Perubahan regulasi yang terjadi pada pasar aset kripto di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Salah satu perubahannya adalah peralihan tugas pengaturan dan pengawasan transaksi derivatif aset kripto dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia (BI). Pengalihan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan transaksi derivatif kripto di sektor keuangan.

Beberapa tokoh yang terlibat dalam perkembangan ini:

1. OJK – Otoritas Jasa Keuangan, melalui kebijakan yang dikeluarkan, termasuk POJK No. 17/2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion, berperan dalam regulasi pasar aset derivatif kripto.
2. BI – Bank Indonesia, yang sebelumnya telah menginisiasi Central Counterpart untuk memfasilitasi transaksi rupiah dan valuta asing, kini berperan penting dalam mengatur dan mengawasi transaksi derivatif aset kripto.
3. Bappebti – Sebelumnya, Bappebti bertanggung jawab dalam pengaturan transaksi derivatif aset kripto, namun peran ini kini dialihkan kepada OJK dan BI untuk menciptakan integrasi yang lebih baik dalam sistem keuangan.

Beberapa hal penting untuk pengembangan pasar derivatif aset kripto di Indonesia:

• Edukasi dan literasi digital: Penting bagi investor untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang pasar aset kripto dan transaksi derivatif, karena logika yang digunakan dalam pasar spot berbeda dengan pasar derivatif.
• Peraturan operasional: Perlu adanya aturan yang memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan jaminan transaksi yang jelas kepada pelaku pasar kripto. Beberapa mekanisme seperti swap suku bunga dan DNDF bisa diadopsi dalam transaksi derivatif kripto.
• Pengondisian stabilitas pasar: Menjaga nilai aset derivatif kripto agar tetap stabil dengan mengaitkannya pada aset finansial yang lebih kuat, serta menghindari spekulasi yang berlebihan.
• Kesamaan persepsi: OJK dan BI perlu menyiapkan perangkat untuk membatasi spekulasi di pasar derivatif aset kripto agar pasar ini berfungsi dengan optimal dan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan.

Insentif dalam bentuk potongan harga atau diskon tarif listrik 50 persen yang berlaku pada Januari dan Februari 2025 ditujukan kepada pelanggan rumah tangga PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Diskon dapat dinikmati baik oleh pelanggan prabayar maupun pascabayar dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) ke bawah. Namun, perlu diketahui bahwa pembelian token listrik oleh pelanggan prabayar bukan dalam nominal rupiah. Melansir laman resmi PLN, pengisian token listrik dikonversikan ke dalam bentuk energi dengan satuan kilowatt hour (kWh) sesuai tarif listrik yang berlaku.

“Perlu dipahami bahwa angka yang terdapat di kWh meter besarannya bukan rupiah, melainkan kWh. Pelanggan juga bisa menghitung sendiri berapa kWh yang diperoleh atas pembelian token prabayar,” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi dalam keterangannya di Jakarta, pada Minggu, 13 Februari 2022. Lantas, bagaimana cara menghitung besaran kWh dari pembelian token listrik diskon 50 persen? Cara Menghitung kWh dari Pembelian Token Listrik Diskon 50 Persen Dasar perhitungan token prabayar adalah tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah serta pajak penerangan jalan (PPJ) yang nominalnya bervariasi dan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah (pemda), dengan nominal antara 3 persen hingga 10 persen. 

Besaran token (kWh) yang diperoleh dihitung dengan rumus berikut: Token (kWh) = (harga token - PPJ) / tarif tenaga listrik. Misalnya, pelanggan di Jakarta hendak membeli token listrik dengan nilai sebesar Rp50.000 untuk penggunaan daya 450 VA. Apabila PPJ Jakarta sebesar 3 persen, maka besaran kWh yang diperoleh sebagai berikut: Harga token = Rp50.000, PPJ 3 persen = 3 persen x Rp50.000 = Rp1.500.Tarif dasar listrik daya 450 VA = Rp415 per kWh. Maka, besaran token yang didapat: (Rp50.000- Rp1.500)/Rp415 = Rp48.500/Rp415 = 116,8 kWh. Jadi, dengan pembelian token listrik Rp50.000 untuk golongan pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA di Jakarta, mendapatkan energi sebesar 116,8 kWh.(Yetede)

Fasilitas di Kompleks GBK telah dinyatakan tidak termasuk objek yang terkena kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) akan mengembalikan kelebihan bayar akibat penerapan tarif PPN 12 persen itu selama 1 dan 2 Januari 2025. PPK-GBK sempat menerapkan tarif PPN 12 persen untuk sewa fasilitas sebelum akhirnya merevisi kembali ke 11 persen pada Jumat, 3 Januari 2025. Pengelola GBK akan menghubungi pelanggan yang terlanjur membayar dengan tarif PPN 12 persen untuk pengembalian uang mereka. “Dari pihak kami akan menghubungi semua yang sudah menyewa. Kami yang akan menghubungi karena kan datanya sudah di kita,” kata kata Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPK-GBK Sri Lestari Puji Astuti melalui sambungan telepon pada Jumat, 3 Januari 2025. Kenaikan PPN 12 Persen Harus Penuhi Prasyarat Keadilan bagi Rakyat Menurut Sri Lestari, kepastian PPK-GBK tidak terkena kenaikan tarif PPN datang dari Kementerian Keuangan. Menurut Tari, pengelola GBK mendapat kepastian itu setelah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Kamis sore, 2 Januari 2025. PPK-GBK kini merevisi tarif PPN yang ada di laman reservasi daring atau e-booking mereka menjadi 11 persen setelah sempat naik ke 12 persen pada 2025.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen untuk barang mewah mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Perubahan tarif tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Desember 2024. Bos Bapanas Pastikan Beras Premium dan Medium Bebas PPN 12 Persen PPK-GBK lebih dulu menerapkan tarif baru itu pada 1 dan 2 Januari 2025 dengan alasan kemudahan administrasi jika nantinya fasilitas mereka dianggap barang mewah. Ketika itu, PPK-GBK belum mendapat kepastian dari Kementerian Keuangan soal apakah fasilitas yang mereka kelola sebagai badan layanan umum (BLU) turut terdampak PPN baru. Saat menerapkan PPN 12 persen, PPK-GBK beralasan mengambil inisiatif untuk kemudahan administrasi sambil menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan. Jika terdampak kenaikan PPN, maka PPK-GBK tidak perlu lagi menagih pelanggan yang menyewa fasilitas di Kompleks GBK sejak berlakunya kenaikan tarif. Sebaliknya, manajemen bisa mengembalikan kelebihan bayar kepada pelanggan jika PPK-GBK tidak terdampak tarif PPN 12 persen. “Akan lebih mudah seperti itu, karena kami bisa mendata lengkap. Kami lebih mudah mengembalikan daripada harus mengejar teman-teman atau klub atau para penyewa di GBK,” ucap Sri Lestari pada Kamis, 2 Januari 2025. (Yetede)

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani menargetkan investasi sebesar Rp 13.032 triliun pada periode 2025-2029 sebagai upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Target ini disampaikannya dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2025. "Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai Rp 1.905 triliun dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih Rp 13.000 triliun lebih sedikit lah Rp 13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden," ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis, 2 Januari 2025. Investasi itu diharapkan menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. "Terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas," katanya.

Hilirisasi industri akan memainkan peran signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia. Ia berharap kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang saat ini berada di kisaran 24-25 persen, dapat meningkat lebih tinggi. Rosan turut mengungkap hasil kunjungannya ke Cina, yang berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar US$ 7,46 miliar dari empat perusahaan. Beberapa sektor yang akan menerima investasi tersebut di antaranya mencakup fiberglass, solar panel, hingga perikanan. Perusahaan Trump Investasi Lapangan Golf dan Hotel di Vietnam Senilai Rp23 Triliun "Seperti BYD yang sudah membeli tanah di daerah Subang diharapkan investasi untuk manufakturingnya akan dimulai pada awal tahun depan," tuturnya. Selain dari Cina, Indonesia juga mengharapkan investasi signifikan dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan negara lainnya. Meski target tersebut cukup tinggi, Rosan menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapainya. "Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sangat berat sehingga diharapkan juga kerja sama dan koordinasi dari semua kementerian terkait," ucap Rosan. Dengan target investasi tersebut, pemerintah optimistis dapat memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif di kancah global. (Yetede)