Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh stimulus dari China, pelemahan dolar AS, dan badai musim dingin di Eropa, peluang untuk mewujudkan netralitas karbon pada tahun 2060 semakin terbuka lebar. Pemerintah Indonesia, melalui Peta Jalan Transisi Energi 2060, berencana mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dengan kapasitas mencapai 700 gigawatt, memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Indonesia, seperti tenaga surya, air, panas bumi, laut, dan nuklir.

Sebagai bagian dari strategi transisi energi, pemerintah juga akan menghentikan secara bertahap pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan mengkonversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi gas. Salah satu langkah strategis besar adalah pembangunan super grid yang akan menghubungkan lima wilayah sentral kelistrikan di Indonesia, memungkinkan distribusi energi yang lebih efisien di seluruh negeri. Super grid ini juga direncanakan terhubung dengan Asean Power Grid, sebuah jaringan listrik antarnegara yang akan memperkuat keamanan energi di Asia Tenggara, dengan fokus pada energi terbarukan.

Namun, keberhasilan dalam mencapai transisi energi dan pengembangan infrastruktur energi terbarukan ini sangat bergantung pada dukungan modal dan teknologi rendah karbon yang canggih. Untuk itu, menarik investasi dan membuka akses pembiayaan berkelanjutan menjadi tantangan penting yang harus dihadapi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan sektor energi.

Tokoh yang relevan dalam artikel ini termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengembangkan Peta Jalan Transisi Energi dan merencanakan pembangunan super grid serta interkonektivitas energi di kawasan ASEAN. Upaya ini berfokus pada meningkatkan keamanan energi di Indonesia dan kawasan ASEAN dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan secara maksimal.

REALISASI penerimaan pajak tak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Dari perencanaan sebesar Rp 1.988,9 triliun, hanya terkumpul Rp 1.932,4 triliun hingga 31 Desember 2024. Data tersebut mengacu pada laporan APBN 2024 yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu pemicunya tak tercapainya penerimaan pajak adalah rendahnya pajak penghasilan (PPh) non-migas yang minus 22 persen. APBN 2024 menargetkan PPh non-migas mencapai Rp 1.063,4 triliun. Namun realisasinya hanya Rp 997,6 triliun. Padahal porsi PPh non-migas mencapai 51,6 persen dari total penerimaan pajak. Selain itu, penerimaan dari PPh badan tercatat hanya Rp 335 triliun atau turun 18,1 persen dibanding realisasi pada 2023 yang mencapai Rp 409 triliun pada 2023. PPh badan mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap total penerimaan pajak, yaitu 17,4 persen. PPh badan adalah pajak yang dikenai terhadap penghasilan sebuah badan atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimayu, setoran perusahaan menurun akibat moderasi harga komoditas. “PPh badan berkontraksi akibat penurunan profitabilitas perusahaan pada 2023 sebagai dampak moderasi harga komoditas, terutama pada sektor pertambangan,” tuturnya saat konferensi pers APBK 2024 pada Senin, 6 Januari 2025. Contohnya, harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, seperti batu bara, turun 22,3 persen secara tahunan.  Anggito mencatat PPh badan terkontraksi selama tiga kuartal berturut-turut sebelum akhirnya melonjak pada kuartal terakhir tahun lalu. Penerimaan pajak ini anjlok 29,8 persen pada kuartal pertama, lalu turun lagi hingga 36,6 persen pada kuartal berikutnya. Memasuki kuartal III, kontraksi menipis menjadi hanya 10,3 persen. (Yetede)

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menjanjikan berbagai fasilitas keringanan pajak kepada Investor dari Hong Kong. Tawaran tersebut diungkap Airlangga saat menerima kunjungan dari Menteri Keuangan Hong Kong, Paul Chan, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat Rabu 8 Januari 2024. Airlangga menyambut baik rencana investasi dan kerja sama pembiayaan yang ditawarkan Hong Kong untuk membangun sarana rantai pasok dan proyek infrastruktur lainnya. Dia juga mendorong para pelaku bisnis dari Hong Kong untuk menggali lebih dalam lagi berbagai peluang investasi di Indonesia. Berbagai kemudahan akan diberikan, sehingga diharapkan entitas bisnis dari Indonesia dan Hong Kong dapat mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi bisnis. “Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, dan Super Deduction Tax. ” ujar Airlangga dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis, 9 Januari 2024.

Bekas pemimpin partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa sektor kerja sama potensial lainnya yang dapat dijajaki oleh para investor Hong Kong. Di antaranya energi terbarukan dan greenfield. Airlangga mengatakan Indonesia menawarkan berbagai kerja sama menjanjikan dengan potensi pertumbuhan yang signifikan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan fokus area seperti industri, pariwisata, manufaktur, dan digital. Paul Chan menyampaikan bahwa Hong Kong dapat menjadi mitra potensial untuk mengembangkan servis rantai pasok atau supply chain di Indonesia. Sebagai salah satu penyedia financial services terbesar di Asia, Hong Kong melihat berbagai potensi kerja sama yang signifikan dengan Indonesia, khususnya di bidang keuangan. “Indonesia memiliki lingkungan bisnis kondusif serta surplus populasi usia muda dapat menjadi faktor utama yang akan memperkuat kerja sama investasi,”ujar Paul. (Yetede)

Pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini ditujukan bagi berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Jumlah penerima manfaat direncanakan terus meningkat hingga mencapai 15 juta orang pada akhir tahun 2025. Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang dikenal sebagai Dapur MBG, telah siap beroperasi. Dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi, mencakup wilayah seperti Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan. Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga serta distribusi makanan berjalan lancar.

Terkait penerapan program yang belum merata, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pelaksanaan program MBG didasarkan pada tingkat kesiapan masing-masing daerah, termasuk ketersediaan infrastruktur yang memadai. “Karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden Prabowo Subianto berpesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas tapi kualitas,” kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. Dadan menyebutkan bahwa pada hari pertama peluncuran, paket-paket Makanan Bergizi Gratis telah berhasil disalurkan kepada 400 hingga 600 ribu penerima manfaat di lokasi-lokasi tersebut. Ia juga menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus meningkat hingga mencapai 3 juta orang selama periode Januari hingga April 2025. Untuk memastikan keberlanjutan program, pihaknya berkomitmen untuk secara rutin mengevaluasi kinerja SPPG yang bertugas. “Tentu kami akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kami dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat,” katanya. Jakarta gandeng bank sampah dan pegiat maggot untuk kelola sampah MBG. Pemerintah Jakarta berencana mengelola limbah makanan dari program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan bank sampah dan penggiat maggot Black Soldier Fly (BSF). (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan belum ada kepastian ihwal rencana penutupan Stasiun Karet. Mulanya, rencana penutupan stasiun KRL ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Kabar ini kemudian menuai penolakan dari masyarakat—terutama para pengguna KRL. “Belum (pasti ditutup). Masih dikaji,” kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal saat ditemui usai rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 Januari 2025. Risal juga mengatakan definisi penutupan tersebut masih belum jelas. Pemerintah pun masih mengkaji sisi kemudahan transportasi untuk masyarakat, sehingga persoalan ini masih didiskusikan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. “Definisi (ditutup) itu apakah (Stasiun Karet) tidak difungsikan, sebagai jalan menuju BNI City, kan belum klir,” kata Risal. “Kalau integrasi, sekarang pun terintegrassi. Tapi kata ‘tutup’ itu nanti kami bicarakan.”

Sebelumnya, saat meninjau kereta bandara di Stasiun BNI Jakarta pada Rabu, 1 Januari 2025, Erick Thohir mengatakan Stasiun Karet rencananya akan ditutup karena berdekatan dengan Stasiun BNI City. Menurut dia, integrasi kedua stasiun itu menjadi mendesak sebagai upaya efisiensi pengembangan ekosistem perkeretaapian agar lebih optimal. VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus kemudian mengatakan penghentian operasional Stasiun Karet tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga mengatakan pengkajian ini masih membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait. “Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet,” kata Joni dalam keterangan resmi pada Jumat, 3 Januari 2025. (Yetede)