, 13 kasus terjadi pada 2023, 121 kasus terjangkit pada 2024, dan 79 kasus hanya pada tahun 2025 saja. Otoritas dan sejumlah ahli menyebut selain telah lama ditemukan di dunia yakni pada 2001, dampauk dari virus ini memiliki tingkat fatalitas sangat rendah seperti flu. Sehingga proses penyembuhannya sepertinya halnya flu biasa. Yang terpenting lagi virus ini diyakini tidak berpotensi menjadi pandemi seperti Covid-19 beberapa tahun lalu. Namun demikian, sektor pariwisata, transportasi, dan hiburan terdampak jika kekhawatiran publik meningkat. (Yetede)