Status pailit yang menimpa PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) harus bisa diselamatkan oleh pemerintah. Sebab, perusahaan tersebut berperan menjadi penopang struktur industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFi) Redma Gita Wirawasta menerangkan, secara keseluruhan industri TOY memang sedang dalam tekanan besar, karena pasar domestiknya dibanjiri impor murah, Sritex juga tidak lepas dari tekanan tersebut. Dia mengatakan, penting bagi industri TPT Indonesia agar Sritex diselamatkan dalam perannya sebagai penopang struktur industri TPT nasional. "Ini karena banyak perusahaan lain yang bergantung pada Sritex baik sebagai penyerap bahan baku sektor hulu maupun sebagau penyuplai bahan baku ke sektor hilir," ucap dia. Meski begitu, Redma menganggap opsi memberikan bailout terhadap Sritex bukan pilihan baik, dan tidak akan menyelesaikan masalah selama masalah importasi barang murah ini tidak diselesaikan. Redma menjelaskan, upaya pemerintah belum maksimal bahkan cenderung buntu. Industri bahkan tidak tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah, karena tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan. (Yetede)

PT Pelayaran Indonesia (Pelni/Persero) menyatakan membuka peluang investasi baru diluar skema Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2027. Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyatakan, potensi skema investasi baru selain skema  PMN ini, masih berada dalam kajian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kementerian Keuangan (Kemekeu). "Saat ini memang Kemenhub dan Kemenkeu mengkaji skema selain PMN yang memberikan ruang kepada Pelni untuk berinvestasi. Namun, yang pasti kami konsen dulu pada PMN untuk mengganti kapal baru yang sudah tua," ucap Anda. Anda menuturkan, Pelni telah mendapatkan PMN tahap awal sebesar Rp 1,5 triliun untuk uang muka pembelian tiga kapal baru, dari total PMN yang diajukan tahap pertama sebesar Rp 4 triliun. "Masih ada Rp 2,5 triliun lagi untuk pelunasan yang akan diajukan tahun ini. PMN tersebut melalui proses yang panjang dari pembahasan awal yang dilakukan sejak Mei 2022 hingga cair pada awal 2025. Tentu ini masih membutuhkan proses panjang sebab masih ada proses lelang yang akan kita buka nantinya," ungkapnya. (Yetede)

Likuditas akan menjadi tantangan industri perbankan nasional bersama dengan perlambatan pertumbuhan kredit. Itu sebabnya, CLSA memangkas proyeksi laba bersih mayoritas laba bank yang diriset untuk tahun 2025. Perinciannya, proyeksi laba bersih PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dipangkas 1% menjadi Rp57,6 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 19% menjadi Rp57 triliun, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 6,5% menjadi Rp24,5 triliun. Selanjutnya, proyeksi laba bersih PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) diturunkan 17% menjadi Rp 3,5 triliun, PT BTPN Syariah Tbk (BTPN) sebesar 33,7% menjadi Rp 1,1 triliun, dan PT Bank jagi Tbk (ARTO) 35%  menjadi Rp281 miliar.

Hanya proyeksi, laba bersih PT bank Mandiri Tbk (BMRI) yang dinaikkan 0,4% menjadi Rp60,3 triliun. Berdasarkan riset CLSA, pemerintah menargetkan pertumbuhan kredit 11-13% tahun ini, lebih tinggi 100 bps dari 2024. Namun, empat bank besar malah  memandu perlambatan pertumbuhan kredit. Bagi BMRI dan BMRI, hal itu disebabkan basis yang lebih tinggi. Sementara itu, BBRI bakal lebih konservatif, karena masih memperbaiki kreidt mikro. CLSA memprediksi kredit ritel akan menjadi mesin pertumbuhan kredit tahun ini, terutama jika ada dukungan dari pelonggaran  moneter. CLSA juga menanti aksi nyata kebijakan pro-pertumbuhan pemerintah untuk menopang pertumbuhan kredit. (Yetede)

Pemerintah memastikan pengenaan cukai Makanan  Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) akan berjalan pada semester II-2025. Penerapan cukai ini tidak semata untuk menggenjot penerimaan negara, tetapi lebih untuk menekan dampak negatif dari konsumsi gula yang berlebihan. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai MBDK sebesar Rp 3,8 triliun. Namun, implementasi cukai  MBDK ini menghadapi dua pertentangan saat diterapkan yaitu akan mengurangi konsumsi gula. Tetapi pada saat yang bersamaan akan menekan kelangsungan industri.

Pengenaan cukai terhadap MBDK merupakan salah satu wujud ekstensifikasi cukai. Ikhtiar ini dijalankan untuk mengendalikan konsumsi gula dan pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformasikan produk MBDK yang rendah gula. "Kalau sesuai jadwal, MBDK direncanakan (berjalan) pada semester II-2025," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) Nirmala Dwi Heryanto. Pengenaan cukai MBDK diharapkan dapat mengurai eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat, yaitu dengan menurunnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM di masyarakat. PTM yang berdampak paling tinggi dari MBDK adalah diabetes melitus. (Yetede)

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan program MBG yang telah berlangsung sejak 6 Januari 2025 di 26 provinsi ini, secara bertahap. Perbaikan dilakukan tidak hanya dari sisi pelaksana secara teknis, variasi menu, juga perluasan sasaran penerima manfaat. Pemerintah juga terbuka terhadao kritikan dari masyarakat dengan menyediakan saluran melalui aplikasis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) Lapor. Sementara apabila ada keluhan, utamanya terkait menu makanan bergizi gratis, dapat langsung menuju Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdekat masing-masing. "Kita juga terus menerima masukan-masukan dari masyarakat, misalnya, masukan masyarakat bisa diberikan di mana? Di SP4N Lapor, atau paling mudah diberikan masukan kepada SPPG-nya langsung karena SPPG-nya ini memang didesain untuk erat dan dekat dengan para penerima manfaat, jadi bisa memberikan masukan, oh ini begini, begitu, silahkan," kata Juru Bicara Kantor Konunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Prita Laura, Hingga hari kelima pelaksanaan MBG, telah menyasar anak-anak sekolah mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA. Adapun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok usia balita, berlangsung mulai Jumat (10/1/2025. (Yetede)