Dampak ekonomi akibat malanutrisi di Indonesia mencapai Rp 536,8 triliun setiap tahunnya atau setara dengan 2,6 persen dari pendapatan nasional bruto. Pemerintah perlu melakukan intervensi berdasarkan data agar perekonomian lebih baik dan masyarakat menjadi lebih sehat. Angka tersebut didapatkan dari penghitungan dengan menggunakan Cost of Inaction Tool yang dikembangkan Nutrition International bekerja sama dengan Limestone Analytics. Alat ini memperkirakan biaya ekonomi tahunan yang ditimbulkan oleh stunting atau tengkes, berat badan lahir rendah, serta anemia di lebih dari 140 negara dan kelompok regional. Adapun biaya ekonomi tahunan yang ditimbulkan akibat tengkes di Indonesia mencapai Rp 471,1 triliun, berat badan lahir rendah Rp 81,2 triliun, anemia pada anak-anak Rp 63,3 triliun, serta anemia pada remaja perempuan dan wanita dewasa Rp 38,9 triliun.

”Bisa kita bayangkan betapa kita bisa menghemat biaya besar jika intervensinya lebih baik. Di Indonesia, ada kemungkinan kita bisa menghemat nilai ekonomi jika kita mulai dengan menekan angka stunting,” kata Dylan Walters, Project Director for Health Economics, Nutrition International, di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Secara global, biaya ekonomi tahunan akibat tingkat kekurangan gizi saat ini lebih dari 761 miliar dollar AS atau setara dengan 0,9 persen dari pendapatan global. Dylan menyebut, data ini bisa mendukung semua pihak untuk membuat kebijakan dan keputusan investasi yang lebih baik di antara pemerintah, industri, dan investor untuk turut mengukur implikasi kesehatan dan modal manusia dari beban berat badan lahir rendah, tengkes, serta anemia pada anak-anak dan perempuan. Cost of Inaction Tool adalah alat analisis online berbasis data yang dirancang untuk pembuat kebijakan, pemengaruh, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alat ini tersedia gratis sebagai sumber daya publik dan juga dapat digunakan oleh media untuk mengakses data real time tentang malanutrisi di sejumlah negara atau wilayah dengan mudah. ”Ini adalah alat yang bagus dan berpotensi besar membantu para pembuat kebijakan. Kami sudah lakukan ini bersama Dewan Nutrisi Nasional (NCC) Filipina untuk melakukan intervensi yang tepat. Kami berharap negara-negara lain juga bisa mengikutinya,” kata Regional Director Asia Nutrition International, Manoj Kumar. Manoj menegaskan, para pembuat kebijakan di kawasan Asia harus menggunakan data untuk menganalisis dan meningkatkan alokasi anggaran untuk intervensi gizi. Sebab, kawasan Asia tengah menghadapi tantangan serius terkait malanutrisi. Mengkhawatirkan Data terbaru Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Bank Dunia mengungkap angka yang mengkhawatirkan. (Yoga)

Pada saat pemerintahan Prabowo Subianto mulai tancap gas dengan program-program baru, penerimaan negara hingga akhir 2024 masih terpantau lesu. Untuk menutupi kebutuhan belanja yang lebih besar tahun ini, pemerintah dihadapkan pada opsi melanjutkan langkah efisiensi dan penghematan untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar. Awal 2025 ditandai dengan beberapa terobosan kebijakan Presiden Prabowo yang populis. Setidaknya ada tiga program baru pemerintah yang telah mulai dieksekusi awal tahun ini, yakni program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 juta warga, serta paket stimulus ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha. Berbagai program itu mulai dijalankan saat kondisi penerimaan pajak masih lesu dibayangi ketidakpastian global. Pada akhir 2024, Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak tidak berhasil mencapai target (shortfall) yang dipasang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yakni 97,2 persen dari target Rp 1.988,9 triliun.

Kinerja pajak yang mengalami shortfall pada 2024 itu menjadi alarm peringatan untuk 2025. Apalagi, dalam APBN 2025, pemerintah sudah memasang target penerimaan pajak yang lebih tinggi, yakni Rp 2.189,3 triliun. Salah satu sumber pemasukan andalan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pada 2025 ditargetkan Rp 917,78 triliun. Angka itu didapat dengan mengasumsikan tarif PPN tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen untuk seluruh barang dan jasa yang merupakan obyek PPN. Namun, realisasinya berpotensi di bawah target setelah pemerintah memutuskan ”membatalkan” kenaikan tarif PPN secara umum dan hanya menerapkan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah. Tambahan pemasukan yang bisa didapat dari PPN pun turun dari perkiraan awal Rp 75 triliun menjadi maksimal Rp 3,5 triliun. Pada saat yang sama, pemerintah mesti membiayai belanja negara yang tahun ini ditargetkan meningkat hingga 8,09 persen atau Rp 3.621 triliun.

Kenaikan yang terhitung tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kembali efisiensi di tengah kondisi penerimaan yang masih lesu dan kebutuhan belanja yang besar itu, pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan belanja dan melanjutkan langkah efisiensi yang sempat dilakukan selama dua bulan terakhir 2024 ”Jika ada political will, sebenarnya ada ruang untuk melanjutkan pemangkasan, penghematan, dan efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan rapat dinas,” kata ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Langkah penghematan itu sempat dilakukan oleh semua kementerian/lembaga atas arahan Prabowo pada November-Desember 2024. Saat itu, sebulan setelah Prabowo menjabat, semua kementerian/lembaga diminta memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat, dan kunjungan seremonial sampai 50 persen di sisa tahun 2024. Arahan penghematan itu diatur melalui surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 oleh Kementerian Keuangan. (Yoga)

Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengerek pemasukan negara, pemerintah bakal lebih ketat melakukan pengawasan lewat digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan. Ke depan, wajib pajak akan semakin sulit menyembunyikan hartanya dari kewajiban. Ini diharapkan mampu menutup kebocoran dan pengemplangan pajak yang selama ini terjadi. Saat ini, langkah awal digitalisasi sistem pemerintahan telah dimulai dengan penerapan sistem administrasi pajak, Core Tax. Sistem baru yang berlaku sejak 1 Januari 2025 itu tengah disoroti karena lambat dan sulit diakses, khususnya oleh para pengusaha yang mesti menerbitkan faktur pajak alias bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di awal tahun. Meskipun penerapannya kini masih bermasalah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, sistem tersebut akan menjadi game changer atau mengubah arah perekonomian Indonesia.

Khususnya, untuk mengatasi praktik pengemplangan dan kebocoran pajak yang selama ini masih masif terjadi dan merugikan perekonomian negara. Ke depan, setelah terintegrasi dengan sistem pemerintahan lain, Core Tax akan mampu mendeteksi berapa banyak aset dan harta yang sebenarnya dimiliki seseorang, berapa nilai transaksi rutinnya di berbagai platform e-dagang, sampai seberapa sering seseorang bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, wajib pajak akan semakin sulit ”berbohong” atau menyembunyikan aset, harta, dan kapasitas ekonominya dari kewajiban pajak. Sistem otomatis akan mendeteksi input data yang tidak benar. ”Jadi, setahun ke depan, sistem ini akan jadi game changer buat negeri ini. Bahkan, nanti ada mantan pejabat yang tidak patuh juga akan ketahuan. Misalnya, saya ini mantan pejabat, saya sembunyikan sesuatu, pasti ketahuan. Meski dulu paling berkuasa,tidak ada urusan,” kata Luhut dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025). 

Dompet digital atau electronic wallet kini bisa menjadi tempat transaksi judi daring. Sejumlah perusahaan ewallet pun berupaya melawan aktivitas judi daring tersebut, mulai dengan memberikan literasi keuangan, membuat fitur keamanan, hingga menggandeng Rhoma Irama. PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana), salah satu perusahaan dompet digital, misalnya, memiliki fitur tambahan Waspada Online dan Tipu Online. Fitur ini mengedukasi pengguna terkait kejahatan siber, termasuk judi daring, dalam bentuk gamifikasi atau memakai elemen permainan. ”Dana meluncurkan berbagai fitur proaktif, seperti Smart Friction. (Fitur) itu untuk mendeteksi dini transaksi mencurigakan,” ucap Sharon Issabella, Head of Communications Dana Indonesia,melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025), di Jakarta.

Transaksi yang dimaksud itu menyimpang dari pola, profil, dan karakteristik penggunanya. Biasanya, transaksi berjumlah besar dalam waktu singkat. Sebelumnya, pemerintah mendeteksi transaksi mencurigakan yang diduga untuk judi daring di lima dompet digital. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Oktober 2024 menyebutkan, selain Dana, transaksi mencurigakan juga diduga terdapat di PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (Gopay), PT Fintek Karya Nusantara (Linkaja), dan PT Airpay International Indonesia (Shopeepay). Total nominal transaksi mencapai lebih dari Rp 5,7 triliun. Rinciannya, Dana dengan nominal transaksi Rp 5,371 triliun dan 5,7 juta transaksi. Urutan kedua ialah OVO dengan nominal transaksi Rp 216,62 miliar dan jumlah transaksi 836.095. Lalu, Gopay dengan nominal transaksi Rp 89,240 miliar dan 577.316 transaksi.

Kemudian, ada Linkaja dengan nominal transaksi Rp 65,45 miliar dan jumlah transaksi 80.171 transaksi. Terakhir, Shopeepay dengan nominal transaksi Rp 6,1 miliar dan 33.069 transaksi. Sharon memastikan, Dana telah menerapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi judi daring. Selain Smart Friction, ada juga fitur Scam Checker, yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Fitur untuk mengidentifikasi nomor dan akun mencurigakan. Dana Indonesia mencatat, penggunaan fitur Scam Checker rata-rata 50.000 pencarian per bulan. Kondisi ini, kata Sharon, menunjukkan peningkatan kesadaran pengguna terhadap aktivitas mencurigakan, termasuk judi daring. ”Proses off-boarding (pemutusan hubungan) terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal (judi online) juga dijalankan secara konsisten,” katanya. (Yoga)

Digitalisasi perbankan mendorong pengembangan aplikasi bagi nasabah. Aplikasi perbankan kian menyasar layanan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Salah satunya kemudahan transaksi properti lewat aplikasi. Pada pertengahan Desember 2024, Bank Tabungan Negara (BTN) merilis aplikasi super Bale by BTN sebagai transformasi aplikasi BTN Mobile. Bale digadang-gadang menjadi aplikasi super yang menghimpun seluruh fitur layanan BTN ke dalam satu aplikasi, termasuk layanan properti dan kredit pemilikan rumah (KPR). Sebelumnya, beberapa aplikasi dan aplikasi super digital telah dikembangkan perbankan, antara lain BNI dengan aplikasi Wondr yang direncanakan lebih lengkap dan menggantikan BNI Mobile Banking. Selain itu, ada pula Livin’ Bank Mandiri untuk layanan e-banking dan BRI dengan aplikasi BRImo. Senior Executive Vice Pre-sident Digital lllll Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Thomas Wahyudi berpendapat, tren digitalisasi perbankan mengarah ke inovasi yang memberikan pengalaman lebih dan solusi bagi konsumen. Konsumen dinilai semakin menghendaki layanan efisien dan personal, bukan lagi sebatas layanan umum. Transformasi digital BTN melalui aplikasi super Bale berpusat pada layanan nasabah yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. ”Wajah digital dari perbankan adalah aplikasi super karena paling cepat menjangkau nasabah, kapan pun dan di mana pun, serta lebih murah dan aman. Kalau ini tercapai, (digitalisasi) sudah benar jalannya,” kata Thomas. Thomas menambahkan, fitur Properti Bale menjadi salah satu keunggulan bank yang fokus pada bisnis pembiayaan properti itu. BTN memimpin pasar KPR dengan porsi pembiayaan (market share) 40 persen dari total penyaluran KPR di Indonesia. Fitur Properti, an- lain, menampilkan proyek-proyek properti dari hampir 9.000 pengembang mitra BTN, simulasi pinjaman, pengajuan KPR, dan layanan keperluan rumah