Prioritas pada Sertifikasi Legalitas Lahan
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen memastikan kepastian investasi melalui legalitas yang kuat, dengan mengalokasikan 40 bidang tanah untuk investor dan pembangunan kawasan Istana Negara. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan, sertifikasi tanah seluas 52.000 hektare telah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hingga akhir 2024, realisasi investasi di IKN mencapai Rp58,4 triliun, masih di bawah target Rp100 triliun. Namun, pada 2025, investasi tambahan diharapkan masuk, termasuk dari Citadel Group asal Malaysia yang akan membangun permukiman, menjadikannya investor asing kedua setelah Delonix Group dari China yang menanamkan modal sebesar Rp500 miliar pada September 2024.
Basuki juga menekankan bahwa prioritas 2025 adalah membangun infrastruktur jalan senilai Rp6,3 triliun untuk mendukung kelancaran proyek investasi. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menambahkan bahwa proyek mix-used development oleh Delonix diharapkan meningkatkan daya tarik IKN bagi investor global.
Dengan langkah-langkah ini, OIKN menunjukkan upaya serius dalam menjaga ekosistem investasi dan menarik lebih banyak mitra strategis untuk mewujudkan pembangunan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Indonesia.
PSSI Lirik Pelatih Asal Belanda untuk Masa Depan
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Bisnis Indonesia
PSSI secara resmi mengakhiri kontrak kerja dengan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong (STY), sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia menuju final Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui diskusi panjang selama beberapa bulan, dengan mempertimbangkan aspek komunikasi dan kecocokan taktik.
Sebagai pengganti, PSSI akan mendatangkan pelatih baru dari Belanda, yang diharapkan dapat membawa pendekatan taktis yang lebih sesuai dengan kebutuhan Timnas. Kendati Erick Thohir belum mengungkapkan secara resmi nama pelatih tersebut, salah satu kandidat kuat yang disebut adalah Patrick Kluivert, mantan pemain AC Milan.
Pelatih baru dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025, dengan waktu persiapan tersisa sekitar 2,5 bulan untuk menghadapi empat pertandingan terakhir Timnas. Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk memajukan sepak bola Indonesia di kancah dunia.
Gelombang IPO Mengawali Tahun Ular Kayu
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Kontan (H)
Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan kinerja yang melemah sejak awal 2025, minat perusahaan untuk melakukan initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap tinggi. Aksi IPO di awal tahun ini diprediksi mendapat respons positif dari pelaku pasar, didukung oleh calon emiten yang menarik dan prospek sektoral yang menjanjikan.
IHSG ditutup melemah 1,17% ke level 7.080,47 pada 6 Januari 2025, dan telah terkoreksi 1,61% dalam sebulan terakhir. Meski demikian, ramainya aktivitas IPO menunjukkan bahwa pasar modal tetap menjadi opsi menarik bagi korporasi untuk mencari pendanaan.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan bahwa 22 perusahaan sedang berada di pipeline IPO, dengan mayoritas memiliki aset skala besar di atas Rp 250 miliar. Tiga perusahaan sudah menyelesaikan proses IPO dan siap melantai di bursa pada 8 Januari 2025.
Menurut Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia, calon emiten seperti RATU (anak usaha RAJA) dan CBDK (anak usaha PANI) menarik perhatian karena memiliki kapitalisasi pasar besar, dukungan dari induk usaha ternama, dan prospek kinerja yang solid. Saham BRRC juga dijagokan karena menawarkan waran gratis sebagai insentif.
Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas menyebutkan bahwa IPO RATU dan CBDK memberikan sentimen positif kepada emiten induknya. Hal ini didukung oleh sinergi dengan konglomerasi seperti Agung Sedayu Group dan Salim Group.
Research Analyst Arjun Ajwani dari Infovesta Kapital Advisori memfavoritkan emiten seperti KSIX dan HGII yang memiliki harga IPO murah dan rencana ekspansi ke sektor-sektor strategis, seperti energi baru dan terbarukan.
Meskipun kondisi IHSG melemah, antusiasme terhadap IPO awal tahun 2025 menunjukkan optimisme investor terhadap potensi pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru di pasar modal, terutama yang didukung oleh fundamental kuat dan prospek sektoral menarik.
Setoran Pajak 2024: Di Bawah Target, Tapi Masih Ada Harapan
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Kontan
Realisasi penerimaan pajak pada 2024 meleset dari target APBN, mencatatkan shortfall sebesar Rp 56,5 triliun. Namun, penerimaan negara secara keseluruhan tumbuh positif dengan defisit APBN yang lebih rendah dari proyeksi awal, sejalan dengan upaya efisiensi belanja pemerintah.
Realisasi Penerimaan Pajak, Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu, menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN 2024. Kontraksi pada kuartal I dan II 2024, serta penurunan penerimaan PPh badan sebesar 18,1% yoy menjadi Rp 335,8 triliun, menjadi penyebab utama shortfall.
Defisit APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit APBN 2024 tercatat 2,29% dari PDB, lebih rendah dari outlook sebesar 2,70% dari PDB. Defisit tersebut juga sesuai target APBN, didukung oleh efisiensi anggaran belanja, termasuk penghematan perjalanan dinas kementerian/lembaga.
Kinerja Positif Penerimaan Negara Lainnya, Penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh 8,6% yoy menjadi Rp 828,5 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 579,5 triliun, setara 117,8% dari target. Defisit keseimbangan primer turun menjadi Rp 19,4 triliun, lebih rendah dari target Rp 25,5 triliun.
Efisiensi Anggaran, Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatawarta, menyebutkan penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat kementerian/lembaga berhasil mengurangi belanja negara sebesar Rp 3,6 triliun. Arahan efisiensi ini dipertegas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Oktober dan November 2024, serta melalui Surat Edaran Menteri Keuangan.
Meski penerimaan pajak belum mencapai target, upaya efisiensi belanja dan pengelolaan anggaran yang efektif berhasil menjaga defisit APBN tetap terkendali. Hal ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang disiplin dan adaptif.
Tantangan Besar, Namun Peluang Tetap Ada
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen memastikan kepastian investasi melalui legalitas yang kuat, dengan mengalokasikan 40 bidang tanah untuk investor dan pembangunan kawasan Istana Negara. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan, sertifikasi tanah seluas 52.000 hektare telah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hingga akhir 2024, realisasi investasi di IKN mencapai Rp58,4 triliun, masih di bawah target Rp100 triliun. Namun, pada 2025, investasi tambahan diharapkan masuk, termasuk dari Citadel Group asal Malaysia yang akan membangun permukiman, menjadikannya investor asing kedua setelah Delonix Group dari China yang menanamkan modal sebesar Rp500 miliar pada September 2024.
Basuki juga menekankan bahwa prioritas 2025 adalah membangun infrastruktur jalan senilai Rp6,3 triliun untuk mendukung kelancaran proyek investasi. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menambahkan bahwa proyek mix-used development oleh Delonix diharapkan meningkatkan daya tarik IKN bagi investor global.
Dengan langkah-langkah ini, OIKN menunjukkan upaya serius dalam menjaga ekosistem investasi dan menarik lebih banyak mitra strategis untuk mewujudkan pembangunan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Indonesia.
Angin Segar bagi Industri Spa dari MK
Yoga
07 Jan 2025 Kompas
Usaha spa atau mandi uap yang sempat tutup karena kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT akan dibuka kembali setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu karena besaran tarif pajak akan kembali kenilai nominal semula. Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada Jumat (3/1/2025). Para pengusaha spa atau mandi uap dapat bernapas lega, tetapi pengusaha hiburan lain belum dapat menentukan langkah selanjutnya karena menanti amar putusan MK secara tertulis. Uji materi (judicial review) diajukan secara terpisah oleh perwakilan industri spa dan hiburan. Dari sejumlah permohonan, MK hanya mengabulkan gugatan industri spa dikeluarkan dari kategori hiburan. Kini, spa masuk dalam perawatan kesehatan tradisional yang sebelumnya telah diperkuat dengan sejumlah regulasi di bawah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata.
Sebaliknya, MK menolak gugatan perwakilan industri hiburan yang memohon agar membatalkan penetapan pajak dalam UU HKPD sebesar minimal 40 persen, maksimal 75 persen dari pendapatan kotor. Pajak ini akan dikenakan pada usaha diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. ”Bersyukur sekali akhirnya spa bisa dikeluarkan dari kategori hiburan. Tinggal kontrol di lapangan yang harus kuat. Bisnis-bisnis yang menawarkan perawatan di luar jasa pelayanan kesehatan tradisional harus ditertibkan,” tutur General Manager Martha Tilaar Spa Ita Utamiwati saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1). Setelah berpolemik sejak awal 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran (SE) bernomor 900.1.13.1/403/SJ pada 19 Januari 2024. Surat itu mengizinkan kepala daerah memberi insentif keringanan pajak hiburan bagi pengusaha tertentu. Namun, tidak seluruh pemerintah daerah mengabulkan permohonan keringanan pajak pelaku usaha.
”Outlet kami yang di Kabupaten Bogor (Jawa Barat) sudah pernah mengajukan keringanan, tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan dari pemda,” kata Ita. Gerai tutup Sejak Januari 2024, pengenaan pajak yang diberikan beragam, sebesar 35-45 persen dari tarif PBJT sebesar 15 persen. Hal ini berdampak terhadap penurunan jumlah tamu karena sejumlah gerai terpaksa ditutup. Meski demikian, keputusan MK memberi angin segar bagi
para pelaku usaha spa atau mandi uap. Keluarnya jenis usaha tersebut dari kategori hiburan tertentu akan mengerek turun tarif PBJT. Salah satu rencana Martha Tilaar, pihaknya akan membuka kembali gerai spa di Ciawi, Bogor. Ke depan, Ita bersama Asosiasi Spa Indonesia (Aspi) akan beraudiensi dengan pemda. Ia mengharapkan pengurus daerah akan membantu sosialisasi terkait tindak lanjut atas putusan MK dalam perkara nomor 19/PUU-XXII/2024 me ngenai pengujian Pasal 55 Ayat 1 Huruf l dalam UU HKPD. Sebaliknya, pengusaha hiburan lain belum dapat menentukan langkah selanjutnya hingga menerima amar putusan MK. (Yoga)
Pengusaha Beradaptasi dengan Tarif Dasar PPN setelah Peraturan Ditetapkan
Yoga
07 Jan 2025 Kompas
Pelaku usaha dan industri mencoba beradaptasi dengan dua skema tarif dasar Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tahun ini setelah diterapkannya tarif khusus untuk barang mewah. Waktu transisi selama tiga bulan yang diberikan pemerintah dinilai cukup untuk penyesuaian sistem dan operasional perusahaan. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita mengatakan, pelaku industri di berbagai sektor, terutama sektor ritel, tidak gagap dalam penyesuaian skema dua tarif dasar pengenaan PPN untuk barang mewah dan barang yang tidak termasuk golongan mewah. ”Penyesuaian sistem dan operasional berjalan baik,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Pemberlakuan dua tarif dasar pengenaan pajak (DPP) untuk PPN termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 131/2024. PMK yang berlaku sejak awal Januari 2024 mengatur perlakuan PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dalam Pasal 2 Ayat (2) dan (3) payung hukum tersebut dijelaskan pengenaan PPN untuk barang mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor sebesar 12/12 dari harga jual/nilai impor. Dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3) PMK No 131/2024 dituliskan bahwa pengenaan PPN untuk barang/jasa lain/yang bukan tergolong mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual/nilai/penggantian.
”Saya rasa yang tertulis (dalam PMK No 131/2024) sudah sangat jelas. Semua pelaku industri bisa beradaptasi. Terlebih lagi kami diberikan periode transisi selama tiga bulan tanpa adanya sanksi apa pun,” kata Suryadi. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang menyiapkan aturan pengembalian kelebihan pajak sebesar 1 persen kepada pembeli, untuk pengusaha yang telanjur menerapkan tarif PPN 12 persen untuk barang yang tidak termasuk dalam golongan mewah. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/1), menjamin pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran PPN yang telanjur dibayarkan konsumen.Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk pengusaha kena pajak bisa ditempuh melalui pembetulan atau penggantian faktur pajak, mengkreditkan PPN saat pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa PPN di setiap akhir bulan, restitusi pajak, atau kompensasi pajak. (Yoga)
”Kerja Keras Pengabdian,Tagih Tukin Dibilang Beban” Tertulis di Papan Karangan Bunga
Yoga
07 Jan 2025 Kompas
Bunga papan berderet diteras lobi hingga halaman Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, di Jakarta, sejak Senin (6/1/2025) pagi. Papan itu berisi ucapan selamat atas pelantikan sejumlah pejabat baru kementerian. Di luar pagar gedung, di trotoar, beberapa dosen dengan tampilan sederhana mengawal bunga papan yang diantar petugas sebagai suara dari seluruh dosen di Indonesia. Pesan pada bunga papan didalam dan luar gedung Kemendiktisaintek begitu kontras. Papan karangan bunga didalam gedung berisi ucapan selamat dan sukses untuk pelantikan, sebaliknya bunga papan dari dosen berisi ucapan duka, kekecewaan, dan tuntutan agar kesejahteraan mereka secara serius diperjuangkan oleh menteri dan pejabat baru. ”Turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas batalnya pencairan tunjangan kinerja dosen Kemendiktisaintek,” demikian isi bunga papan kiriman Forum Dosen Polman Negeri Babel.
Pada papan karangan bunga dari Papua Barat tertulis, ”Stop diskriminasi. Bayarkan tukin dosen ASN Kemendiktisaintek. Dosen sebagai fondasi pendidikan berhak atas penghargaan yang layak”. Bahkan, ada yang mengatasnamakan dosen paylater dengan pesan ”Kerja keras dibilang pengabdian, tagih tukin dibilang beban”.
Para dosen yang tergabung dalam Adaksi Semarang menuliskan, ”Kami dituntut cetak Indonesia emas, tapi hak tukin tidak jelas”. Koordinator Aksi Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (Adaksi), Anggun Gunawan, salah satu dosen ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), di Jakarta, mengatakan, para dosen sepakat menyampaikan protes kepada pemerintah, khususnya Kemendiktisaintek. ”Kami diskusi mau pakai spanduk atau aksi massal, akhirnya sepakat memilih bunga. Karena bunga itu simbolik kritik halus ke kementerian.
Kami menuntut janji pembayaran tukin untuk dosen yang dijanjikan di era Menteri Nadiem yang seharusnya mulai Januari 2025, tetapi dibatalkan di pemerintahan baru karena anggarannya tidak ada,” tutur Anggun. Sejak 2020 peraturan terkait tukin dosen tidak direalisasikan. Janji manis di 2025 sirna ketika Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang dalam acara Taklimat Media 2025: Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, di Jakarta, Jumat (3/1/2025), menyampaikan bahwa anggaran untuk membayar tukin dosen mulai Januari 2025 tidak ada. Meskipun Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro sudah memperjuangkan untuk meminta tambahan anggaran, prosesnya tidak mudah karena harus ada peraturan presiden baru yang menjadi dasar pembayaran tukin untuk dosen. (Yoga)
Kejahatan Tindakan Pelaku, Hotel untuk Kelabui Uang Hasil Judi Daring
Yoga
07 Jan 2025 Kompas
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss, hotel berbintang empat di Semarang, Jawa Tengah. Pendirian hotel senilai Rp 200 miliar itu diduga untuk menyembunyikan asal usul hasil bisnis judi dalam jaringan. Uang hasil bisnis judi daring tersebut berasal dari rekening yang digunakan untuk mengelola transaksi judi daring setidaknya daritiga platform, yakni Javabet, Agen138, dan Judi Bola. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol)HelfiAssegaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/1/2025), menyampaikan, Hotel Aruss di Semarang yang disita tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. ”Pengelolanya adalah PT AJP, dengan nilaiobyek (hotel) sekitar Rp 200 miliar,” kata Helfi.
Penyitaan itu dilakukan berdasarkan surat penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2024 dan surat perintah penyitaan dari Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri tanggal 3 Januari 2025. Berangkat dari transaksi Helfi menuturkan, penyitaan terhadap Hotel Aruss dilakukan setelah penyidik menelusuri berbagai transaksi keuangan terhadap para pemain sertaorang-orang yang diduga sebagai bandar judi daring. Hotel yang dikelola PT AJP tersebut mendapatkan dana yang ditransfer dari rekening milik FH yang dananya berasal dari lima rekening lain, yakni rekening milik OR, rekening milik RF, rekening milik MD, dan dua rekening milik KP. Selain itu, dari rekening tersebut penyelidik menemukan adanya hasil penarikan dan penyetoran uang tunai yang dilakukan oleh GP dan AS sebesar Rp 40,5 miliar. Rekening yang dipergunakan tersebut diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform judi da- ring Javabet, Agen138, dan Judi
Bola. (Yoga)
DPR Menetapkan Biaya Haji Ditetapkan Lebih Rendah Rp 55,43 Juta
Yoga
07 Jan 2025 Kompas (H)
Panitia Kerja Haji Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Agama, Senin (6/1/2025), menetapkan biaya haji 2025 yang ditanggung jemaah sebesar Rp 55,43 juta. Biaya ini turun Rp 614.421 dari tahun 2024 yang besarnya Rp 56,04 juta. Adapun besaran biaya haji 2025 yang ditanggung jemaah itu mencakup 62 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp 89,41 juta. Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI Abdul Wachid mengumumkan ongkos naik haji tahun ini seusai rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin. Rapat ini juga dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. ”Biaya perjalanan ibadah haji atau bipih yang dibiayai langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH.
Ini dikelola dan dialokasikan untuk biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta living cost,” ujarnya. Sementara itu, 38 persen sisanya diambil dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 33.978.508,01. Nilai tersebut dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan biaya saat di dalam negeri. Turun Rp4juta Dengan jumlah tersebut, biaya haji yang dibebankan ke-pada jemaah haji 2025 ini lebihrendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 56.046.172. Menurut Abdul, ongkos yang lebih rendah tahun ini merupakan dampak dari BPIH 2025 yang mencapai Rp 89,41 juta atau turun Rp 4 juta dari tahun 2024. ”Untuk jumlah haji Indonesia sebanyak 221.000, dengan rincian kuota haji reguler 203.320. Kuota haji khusus 17.680.
Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” katanya. Marwan Dasopang menyatakan, hasil rapat tersebut telah ditandatangani oleh berbagai pihak terkait. Dia juga mengapresiasi kinerja Panja yang berhasil merumuskan dan memutuskan ongkos haji hanya dalam lima hari kerja. Menurut Marwan, penurunan ongkos ini bisa dilakukan dengan melakukan efisiensi dan mengurangi berbagai hal tanpa mengurangi layanan yang baik. Apalagi, proporsi nilai manfaat tahun 2025 ini bisa ditekan menjadi 38 persen, dari sebelumnya 40 persen pada 2024. Dengan proporsi nilai manfaat hingga 40 persen pada 2024 menyebabkan nilai manfaat yang digelontorkan mencapai Rp 8,2 triliun sehingga menyebabkan defisit dan terpaksa mengambil dana cadangan. Namun, dengan nilai manfaat bisa ditekan hingga 38 persen, membuat nilai manfaat yang digelontorkan bisa ditekan menjadi Rp 6,8 triliun. (Yoga)