;

Celios Kritik Penggunaan Uang Pribadi Prabowo untuk Program Makan Bergizi Gratis

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Tempo
 Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Peneliti Hukum Celios Muhamad Saleh menilai penggunaan dana pribadi pejabat negara untuk membiayai program pemerintah merupakan penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.  Pengelolaan keuangan negara, kata Saleh, seharusnya bersifat transparan, efisien, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. “Ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena pengeluaran tersebut tidak dapat diaudit secara resmi,” tutur Saleh dalam keterangan resmi, Selasa, 7 Januari 2025.

Menurut Saleh, penggunaan dana pribadi Prabowo untuk program MBG ini mengaburkan garis antara kepentingan pribadi dan publik, serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Ia menilai penggunaan uang pribadi untuk membiayai program negara bisa menciptakan konflik kepentingan. Prabowo Kemungkinan Bakal Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis “Terutama ketika dana tersebut digunakan untuk membangun citra politik atau kepentingan lain di luar tujuan program,” ujar dia. Dalam sistem tata kelola keuangan yang mengedepankan integritas, lanjut dia, tindakan tersebut seharusnya dihindari. Sebab, penggunaan dana pribadi bisa melemahkan prinsip checks and balances dalam pengelolaan keuangan negara. 

Gibran Sebut Menu Makan Bergizi Gratis di SMAN 70 Jakarta Selatan Paling Mewah, Ini Menunya
Tindakan tersebut, Saleh menerangkan, berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum. Contohnya, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) UU Keuangan Negara yang mengatur seluruh pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, Pasal 3 ayat (1) juga menegaskan pengelolaan keuangan negara harus memenuhi prinsip tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, ia mengatakan pembiayaan program pemerintah dengan uang pribadi mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan. “Jika memang terdapat hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi, pemerintah harus mencari solusi legal,” tutur Saleh. (Yetede)


Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Tempo
BADAN Pusat Statistik mencatat hingga Desember 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,57 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 106,80. Angka ini merupakan inflasi terendah sejak BPS mulai mencatat fluktuasi harga-harga di Indonesia pada 1958, meskipun kala itu penghitungan inflasi hanya dilakukan di wilayah Jakarta. "Sekarang (penghitungan inflasi) sudah berkembang. Kami menggunakan data 150 kota di 38 provinsi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers pada Kamis, 2 Januari 2025. Ia berujar angka inflasi pada 2020 atau saat pandemi Covid-19 melanda bahkan lebih tinggi, yaitu 1,68 persen.

Faktor utama rendahnya inflasi pada 2024 adalah melandainya harga pangan pokok. Terlebih harga pangan pokok pernah naik pada 2022 dan 2023. Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tahunan 2024 disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,90 persen. Kelompok ini berkontribusi paling besar terhadap inflasi umum sebesar 0,55 persen. Komoditas lain yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan pada Desember 2024 di antaranya harga sewa rumah, kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, mobil, biaya sekolah dasar, uang kuliah, kue kering berminyak, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan. Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi sebesar 0,04 persen.

Sejumlah ekonom menyatakan rendahnya inflasi 2024 tidak sepenuhnya positif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini lebih banyak mencerminkan masalah struktural, seperti lemahnya daya beli masyarakat, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pengaruh dari sisi suplai, menurut Faisal, penurunan inflasi 2024 lebih disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik, khususnya daya beli masyarakat kelas menengah. Hal tersebut berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga. Bahkan ia menyebut inflasi yang lebih rendah dibanding pada masa pandemi sebagai indikasi bahwa kondisi ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya. (Yetede)


Investasi Saham di Awal 2025 di Kocok Ulang

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Investor Daily (H)
Awal tahun 2025 menjadi momen krusial bagi  investor untuk menata ulang portfolio  investasi mereka di pasar saham, seiring dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dengan dukungan kebijakan pemerintah serta stimulus ekonomi, sektor-sektor seperti kesehatan, konsumen, dan media, diyakini memiliki potensi pertumbuhan  yang lebih stabil di tahun 2025. "Strategi Switching portfolio di awal tahun ini dapat diterapkan dengan mengalihkan investasi dari sektor-sektor yang cenderung stagnan, seperti sektor energi yang terpengaruh eloeh sektor fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan perdagangan internasional, ke sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Sektor yang dimaksud menurut Hendra, terutama yang terkait oleh kebijakan domestik seperti peningkatan tarif PPN menjadi 12% untuk barang mewah, stimulus ekonomi sebesar Rp265 trliun, dan ekspansi manufaktur. Dia menyebut, kebijakan PPN dan stimulus ekonomi bakal menopang daya beli masyarakayt dan mendukung pertumbuhan ekonomu. Serta, peningkatan Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia dari 49,6 menjadi 51,2 pada Desember menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur, menambah optimisme pasar. (Yetede)

Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2025

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Investor Daily (H)
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,99. Dari jumlah itu, komponena yang dibayarkan atau disebut Biaya Perjalanan Haji (Bipih) yang dibayar jamaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BIPH 2025 dan sisanya sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat. Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i, Kepala Badan Penyelanggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadhul Imansyah, Sekjen Kemenang M Ali Ramdhani, serta Diten Penyelenggara Haji dan Umroh Hilam Latief dan jajarannya. Besaran BPIH  itu dengan asumsi kurs 1 US$ sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67. "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIJ 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00" terang Menag Nasaruddin Umar.  (Yetede)

IHSG Terkoreksi Signifikan pada Awal Pekan

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Investor Daily (H)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi signifikan pada awal pekan, tergelincir ke level 7.080,47 atau melemahkan 1,17%. Koreksi ini memupus harapan terhadap January Effect, yang biasanya menjadi katalis positif di awal tahun. Pelemahan IHSG juga mencerminkan global yang masih penuh tantangan. IHSG dibuka pada level 7.176,12 pada Senin (6/1/2025), namun mulai melemah sejak sesi pertama, menutup hari dengan koreksi sebesar 1,17%. Dalam perdagangan tersebut, 388 saham tercatat melemah, sementara hanya 221 saham yang menguat, dan 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp8,06 triliun dengan volume 22,1 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.086.728 kali. Hampir semua sektor mengalami koreksi, dengan sektor koreksi, dengan seksama barang baku mencatatkan  pelemahan terdalam sebesar1,7%. Dalam perdanganan tersebut, 388 saham tercatat melemah , sementara hanya 221 saham yang menguat, 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp8,06 triliun dengan volume 22,1 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.086.728 kali. (Yetede)

Program MBG Gerakkan Ekonomi Daerah Lebih Aktif

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Investor Daily (H)

Program makan bergizi gratis (MBG) akan terus diperluas hingga menjangkau 19 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Ekspansi MBG bakal menggerakkan ekonomi daerah, hingga menu program ini berbasis kearifan lokal. Senin (6/1/2025), merupakan moment bersejarah bagi Indonesia, lantaran MBG mulia bergulir. Tahap awal, pemerintah mengerahkan 190 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 26 provinsi dengan jumlah penerima manfaat 570 ribu orang. Dalam jangka pendek atau pada April 2025, jumlah SPPG ditargetkan mencapai 937 unit yang diproyeksikan dapat melayani hingga 3 juta penerima manfaat. Jumlah ini akan terus ditingkatkan, sehingga total penerima manfaat mencapai 82,9 juta pada 2029. Tahun ini, anggaran MBG ditetapkan Rp 71 triliun. Di hari pertama pelaksanaan MBG, para pelajar mendapatkan menu bervariasi. Contohnya, di SD Negeri 5 Cilacap, Tapos, Kota Sepok, Jawa Barat, para pelajar mendapatkan menu berupa nasi, lauk ayam filet, lauk pendamping berupa tahu, wortel dan buncis, serta buah jeruk. Sementara itu, di Cimahi, Jawa Barat, menu MBG terdiri dari atas nasi, ayam opor, satu potong buah semangka, sayur dan susu. Pemerintah sudah menetapkan nilai menu MBG Rp 10 ribu per porsi. Akan tetapi, pemerintah tidak menetapkan menu baku MBG yang berlaku di semua daerah. Intinya, MBG akan memberdayakan sumber pangan lokal. (Yetede)

BP2MI Berencana Dapat Kucuran Pinjaman

Yoga 07 Jan 2025 Kompas
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mendapatkan kucuran anggaran negara sebesar Rp 45 triliun selama lima tahun. Menurut rencana, dana sebesar itu akan ditempatkan dan dikelola oleh badan layanan umum di bawah kementerian. Oleh badan layanan umum, dana akan dapat dipakai untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada pekerja migran Indonesia yang butuh biaya membiayai ongkos keberangkatan ataupun pelatihan keterampilan. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding sebagai hasil rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan beberapa kementerian, termasuk kementerian yang Karding pimpin, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akhir pekan lalu, di Istana Bogor.

”Atas perhatian Presiden terhadap nasib pekerja migran Indonesia, nanti kami akan memperoleh komitmen dana Rp 45 triliun yang akan dibagi (dicairkan) tiga kali sehingga masing-masing Rp 15 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan pinjaman berbunga rendah guna membiayai keberangkatan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pekerja migran Indonesia,” ujarnya saat sesi bincang santai dengan media, Senin (6/1/2025), di Jakarta. Dia didampingi oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani. Karding, sapaan akrabnya, menyatakan, hingga kini masih ada persoalan tingginya biaya keberangkatan dan pelatihan keterampilan kerja. Dia tidakmenyebut detail kucuran dana Rp 45 triliun, apalagi saat ditanya media mengenai apakah sumber dana sebesar itu dariAPBN tahun 2025 atau bukan.

Karding hanya memastikan dana tersebut akan cair dalam tiga kali pencairan selama lima tahun. Pencairan pertama akan langsung ditindaklanjuti dengan membentuk badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Mekanisme teknis pembentukan sampai cara kerja BLU dalam menyalurkan pinjaman bunga rendah belum bisa Karding sampaikan saat ini. ”Dana akan difokuskan untuk urusan pemberangkatan dan pelatihan keterampilan kerja, sedangkan mengenai urusan pemulangan, kami akan cari cara lain. Uang negara ini akan kami putar menjadi pembiayaan dengan bunga rendah, bukan serta-merta uang subsidi. Masalah pekerja migran yang sering jadi korban calo karena biaya keberangkatan dan pelatihan mahal,” ucapnya. (Yoga)

Mendag Menyampaikan Rencana Tinjau Ulang Rasio Ekspor Minyak Sawit Mentah

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Tempo
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan rencana meninjau kembali rasio ekpor minyak sawit mentah usai program Biodiesel B40 resmi berlaku. Biodiesel B40 merupakan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran 40 persen olahan minyak kelapa sawit atau bahan bakar nabati (BBN) dan 60 persen minyak solar. Budi mengatakan penyesuaian itu bertujuan menjaga kestabilan pasokan kebutuhan dan harga minyak goreng di dalam negeri. Menurutnya, Pemerintah akan lebih dulu memastikan kebutuhan dalam negeri. “Nanti kebutuhan CPO dalam negeri tentu akan kami lihat seberapa besar kebutuhannya,” ujar Budi dalam konferensi pers rencana Program Kerja Kementerian Perdagangan 2025 di kantor Kemendag, Jakarta, Pusat, Senin, 6 Januari 2025. Menurutnya, mengubah rasio ekspor minyak sawit mentah bukan hal yang sulit dilakukan. "Untuk mengubah rasio nanti gampang. Jadi kami lihat dulu, apakah perlu mengubah rasio pengalih ekspor," tuturnya. 

CSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan Sebelumnya, pada 1 Januari lalu Pemerintah resmi memberlakukan program mendatori B40. Mendatori ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program ini merupakan salah satu cara Pemerintah menwujudkan ketahanan dan swasembada energ mendorong implementasi B50 pada 2026 dan kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026. Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian daripada perintah Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor," ucap Bahlil saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 3 Januari 2025.

Optimisme Baru untuk Kinerja Ekspor

Hairul Rizal 07 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan, menargetkan pertumbuhan nilai ekspor sebesar 7,1% pada 2025 hingga mencapai US$294,45 miliar, sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran perdagangan dalam mendukung ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan fokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional seperti Indonesia–EU CEPA yang ditargetkan rampung pada semester I/2025.

Meski neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 55 bulan berturut-turut, Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno dan Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyoroti dominasi ekspor komoditas tambang dan kelapa sawit mentah (CPO) dibandingkan kontribusi industri manufaktur. Benny menilai ekspor manufaktur perlu didorong karena memiliki nilai tambah yang lebih besar, menyerap tenaga kerja, dan memberikan kontribusi pajak.

Shinta juga mengapresiasi surplus perdagangan, namun menilai daya saing ekspor Indonesia masih stagnan dibandingkan negara-negara tetangga. Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menambahkan bahwa diversifikasi pasar ekspor, terutama ke negara-negara yang tidak terdampak perang dagang, adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing global.

Langkah strategis ini, termasuk penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan dan optimalisasi sektor manufaktur, diharapkan mampu mendukung target jangka panjang pemerintah dalam mencapai nilai ekspor hingga US$405,69 miliar pada 2029.

Mempertahankan Surplus Dagang yang Berkelanjutan

Hairul Rizal 07 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Indonesia mencatatkan prestasi dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 55 bulan berturut-turut hingga November 2024, dengan surplus senilai US$4,42 miliar. Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai ekspor mencapai US$24,01 miliar, sementara impor turun menjadi US$19,59 miliar, mencerminkan pengendalian arus barang yang baik.

Namun, surplus perdagangan yang berkepanjangan juga memunculkan tantangan, seperti ketergantungan pada ekspor, potensi apresiasi mata uang, dan risiko ketidakseimbangan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih perlu memastikan strategi perdagangan tetap fokus, terutama untuk mencapai target ekspor 2025 senilai US$294,45 miliar dan US$405,69 miliar pada 2029.

Menteri Perdagangan berupaya memperkuat diversifikasi pasar ekspor ke negara nontradisional guna mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Selain itu, pemerintah didorong untuk memperbaiki infrastruktur logistik, digitalisasi proses ekspor, dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha melalui inovasi produk dan pemasaran.

Kesuksesan jangka panjang Indonesia dalam perdagangan global akan sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan pasar internasional, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas, dan meningkatkan daya saing produk.

Pilihan Editor