;
Teknologi ...

MBG Masih Perlu Perbaikan
Yoga 13 Jan 2025 Kompas
Sepekan sudah program Makan Bergizi Gratis bagi para pelajar di sekolah-sekolah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyak anak dan orangtua yang merasa terbantu, tetapitak sedikit pula yang memberikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut program tersebut. Di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, seorang anak menyayangkan tidak adanya sayur di dalam menu makan bergizi gratis (MBG). Hanya ada sepotong ayam, tahu bacem, sepotong se- mangka, dan sekotak kecil susu UHT. Ahli Gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh, menilai, menu MBG di Sidoarjo itu belum sesuai dengan pedoman Isi Piringku Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Isi Piringku merupakan pedoman yang disusun Kemenkes dalam mengampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang.

”Tidak ada sayuran, lauk meski dengan protein hewani pun, secara kuantitas terlalu sedikit, begitu pun buahnya. Secara kuantitas belum memenuhi 40 persen total kalori sehari dan secara kualitas pun masih belum sesuai,” kata Lailatul, Minggu (12/1/2025). Pedoman ini menyarankan, dalam satu piring setiap kali makan, setengah piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk-pauk. Selain itu, Isi Piringku juga memuat ajakan untuk mengonsumsi delapan gelas air setiap hari, melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan setelah makan. Menurut Lailatul, prinsip makan bergizi adalah beragam, seimbang, aman, dan sesuai kebutuhan. Makan bergizi yang baik seharusnya memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang, yakni karbohidrat, protein, lemak, dan terpenuhinya kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan air. Di sejumlah daerah pun para pelajar belum mendapatkan susu seperti yang dijanjikan pasangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024. Misalnya, di Jakarta, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah dan Halim belum menyuguhkan susu dalam menu MBG. (Yoga)
Teknologi ...

Lumbung Pangan tapi Merisaukan Petani
Yoga 13 Jan 2025 Kompas (H)
Petani di Jawa Timur masih harus menghadapi beragam persoalan, dari harga gabah yang tak ideal, akses pupuk bersubsidi, hingga irigasi. Mereka berharap janji-janji pemerintah menyejahterakan petani terbukti. Runik Sri Astuti Kebijakan swasembada pangan yang digulirkan Presden Prabowo Subianto disambut sukacita oleh para petani di Jawa Timur. Mereka menanti janji menyejahterakan petani terbukti. Namun, masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi sehari-hari, mulai dari masalah pupuk, irigasi, hingga ancaman jatuhnya harga gabah saat panen musim hujan dan panen raya. Sebagian kecil wilayah Jatim mulai memasuki musim panen padi pada Januari 2025. Area panen masih sporadis atau belum merata. Sebelum panen raya, harga gabah di tingkat petani biasanya masih relatif tinggi. Namun, faktanya di sejumlah daerah harga gabah justru cenderung rendah. ”Harga gabah paling bagus hari ini di wilayah Jember dan sekitarnya di kisaran Rp 5.000-Rp 5.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) atau kering sawah,” ujar Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jatim, Jumantoro, Minggu
(12/1/2025).

Harga tersebut jauh di bawah harga ideal, yakni Rp 6.500 hingga Rp 7.500 per kg. Salah satu pemicunya, kualitas gabah pada panen musim hujan ini kurang bagus karena memiliki kadar air tinggi, yakni lebih dari 20 persen. Selain itu, banyak tanaman padi yang roboh diterjang angin kencang sehingga terpaksa dipanen lebih awal. Kondisi itu diperparah oleh produktivitas padi yang rendah. Rata-rata hanya menghasilkan 4,5 ton gabah per hektar sawah. Hasil itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata produksi pada kondisi normal yang mencapai 6-7 ton per hektar. Menurut Jumantoro, harga gabah yang diterima petani itu belum mampu menutup biaya produksi pada kisaran Rp 20 juta-Rp 23 juta per hektar. Biaya produksi itu lebih tinggi jika petani tidak memiliki lahan sendiri sehingga mereka harus menyewa lahan. Oleh karena itu, Jumantoro yang juga Ketua Perkumpulan Petani Pangan Indonesia meminta pemerintah segera merealisasikan kebijakan mengenai harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kg untuk menjaga keberlangsungan usaha para petani. (Yoga)

Teknologi ...

Petani Resah Padahal di Lumbung Pangan Milik Sendiri
Yuniati Turjandini 13 Jan 2025 Tempo

RENCANA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan kepala daerah terpilih untuk mengikuti agenda pembekalan atau retret disambut baik oleh Pramono Anung. Gubernur Jakarta terpilih itu mengaku siap mengikuti acara tersebut jika digelar setelah pelantikan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyatakan bersedia mengikuti retret karena tujuannya baik, yaitu menyelaraskan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi retret ini merupakan kegiatan yang diinisiasi Prabowo selaku presiden. “Pastinya saya akan ikut,” kata Pramono, yang mengalahkan calon usungan koalisi partai pendukung Prabowo dalam pilkada Jakarta, Ridwan Kamil. Rencana retret untuk kepala daerah terpilih ini sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril beralasan, perlu ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah sehingga diperlukan penyelarasan persepsi dengan cara menyelenggarakan retret.

“Semua kepala daerah akan dikumpulkan supaya kami mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi pemerintah,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025. Namun mengenai kapan dan di mana retret ini akan dihelat, Yusril melanjutkan, bergantung pada jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2024 diagendakan dilantik pada 7 Februari 2025.
Sedangkan bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota akan dilantik pada 10 Februari 2025. Masalahnya, terdapat banyak gugatan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang baru selesai disidangkan pada 11 Maret 2025 sehingga berpotensi memundurkan waktu pelantikan. Seorang politikus Partai Gerindra bercerita, rencana retret kepala daerah terpilih akan dilaksanakan di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Alasannya, selain agar menyerupai kegiatan retret para menteri kabinet Prabowo sebelumnya, Lembah Tidar di kompleks Akademi Militer dianggap sebagai tempat yang bagus untuk mengenalkan nilai-nilai patriotisme bagi para kepala daerah saat memimpin kelak. “Ini rencana yang sudah lama disampaikan sebetulnya,” ucap politikus tersebut. Retret kepala daerah, kata politikus ini, juga menjadi upaya Prabowo menyelaraskan dan memperoleh dukungan pemerintah daerah. Apalagi tidak semua kepala daerah terpilih yang memenangi pilkada 2024 diusung partai koalisi pendukung Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju plus. “Supaya semua kebijakan pusat juga bisa dieksekusi daerah, agar sejalan,” ujarnya. Dua relawan Prabowo yang ditemui Tempo menguatkan cerita politikus Partai Gerindra tersebut. Ia mengatakan retret kepala daerah merupakan keinginan lama Prabowo yang sudah disampaikan berulang kali. (Yetede)

Teknologi ...

Penghapusan ”Presidential Threshold" Disetujui Publik
Yoga 13 Jan 2025 Kompas
Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diamini publik. Ke depan, dengan dihapuskannya presidential threshold, pemilih punya banyak pilihan calon pemimpin nasional. Kesimpulan ini terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 6-9 Januari 2025 yang menyebutkan, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan setuju jika semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam meng- ajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2029 nanti. Sikap publik ini seiring dengan putusan MK nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak konstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal ini menyangkut syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan parpol untuk bisa mengajukan pasangan capres-cawapres.

MK juga memberikan sejumlah pertimbangan bagi pembuat UU untuk menindaklanjuti putusan ini. Selain membuka peluang semua parpol peserta pemilu bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres, MK jug mengingatkan bahwa pengusulan pasangan capres dan cawapres tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Hal ini makin menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden sudah tidak berlaku lagi di pemilihan presiden mendatang. Meskipun demikian, kepada pembuat UU, MK juga meng- ingatkan perlunya memperhatikan agar jumlah pasangan capres-cawapres tidak terlalu banyak sekaligus tidak terjadi dominasi dari kekuatan parpol tertentu, terutama dalam menjalin koalisi antarparpol. Hal ini juga terkait dengan ketentuan bahwa semua parpol peserta pemilu wajib mengusung pasangan capres-cawapres agar terhindar dari larangan mengikuti pemilu berikutnya.

Dari semua catatan di atas, MKmenyatakanperlunya pembuat UU melakukan rekayasa konstitusional dalam perubahan UU No 7/2017 dengan melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu,termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Putusan MK ini sejalan dengan harapan publik yang berharap munculnya banyak calon alternatif capres dan cawapres. Sebab, dari mereka yang  menyatakan setuju semua parpol bisa mengajukan pasangan capres-cawapres, separuh dari kelompok responden ini beralasan agar pemilih punya banyak pilihan pasangan capres-cawapres. Alasan kedua yang paling ba nyak disebutkan adalah dengan putusan MK ini, semua parpol memiliki kesempatan menyalurkan kadernya untuk menjadi capres-cawapres di pilpres mendatang. Hal ini disampaikan hampir sepertiga dari kelompok responden yang setuju dengan putusan MK tersebut. (Yoga)

Teknologi ...

Pemerintah Berwacana Menghidupkan Kembali Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
Yoga 13 Jan 2025 Kompas
Sebelum tahun 2024 berakhir, DPR dan pemerintah sempat berwacana menghidupkan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty. Kini, tahun sudah berganti. Pemerintah sedang ”pusing-pusingnya” mencari sumber penerimaan baru dikala kinerja pajak masih seret. Apakah amnesti pajak akan dijadikan solusi? Gagasan soal program pengampunan pajak yang diusulkan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat tenggelam di tengah ingar-bingar polemik kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang akhir tahun lalu. Awal tahun ini, wacana itu kembali muncul ke permukaan lewat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Menurut Budi, pemerintah sedang menyiapkan program pengampunan pajak jilid III. 

Program itu disebut-sebut akan menjadi solusi untuk mengembalikan aset dan devisa negara, khususnya dari kasus korupsi besar. Budi melempar pernyataan tersebut dalam konferensi pers Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola di Kejaksaan Agung pada 2 Januari 2025. Ia menyebut, wacana program pengampunan pajak sedang dirumuskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. ”Ini salah satu mekanisme yang sedang disiapkan untuk memberi ruang, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden kepada mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil-hasil kekayaan mereka, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, melalui program tax amnesty,” kata Budi saat itu. Wacana untuk menghidupkan kembali program pengampunan pajak tersebut mendapat respons beragam dari berbagai pemangku kepentingan. 

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas sebagai penasihat ekonomi Presiden Prabowo Subianto, misalnya, menilai wacana program pengampunan pajak tersebut terlalu terburu-buru untuk dibahas. Mengutip anggota DEN, Chatib Basri, saat ini masih terlalu dini untuk membahas opsi menghidupkan kembali program amnesti pajak. Ia pun enggan berkomentar terlalu jauh. ”Saya kira terlalu cepat untuk membicarakan mengenai tax amnesty saat ini. It’s too early (terlalu dini). Itu, kan, sebenarnya pembahasannya (masih) masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Kalau informasinya sudah lebih jauh, baru kita bicara,” kata Chatib dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Sementara itu, anggota DEN lainnya, Arief Anshory Yusuf, dengan tegas menyatakan tidak sepakat jika program pengampunan pajak diadakan
sampai berjilid-jilid. (Yoga)
Teknologi ...

Menata Ulang Tata Niaga Gas Nasional
Hairul Rizal 13 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)

Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang terlambat diterapkan sejak awal tahun telah menyebabkan lonjakan harga gas komersial, yang memperburuk disparitas antara harga gas pipa dan gas hasil regasifikasi LNG. Kondisi ini memperburuk daya saing industri dan menegaskan perlunya penataan ulang tata niaga gas nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, akselerasi pembangunan infrastruktur gas, termasuk pipa transmisi, pipa distribusi, dan terminal LNG, sangat diperlukan sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2022-2031. Selain itu, percepatan proyek hulu gas juga menjadi kunci untuk memastikan pasokan gas yang berkelanjutan dan mendukung ekspansi industri serta kebutuhan konsumen di masa depan.


Teknologi ...

Perekonomian Global 2025: Peluang dan Tantangan
Hairul Rizal 13 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penuh tantangan dan peluang bagi ekonomi global, dengan agenda politik besar, terutama pemilu di sekitar 40 negara. Risiko politik dan geopolitik tetap menjadi ancaman besar bagi pasar keuangan global, sementara dampak dari perang, seperti yang tercatat dengan 56 konflik bersenjata saat ini, akan terus mempengaruhi pasar dan rantai pasokan global.

Lanskap ekonomi global pada 2025 diperkirakan akan tetap tangguh, meskipun menghadapi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,2% hingga 3,3%, dengan ekonomi AS diperkirakan tumbuh stabil pada 2%, meskipun terpengaruh oleh kebijakan politik yang lebih proteksionis di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Sementara itu, ekonomi Jerman menghadapi tantangan struktural, sementara Inggris diharapkan mengalami pertumbuhan 2% berkat kebijakan inovasi dan teknologi.

Negara-negara Asia, termasuk India dan Indonesia, diperkirakan akan terus tumbuh dengan kecepatan tinggi, masing-masing dengan proyeksi 6,5% dan 5,1%, didorong oleh faktor demografi yang menguntungkan. Sementara itu, China dihadapkan pada tantangan tarif dan ketidakstabilan pasar properti, dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah sekitar 4,5%. Indonesia diharapkan melanjutkan momentum pertumbuhannya pada kisaran 5%–5,2%.

Inflasi global diperkirakan akan melandai, memberikan ruang bagi pelonggaran suku bunga kebijakan, meskipun dengan ketidakpastian seiring kebijakan proteksionis yang semakin kuat. Di Indonesia, sektor keuangan, terutama perbankan, diperkirakan akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi investasi langsung meningkat dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak.


Teknologi ...

Ormas Keagamaan Bersiap Hadapi Tahun Politik
Hairul Rizal 13 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Langkah-langkah yang diambil oleh dua organisasi besar, PBNU dan Muhammadiyah, terkait dengan rencana mereka untuk mengelola tambang batu bara. PBNU, melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara, sedang merencanakan penghiliran batu bara dengan melakukan kajian untuk memastikan pengelolaannya tidak merugikan. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menekankan pentingnya keuntungan dalam bisnis batu bara ini, yang masih dalam tahap eksplorasi dan pencarian investor untuk mendanai kegiatan reklamasi. PBNU memperoleh wilayah izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur seluas 25.000–26.000 hektar.

Sementara itu, Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam menyikapi rencana pengelolaan tambang batu bara bekas PKP2B Adaro Energy, yang luasnya mencapai 7.437 hektare. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menunggu kepastian dari pemerintah sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. Muhammadiyah juga sudah membentuk dua perusahaan untuk mengelola izin usaha pertambangannya jika disetujui.

Secara keseluruhan, meskipun kedua organisasi besar ini bergerak di bidang yang sama, PBNU lebih cepat dalam memulai langkah-langkah konkret, sedangkan Muhammadiyah lebih menunggu kepastian dari pihak pemerintah. Sementara itu, sektor batu bara di Indonesia terus berkembang, dengan proyeksi permintaan batu bara global yang diperkirakan akan terus meningkat hingga 2027.



Teknologi ...

KPK Matangkan Persiapan Hadapi Praperadilan Hasto
Hairul Rizal 13 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. Hasto sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada Juni 2024, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan penyidikan kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP, Harun Masiku, yang masih buron. Tim hukum KPK akan bekerja sama dengan penyidik untuk menjawab gugatan praperadilan tersebut.

Selain itu, KPK juga menahan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan server dan storage yang merugikan negara hingga Rp280 miliar. Kasus ini melibatkan PT Prakarsa Nusa Bakti (PNB) dan PT Sigma Cipta Caraka (SCC), dengan tersangka utama adalah Imran Muntaz, seorang konsultan hukum, serta Robert Pangasian Lumban Gaol dan Afrian Jafar, yang merupakan pegawai PT PNB. Ketiganya ditahan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran untuk proyek data center yang dimulai pada 2017.




Teknologi ...

Utang Jumbo Jatuh Tempo Jadi Alarm Bahaya
Hairul Rizal 13 Jan 2025 Kontan (H)
Tahun 2025 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dengan tingginya utang jatuh tempo. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, mencatat bahwa Surat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 922,4 triliun, dengan puncaknya pada kuartal II dan III 2025. Sementara itu, utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.

David memperingatkan risiko crowding out, yakni perebutan likuiditas antara pasar SBN dan SRBI, yang dapat memperketat likuiditas domestik. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyoroti penurunan kepemilikan asing pada SRBI menjadi 24,27%, yang dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah jika terjadi arus keluar modal. Ia juga memperkirakan kenaikan imbal hasil SRBI dan SBN, dengan yield SBN tenor 10 tahun diproyeksikan naik menjadi 7,3% pada kuartal II 2025.

Ketidakpastian global, termasuk kebijakan perdagangan Presiden terpilih AS, Donald Trump, turut memperburuk situasi, sehingga biaya berutang menjadi mahal. Josua juga menyoroti tantangan menarik investor asing akibat penguatan dolar AS dan premi risiko yang tinggi.

Meski demikian, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa pemerintah menerapkan pengelolaan utang yang berhati-hati dengan menjaga risiko nilai tukar, suku bunga, dan refinancing tetap terkendali. Pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas pasar keuangan, termasuk pasar SBN, untuk menghadapi kondisi global yang dinamis.

Diharapkan, katalis positif seperti investasi dan kenaikan harga komoditas (CPO, cokelat, kopi) dapat membantu mendukung stabilitas ekonomi di tengah tekanan berat tersebut.

Pilihan Editor