Mengerek Daya Beli Lewat Momentum Ekonomi
Hairul Rizal
04 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 meluncurkan berbagai kebijakan insentif ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah, kelas menengah, dan pelaku usaha. Kebijakan ini dinilai mampu memperkuat perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, menyebutkan bahwa APBN dimaksimalkan sebagai peredam ketidakpastian global melalui perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, kredit usaha rakyat, dan insentif bagi sektor padat karya.
Selain itu, Edi Susianto, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI), menegaskan bahwa BI terus menjaga keseimbangan moneter dengan mempertahankan suku bunga di level 6%, menjaga stabilitas rupiah, dan berkoordinasi dengan otoritas lain. Meski demikian, ia mengingatkan adanya risiko dari perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.
Menurut Teuku Riefky, ekonom dari Universitas Indonesia, langkah-langkah pemerintah dan BI sudah optimal, meskipun tekanan eksternal, seperti kebijakan The Fed, masih menjadi tantangan besar. Sementara itu, Hosianna Evalita Situmorang, ekonom Bank Danamon, memprediksi pemulihan daya beli akan terjadi pada semester I/2025 berkat insentif fiskal.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menekankan pentingnya efisiensi operasional, optimalisasi rantai pasok, dan diversifikasi pasar bagi pelaku usaha untuk menghadapi tekanan ekonomi global. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik, menjaga stabilitas ekonomi, dan menciptakan momentum pemulihan ekonomi.
Stimulus Prabowo, Akankah Jadi Game Changer?
Hairul Rizal
04 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan serangkaian stimulus ekonomi pada awal 2025 senilai Rp38,6 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mendukung industri di tengah perlambatan ekonomi global. Kebijakan ini mencakup bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 juta penerima bantuan pangan, diskon 50% pada tagihan listrik bagi pelanggan kecil, perpanjangan pembebasan pajak untuk UMKM, subsidi bunga kredit bagi pabrik padat karya, serta berbagai insentif bagi pekerja, seperti pembebasan PPh Pasal 21 untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Namun, upaya ini disertai tantangan, termasuk batalnya rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% secara merata, yang hanya diberlakukan untuk barang mewah setelah mendapat penolakan publik. Keputusan tersebut mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp70 triliun, tetapi diyakini akan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, gejolak ekonomi global, seperti kebijakan hawkish The Fed dan dampaknya terhadap nilai tukar rupiah, menjadi ancaman tambahan. Meskipun inflasi Indonesia rendah pada 1,57% tahun lalu, hal itu mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat.
Stimulus yang diberikan Presiden Prabowo, meskipun terbatas pada durasi dua bulan, diharapkan menjadi alat uji kebijakan. Jika berhasil meningkatkan daya beli dan produksi, kebijakan tersebut dapat diperpanjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons tantangan global sambil mempertahankan kesejahteraan rakyat.
Reksadana Pendapatan Tetap: Pilihan Investasi yang Menjanjikan
Hairul Rizal
04 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Penurunan suku bunga pada 2025 diyakini akan mendukung kinerja positif reksa dana pendapatan tetap, meskipun terdapat tantangan dari sentimen geopolitik dan kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sepanjang 2024, reksa dana pendapatan tetap mencatat kenaikan imbal hasil sebesar 3,3% secara year-to-date (YtD), sementara reksa dana campuran turun 1,05% dan reksa dana saham terkoreksi hingga 8,87% YtD.
Direktur Infovesta Utama, Parto Kawito, memperkirakan reksa dana pendapatan tetap tetap unggul pada 2025, didukung oleh tren penurunan suku bunga meskipun tidak sebesar ekspektasi awal. Investor institusi seperti dana pensiun dan asuransi masih cenderung menghindari saham, memberikan peluang lebih besar bagi reksa dana jenis ini.
Sentimen global yang memengaruhi kinerja reksa dana tahun ini mencakup kebijakan protektif Trump, melambatnya penguatan dolar AS, dan pelemahan minat terhadap saham teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI). Di sisi lain, pasar saham Eropa dan negara maju selain AS menunjukkan peningkatan permintaan.
Secara domestik, faktor seperti hasil kerja kabinet, kebijakan ekspor komoditas, dan daya beli masyarakat yang melemah juga menjadi penentu arah pasar reksa dana. Dengan tantangan global dan domestik tersebut, reksa dana pendapatan tetap diproyeksikan tetap menjadi pilihan utama bagi investor yang mencari stabilitas.
Optimisme Terhadap Lonjakan Wisatawan 2024
Hairul Rizal
04 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Pada Januari-November 2024, jumlah wisatawan internasional meningkat hingga 20%, mencapai 12,66 juta kunjungan. Untuk sektor pariwisata domestik, Indonesia juga menargetkan 1,08 miliar pergerakan wisatawan nusantara sepanjang 2025.
“Dengan semangat kolaborasi, mari kita wujudkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta inklusif, dan mampu bersaing di tingkat global,” kata Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana dalam siaran pers, Jumat (3/1).
Penyambutan wisatawan mancanegara pertama 2025 diadakan di Kepulauan Riau, Bali, dan Jakarta sebagai simbol kesiapan Indonesia menyambut lebih banyak wisatawan.
Kesiapan Strategis Hadapi Tekanan Apple
Hairul Rizal
04 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk melakukan negosiasi dengan Apple Inc. terkait realisasi investasi perusahaan tersebut di Indonesia. Negosiasi yang dijadwalkan pada 7—8 Januari 2024 di Amerika Serikat diprediksi akan berlangsung sulit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip keadilan berusaha dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meskipun Apple diperkirakan akan mengutamakan kepentingan bisnisnya.
Agus menekankan bahwa pemerintah juga menginginkan Apple membangun fasilitas produksi di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. Namun, hingga saat ini, Kementerian Perindustrian belum menerima proposal resmi dari Apple terkait rencana investasi senilai US$1 miliar.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan bahwa pengumuman resmi terkait kelanjutan investasi Apple di Indonesia akan disampaikan pada 7 Januari 2025. Rosan mengungkapkan bahwa Apple telah mengirimkan surat resmi terkait rencana investasi tersebut, dan perwakilan perusahaan akan datang ke Indonesia untuk membahasnya lebih lanjut.
Negosiasi ini menjadi upaya pemerintah untuk menarik investasi strategis sekaligus memastikan bahwa kerja sama tersebut memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian dan tenaga kerja dalam negeri.
Fenomena Lipstick Effect: Strategi Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi
Hairul Rizal
04 Jan 2025 Kontan (H)
Indonesia saat ini menghadapi perubahan pola konsumsi yang ditandai dengan fenomena lipstick effect dan doom spending, yaitu perilaku konsumtif yang berfokus pada gengsi dan tren. Menurut Andry Asmoro, Kepala Ekonom Bank Mandiri, kelompok muda seperti Gen Z menjadi kelompok paling konsumtif, yang mengorbankan tabungan mereka. Data Mandiri Spending Index (MSI) menunjukkan penurunan indeks tabungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar 1,2% (yoy) pada Desember 2024, sementara belanja produk gaya hidup meningkat tajam menjadi 20,7% pada periode yang sama.
Fenomena ini diperparah dengan tingginya penggunaan pinjaman online (pinjol) oleh Gen Z dan milenial, yang menyumbang 37,17% dari kredit macet pada Juli 2024. Yusuf Rendy Manilet, ekonom Core Indonesia, menjelaskan bahwa tren konsumtif ini didorong oleh pengaruh media sosial, FOMO (fear of missing out), dan kemudahan fasilitas kredit seperti BNPL (buy now pay later). Ia memperingatkan bahwa gaya hidup konsumtif ini berisiko menimbulkan kesulitan finansial jangka panjang, terutama jika terjadi penurunan ekonomi.
Sementara itu, M Rizal Taufikurahman, ekonom Indef, menyoroti bahwa pergeseran konsumsi ke barang mewah dan belanja impulsif dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang kurang produktif, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.
Jika tidak diantisipasi, perilaku ini dapat menjadi "bom waktu" bagi stabilitas ekonomi, mengingat tren ini cenderung membebani kondisi keuangan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Penerimaan Pajak Melemah, Utang Jadi Jalan Keluar
Hairul Rizal
04 Jan 2025 Kontan
Kondisi fiskal Indonesia pada 2025 menghadapi tantangan serius akibat target penerimaan negara 2024 yang meleset dan penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengakui penerimaan negara pada 2024 tetap tumbuh meskipun tidak mencapai target, sementara pemerintah menghadapi kekurangan potensi penerimaan sebesar Rp 75 triliun akibat kebijakan PPN.
Untuk menutup defisit anggaran, Suryo Utomo, Dirjen Pajak, menegaskan akan memprioritaskan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi guna memperluas basis pajak. Target penerimaan negara tahun 2025 dipatok pada rekor Rp 3.005,13 triliun, namun pemerintah harus berpacu dengan waktu untuk mencapainya.
Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak Botax Consulting, memprediksi pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai opsi utama menutupi defisit. Namun, ia juga menyoroti potensi penerimaan dari sistem pajak baru Coretax, yang diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan hingga Rp 48 triliun, serta dari pajak karbon yang memiliki potensi Rp 23 triliun, meskipun regulasi teknisnya masih belum rampung.
Sementara itu, Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, menjelaskan bahwa pemerintah memiliki landasan hukum melalui Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2003 untuk menutup defisit APBN hingga batas maksimal 3% dari PDB, dengan utang maksimal 60% dari PDB.
Dengan langkah ini, pemerintah berusaha menjaga stabilitas fiskal meskipun harus menghadapi berbagai risiko, termasuk melemahnya daya beli masyarakat dan tantangan ekonomi global.
Austindo Berambisi Tingkatkan Produktivitas
Hairul Rizal
04 Jan 2025 Kontan
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) optimistis terhadap prospek industri agribisnis tahun 2025, terutama di sektor kelapa sawit. Nopri Pitoy, Direktur Keuangan ANJT, menyebut kebijakan penerapan B40 akan meningkatkan permintaan crude palm oil (CPO) hingga 2 juta ton per tahun di dalam negeri. Kenaikan harga acuan CPO yang mencapai lebih dari US$ 1.000 per ton pada semester II-2024 memberikan dampak positif terhadap kinerja ANJT.
Hingga kuartal III-2024, ANJT mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 145,6% year-on-year (yoy) menjadi US$ 1,49 juta, meski pendapatan turun 5,1% yoy menjadi US$ 168,4 juta. Peningkatan profitabilitas didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO sebesar 6,2% yoy dan efisiensi biaya operasional, meskipun cuaca ekstrem sempat menurunkan volume produksi.
Pada 2025, ANJT menargetkan peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) inti sebesar 10% dan produksi CPO tumbuh 15%. Selain itu, ANJT juga berkomitmen mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil hingga 20% dan meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) di atas 60%, mendukung target net zero carbon pada 2030.
Meski saham ANJT masih terkoreksi 11,25% dalam lima tahun terakhir, perusahaan tetap optimis bahwa peningkatan produktivitas dan diversifikasi energi akan menjadi katalis pertumbuhan jangka panjang.
Ketegangan Politik di Korea Selatan Kembali Meningkat
Hairul Rizal
04 Jan 2025 Kontan
Situasi politik Korea Selatan semakin memanas menyusul upaya Corruption Investigation Office (CIO) untuk menangkap Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan dan pemberlakuan darurat militer pada Desember 2024. Namun, upaya tersebut gagal karena dihalangi oleh ratusan pendukung Yoon serta pasukan Presidential Security Service (PSS) dan militer Korsel di kompleks kediaman presiden di Seoul.
Jurubicara CIO menyatakan bahwa surat perintah penangkapan, yang sebelumnya disetujui pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena kebuntuan yang terjadi, mengkhawatirkan keselamatan personel. CIO kini sedang mempertimbangkan langkah berikutnya.
Sementara itu, tim hukum Presiden Yoon menolak surat perintah tersebut dengan alasan ilegal dan memperingatkan polisi agar tidak mendukung upaya penangkapan. Polisi telah menetapkan kepala PSS dan wakilnya sebagai tersangka karena menghalangi tugas resmi, dan keduanya dijadwalkan untuk diperiksa.
Profesor hukum Kim Seon-taek menyarankan agar pejabat Presiden, seperti Choi Sang-mok, memanfaatkan kekuasaannya untuk memerintahkan PSS bekerja sama dengan penyidik. Kepala interim People Power Party, partai berkuasa, menegaskan bahwa investigasi terhadap Yoon harus tetap dilanjutkan meskipun tanpa penahanan.
Kejadian ini mencerminkan krisis politik dan hukum yang mendalam di Korsel, dengan potensi dampak besar terhadap stabilitas negara.
January Effect Diprediksi akan Memompa Penguatan Pasar Lebih Lanjut
Yuniati Turjandini
04 Jan 2025 Investor Daily (H)
Pasar saham RI berpotensi menguat memasuki awal Januari 2025. Tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berada di teritori hijau plus dukungan data makro ekonomi yang terjaga positif. January Effect diprediksi akan memompa penguatan pasar lebih lanjut. IHSG menutup perdagangannya pada Jumat (3/1/2024) dengan ending yang manis. Terpantau, terjadi penguatan tipis sebanyak 1,22 poin (0,017) ke posisi 7.164 setelah dibuka di level 7,163. Nilai transaksi mencapai Rp7,8 triliun melibatkan 19,82 miliar saham yang beralih tangan tangan sebanyak 1.000,876 kali. Kenaikan tipis itu sekaligus mengakumulasi penguatan IHSG selama 10 hari terakhir menjadi 7,39% setelah terkoreksi 7,73% selama sembilan hari perdagangan terakhir. Direktur Utama PT Anugrah Mega Investasi Hans Kwee berkepanjangan bahwa pasar saham RI pada Januari 2025 memiliki peluang untuk rebound. Ini tidak lepas dari adanya potensi Wall Street yang kembali rally. Dengan catatan, presiden terpilih AS, Donald Trump, yang dilantik pada 20 Januari mendatang tidak menerbitkan kebijakan atau pernyataan-pernyataan ekstrim. (Yetede)