Mendag Menyampaikan Rencana Tinjau Ulang Rasio Ekspor Minyak Sawit Mentah
Yuniati Turjandini
07 Jan 2025 Tempo
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan rencana meninjau kembali rasio ekpor minyak sawit mentah usai program Biodiesel B40 resmi berlaku. Biodiesel B40 merupakan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran 40 persen olahan minyak kelapa sawit atau bahan bakar nabati (BBN) dan 60 persen minyak solar. Budi mengatakan penyesuaian itu bertujuan menjaga kestabilan pasokan kebutuhan dan harga minyak goreng di dalam negeri. Menurutnya, Pemerintah akan lebih dulu memastikan kebutuhan dalam negeri. “Nanti kebutuhan CPO dalam negeri tentu akan kami lihat seberapa besar kebutuhannya,” ujar Budi dalam konferensi pers rencana Program Kerja Kementerian Perdagangan 2025 di kantor Kemendag, Jakarta, Pusat, Senin, 6 Januari 2025. Menurutnya, mengubah rasio ekspor minyak sawit mentah bukan hal yang sulit dilakukan. "Untuk mengubah rasio nanti gampang. Jadi kami lihat dulu, apakah perlu mengubah rasio pengalih ekspor," tuturnya.
CSIS Sebut Program Biodiesel B35 dan B40 Gibran Berpotensi Rusak Lingkungan Sebelumnya, pada 1 Januari lalu Pemerintah resmi memberlakukan program mendatori B40. Mendatori ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program ini merupakan salah satu cara Pemerintah menwujudkan ketahanan dan swasembada energ mendorong implementasi B50 pada 2026 dan kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026. Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian daripada perintah Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor," ucap Bahlil saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 3 Januari 2025.
Optimisme Baru untuk Kinerja Ekspor
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan, menargetkan pertumbuhan nilai ekspor sebesar 7,1% pada 2025 hingga mencapai US$294,45 miliar, sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran perdagangan dalam mendukung ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan fokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional seperti Indonesia–EU CEPA yang ditargetkan rampung pada semester I/2025.
Meski neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 55 bulan berturut-turut, Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno dan Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyoroti dominasi ekspor komoditas tambang dan kelapa sawit mentah (CPO) dibandingkan kontribusi industri manufaktur. Benny menilai ekspor manufaktur perlu didorong karena memiliki nilai tambah yang lebih besar, menyerap tenaga kerja, dan memberikan kontribusi pajak.
Shinta juga mengapresiasi surplus perdagangan, namun menilai daya saing ekspor Indonesia masih stagnan dibandingkan negara-negara tetangga. Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menambahkan bahwa diversifikasi pasar ekspor, terutama ke negara-negara yang tidak terdampak perang dagang, adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing global.
Langkah strategis ini, termasuk penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan dan optimalisasi sektor manufaktur, diharapkan mampu mendukung target jangka panjang pemerintah dalam mencapai nilai ekspor hingga US$405,69 miliar pada 2029.
Mempertahankan Surplus Dagang yang Berkelanjutan
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Indonesia mencatatkan prestasi dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 55 bulan berturut-turut hingga November 2024, dengan surplus senilai US$4,42 miliar. Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai ekspor mencapai US$24,01 miliar, sementara impor turun menjadi US$19,59 miliar, mencerminkan pengendalian arus barang yang baik.
Namun, surplus perdagangan yang berkepanjangan juga memunculkan tantangan, seperti ketergantungan pada ekspor, potensi apresiasi mata uang, dan risiko ketidakseimbangan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih perlu memastikan strategi perdagangan tetap fokus, terutama untuk mencapai target ekspor 2025 senilai US$294,45 miliar dan US$405,69 miliar pada 2029.
Menteri Perdagangan berupaya memperkuat diversifikasi pasar ekspor ke negara nontradisional guna mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Selain itu, pemerintah didorong untuk memperbaiki infrastruktur logistik, digitalisasi proses ekspor, dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha melalui inovasi produk dan pemasaran.
Kesuksesan jangka panjang Indonesia dalam perdagangan global akan sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan pasar internasional, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas, dan meningkatkan daya saing produk.
Prioritas pada Sertifikasi Legalitas Lahan
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen memastikan kepastian investasi melalui legalitas yang kuat, dengan mengalokasikan 40 bidang tanah untuk investor dan pembangunan kawasan Istana Negara. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan, sertifikasi tanah seluas 52.000 hektare telah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hingga akhir 2024, realisasi investasi di IKN mencapai Rp58,4 triliun, masih di bawah target Rp100 triliun. Namun, pada 2025, investasi tambahan diharapkan masuk, termasuk dari Citadel Group asal Malaysia yang akan membangun permukiman, menjadikannya investor asing kedua setelah Delonix Group dari China yang menanamkan modal sebesar Rp500 miliar pada September 2024.
Basuki juga menekankan bahwa prioritas 2025 adalah membangun infrastruktur jalan senilai Rp6,3 triliun untuk mendukung kelancaran proyek investasi. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menambahkan bahwa proyek mix-used development oleh Delonix diharapkan meningkatkan daya tarik IKN bagi investor global.
Dengan langkah-langkah ini, OIKN menunjukkan upaya serius dalam menjaga ekosistem investasi dan menarik lebih banyak mitra strategis untuk mewujudkan pembangunan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Indonesia.
PSSI Lirik Pelatih Asal Belanda untuk Masa Depan
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Bisnis Indonesia
PSSI secara resmi mengakhiri kontrak kerja dengan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong (STY), sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia menuju final Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui diskusi panjang selama beberapa bulan, dengan mempertimbangkan aspek komunikasi dan kecocokan taktik.
Sebagai pengganti, PSSI akan mendatangkan pelatih baru dari Belanda, yang diharapkan dapat membawa pendekatan taktis yang lebih sesuai dengan kebutuhan Timnas. Kendati Erick Thohir belum mengungkapkan secara resmi nama pelatih tersebut, salah satu kandidat kuat yang disebut adalah Patrick Kluivert, mantan pemain AC Milan.
Pelatih baru dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025, dengan waktu persiapan tersisa sekitar 2,5 bulan untuk menghadapi empat pertandingan terakhir Timnas. Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk memajukan sepak bola Indonesia di kancah dunia.
Gelombang IPO Mengawali Tahun Ular Kayu
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Kontan (H)
Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan kinerja yang melemah sejak awal 2025, minat perusahaan untuk melakukan initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap tinggi. Aksi IPO di awal tahun ini diprediksi mendapat respons positif dari pelaku pasar, didukung oleh calon emiten yang menarik dan prospek sektoral yang menjanjikan.
IHSG ditutup melemah 1,17% ke level 7.080,47 pada 6 Januari 2025, dan telah terkoreksi 1,61% dalam sebulan terakhir. Meski demikian, ramainya aktivitas IPO menunjukkan bahwa pasar modal tetap menjadi opsi menarik bagi korporasi untuk mencari pendanaan.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan bahwa 22 perusahaan sedang berada di pipeline IPO, dengan mayoritas memiliki aset skala besar di atas Rp 250 miliar. Tiga perusahaan sudah menyelesaikan proses IPO dan siap melantai di bursa pada 8 Januari 2025.
Menurut Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia, calon emiten seperti RATU (anak usaha RAJA) dan CBDK (anak usaha PANI) menarik perhatian karena memiliki kapitalisasi pasar besar, dukungan dari induk usaha ternama, dan prospek kinerja yang solid. Saham BRRC juga dijagokan karena menawarkan waran gratis sebagai insentif.
Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas menyebutkan bahwa IPO RATU dan CBDK memberikan sentimen positif kepada emiten induknya. Hal ini didukung oleh sinergi dengan konglomerasi seperti Agung Sedayu Group dan Salim Group.
Research Analyst Arjun Ajwani dari Infovesta Kapital Advisori memfavoritkan emiten seperti KSIX dan HGII yang memiliki harga IPO murah dan rencana ekspansi ke sektor-sektor strategis, seperti energi baru dan terbarukan.
Meskipun kondisi IHSG melemah, antusiasme terhadap IPO awal tahun 2025 menunjukkan optimisme investor terhadap potensi pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru di pasar modal, terutama yang didukung oleh fundamental kuat dan prospek sektoral menarik.
Setoran Pajak 2024: Di Bawah Target, Tapi Masih Ada Harapan
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Kontan
Realisasi penerimaan pajak pada 2024 meleset dari target APBN, mencatatkan shortfall sebesar Rp 56,5 triliun. Namun, penerimaan negara secara keseluruhan tumbuh positif dengan defisit APBN yang lebih rendah dari proyeksi awal, sejalan dengan upaya efisiensi belanja pemerintah.
Realisasi Penerimaan Pajak, Wakil Menteri Keuangan III, Anggito Abimanyu, menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN 2024. Kontraksi pada kuartal I dan II 2024, serta penurunan penerimaan PPh badan sebesar 18,1% yoy menjadi Rp 335,8 triliun, menjadi penyebab utama shortfall.
Defisit APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit APBN 2024 tercatat 2,29% dari PDB, lebih rendah dari outlook sebesar 2,70% dari PDB. Defisit tersebut juga sesuai target APBN, didukung oleh efisiensi anggaran belanja, termasuk penghematan perjalanan dinas kementerian/lembaga.
Kinerja Positif Penerimaan Negara Lainnya, Penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh 8,6% yoy menjadi Rp 828,5 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 579,5 triliun, setara 117,8% dari target. Defisit keseimbangan primer turun menjadi Rp 19,4 triliun, lebih rendah dari target Rp 25,5 triliun.
Efisiensi Anggaran, Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatawarta, menyebutkan penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat kementerian/lembaga berhasil mengurangi belanja negara sebesar Rp 3,6 triliun. Arahan efisiensi ini dipertegas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Oktober dan November 2024, serta melalui Surat Edaran Menteri Keuangan.
Meski penerimaan pajak belum mencapai target, upaya efisiensi belanja dan pengelolaan anggaran yang efektif berhasil menjaga defisit APBN tetap terkendali. Hal ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang disiplin dan adaptif.
Tantangan Besar, Namun Peluang Tetap Ada
Hairul Rizal
07 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen memastikan kepastian investasi melalui legalitas yang kuat, dengan mengalokasikan 40 bidang tanah untuk investor dan pembangunan kawasan Istana Negara. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan, sertifikasi tanah seluas 52.000 hektare telah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hingga akhir 2024, realisasi investasi di IKN mencapai Rp58,4 triliun, masih di bawah target Rp100 triliun. Namun, pada 2025, investasi tambahan diharapkan masuk, termasuk dari Citadel Group asal Malaysia yang akan membangun permukiman, menjadikannya investor asing kedua setelah Delonix Group dari China yang menanamkan modal sebesar Rp500 miliar pada September 2024.
Basuki juga menekankan bahwa prioritas 2025 adalah membangun infrastruktur jalan senilai Rp6,3 triliun untuk mendukung kelancaran proyek investasi. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menambahkan bahwa proyek mix-used development oleh Delonix diharapkan meningkatkan daya tarik IKN bagi investor global.
Dengan langkah-langkah ini, OIKN menunjukkan upaya serius dalam menjaga ekosistem investasi dan menarik lebih banyak mitra strategis untuk mewujudkan pembangunan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Indonesia.
Angin Segar bagi Industri Spa dari MK
Yoga
07 Jan 2025 Kompas
Usaha spa atau mandi uap yang sempat tutup karena kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT akan dibuka kembali setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu karena besaran tarif pajak akan kembali kenilai nominal semula. Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada Jumat (3/1/2025). Para pengusaha spa atau mandi uap dapat bernapas lega, tetapi pengusaha hiburan lain belum dapat menentukan langkah selanjutnya karena menanti amar putusan MK secara tertulis. Uji materi (judicial review) diajukan secara terpisah oleh perwakilan industri spa dan hiburan. Dari sejumlah permohonan, MK hanya mengabulkan gugatan industri spa dikeluarkan dari kategori hiburan. Kini, spa masuk dalam perawatan kesehatan tradisional yang sebelumnya telah diperkuat dengan sejumlah regulasi di bawah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata.
Sebaliknya, MK menolak gugatan perwakilan industri hiburan yang memohon agar membatalkan penetapan pajak dalam UU HKPD sebesar minimal 40 persen, maksimal 75 persen dari pendapatan kotor. Pajak ini akan dikenakan pada usaha diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. ”Bersyukur sekali akhirnya spa bisa dikeluarkan dari kategori hiburan. Tinggal kontrol di lapangan yang harus kuat. Bisnis-bisnis yang menawarkan perawatan di luar jasa pelayanan kesehatan tradisional harus ditertibkan,” tutur General Manager Martha Tilaar Spa Ita Utamiwati saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1). Setelah berpolemik sejak awal 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran (SE) bernomor 900.1.13.1/403/SJ pada 19 Januari 2024. Surat itu mengizinkan kepala daerah memberi insentif keringanan pajak hiburan bagi pengusaha tertentu. Namun, tidak seluruh pemerintah daerah mengabulkan permohonan keringanan pajak pelaku usaha.
”Outlet kami yang di Kabupaten Bogor (Jawa Barat) sudah pernah mengajukan keringanan, tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan dari pemda,” kata Ita. Gerai tutup Sejak Januari 2024, pengenaan pajak yang diberikan beragam, sebesar 35-45 persen dari tarif PBJT sebesar 15 persen. Hal ini berdampak terhadap penurunan jumlah tamu karena sejumlah gerai terpaksa ditutup. Meski demikian, keputusan MK memberi angin segar bagi
para pelaku usaha spa atau mandi uap. Keluarnya jenis usaha tersebut dari kategori hiburan tertentu akan mengerek turun tarif PBJT. Salah satu rencana Martha Tilaar, pihaknya akan membuka kembali gerai spa di Ciawi, Bogor. Ke depan, Ita bersama Asosiasi Spa Indonesia (Aspi) akan beraudiensi dengan pemda. Ia mengharapkan pengurus daerah akan membantu sosialisasi terkait tindak lanjut atas putusan MK dalam perkara nomor 19/PUU-XXII/2024 me ngenai pengujian Pasal 55 Ayat 1 Huruf l dalam UU HKPD. Sebaliknya, pengusaha hiburan lain belum dapat menentukan langkah selanjutnya hingga menerima amar putusan MK. (Yoga)
Pengusaha Beradaptasi dengan Tarif Dasar PPN setelah Peraturan Ditetapkan
Yoga
07 Jan 2025 Kompas
Pelaku usaha dan industri mencoba beradaptasi dengan dua skema tarif dasar Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tahun ini setelah diterapkannya tarif khusus untuk barang mewah. Waktu transisi selama tiga bulan yang diberikan pemerintah dinilai cukup untuk penyesuaian sistem dan operasional perusahaan. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita mengatakan, pelaku industri di berbagai sektor, terutama sektor ritel, tidak gagap dalam penyesuaian skema dua tarif dasar pengenaan PPN untuk barang mewah dan barang yang tidak termasuk golongan mewah. ”Penyesuaian sistem dan operasional berjalan baik,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Pemberlakuan dua tarif dasar pengenaan pajak (DPP) untuk PPN termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 131/2024. PMK yang berlaku sejak awal Januari 2024 mengatur perlakuan PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dalam Pasal 2 Ayat (2) dan (3) payung hukum tersebut dijelaskan pengenaan PPN untuk barang mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor sebesar 12/12 dari harga jual/nilai impor. Dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3) PMK No 131/2024 dituliskan bahwa pengenaan PPN untuk barang/jasa lain/yang bukan tergolong mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual/nilai/penggantian.
”Saya rasa yang tertulis (dalam PMK No 131/2024) sudah sangat jelas. Semua pelaku industri bisa beradaptasi. Terlebih lagi kami diberikan periode transisi selama tiga bulan tanpa adanya sanksi apa pun,” kata Suryadi. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang menyiapkan aturan pengembalian kelebihan pajak sebesar 1 persen kepada pembeli, untuk pengusaha yang telanjur menerapkan tarif PPN 12 persen untuk barang yang tidak termasuk dalam golongan mewah. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/1), menjamin pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran PPN yang telanjur dibayarkan konsumen.Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk pengusaha kena pajak bisa ditempuh melalui pembetulan atau penggantian faktur pajak, mengkreditkan PPN saat pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa PPN di setiap akhir bulan, restitusi pajak, atau kompensasi pajak. (Yoga)