Pilkada Ulang, Risma-Gus Hans Berikan Tanggapan
Hairul Rizal
09 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans), melalui kuasa hukum mereka, Tri Wiyono, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemilihan ulang tanpa keikutsertaan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Permintaan ini diajukan dalam sidang gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Timur yang berlangsung di MK, Rabu (8/1).
Wiyono menuding pasangan Khofifah-Emil telah melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), terutama dengan membagikan bantuan sosial (bansos) selama masa Pilkada untuk memengaruhi hasil suara. Ia mengklaim bahwa distribusi bansos tersebut berkaitan erat dengan perolehan suara mereka.
Dalam Pilkada Jawa Timur, Risma yang diusung oleh PDIP kalah telak di sekitar 1.000 TPS, dengan Khofifah-Emil akhirnya dinyatakan sebagai pemenang oleh KPUD Jawa Timur melalui keputusan No. 63/2024. Namun, Risma-Gus Hans kini menuntut agar MK membatalkan hasil tersebut, mendiskualifikasi Khofifah-Emil, dan menggelar pemilu ulang tanpa mereka.
Sidang gugatan ini merupakan bagian dari 309 sengketa Pilkada 2025 yang ditangani MK dalam waktu 45 hari kerja.
Menata Kembali Sistem Penyelenggaraan Haji
Hairul Rizal
09 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sebesar rata-rata Rp89,41 juta per jemaah, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp93,41 juta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa biaya ini terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh jemaah, rata-rata Rp55,43 juta (62%), serta komponen nilai manfaat sebesar Rp33,98 juta (38%).
Kesepakatan ini akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan biaya resmi. Pada tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota 221.000 jemaah, termasuk 201.063 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus.
Selain biaya, isu daftar tunggu haji yang mencapai 20 hingga 40 tahun tergantung provinsi menjadi perhatian serius, terutama bagi jemaah lanjut usia. Menteri Agama berencana meningkatkan pendampingan lansia dengan menambah petugas kesehatan dan meningkatkan fasilitas aksesibilitas.
Tantangan lainnya adalah pengelolaan transportasi, akomodasi, dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Dengan 30% jemaah berusia di atas 60 tahun, perhatian khusus diperlukan untuk memastikan pengalaman haji yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Penurunan biaya dan perbaikan layanan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan standar global penyelenggaraan haji.
Investasi Asing Kembali Percaya Diri
Hairul Rizal
09 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Pemerintah Indonesia serius merealisasikan target pembangunan 3 juta unit rumah per tahun, salah satunya dengan menggandeng investor asing, termasuk Investor Perumahan Kerajaan Qatar. Melalui nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani, Qatar berkomitmen membangun 1 juta unit rumah, terutama di kawasan padat penduduk seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
MoU ini disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang juga mendorong berbagai insentif seperti pembebasan pajak pembelian rumah (BPHTB dan PPN) serta percepatan pengurusan izin bangunan (PBG) untuk mendukung realisasi proyek tersebut. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa program ini terbuka bagi investor asing lainnya, seperti dari UEA dan China, untuk berpartisipasi.
Selain itu, Kementerian PKP bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara, untuk menyiapkan lahan milik negara di lokasi strategis. Menteri Investasi Rosan P. Roeslani memastikan kemudahan perizinan dan dukungan penuh bagi investor asing untuk mempercepat pelaksanaan proyek.
Komitmen ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam menyediakan perumahan sosial yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan yang berkelanjutan melalui kerja sama dengan mitra internasional.
Peluang Cerah Pasar E-Commerce
Hairul Rizal
09 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Keputusan PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) untuk menutup bisnis e-commerce produk fisik awal tahun ini mencerminkan ketatnya persaingan di industri e-commerce Indonesia, yang membuat sulitnya mencetak keuntungan. Dimas Bayu, Head of Media and Communications BUKA, menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar perusahaan dapat fokus pada layanan produk virtual, yang dinilai lebih berpotensi menguntungkan dan memperkuat posisi mereka di ekosistem tersebut.
Langkah ini berbeda dengan strategi Tokopedia (GOTO), yang sebelumnya berkonsolidasi dengan TikTok, dan Blibli (BELI), yang terus berinovasi dengan teknologi seperti kecerdasan buatan dan strategi omnichannel. Direktur Utama GOTO, Patrick Walujo, tetap optimistis akan mencapai profitabilitas melalui strategi efisiensi hingga 2029, sementara CEO BELI, Kusumo Martanto, menekankan pentingnya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Riset dari Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan bahwa meskipun nilai pasar e-commerce Indonesia diproyeksikan mencapai US$150 miliar pada 2030, persaingan yang dipimpin oleh model bisnis baru seperti video commerce, terutama TikTok, semakin memperketat dinamika pasar.
Martha Christina, Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, menyoroti tantangan berat sektor e-commerce, dengan banyak pemain besar menghadapi kesulitan mencetak laba, termasuk penutupan JD.ID pada 2023. Namun, Paulus Jimmy dari Sucor Sekuritas menilai dampak keputusan BUKA terhadap sektor e-commerce secara umum minim, mengingat pangsa pasar mereka relatif kecil.
JP Morgan menyebut restrukturisasi BUKA sebagai potensi katalis positif untuk kinerja sahamnya dan saham induknya, EMTK. Di sisi lain, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menegaskan bahwa strategi “bakar uang” masih menjadi kekuatan utama pemain e-commerce untuk menarik konsumen Indonesia yang sangat sensitif terhadap harga.
Langkah BUKA ini mencerminkan kebutuhan akan fokus dan efisiensi di tengah persaingan sengit dalam industri e-commerce Indonesia.
Cadangan Devisa pada Akhir 2024 Sebesar US$ 155,7 Miliar
Yuniati Turjandini
09 Jan 2025 Investor Daily (H)
Cadangan devisa (cadev) pada akhir 2024 sebesar US$ 155,7 miliar, mencapai rekor tertinggi dari posisi sebelumnya pada Oktober 2023 yang sebesar US$ 151,123 miliar, Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembenahan regulasi devisa hasil ekspor (DHE) agar devisa konsisten berada di dalam pasar keuangan domestik. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan cadangan devisa hingga akhir tahun 2024 akan menopang kelangsungan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Posisi cadev 2024 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Kenaikan posisi cadev tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penerimaan devisa migas, ditengah kebijakan stabilias nilai tukar rupiah sejalan dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. "Ke depan BI memandang cadev memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal," jelas Ramdan. Dia menjelaskan, prospek ekspor yang tetap postif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, serta tetap mendukung terjaganya ketahanan eksternal. (Yetede)
MBG Bisa Pangkas Angka Stunting hingga Dibawah Standar WHO
Yuniati Turjandini
09 Jan 2025 Investor Daily (H)
DPR RI optimistis program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga di bawah satandar WHO, yaitu 20%. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. MBG dimulai pada awal 6 Januari 2025. Tahap awal, pemerintah mengerahkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 26 provinsi dengan jumlah penerima manfaat 570 ribu orang. Dalam jangka pendek atau pada April 2023, jumlah SPPG ditargetkan mencapai 937 unit yang diproyeksikan dapat melayani hingga 3 juta penerima manfaat dengan sasaran utama anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Jumlah ini akan terus ditingkatkan, sehingga total penerima manfaat mencapai 82,9 juta pada 2029. Tahun ini, anggaran MBG ditetapkan Rp71 triliun. "Program ini diharapkan membantu menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, ibu hamil, dan ibu menyusui," ujar anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Kurniasih menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan program MBG. Hal ini mencakup penguatan pengawasan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. (Yetede)
Mendiversifikasi Mitra Dagang dan Investasi Ditengah Dinamika Ekonomi Global
Yuniati Turjandini
09 Jan 2025 Investor Daily (H)
Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS dinilai sebagai peluang strategis untuk mendiversifikasi mitra dagang dan investasi di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, Sehingga, hal ini diprediksi mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga sebesar 0,3% poin. Sebagai kelompok ekonomi multipolar, BRICS memungkinkan Indonesia memperkuat kerja sama ekomomi dengan negara-negara seperti China, India, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang merupakan pasar potensial. Keanggotaan ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah. Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menyebut, BRICS memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa mengambil peranan kuat yang dalam organisasi tersebut bila disertai dengan iklim persaingan usaha yang baik. "Ada yang memprediksi dengan keterlibatan RI ke BRICS, pertumbuhan ekonomi bisa naik 0,3%. Jadi kalau kita punya target 5%, bisa nambah 0,3% menjadi 5,3% kalau dengan dampak BRICS," ujar Telisa. (Yetede)
Akhirnya Kenaikan PPN ”Dibatalkan” Juga
Yoga
08 Jan 2025 Kompas
Keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN secara terbatas untuk barang mewah diperkirakan tidak membawa tambahan pemasukan yang signifikan bagi negara. Terlebih, selain ”membatalkan” kenaikan PPN secara umum, pemerintah juga masih mengeluarkan anggaran lebih untuk memberi bantalan insentif ekonomi bagi dunia usaha dan masyarakat. Di satu sisi, kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu memberi kelegaan bagi masyarakat yang sedang mengalami pelemahan daya beli. Namun, di saat penerimaan pajak seret dan kebutuhan belanja membesar, langkah itu bisa merugikan keuangan negara jika pemerintah tak segera menyiapkan strategi lain untuk meningkatkan pemasukan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan tarif PPN secara terbatas untuk barang mewah hanya akan menambah penerimaan pajak Rp 1,5 triliun-Rp 3,5 triliun. Potensi pemasukan itu jauh di bawah Rp 75 triliun yang bisa didapat jika pemerintah menaikkan tarif PPN secara umum.
Tak hanya itu, meski telah ”membatalkan” kenaikan PPN secara umum, pemerintah tetap mengeluarkan paket stimulus ekonomi yang awalnya disiapkan sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha jika PPN tetap dinaikkan secara umum. Total ada 12 insentif yang disediakan, dari diskon tarif listrik, bantuan pangan, sampai perpanjangan insentif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Estimasi anggaran yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk stimulus ekonomi itu adalah Rp 30 triliun Rp 40 triliun. Jumlahnya bahkan lebih besar daripada potensi penerimaan yang didapat negara dengan menaikkan tarif PPN secara terbatas untuk barang mewah. Memperkokoh basis konsumsi Ekonom Universitas Indonesia dan Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi, Selasa (7/1/2025), menilai, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah saat ini dapat memulihkan daya beli kelas menengah-bawah yang sudah terpuruk selama beberapa tahun terakhir pascapandemi.
Dampaknya, basis konsumsi masyarakat akan jauh lebih kuat dalam 2-3 tahun mendatang, yang pada akhirnya bakal mengerek penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Ia tak memungkiri penerimaan pajak pada 2025 berpotensi tetap mengalami shortfall alias gagal memenuhi target. Defisit fiskal juga kemungkinan bisa melebar dari target 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) yang dipasang pemerintah. Namun, potensi shortfall justru bisa lebih tinggi jika pemerintah berkukuh menaikkan tarif pajak untuk semua barang dan jasa obyek PPN. Untuk menjaga stabilitas APBN tahun ini, Fithra menilai pemerintah bisa memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2024 sebesar Rp 45,4 triliun. Jika ditotal dengan silpa tahun-tahun sebelumnya, ia memperkirakan ada saldo anggaran lebih (SAL) sekitar Rp 350 triliun. ”Memang, SAL itu kurang baik karena menunjukkan perencanaan fiskal yang tidak tercapai. Namun, di sisi lain, itu tandanya APBN kita masih punya tabungan, masih ada buffer untuk menutup kekurangan penerimaan,” katanya. (Yoga)
Apple Negosiasi dengan Kemenperin soal Investasi di Indonesia
Yoga
08 Jan 2025 Kompas
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menerima empat orang manajemen Apple Inc di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Pertemuan berlangsung tertutup mulai sekitar pukul 15.30 dan selesai pukul 17.45. Agus hanya hadir kurang lebih 30 menit. Saat ditemui media sekitar pukul 16.20, dia menyebutkan, keempat orang manajemen Apple Inc yang hadir, antara lain Vice President of Global Policy Apple Nick Amman, Corporate Communications and Public Relations Apple Brett Galvin, dan Government Affairs Southeast Asia Apple Mirza Natadisastra. Keempat unsur pimpinan Apple itu tiba di gedung Kemenperin sekitar pukul 14.30 atau satu jam lebih awal dari jadwal pertemuan. Tidak ada satu pun dari keempatnya yang mau menjawab pertanyaan media ketika mereka menunggu masuk ke ruangan pertemuan.
Agus mengatakan, dirinya hanya memberikan arahan kepada tim teknis Kemenperin yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Taufiek Bawazier. Tim teknis ini masih bernegosiasi dengan empat orang manajemen Apple hingga pukul 16.59. ”Bagian dari substansi negosiasi tidak bisa kami sampaikan ke publik. Tidak etis disampaikan sekarang. Akan disampaikan saat semuanya ada sepakat,” ujarnya. Agus menekankan, proposal resmi dari Apple telah ia terima pada Senin (6/1). Dia berharap ada negosiasi yang bisa menghasilkan substansi yang signifikan. ”Pokoknya, saya sudah sampaikan bahwa bagi kami, 1 miliar dollar AS tidak cukup. Saya sampaikan tadi kepada mereka bahwa isu ini telah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Bisa saja deal malam ini, besok, minggu depan, atau bulan depan. Meski demikian, yang kami targetkan adalah substansinya,” ujarnya.
Agus mengklaim, warga Indonesia pada dasarnya sangat mendukung langkah pemerintah untuk mendorong Apple bisa menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan fasilitas produksi atau pabrik. Masyarakat juga mendukung agar pemerintah tetap menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ketika ditanya oleh media, apakah Kemenperin optimistis negosiasi Apple akan berhasil, Agus hanya menyebut supaya didoakan. ”Doain saja,” katanya. Manajemen Apple keluar dari ruangan sekitar pukul 17.45. Dengan demikian, total durasi negosiasi 2 jam 15 menit. Sayangnya, tidak banyak pernyataan yang keluar. Nick Amman hanya menyebut diskusi berlangsung baik. ”This is a great discussion (Ini adalah sebuah diskusi yang bagus),” ujarnya singkat. Kewajiban TKDN ”Drama” antara Apple dan Pemerintah Indonesia bermula dari larangan peredaran ponsel pintar Iphone 16. Alasannya, Apple belum memenuhi kewajiban TKDN. (Yoga)
Sapi Perah Berbasis Kandang Koloni Dikembangkan untuk Menopang MBG
Yoga
08 Jan 2025 Kompas
Peternakan sapi perah terintegrasi berbasis kandang koloni tengah dikembangkan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis. Peternak, koperasi susu, serta perusahaan swasta dan milik negara dilibatkan. Sebanyak 200.000 sapi perah Brasil juga bakal didatangkan tahun ini. Anggota Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Bayu Aji Handayanto, mengatakan, pemerintah melibatkan GKSI dalam pengelolaan peternakan sapi terintegrasi berbasis kandang koloni. Peternakan itu bakal digarap bersama ID Food, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, peternak lokal, dan industri pengolahan susu (ITS). ”Nota kesepahamannya telah ditandatangani akhir tahun lalu. Pada tahap awal akan dikembangkan di Malabar, Jawa Barat. Ke depan bakal dikembangkan juga di Jawa Timur dan Jawa Tengah,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/1/2025). Bayu menjelaskan, PTPN I telah menyediakan seluas 2.000 hektar (ha). Lahan itu akan digunakan, antara lain, untuk kandang koloni sapi seluas 600 hektar dan pengembangan tanaman pakan sapi.
Jumlah sapi perah yang bakal dibudidayakan 30.000 ekor. Sapi-sapi di kandang koloni itu akan dipelihara petani atau peternak lokal di bawah GKSI. Jadi, para petani/peternak itu tidak memelihara sapi di rumah masing-masing, tetapi di kandang koloni yang telah disediakan. Hasil perahan susu, lanjut Bayu, akan dibeli GKSI. Kemudian, GKSI akan menjual susu itu ke ID Food dan industri pengolahan susu. GKSI juga akan mengolah sebagian susu itu secara mandiri menjadi susu UHT kemasan 150 mililiter dan 200 mililiter. ”Produk-produk susu olahan itu akan digunakan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis pemerintah dan memenuhi kebutuhan susu nasional,” katanya. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan kebutuhan susu segar hingga 2029 mencapai 8,5 juta ton. Dari jumlah itu, 4,9 juta ton merupakan kebutuhan susu reguler dan 3,6 juta ton untuk program Makan Bergizi Gratis, Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kementan telah membuat cetak biru impor sapi perah dan produksi susu nasional pada 2025-2029. Sepanjang lima tahun itu, pemerintah bakal mengimpor 1 juta sapi perah dan menargetkan produksi susu nasional meningkat menjadi 8,17 juta ton.
Impor bertahap Impor sapi dan target produksi susu itu bakal dilakukan dan dicapai secara bertahap. Pada 2025, pemerintah akan meng- impor 200.000 sapi perah dengan target produksi susu 1,55 juta ton. Pada 2026 dan 2027, sapi perah yang diimpor masing-masing sebanyak 300.000 ekor dan 400.000 ekor dengan target produksi susu masing-masing 2,07 juta ton 2,9 juta ton. Kemudian ada 2028, impor sapi perah berkurang menjadi 100.000 ekor dengan target produksi menjadi 6,53 juta ton. Pada 2029, pemerintah tidak lagi mengimpor sapi perah dan menargetkan produksi susu bisa mencapai 8,17 juta ton. Adapun kekurangan kebutuhan susu, yakni 0,33 juta ton,tetap akan dipenuhi dari impor. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengemukakan, pemerintah akan mulai mendatangkan200.000 sapi perah impor pada tahun ini. Sapi-sapi itu diimpor dari Brasil. Sapi perah dari Brasil dipilih lantaran sapi tersebut cocok dengan kondisi iklim tropis Indonesia. ”Selain itu, negara tersebut telah berstatus zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Indonesia juga telah memiliki peraturan pemerintah (PP) yang sudah memungkinkan untuk mendatangkan sapi dari Brasil,” katanya melalui siaran pers. (Yoga)