Skema Makan Bergizi Gratis Sulitkan UMKM
Yoga
09 Jan 2025 Kompas
Nama usaha mikro, kecil, dan menengah belum ada dalam daftar satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menjadi jantung program Makan Bergizi Gratis. Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional menyebutkan sejumlah nama perusahaan dan yayasan yang berpartisipasi. Contohnya, PT GSI, PT Sritex, PT Astra Pangan, Yayasan Arara Visi Hijau, atau Yayasan Bosowa Bina Insani Bogor. Padahal, saat pemerintah mencita-citakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penggerak roda perekonomian, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga ingin ikut serta. Selama masa uji coba, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKU MANDIRI) Hermawati Setyorinny menilai, pemerintah sudah menggandeng vendor skala usaha besar.
”Saat program (Makan Bergizi Gratis) berjalan, belum ada UMKM anggota kami yang ikut menjadi mitra,” ujarnya, Selasa (7/1/2025). Dalam menjalankan program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pihak di luar pemerintah menjadi mitra SPPG dengan mendaftar lewat laman resminya. Untuk mendaftar, bakal calon mitra akan diminta profil usaha atau organisasi beserta proposal kerja sama. Pelaku usaha juga perlu menyediakan lahan untuk membangun dapur berukuran 20 meter x 20 meter (m). Berdasarkan hitungan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas lewat kalkulator simulasi perhitungan di laman Indobild, biaya untuk konstruksi bangunan berukuran 20 mx20 m sekitar Rp 844 juta. Angka ini belum termasuk harga tanah. Dengan situasi arus kas UMKM saat ini, tidak semua skala usaha dapat memenuhi syarat tersebut. ”Mungkin hanya yang kelas menengah,” kata Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu Yoyok Pitoyo.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, akhir Desember 2024, mengatakan, jika ada usulan skema pengelolaan pemberdayaan UMKM oleh swasta, pemerintah terbuka untuk menerimanya. Namun, usulan skema itu tetap harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BGN. Ia menambahkan, pemerintah juga membutuhkan model pengelolaan dapur untuk daerah terpencil, yang misalnya melayani 500 porsi. BGN sejauh ini, menurut Hasan, telah menyiapkan tiga skema pengelolaan program MBG. Pertama, BGN menyiapkan dapurnya sendiri, kemudian BGN bekerja sama dengan lembaga lain seperti pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Terakhir, BGN bekerja sama dengan swasta. (Yoga)
Gabung BRICS, Menjadi Perhatian Sejumlah Pihak
Yoga
09 Jan 2025 Kompas
Status keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi perhatian sejumlah pihak. Di satu sisi, posisi itu dipandang sebagai ketiadaan desain besar kebijakan luar negeri di tengah rivalitas negara-negara adidaya yang semakin memanas. Di sisi lain, keanggotaan itu dilihat sebagai wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Adanya sikap pandang itu memperlihatkan bahwa konsekuensi dan tantangan dari pilihan yang diambil Pemerintah Indonesia akan semakin besar, selain peluang yang bisa dimanfaatkan. Bagi dosen senior Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, Irman Gumilang Lanti, Rabu (8/1/2025), BRICS bukanlah lembaga kerja sama ekonomi, melainkan kerja sama politik. ”BRICS buat saya bukanlah lembaga yang serius melakukan kerja sama bidang ekonomi. Dia adalah lembaga politik yang kemudian mengembangkan konsep alternatif dari tata kelola ekonomi dunia yang dikuasai AS dan sekutunya,” katanya.
Menurut Irman, klaim pihak BRICS bahwa platform baru itu menjadi suara bagi negara-negara Dunia Selatan (Global South) patut ditelaah lagi kesahihannya. Dalam pandangannya, keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Menurut dia, kerja sama ekonomi tetap akan berasal dari kerja sama bilateral, seperti dengan China atau Rusia, bukan melalui BRICS. Dia juga menilai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS di tengah situasi persaingan global yang panas tidak tepat. Apalagi, pada saat yang bersamaan, AS akan kembali dipimpin Donald Trump yang cenderung mengutamakan kepentingan internal Amerika Serikat. ”Situasi ini mengindikasikan menguatnya situasi yang runcing ke depan. Posisi sekarang ini (keanggotaan BRICS) membuat kita canggung,” ujarnya. Di sisi lain, Indonesia tengah menyusun langkah menjadi negara maju.
Hal itu tersirat dalam keinginan kuat Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Mayoritas negara anggota OECD memiliki status sebagai negara ekonomi maju atau yang dulu dikenal dengan sebutan negara-negara dunia pertama. Menurut Irman, berbeda dengan keanggotaan BRICS yang tidak menetapkan syarat tertentu, seperti persoalan hak asasi manusia atau aturan aturan yang mengikuti standar pemerintahan yang baik, OECD menerapkan syarat yang ketat. OECD, kata Irman, digunakan oleh banyak institusi ekonomi, sektor swasta, dan negara jika mereka mau mengadakan kerjasama ekonomi, termasuk investasi. Ketatnya persyaratanini, lanjut dia, akan mendorong Indonesia mencapai standar yang serupa, selaras dengan standar ekonomi negara-negara maju. Dampak yang bisa dirasakan oleh negara yang tergabung dengan OECD adalah jaminan ”mutu” dalam hal standar atur- an yang berlaku, peringkat kredit yang lebih baik, dan potensi investasi yang besar. (Yoga)
Lima Sosok Ramaikan Bursa Pengganti PM Justin Trudeau yang Mengundurkan Diri
Yoga
09 Jan 2025 Kompas
Partai Liberal yang menguasai Pemerintah Kanada mencari calon ketua partai untuk mengganti Perdana Menteri Justin Trudeau yang mengundurkan diri pada Selasa (7/1/2025). Mereka harus mengisi kekosongan sampai Maret, yaitu ketika pemilihan umum dilaksanakan. Trudeau mundur dari jabatannya sebagai ketua Partai Liberal karena konflik internal. Posisi ini telah ia pegang selama sembilan tahun sejak 2015. Ia dituduh tidak cakap menangani inflasi dan krisis karena kinerja ekonomi seusai Covid-19 belum bisa bangkit sepenuhnya. Trudeau juga dinilai kurang berinisiatif menyiapkan Kanada melawan ancaman kenaikan tarif 25 persen apabila Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Mundurnya Trudeau sebagai ketua partai berarti pun mundur dari posisi sebagai perdana menteri. Partai Liberal memiliki dua pilihan, yang pertama ialah langsung menentukan ketua baru yang otomatis menjadi perdana menteri sampai dengan Maret 2025.
Pilihan kedua ialah membiarkan Trudeau sebagai penjabat ketua partai dan penjabat perdana menteri sampai pemilu tiba. Per Rabu (8/1/2025), belum ada politikus Partai Liberal yang mencalonkan diri. Meski begitu, media-media arus utama Kanada memperkirakan sejumlah calon yang kuat. Calon pertama ialah Chrystia Freeland, mantan wakil perdana menteri dan menteri keuangan. Ia mengundurkan diri dari kabinet pada 16 Desember 2025. Freeland sebelumnya adalah salah satu orang kepercayaan Trudeau. Pada periode pertama Trudeau, 2015-2020, Freeland dipercaya menjadi menteri luar negeri. Namun, mereka berseteru soal ekonomi. Trudeau memutuskan memberi potongan pajak di tengah kontraksi. Sikap Freeland berbeda. ”Kita harus menjaga cadangan fiskal kita tetap kuat guna menghadapi ancaman perang dagang,” tulis Freeland dalam surat pengunduran dirinya.
Nama kedua yang digadang-gadang adalah mantan Gubernur Bank Sentral Kanada, Mark Carney. Posisi dia saat ini adalah penasihat ekonomi untuk Trudeau. Para pengamat mengakui kepiawaian Carney di dalam mengelola ekonomi, tetapi ia tidak memiliki pengalaman politik. Padahal, untuk masa jabatan Partai Liberal yang tersisa tiga bulan lagi, diperkirakan bakal penuh dengan gejolak politik. Calon berikutnya adalah Dominic LeBlanc, teman masa kecil Trudeau sekaligus menteri keuangan pasca mundurnya Freeland. Analisis media CBC dan BBC menyebutkan, Le-Blanc adalah politikus yang populer di kalangan masyarakat. Akan tetapi, untuk situasi sekarang, kedekatannya dengan Trudeau secara pribadi justru berisiko merugikan. Ia dianggap tidak bisa lepas dari bayang-bayang sahabatnya. Menteri Luar Negeri Melanie Joly juga salah satu calon kuat. (Yoga)
Dampak Pinjol, Satu Keluarga jadi Korban
Yoga
09 Jan 2025 Kompas
Hingga akhir 2024, fenomena keluarga atau orangtua yang mengakhiri hidup dengan anak-anak karena impitan ekonomi, terutama karena terjerat pinjaman daring, terus terjadi. Anak-anak pun menjadi korban. Pada Desember 2024, dalam dua hari berturut-turut di tempat berbeda terjadi bunuh diri. Pertama, satu keluarga yang mengakhiri hidup di Kediri pada Sabtu (14/12/2024), yaitu ayah serta ibu dengan dua anak berusia 5 tahun dan 2 tahun. Anak berusia 2 tahun meninggal, sementara anak 5 tahun bisa diselamatkan. Keluarga tersebut diduga mengakhiri hidup dengan meminum racun tikus secara bergantian. Diduga, peristiwa tersebut dipicu oleh masalah ekonomi karena keluarga terjerat pinjaman daring. Sehari setelah itu, Minggu (15/12/2024), di Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, satu keluarga juga diberitakan meninggal dunia, yakni ayah, ibu, dan anak usia 3 tahun. Sang ayah ditemukan dalam keadaan tergantung, sementara ibu dan anak meninggal dalam kondisi badan kaku. Berdasarkan keterangan kepolisian setempat, hasil pemeriksaan forensik digital pada telepon seluler milik sang ayah, AF (31), ditemukan beberapa bukti akses terhadap aplikasi pinjaman daring.
AF diduga meminjam uang melalui aplikasi daring sejak dua tahun terakhir dan menggunakan pinjaman tersebut untuk bermain judi daring. ”Problemnya sudah sistemik. Faktornya banyak dan berkelindan. Bukan hanya soal impitan ekonomi. Intinya resiliensi pribadi memang tidak berkembang,” ujar Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, psikolog yang juga Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat, Lingkungan, dan Budaya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Selasa (7/1/2025). Karena sistemik, menurut Alissa, kuncinya pencegahannya ada di negara. Kebijakan negara sejauh ini memang banyak yang baik. Akan tetapi, tak diimplementasikan dengan optimal. Ia mencontohkan pentingnya implementasi kebijakan terkait kualitas pendidikan dasar dan menengah, undang-undang terkait keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurut dia, pencegahan harus dimulai dari sana, kemudian mendorong dan memfasilitasi inisiatif-inisiatif dari institusi pendidikan, sektor bisnis melalui tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR), dan inisiatif lembaga-lembaga masyarakat. (Yoga)
Indonesia Diterima Bergabung BRICS Sebagai Anggota Penuh
Yoga
09 Jan 2025 Kompas
Kurang dari tiga bulan setelah resmi mendaftar, Indonesia diterima bergabung BRICS sebagai anggota penuh. Ada potensi manfaat, tetapi tantangannya juga tidak ringan. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS—yang didirikan pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, setahun kemudian Afrika Selatan bergabung diumumkan oleh Brasil, ketua bergilir BRICS tahun ini, Senin (6/1/2025). Kekuatan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar dan berpenduduk terbesar di Asia Tenggara disebut dalam pengumuman itu. Disebutkan pula, Indonesia diterima masuk BRICS secara konsensus oleh negara-negara anggota sebelumnya (sembilan negara). Keputusan tersebut telah diambil pada 2024. Penerimaan Indonesia di BRICS relatif cepat. Hanya 2,5 bulan setelah Menteri Luar Negeri Sugiono resmi mendaftar pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024. Namun, Indonesia sudah lama ”dipinang” BRICS agar bergabung, termasuk saat Presiden Joko Widodo hadir di KTT BRICS, Johannesburg, Afsel, Agustus 2023. Postur dan kekuatan Indonesia dinilai memberi bobot plus daya tawar BRICS.
Namun, baru setelah Presiden Prabowo Subianto—dengan visinya menjadikan Indonesia sebagai pemain global melalui pelibatan pragmatis (pragmatic engagement)—memimpin, Indonesia resmi mendaftar dan akhirnya resmi masuk BRICS. Kini, setelah Indonesia bergabung, BRICS beranggotakan 10 negara. Selain empat negara pendiri plus Afrika Selatan, ada empat negara anggota baru: Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Di luar 10 anggota penuh itu, terdapat 12 negara mitra BRICS—tiga di antaranya ialah tetangga di ASEAN— yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dengan jumlah penduduk hampir 45 persen dari penduduk dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) sebelumIndonesia bergabung, BRICS jelas menawarkan peluang manfaat. Ada peluang akses ke pasar baru dan peluang investasi.
Pada 2022, negara-negara BRICS menyumbang 21,2 persen dari total penanaman modal asing langsung Indonesia. Jika kelak Arab Saudi juga bergabung, dengan keberadaan Iran dan Uni Emirat Arab, anggota penuh saatini,BRICS memproduksi sekitar 44 persen minyak mentah dunia. Berbagai potensi manfaat itu, tentu saja, disertai tantangantantangan, baik internal di BRICS maupun eksternal. China dan Rusia, dua kekuatan rival Barat, tak dimungkiri bisa memanfaatkan BRICS untuk memperkuat pengaruh dan kepentingan mereka. Dari luar, AS yang akan dipimpin Donald Trump tak tinggal diam jika BRICS dianggap mengancam hegemoninya, salah satunya lewat gerakan dedolarisasi. Semua itu jadi tantangan yang tak ringan bagi Indonesia: dengan kendaraan baru, BRICS, apakah mampu jadi pembangun jembatan (bridge builder), seperti nawaitu awalnya, dan bagian dari pengejawantahan kebijakan luar negeri bebas-aktif, serta jadi penggerak kolaborasi Dunia Selatan. (Yoga)
Ongkos Transportasi dan Ekonomi Global Gerus Bisnis Logistik
Yoga
09 Jan 2025 Kompas
Bisnis pengantaran barang dan pergudangan menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, sektor ini tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Strategi efisiensi menjadi solusi utama untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Badan Pusat Statistik memproyeksikan, industri sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 9,52 persen pada 2024. Nilai pertumbuhan itu turun dari 19,87 persen pada 2022 dan sebesar 13,96 persen pada 2023. Pertumbuhan itu sejauh ini masih di atas rata-rata tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022 dan 5,05 persen pada 2023. CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi dalam keterangannya,Rabu (8/1/2025), memproyeksikan sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada 2025 akan berkontribusi terhadap PDB Indonesia tumbuh 12,53 persen atau sebesar Rp 1.623,65 triliun.
Secara rinci, subsektor transportasi diperkirakan akan berkontribusi sebesar Rp 1.276,66 triliun atau tumbuh 11,09 persen di 2025 dibandingkan akhir tahun 2024 dan subsektor pergudangan akan berkontribusi sebesar Rp 346,99 triliun atau tumbuh 18,26 persen. Setijadi mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah di dalam negeri yang perlu diatasi pemerintah dan pelaku usaha. Hal itu seperti konektivitas logistik, kompetensi sumber daya manusia, teknologi, jaringan kerja antarpelaku usaha yang perlu ditingkatkan untuk efisiensi bisnis. ”Perkembangan sektor logistik Indonesia juga dipengaruhi situasi dunia, terutama perang dagang Amerika Serikat-China, serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian dan dinamika rantai pasok global,” ujarnya.
Proyeksi pertumbuhan industri logistik juga tecermin dari kinerja keuangan perusahaan logistik PT Satria Andalan Prima Tbk sampai dengan triwulan III atau akhir September 2024. Pendapatan perusahaan yang tercatat di bursa dengan kode SAPX itu masih bertumbuh 16,58 persen secara tahunan mencapai Rp 523,35 miliar. Namun, pada periode sama, laba bersih menyusut drastis 86,5 persen menjadi hanya Rp 967 juta. Corporate Secretary SAPX Denny Parhan dalam acara Paparan Publik Insidental secara virtual, Rabu (8/1), mengungkapkan, penyusutan laba bersih terjadi karena besarnya biaya operasional bisnis mereka. Faktornya, antara lain, kenaikan tarif jalan tol hingga ongkos transportasi udara karena meningkatnya volume ke Indonesia timur. (Yoga)
Investasi Apple untuk Pabrik AirTag Tidak Bisa Disamakan dengan Kewajiban TKDN Ponsel, Komputer, dan Tablet
Yoga
09 Jan 2025 Kompas (H)
Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa komitmen Apple Inc untuk membangun pabrik AirTag melalui mitra manufakturnya, Luxshare ICT, di Batam, Kepulauan Riau, tidak dapat disamakan dengan kewajiban mereka dalam memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk telepon seluler, komputer genggam, dan tablet. AirTag merupakan perangkat pelacak elektronik yang berfungsi sebagai aksesori terpisah sehingga bukan bagian dari komponen utama pada perangkat tersebut. Penekanan itu disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk merespons pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengenai komitmen Apple Inc melakukan investasi awal senilai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16 triliun untuk pembangunan pabrik AirTag melalui mitra Apple Inc, yakni Luxshare ICT, di Batam.
Pernyataan Rosan ini mengemuka seusai dirinya bertemu dengan manajemen Apple Inc di kantor BKPM, Selasa (7/1/2025) malam. ”AirTag ini produk aksesori, bukan bagian dari komponen dalam ponsel, komputer genggam, dan sabak yang diatur dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi kami mengeluarkan sertifikasi TKDN supaya produk ponsel Apple Inc, terutama iPhone 16 dan varian terbarunya nanti, bisa diperjual belikan resmi di pasar Indonesia,” tutur Agus kepada media, Rabu (8/1), di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Agus menceritakan, negosiasi Kemenperin dengan manajemen Apple Inc, Selasa sore, membahas beberapa hal.
Pihak Apple Inc menyampaikan keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban TKDN skema manufaktur, tetapi ternyata malah terwujud dalam komitmen investasi berupa pabrik AirTag. Lalu, pihak Apple Inc juga menyampaikan negosiasi untuk melanjutkan skema pengembangan inovasi untuk memenuhi kewajiban TKDN seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Akan tetapi, kata Agus, mereka menawarkan nilai investasi dengan jumlah di bawah yang diminta Kemenperin. ”Kami juga menyampaikan kepada mereka bahwa Apple Inc masih ada 10 juta dollar AS dari komitmen skema pengembangan inovasi yang harus mereka lunasi ke Pemerintah Indonesia. Mereka bilang akan melunasi serta akan memperkuat Apple Academy. Kami sampaikan balik bahwa kami akan mengaudit semua Apple Academy,” katanya. (Yoga)
RI Bakal Impor 2 Juta Sapi Secara Bertahap Sepanjang 2025-2029
Yoga
09 Jan 2025 Kompas
Indonesia bakal mengimpor 2 juta sapi secara bertahap sepanjang 2025-2029. Langkah itu merupakan upaya menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus menopang program Makan Bergizi Gratis. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, 2 juta sapi yang akan diimpor pada 2025-2029 itu terdiri dari 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging. Kedua jenis sapi itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan reguler susu dan daging sekaligus program Makan Bergizi Gratis. ”Tahun ini, kami menargetkan dapat mengimpor 200.000 sapi perah dan 200.000 sapi pedaging,” ujarnya melalui siaran pers, Rabu (8/1/2025). Menurut Sudaryono, sapi yang akan diimpor itu berupa indukan sehingga dapat dikembang biakkan di dalam negeri. Sapi indukan tersebut akan diberikan kepada para kelompok peternak berskala besar dan kecil melalui pola kemitraan.
Pemerintah juga membukam ruang bagi investor untuk mendatangkan sapi indukan dan memperbanyak jumlahnya di dalam negeri. Investasi di sektor peternakan sapi itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia dan mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. ”Melalui kebijakan ini, kami berharap produksi daging dan susu sapi di dalam negeri meningkat, ketergantungan terhadap impor pangan berkurang, dan peluang baru para pengusaha di sektor peternakan dapat tercipta,” katanya. Pada Oktober 2024, KementerianPertanian(Kementan) menyebutkan sudah ada 112 perusahaan yang telah berkomitmen akan mendatangkan sapi impor. Dari jumlah itu, sebanyak 55 perusahaan akan mengimpor sapi perah dan 57 perusahaan sapi pedaging.
Kementan memperkirakan kebutuhan susu segar hingga 2029 mencapai 8,5 juta ton. Dari jumlah itu, 4,9 juta ton merupakan kebutuhan susu reguler dan 3,6 juta ton untuk program Makan Bergizi Gratis. Adapun berdasarkan Outlook Komoditas Peternakan Daging Sapi 2023, Kementan memperkirakan kebutuhan daging nasional pada 2025 mencapai 739.668 ton, sedangkan produksi nasional daging sapi dan kerbau sebanyak 445.118 ton. Dengan begitu, Indonesia mengalami defisit daging 294.550 ton. Dalam dua tahun berikutnya, yakni 2026 dan 2027, Indonesia juga diperkirakan masih defisit daging. Namun, defisit tersebut diproyeksikan turun masing-masing menjadi 288.324 ton pada 2026 dan 279.139 ton pada 2027. Sementara itu, pada awal tahun ini, pelaku usaha penggemukan sapi telah mendatangkan 2.797 sapi bakalan dari Australia. (Yoga)
Peningkatan Usia Pensiun Memiliki Implikasi Positif dan Negatif
Yuniati Turjandini
09 Jan 2025 Investor Daily (H)
Kebijakan peningkatan usia pensiun menjadi 59 tahun dari 58 tahun mulai 2025 memiliki implikasi positif dan negatif. Pemerintah diminta mengantisipasi dampak negatif kebijakan ini, karena bisa menjadi bom waktu ekonomi. Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik UPNVJ, menyatakan, sisi positif kebijakan ini adalah memperpanjang periode iuran pekerja ke program jaminan pensiun. Hal ini dapat meneingkatkan stabilitas dana pensiun dan mengurangi beban keuangan pemerintah dalam jangka panjang. "Dengan semakin banyaknya peserta aktif yang menyumbang ke dana pensiun, cadangan dana tersebut dapat dikelola lebih baik untuk menjamin manfaat pensiun yang memadai bagi peserta di masa depan," ujar Achmad. Namun, dari perspektif pekerja alias sisi negatif, dia menerangkan, penundaan masa pensiun dapat berarti waktu yang lebih lama untuk menikmati manfaat pensiun. Bagi mereka yang bekerja di sektor informal atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk, kebijakan ini dapat dirasakan sebagai beban tambahan. Selain itu, dia menegaskan, perusahaan menghadapi kenaikan biaya dalam menyesuaikan lingkungan kerja dan memberikan dukungan tambahan untuk pekerja usia lanjut, seperti perawatan kesehatan yang lebih insentif atau program pelatihan ulang. (Yetede)
Aset Perbankan Meningkat, Kinerja Positif
Hairul Rizal
09 Jan 2025 Kontan
Upaya perbankan dalam memperbaiki kualitas aset melalui penerapan manajemen risiko yang lebih ketat telah menunjukkan hasil positif. Rasio loan at risk (LaR) perbankan per November 2024 turun menjadi 9,82%, lebih rendah dibandingkan 11,61% pada November 2023, bahkan sudah di bawah tingkat pra-pandemi. Selain itu, non-performing loan (NPL) gross perbankan juga membaik, turun menjadi 2,19% dari 2,36% pada tahun sebelumnya.
Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa perbaikan LaR merupakan hasil dari peninjauan kembali risk appetite dan pengelolaan kredit secara hati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi. CIMB Niaga sendiri mencatat LaR sebesar 6,5%, yang dianggap sangat baik untuk bank dengan segmen kredit ritel dan UKM. Lani optimis tren perbaikan LaR akan terus berlanjut karena dampak pandemi sudah mereda.
Sementara itu, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menilai penurunan LaR didukung oleh penerapan manajemen risiko yang lebih ketat dan peningkatan standar penyaluran kredit. Dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tren ini diproyeksikan berlanjut di 2025, meskipun tantangan global masih perlu diwaspadai. OK Bank mencatat LaR sebesar 10%, mendekati rata-rata industri.
Di sisi lain, Setiyo Wibowo, Direktur Manajemen Risiko Bank BTN, menyebut penurunan LaR di BTN (sekitar 20% pada November 2024) merupakan hasil strategi restrukturisasi dan soft landing kredit macet. BTN memproyeksikan rasio LaR akan turun ke bawah 18% pada 2025.
Tren perbaikan kualitas kredit di sektor perbankan memberikan sinyal positif bagi profitabilitas dan stabilitas industri perbankan di tengah tantangan ekonomi global.