Dompet digital atau electronic wallet kini bisa menjadi tempat transaksi judi daring. Sejumlah perusahaan ewallet pun berupaya melawan aktivitas judi daring tersebut, mulai dengan memberikan literasi keuangan, membuat fitur keamanan, hingga menggandeng Rhoma Irama. PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana), salah satu perusahaan dompet digital, misalnya, memiliki fitur tambahan Waspada Online dan Tipu Online. Fitur ini mengedukasi pengguna terkait kejahatan siber, termasuk judi daring, dalam bentuk gamifikasi atau memakai elemen permainan. ”Dana meluncurkan berbagai fitur proaktif, seperti Smart Friction. (Fitur) itu untuk mendeteksi dini transaksi mencurigakan,” ucap Sharon Issabella, Head of Communications Dana Indonesia,melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025), di Jakarta.

Transaksi yang dimaksud itu menyimpang dari pola, profil, dan karakteristik penggunanya. Biasanya, transaksi berjumlah besar dalam waktu singkat. Sebelumnya, pemerintah mendeteksi transaksi mencurigakan yang diduga untuk judi daring di lima dompet digital. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Oktober 2024 menyebutkan, selain Dana, transaksi mencurigakan juga diduga terdapat di PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (Gopay), PT Fintek Karya Nusantara (Linkaja), dan PT Airpay International Indonesia (Shopeepay). Total nominal transaksi mencapai lebih dari Rp 5,7 triliun. Rinciannya, Dana dengan nominal transaksi Rp 5,371 triliun dan 5,7 juta transaksi. Urutan kedua ialah OVO dengan nominal transaksi Rp 216,62 miliar dan jumlah transaksi 836.095. Lalu, Gopay dengan nominal transaksi Rp 89,240 miliar dan 577.316 transaksi.

Kemudian, ada Linkaja dengan nominal transaksi Rp 65,45 miliar dan jumlah transaksi 80.171 transaksi. Terakhir, Shopeepay dengan nominal transaksi Rp 6,1 miliar dan 33.069 transaksi. Sharon memastikan, Dana telah menerapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi judi daring. Selain Smart Friction, ada juga fitur Scam Checker, yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Fitur untuk mengidentifikasi nomor dan akun mencurigakan. Dana Indonesia mencatat, penggunaan fitur Scam Checker rata-rata 50.000 pencarian per bulan. Kondisi ini, kata Sharon, menunjukkan peningkatan kesadaran pengguna terhadap aktivitas mencurigakan, termasuk judi daring. ”Proses off-boarding (pemutusan hubungan) terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal (judi online) juga dijalankan secara konsisten,” katanya. (Yoga)

Digitalisasi perbankan mendorong pengembangan aplikasi bagi nasabah. Aplikasi perbankan kian menyasar layanan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Salah satunya kemudahan transaksi properti lewat aplikasi. Pada pertengahan Desember 2024, Bank Tabungan Negara (BTN) merilis aplikasi super Bale by BTN sebagai transformasi aplikasi BTN Mobile. Bale digadang-gadang menjadi aplikasi super yang menghimpun seluruh fitur layanan BTN ke dalam satu aplikasi, termasuk layanan properti dan kredit pemilikan rumah (KPR). Sebelumnya, beberapa aplikasi dan aplikasi super digital telah dikembangkan perbankan, antara lain BNI dengan aplikasi Wondr yang direncanakan lebih lengkap dan menggantikan BNI Mobile Banking. Selain itu, ada pula Livin’ Bank Mandiri untuk layanan e-banking dan BRI dengan aplikasi BRImo. Senior Executive Vice Pre-sident Digital lllll Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Thomas Wahyudi berpendapat, tren digitalisasi perbankan mengarah ke inovasi yang memberikan pengalaman lebih dan solusi bagi konsumen. Konsumen dinilai semakin menghendaki layanan efisien dan personal, bukan lagi sebatas layanan umum. Transformasi digital BTN melalui aplikasi super Bale berpusat pada layanan nasabah yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. ”Wajah digital dari perbankan adalah aplikasi super karena paling cepat menjangkau nasabah, kapan pun dan di mana pun, serta lebih murah dan aman. Kalau ini tercapai, (digitalisasi) sudah benar jalannya,” kata Thomas. Thomas menambahkan, fitur Properti Bale menjadi salah satu keunggulan bank yang fokus pada bisnis pembiayaan properti itu. BTN memimpin pasar KPR dengan porsi pembiayaan (market share) 40 persen dari total penyaluran KPR di Indonesia. Fitur Properti, an- lain, menampilkan proyek-proyek properti dari hampir 9.000 pengembang mitra BTN, simulasi pinjaman, pengajuan KPR, dan layanan keperluan rumah

JUMLAH tenaga kerja Indonesia melimpah, mencapai 144,64 juta orang, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2024. Namun produktivitas pekerja di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Thailand. Produktivitas pekerja adalah jumlah output yang dihasilkan setiap tenaga kerja dalam periode tertentu. Produktivitas mencerminkan efektivitas tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Indonesia berada pada posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal produktivitas pekerja. Data dari International Labour Organization (ILO) menjadi buktinya. Lembaga tersebut mencatat setiap satu orang pekerja di Indonesia tiap jam kerja menyumbang US$ 14 terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023. Sedangkan Singapura bisa mencapai US$ 74, Malaysia US$ 26, dan Thailand US$ 15.

ASEAN Studies juga mencatat tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah. Ini terlihat dari angka PDB per tenaga kerja yang hanya US$ 23,87 ribu. Angkanya lebih rendah daripada rata-rata ASEAN yang mencapai US$ 24,27 ribu per tenaga kerja. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah ini dipicu beragam faktor. Salah satunya terjadi karena kualitas pekerja yang rendah. Pasalnya, tenaga kerja yang ada didominasi lulusan sekolah menengah pertama ke bawah. Badan Pusat Statistik mencatat, per Agustus 2024, penduduk bekerja terbanyak berpendidikan sekolah dasar ke bawah, yaitu sebesar 35,8 persen. Setelah berpendidikan SD ke bawah, penduduk bekerja terbanyak ada di level sekolah menengah atas sebesar 20,9 persen. (Yetede)

 Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengatakan sektor energi dan sumber daya mineral, konstruksi, atau pengadaan air dan pengolahan sampah memperoleh skor terendah dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU). Fenomena ini tercatat dalam hasil IPU yang dirilis Center for Economic Development Studies (CESD) Universitas Padjadjaran pada 7 Januari lalu. “Untuk itu KPPU akan terus meningkatkan monitoring, pemberian advokasi, dan jika diperlukan penegakan hukum atas sektor-sektor yang konsisten nilai IPUnya rendah, serta advokasi dan sosialisasi pada provinsi dengan nilai IPU rendah,” kata Asa dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 10 Desember 2025. 

Hasil Survei Indeks Persaingan Usaha CEDS mengungkapkan bahwa nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) mengalami kenaikan sebesar 0,04 menjadi 4,95 poin pada 2024. Artinya tingkat persaingan usaha di Indonesia masih di kategori menuju tinggi dan hanya meningkat tipis dibandingkan tahun lalu, yakni dari angka 4,91 poin pada 2023. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi, makanan, minuman, perdagangan besar atau eceran, dan jasa keuangan serta asuransi ditemukan sebagai sektor dengan nilai IPU tertinggi. Indeks di beberapa sektor seperti energi, pertambangan, air dan pengelolaan sampah, serta konstruksi tidak berubah sebagai sektor dengan tingkat persaingan terendah. 

Provinsi DK Jakarta disimpulkan memiliki IPU tertinggi, sementara dua provinsi terujung Indonesia, Aceh dan Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan IPU terendah. Berdasarkan hasil tersebut, CEDS merekomendasikan KPPU untuk konsisten mengkaji dan intervensi melalui saran dan pertimbangan kepada pemerintah di sektor-sektor yang memiliki IPU rendah. Sekjen KPPU Charles Panji Blak-blakan soal Alasannya Ikut Seleksi Anggota BPK: Banyak Masalah Nonteknis “Ini telah sejalan dengan prioritas KPPU sejak awal tahun lalu, dan kembali akan menjadi fokus kami di tahun ini. Jika perlu, kami juga akan masuk ke sektor pengolahan sampah atau limbah,” kata Asa.  Selain itu, KPPU juga mencatat bahwa tekanan atas IPU 2024 berasal dimensi kinerja dan penawaran. Penyebabnya dapat berupa meningkatnya hambatan keluar masuk maupun potensi kartel dan persekongkolan. (Yetede)

 PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina resmi bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua Barat. Kerja sama ini untuk memanfaatkan alokasi Liquefied Natural Gas milik PT Padoma Lirik Energy (PLE). Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan perusahaannya akan memanfaatkan alokasi LNG ini dari Kilang BP Tangguh. “Tentunya juga menjadi wujud upaya keberlanjutan PGN yang secara aktif mencari sumber pasokan alternatif pasokan dari gas regasifikasi di tengah tantangan kondisi pasokan gas pipa,” kata Ratih dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia, dikutip Jumat, 10 Januari 2025. 

Volume LNG yang akan dimanfaatkan ini untuk memenuhi kebutuhan PGN sebesar ± 20 MMSCFD atau setara dengan 2 kargo per tahun dari Kilang BP Tangguh, Papua Barat. Kerja sama PGN dengan BUMD Papua Barat ini diklaim untuk memastikan alokasi LNG dapat dimanfaatkan dengan optimal dengan tetap mematuhi ketentuan pemerintah yang berlaku. PGN: Jargas Bantu Substitusi Ompor LPG Nonsubsidi 83,5 Juta Kilogram “Inisiatif kerja sama ini dalam rangka pemanfaatan alokasi gas yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Semoga prosesnya berjalan dengan baik dan memberikan manfaat semua pihak,” ujar Erix Ayatanoi mewakili Gubernur Papua Barat. 

Sementara itu, Direktur Utama PLT T. Heriwansyah mengatakan pemanfaatakan alokasi LNG Tangguh ini akan menjawab ketersediaan pasokan gas pipa di beberapa wilayah strategis. Dia menyebut PGN akan berkoordinasi dengan para stakeholder untuk mendapatkan ketahanan dan swasembada energi seiring permintaan gas juga meningkat. KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Gas PT PGN, Bagaimana Modusnya? “Pemanfaatan alokasi LNG oleh PGN ini merupakan harapan kami. Setelah ini kami akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah,” kata dia. (Yetede)