Daya Beli Masih Jadi Kunci Kebangkitan Ekonomi
Hairul Rizal
06 Jan 2025 Kontan
Saham sektor barang konsumsi primer diprediksi akan mencatat kinerja positif pada tahun 2025. Natalia Sutanto, Analis BRI Danareksa Sekuritas, menyebut beberapa faktor pendorongnya, seperti kenaikan upah minimum sebesar 6,5%, program makan bergizi gratis, serta insentif tarif PPh final 0,5% untuk UMKM. Faktor-faktor ini meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pendapatan sektor ini sebesar 6,8% yoy pada 2025.
Natalia juga memperkirakan adanya penyesuaian harga jual rata-rata (ASP) sebesar 1,7% karena peningkatan biaya input. Meski harga jual naik, margin sektor ini tetap terjaga, dengan pertumbuhan laba inti diproyeksikan mencapai 9,3% yoy pada 2025.
Abdul Azis Setyo Wibowo, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyatakan program B40 juga dapat menjadi katalis positif bagi sektor ini, meskipun implementasinya harus dilakukan dengan maksimal.
Namun, Willy Goutama, Analis Maybank Sekuritas Indonesia, menilai kenaikan upah minimum tidak signifikan dalam mendorong daya beli karena inflasi dan tantangan di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, Willy merekomendasikan saham emiten dengan kepemimpinan pasar yang kuat dan strategi bisnis unggul, seperti ICBP dan MYOR.
Dengan volume penjualan yang solid dan kontribusi pasar ekspor yang besar, MYOR diproyeksikan dapat mengimbangi fluktuasi margin akibat biaya input. Sementara ICBP akan menyesuaikan harga jual untuk mendukung pertumbuhan.
Tantangan Imbal Hasil Utang yang Kian Tinggi di 2025
Hairul Rizal
06 Jan 2025 Kontan
Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola utang jatuh tempo tahun 2025 yang mencapai Rp 800,33 triliun, termasuk utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 100,19 triliun. Untuk mengatasi hal ini, berbagai strategi seperti debt switch, reprofiling, dan pemanfaatan pinjaman bilateral atau multilateral akan menjadi kunci.
Strategi Debt Switch Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan mekanisme debt switch untuk mengonversi utang jangka pendek menjadi jangka panjang. Pemerintah juga akan menawarkan lelang debt switch kepada pelaku pasar dan menerima tawaran bilateral sesuai kebutuhan portofolio.
Efek Kebijakan Global Staf Bidang Ekonomi Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai pemerintah mungkin mengandalkan penerbitan SBN pada kuartal III dan IV untuk menghindari risiko imbal hasil yang tinggi akibat kebijakan global, termasuk proteksionisme perdagangan Presiden AS Donald Trump. Reprofiling juga diharapkan dapat membantu mendapatkan suku bunga lebih rendah dari pinjaman lembaga multilateral dan bilateral.
Risiko Global Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperingatkan bahwa ketidakpastian global, seperti perang dagang dan perang mata uang, berpotensi menjaga yield US Treasury tetap tinggi pada paruh pertama 2025. Hal ini dapat mendorong yield obligasi domestik di atas 7%. Namun, Josua juga menilai dampak yield tinggi terhadap beban utang pemerintah akan relatif terbatas.
Melalui strategi yang matang, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal, mengelola risiko global, dan memanfaatkan peluang normalisasi sentimen pada akhir tahun.
Efek Januari: Kilauan Saham Blue Chip
Hairul Rizal
06 Jan 2025 Kontan (H)
Performa saham blue chip melemah sepanjang tahun 2024, dengan indeks LQ45 turun 14,83% dan IDX30 turun 14,48%, lebih buruk dibanding IHSG yang turun 2,65%. Faktor-faktor seperti capital outflow, depresiasi nilai tukar rupiah, suku bunga tinggi, dan sentimen ekonomi global menjadi penyebab utama pelemahan, sebagaimana dijelaskan oleh Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas.
Menurut Oktavianus Audi, Vice President Kiwoom Sekuritas Indonesia, tahun politik di Indonesia dan Amerika Serikat turut memicu pelepasan saham oleh investor. Namun, di awal tahun 2025, optimisme terhadap January Effect membuka peluang rebound saham blue chip, terutama karena valuasi menarik dan potensi akumulasi investor.
Reyhan Pratama, Technical Analyst BRI Danareksa Sekuritas, menyoroti peluang rebound melalui akumulasi saham undervalue dan optimisme awal tahun. Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, juga melihat potensi technical rebound jangka pendek pada saham-saham blue chip.
Investor dengan orientasi jangka menengah hingga panjang dapat memanfaatkan peluang dividend yield dan capital gain, seperti yang disarankan oleh Ratih Mustikoningsih. Namun, investor juga harus berhati-hati terhadap faktor eksternal, termasuk kebijakan The Fed dan Donald Trump sebagai presiden AS yang baru. Strategi seperti buy on weakness dan dollar cost averaging dapat membantu memitigasi risiko.
KPK: Perkara Besar, Tapi Masih Abu-Abu
Hairul Rizal
06 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia masih dalam tahap penyidikan oleh KPK, namun belum ada nama tersangka yang ditetapkan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pemeriksaan baru dilakukan terhadap beberapa pihak, sehingga penyelidikan masih bersifat umum dan belum spesifik.
Setyo menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dan bukti-bukti akan menjadi dasar dalam menentukan langkah hukum, meskipun saksi, seperti anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dan Satori, menyebutkan bahwa program CSR Bank Indonesia diterima oleh seluruh anggota komisi tersebut.
KPK akan terus mengembangkan penyidikan secara hati-hati untuk memastikan kebenaran fakta, didukung dengan bukti dan keterangan yang valid, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Peringatan dari Bumi Ewako: Saatnya Waspada
Hairul Rizal
06 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Potensi banjir besar diperkirakan melanda Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan pada Januari 2025 akibat curah hujan ekstrem yang diproyeksi mencapai 300-500 milimeter. Kepala BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menyatakan bahwa banjir sebelumnya pada Desember 2024 menjadi peringatan penting untuk meningkatkan langkah mitigasi. Pemerintah kota bekerja sama dengan BMKG Wilayah IV dan lintas instansi untuk menyusun strategi yang lebih matang demi meminimalkan dampak bencana.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Maros, dan Soppeng, juga berpotensi mengalami cuaca ekstrem. Ia meminta masyarakat terus memantau informasi cuaca dan tetap siaga.
Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya kewaspadaan nelayan terhadap gelombang tinggi dan meminta semua kepala daerah di Sulsel untuk bersiaga. Untuk mendukung mitigasi, Menko PMK Pratikno telah menyerahkan bantuan senilai Rp14,4 miliar dalam bentuk barang dan dana operasional tanggap darurat. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan.
Upaya mitigasi yang komprehensif, koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat menghadapi ancaman banjir dengan lebih baik dan mengurangi kerugian akibat bencana.
Mengurai Kebingungan Soal Opsen Pajak
Hairul Rizal
06 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Kebijakan opsen pajak yang akan diberlakukan pada 5 Januari 2025 bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban wajib pajak. Kekhawatiran publik mengenai beban pajak tambahan disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang opsen pajak, yang sebenarnya adalah pengaturan ulang distribusi penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bukan pungutan baru.
Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa opsen pajak mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Skema ini memberikan kabupaten/kota pendapatan langsung yang lebih stabil dan memudahkan perencanaan anggaran, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah provinsi.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif dan pelaksanaan yang transparan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami bahwa opsen tidak menambah beban pajak dan dana hasil opsen digunakan untuk program yang bermanfaat, seperti infrastruktur jalan dan transportasi publik.
Dengan pengelolaan yang baik, opsen pajak dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Opsen Pajak: Antara Beban dan Peluang
Hairul Rizal
06 Jan 2025 Bisnis Indonesia (H)
Opsen pajak, senjata baru untuk menggali penerimaan daerah yang diterapkan mulai kemarin, Minggu (5/1), dianggap sedikit tumpul. Sebab pada saat bersamaan pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemda untuk menebar insentif pengompensasi opsen pajak.
Hal ini menegaskan bahwa masa transisi selama tiga tahun tak dimanfaatkan dengan maksimal. Kini, pemerintah bak terjebak opsen pajak.Di satu sisi harus meningkatkan penerimaan, sedangkan di sisi lain dituntut memberikan stimulus. Dua kebijakan yang dinilai kontraproduktif.
Memang, kebijakan ini membuat pelaku ekonomi lega. Namun hal yang perlu diperhatikan, ada konsekuensi bagi fiskal negara apabila opsen tak berjalan sesuai rencana. Satu lagi yang wajib dipahami, opsen secara konseptual tidak akan menambah beban bagi wajib pajak.
Asal Muasal Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12%
Yuniati Turjandini
06 Jan 2025 Tempo
KERIBUTAN tentang kenaikan pajak pertambangan nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 kini bergeser pada pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Asal-usul UU HPP memicu polemik menjelang akhir 2024 dan pada awal 2025. Enam jam sebelum pergantian tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tarif PPN batal naik, kecuali untuk barang dan jasa mewah. Sebagai landasan hukumnya, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 131 Tahun 2024. Secara aturan, tarif PPN naik tak berlaku bagi barang lain, terutama barang-barang konsumsi, seperti direncanakan sebelumnya.
Keputusan Prabowo membatalkan kenaikan PPN untuk barang konsumsi publik itu sebenarnya tidak sejalan dengan UU HPP. Meski begitu, kata Presiden, keputusan tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat. "Setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi," katanya pada Selasa, 31 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 31 Januari 2024. ANTARA/Aprillio Akbar Sejak awal, UU HPP dirancang untuk mendorong perekonomian. Idenya berawal dari rencana pemerintah mentransformasikan perpajakan Indonesia melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan aturan pajak, seperti reformasi administrasi perpajakan, memperkuat kerja sama internasional, dan memperluas basis pajak.
Dalam sidang paripurna pada 22 Juni 2021, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyatakan DPR menerima surat Presiden Joko Widodo tentang perubahan UU KUP pada 5 Mei 2021. DPR menyambut surat tersebut dan memulai pembahasan bersama pemerintah. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang KUP terbentuk pada 28 Juni 2021. Panja mengubah judul rancangan aturan tersebut menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena mengubah dan menghilangkan sejumlah ketentuan dalam beberapa undang-undang mengenai pajak. Dalam rancangan undang-undang tersebut, pemerintah mengusulkan berbagai terobosan. Terkait PPN, ada dua hal yang menjadi perhatian masyarakat kala itu. Pertama, pemerintah mengusulkan perluasan basis pajak dengan memungut pajak, antara lain, dari bahan kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang sebelumnya bebas PPN. Kedua, pemerintah mengusulkan skema multitarif dengan kenaikan tarif umum dari 10 persen menjadi 12 persen. (Yetede)
Ketidakpastian HGBT Bikin Gundah Gulana Industri
Yuniati Turjandini
06 Jan 2025 Investor Daily
Ketidakpastian keberlanjutan kebijakan Harga gas Bumi
Tertentu (HGBT) pada tahun ini membuat industri
keramik gundah gulana. Hal ini membuat daya saing industri anjlok dengan
harga gas yang lebih mahal dari negara pesaing. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri
Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangan, pihaknya beharap kebijakan
HGBT yang telah berakhir pada akhir 2024 lalu, dapat segera diperpanjang pada
Januari ini, Dia menjelaskan, industri tetap berusaha untuk mempertahankan
produksinya agar terhindar pengurangan pegawai. “Ini tentu akan mengakibatkan
daya saing semakin merosot terhadap ancaman produk dari China, India dan
Vietnam,” kata dia. Edy mengutarakan, kebijakan HGBT sangat viral bagi industri
Keramik yang tergolong lahap energy. Hal ini karena sekitar 30% biaya
produksi adalah biaya energy gas sebagai
bahan bakar utama. Hal itu tidak bias didistribusikan atau digantikan dengan
bahan bakar lainnya. “Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang
besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja disamping kontribusi
pembayaran pajak kepada Negara,” ucap dia. (Yetede)
Penggadaian Resmi Lakukan Usaha Bulion yang Meliputi Deposiro Emas
Yuniati Turjandini
06 Jan 2025 Investor Daily (H)
OJK melalui surat bernomor S-325/PL.02/2024 menyetujui PT Penggadaian (Persero) untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion yang meliputi deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi, maupun perdagangan emas. Direktur Utama PT Penggadaian Damar Katri Setiawan menyatakan sudah dua tahun pihaknya berupaya untuk mendapatkan izin usaha bulion dan kini Penggadaian menjadi perseroan pertama yang berhasil mendapatkan izin usaha tersebut di Indonesia. Selama ini, komoditas emas menjadi inti bisnis perseroan melalui usaha gadai. “Sudah 123 tahun Penggadaian hadir ditengah masyarakat, dengan berbagai improvement dan penyediaan berbagai produk gadai maupun non gadai. Gadai sebagai core bisnis, 90% masih didominasi oleh gadai emas,” ujar Damar. Ia menuturkan, hingga November 2024, omzet dari transaksi gadai emas mencapai Rp 230 triliun dengan barang jaminan emas mencapai 92 ton dan saldo tabungan emas mencapai 10,3 ton. “Hal ini tentunya juga didukung oleh anak usaha kami, Galeri 24. InsyaAllah kami optimistis untuk menjalankan kegiatan usaha bullion,” kata dia. Upaya yang dilakukan Penggadaian sejalan dengan harapan Menteri BUMN Erick Thohir terkait pembentukan ekosistem bank emas atau bullion bank sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat mengenai investasi emas. (Yetede)