Menanti Realisasi Subsidi Motor Listrik
Hairul Rizal
11 Jan 2025 Kontan (H)
Pemerintah akan melanjutkan insentif untuk motor listrik pada 2025 dengan skema baru berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), menggantikan subsidi pembelian sebesar Rp 7 juta per unit yang berlaku pada 2024. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza memastikan skema ini tengah dalam pembahasan, meskipun besaran PPN DTP untuk motor listrik belum ditentukan.
Ketua Umum Aismoli, Budi Setiyadi, menekankan pentingnya kepastian program insentif karena ketidakjelasan subsidi menyebabkan penurunan penjualan motor listrik hingga dua digit. Akibatnya, stok motor listrik menumpuk di pabrik dan dealer, dan produsen terpaksa mengurangi produksi.
Hal serupa diungkapkan oleh Tekno Wibowo, Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi (Polytron), yang melaporkan penjualan motor listrik Polytron anjlok 80% setelah subsidi berakhir. Produsen berharap pemerintah segera memberikan kejelasan agar konsumen tidak ragu membeli motor listrik dan perencanaan bisnis dapat berjalan lebih baik.
Program subsidi sebelumnya terbukti efektif, dengan kuota subsidi motor listrik pada 2024 mencapai 63.145 unit. Dengan skema PPN DTP yang akan diterapkan, pemerintah diharapkan tetap mendukung pertumbuhan pasar motor listrik sekaligus mendorong transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Cukai Minuman Manis Dimulai Semester II 2025
Hairul Rizal
11 Jan 2025 Kontan
Pemerintah Indonesia berencana menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai semester II-2025. Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih, selain meningkatkan penerimaan negara. Namun, implementasinya akan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi.
Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar, Akbar Harfianto, menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan skema pelaksanaan, baik di tingkat industri (on trade) maupun gerai penjualan (off trade). Aturan pelaksanaannya akan mengatur kriteria produk, kadar gula tambahan, dan mekanisme pembebasan cukai. Pemerintah juga memastikan tarif cukai awal tidak akan terlalu membebani dunia usaha.
Sebagai acuan, beberapa negara Asia Tenggara seperti Laos, Kamboja, dan Malaysia telah memberlakukan cukai MBDK. Tarif di negara-negara ini bervariasi, misalnya, Kamboja mematok tarif 10% per liter, sementara Malaysia mengenakan Rp 1.312 per liter untuk produk dengan gula di atas 5 gram per 100 ml. Kebijakan serupa di Indonesia diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga minuman berpemanis dalam kemasan.
Kredit Sindikasi Mengalir Lancar untuk Proyek Jalan
Hairul Rizal
11 Jan 2025 Kontan
Kredit sindikasi yang sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir diproyeksikan kembali meningkat pada 2025, terutama didorong oleh proyek strategis nasional seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Royke Tumilaar, Presiden Direktur PT Bank Negara Indonesia (BNI), optimistis bahwa keberlanjutan proyek-proyek ini akan mendukung peningkatan kredit sindikasi. BNI mencatat pertumbuhan pangsa pasar kredit sindikasi menjadi 15,09% pada 2024 dan terlibat dalam proyek KPBU Pembangunan Jalan Trans Papua senilai Rp 2,6 triliun.
Agus Noorsanto, Direktur Wholesale & Institution Business Bank Rakyat Indonesia (BRI), menegaskan komitmen BRI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kredit sindikasi pada proyek pemerintah. Meskipun nilai sindikasi BRI pada 2024 menurun dibandingkan 2023, proyek KPBU seperti Jalan Trans Papua diharapkan menjadi landasan keberhasilan proyek lain.
Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia (BCA), menyebutkan bahwa BCA aktif menyalurkan kredit sindikasi dengan nilai partisipasi Rp 41,42 triliun dari total Rp 142,11 triliun yang dikelola per Desember 2024. Tren ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,95% di kuartal III-2024. Kredit sindikasi diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan nasional.
Kebakaran LA Dorong Penguatan Komitmen Emisi Karbon
Hairul Rizal
11 Jan 2025 Kontan
Bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan polusi terus meningkat, memberikan dampak besar secara ekonomi dan sosial di berbagai belahan dunia. Kebakaran hutan di Los Angeles (LA), Amerika Serikat, menjadi contoh nyata dari dampak buruk perubahan iklim, dengan hampir 10.000 bangunan, termasuk rumah selebritas seperti Paris Hilton dan James Woods, hangus terbakar. Jonathan Porter, Kepala Meteorologi AccuWeather, memproyeksikan kebakaran ini dapat menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah modern California, dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan melebihi US$ 50 miliar.
Peningkatan bencana alam ini terjadi di tengah kebijakan Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang cenderung mendukung investasi energi fosil dan keluar dari komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. Kebijakan ini menuai kritik karena tidak sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim yang mendesak.
Kerugian ekonomi akibat bencana tidak hanya ditanggung masyarakat, tetapi juga berdampak besar pada perusahaan asuransi. JP Morgan memperkirakan klaim asuransi akibat kebakaran di LA dapat mencapai US$ 20 miliar, sementara laporan Swiss Re Institut mencatat bahwa total klaim asuransi global akibat bencana alam mencapai US$ 135 miliar pada 2024, dengan total kerugian ekonomi sebesar US$ 310 miliar, meningkat 6% dari tahun sebelumnya.
Dengan skala kerugian ini, penting bagi para pemimpin dunia, termasuk Trump, untuk menyadari urgensi pembangunan berkelanjutan dan mendorong transisi ke energi hijau demi mengurangi risiko bencana di masa depan.
Kebangkitan Baru Pasar Kripto
Hairul Rizal
11 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Mulai 10 Januari 2025, pengawasan dan pengaturan aset kripto resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49/2024 dan UU No. 4/2023, dengan tujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih ketat, transparan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta institusi terhadap sektor aset digital. Pengalihan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem kripto di Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menekankan pentingnya transisi yang transparan untuk memberikan rasa aman bagi pelaku pasar. OJK, melalui Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari transformasi untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Beberapa perusahaan kripto, seperti Tokocrypto dan Fasset Indonesia, menyambut baik pengalihan ini, berharap dapat membangun kolaborasi yang erat dengan regulator serta mendorong perlindungan bagi konsumen.
Namun, peralihan ini juga menyoroti tantangan seperti kelonggaran pajak transaksi kripto yang telah mengalami kenaikan. Di sisi lain, OJK juga bertanggung jawab untuk memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko dalam industri kripto, memastikan bahwa pasar ini tumbuh secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, langkah ini menandai babak baru dalam industri kripto Indonesia yang lebih terstruktur dan aman.
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Merebak
Yuniati Turjandini
11 Jan 2025 Tempo
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Rochadi Tawaf mengatakan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti sapi para peternak di Indonesia disebabkan kebijakan pemerintah melonggarkan impor hewan ternak itu sejak 2016. "PMK bisa muncul kembali karena virusnya sendiri memang sulit diberantas. Yang penting buat kita ketahui, ini bisa terjadi karena kita lalai," ujar pengajar Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran (Unpad) ini saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Januari 2025.
Rochadi bercerita, pemerintah pertama kali melonggarkan keran impor sapi melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 menjadi UU Nomor 18 Tahun 2009. Revisi ini mengubah kriteria impor sapi dari berbasis negara menjadi berbasis zona. Artinya, pemerintah boleh mengimpor sapi dari zona bebas PMK, meski wilayah lain di negara itu terjangkit penyakit menulan itu. Perubahan ini ditolak para asosiasi peternak. Rochadi cs. mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010. Para peternak menang. Alasannya, Indonesia belum memiliki sistem kesehatan hewan nasional dan otoritas veteriner untuk melindungi negara dari serangan kemungkinan munculnya penyakit. Impor sapi tetap berbasis negara.
Wabah PMK Menyebar ke 22 Provinsi, Begini Penjelasan Badan Karantina Kementan Tapi ambisi pemerintah mendatangkan sebanyak-banyaknya sapi dari luar negeri tak surut. Di era pemerintahan Joko Widodo, revisi aturan impor sapi ini kembali bergulir. Lewat UU Nomor 41 Tahun 2014, pemerintah saat itu ingin mengimpor sapi dari India. Para peternak kembali mengajukan judicial review, tapi ditolak. Aturan yang membolehkan mengimpor sapi dari zona bebas PMK muncul lewat Pemerintah Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016. Permohonan judicial review yang diajukan para peternak ke Mahkamah Agung ditolak. "Kalah lagi di situ, ya sudah kami lemes aja. Akhirnya sudah kejadian kayak sekarang, enggak ada yang mau tanggung jawab kan," tuturnya. (Yetede)
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Melimpah, Mencapai 144,64 Juta Orang
Yuniati Turjandini
11 Jan 2025 Tempo
JUMLAH tenaga kerja Indonesia melimpah, mencapai 144,64 juta orang, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2024. Namun produktivitas pekerja di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Thailand. Produktivitas pekerja adalah jumlah output yang dihasilkan setiap tenaga kerja dalam periode tertentu. Produktivitas mencerminkan efektivitas tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Indonesia berada pada posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal produktivitas pekerja. Data dari International Labour Organization (ILO) menjadi buktinya. Lembaga tersebut mencatat setiap satu orang pekerja di Indonesia tiap jam kerja menyumbang US$ 14 terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023. Sedangkan Singapura bisa mencapai US$ 74, Malaysia US$ 26, dan Thailand US$ 15.
ASEAN Studies juga mencatat tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah. Ini terlihat dari angka PDB per tenaga kerja yang hanya US$ 23,87 ribu. Angkanya lebih rendah daripada rata-rata ASEAN yang mencapai US$ 24,27 ribu per tenaga kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah ini dipicu beragam faktor. Salah satunya terjadi karena kualitas pekerja yang rendah. Pasalnya, tenaga kerja yang ada didominasi lulusan sekolah menengah pertama ke bawah. Badan Pusat Statistik mencatat, per Agustus 2024, penduduk bekerja terbanyak berpendidikan sekolah dasar ke bawah, yaitu sebesar 35,8 persen. Setelah berpendidikan SD ke bawah, penduduk bekerja terbanyak ada di level sekolah menengah atas sebesar 20,9 persen.
Para pekerja dengan pendidikan rendah ini tidak mendapatkan pelatihan yang optimal untuk meningkatkan kemampuannya. Padahal pekerja dengan keterampilan tinggi cenderung memiliki produktivitas tinggi. Anwar mencontohkan produktivitas per tenaga kerja di industri logam dasar, kimia, farmasi, hingga elektronik cenderung bagus. Namun serapan angkatan kerja dari industri ini sangat sedikit. Di sisi lain, pekerja dengan pendidikan lebih tinggi banyak yang tak sesuai dengan kebutuhan industri. "Dari sisi produksi, tata kelola kita dibanding negara tetangga tadi relatif tertinggal," ujar Anwar kepada Tempo, Kamis, 9 Januari 2025. Saat negara lain sibuk melakukan inovasi, Indonesia masih berkutat mencari solusi agar para tenaga kerja yang ada bisa memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan industri. (Yetede)
Ahok Dimintai Keterangan oleh KPK
Hairul Rizal
10 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kembali diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair (LNG). Ahok sebelumnya sudah diperiksa sebagai saksi pada November 2023, saat masih menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Pemeriksaan terbaru berlangsung singkat, di mana Ahok menyatakan bahwa dugaan korupsi LNG ditemukan pada 2020 saat dia menjabat, meskipun kontrak sudah ditandatangani jauh sebelumnya.
Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap Direktur Utama Pertamina periode 2009-2014, Karen Agustiawan. KPK tengah mengusut dugaan kerugian negara yang diakibatkan oleh pengadaan LNG dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction (CCL), yang diduga merugikan negara sekitar US$113,83 juta. Ahok yang diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada November 2019, mengundurkan diri pada awal 2024 untuk fokus pada kampanye Pilpres 2024.
Rasio Modal Bank Tetap Aman Meski Ada Tantangan
Hairul Rizal
10 Jan 2025 Kontan
Rasio kecukupan modal (CAR) industri perbankan masih memadai untuk mendukung ekspansi kredit di tahun 2025. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, mencatat CAR perbankan per November 2024 berada di level 26,92%, sedikit turun dibandingkan 27,6% pada tahun sebelumnya karena pertumbuhan kredit. Namun, level ini dianggap tetap solid sebagai bantalan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global.
Meski demikian, beberapa bank memiliki CAR yang mendekati batas minimum 8%, seperti Bank Mayapada (11,71%) dan Bank JTrust Indonesia (13,08%). Helmi A Hidayat, Direktur Bank JTrust, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan rights issue untuk meningkatkan CAR ke atas 14%. Bank JTrust mencatat pertumbuhan kredit yang agresif, mencapai Rp 28,13 triliun per September 2024 atau tumbuh 19,2% secara tahunan. Sementara itu, Bank Mayapada, milik Dato' Sri Tahir, menghadapi peningkatan risiko dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,68% dan belum merealisasikan rencana rights issue sejak tahun lalu.
Di sisi lain, bank besar seperti BCA memiliki CAR yang sangat kuat di level 29,3%, diikuti oleh BRI di 26,7%, dan Bank Jatim di 23,06%. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa posisi permodalan yang tinggi mampu menopang pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Catur Budi Harto, Wakil Direktur BRI, juga memastikan CAR yang solid mendukung ekspansi kredit. Edi Masrianto, Direktur Keuangan Bank Jatim, menyebut CAR banknya akan tetap dijaga di kisaran 20%-25% untuk mendukung ekspansi bisnis di 2025.
Mayoritas perbankan nasional memiliki permodalan yang cukup kuat, meskipun beberapa bank seperti Bank Mayapada dan Bank JTrust perlu memperkuat posisi modalnya untuk menghadapi risiko dan mendukung pertumbuhan.
Meraup Rezeki Dari Makan Bergizi
Hairul Rizal
10 Jan 2025 Kontan
Pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional pada 6 Januari 2025, namun dampaknya terhadap saham emiten sektor pangan belum signifikan. Pandhu Dewanto, Analis Investindo Nusantara Sekuritas, menilai bahwa meskipun ada peluang peningkatan pendapatan emiten di sektor susu dan unggas, margin keuntungan mereka diprediksi tidak banyak berubah karena daya beli masyarakat masih lambat pulih.
Sementara itu, Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, menyebut beberapa emiten seperti PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ), dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) berpotensi mendapat tambahan pendapatan dari program MBG. Uji coba program yang menyasar 600.000 orang menunjukkan potensi dampak lebih besar jika program meluas dan emiten terlibat dalam kemitraan langsung.
Sentimen positif dari program MBG terhadap saham sektor pangan diperkirakan mulai terlihat setelah kinerja kuartal I-2025 dirilis. Pandhu menyarankan strategi buy on weakness, terutama untuk saham sektor ini yang valuasinya dianggap murah. Ekky merekomendasikan mencermati JPFA dengan target harga Rp 2.200–Rp 2.300 dan HOKI dengan target harga Rp 150.