Ironi Mimpi Swasembada, Peternak Buang Susu
Yoga
04 Jan 2025 Kompas
Produksi susu sapi perah nasional hanya memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan domestik. Namun, mengapa tidak semua produksi susu segar dalam negeri terserap industri pengolah? Bahkan, peternak harus protes dengan membuang susu sapi produksinya? Dalam bingkai mimpi swasembada, ini ironi yang tak perlu terjadi. Kisah itu dialami peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur, pada Oktober-November 2024. Mereka membuang susu karena tak terserap industri pengolah. Koperasi penampung susu merugi karena harus menyerap susu produksi para peternak anggota tanpa bisa menyalurkannya ke industri pengolahan susu (IPS). Di Boyolali, produksi susu harian mencapai 140.000 liter. Namun, hanya 110.000 liter susu yang diserap IPS ketika itu.
Di Pasuruan, sekitar 80 ton susu sapi produksi peternak tidak terserap oleh IPS sejak awal Oktober 2024. Penyebab utamanya, permintaan pasar turun serta kebijakan pembatasan kuota serapan oleh IPS.Aksi buang susu, antara lain, digelar oleh pengepul susu dan peternak sapi perah di Boyolali yang tergabung dalam Paguyuban Tanpo Sambat. Menurut Ketua Paguyuban Tanpo Sambat, Sriyono, koperasi merugi hingga Rp 40 juta per hari. Peternak harus membayar ongkos produksi, sedangkan harga jual susu segar tetap Rp 8.000 per liter atau di bawah harga keekonomian Rp 9.000 per liter. Kenyataan itu pahit. Sebab, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada susu impor untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Saat ini, hanya sekitar 20 persen dari sekitar 4,1 juta ton kebutuhan susu per tahun yang dipenuhi dari produksi susu segar dalam negeri (SSDN).
Sebanyak 80 persen sisanya dipenuhi melalui impor, terutama dari Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Eropa. Keberadaan perjanjian perdagangan bebas yang menghapus bea masuk susu impor dinilai membuat harga susu impor lebih kompetitif dibandingkan susu lokal. Akibatnya, IPS memilih mengimpor susu bubuk ketimbang menyerap susu segar dari peternak lokal. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa kadar total solid susu segar lokal sedikit lebih rendah dibandingkan susu impor, meskipun memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah merespons itu dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan IPS menyerap produksi susu lokal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan mencabut izin impor IPS yang tidak patuh. Namun, regulasi ini tidak sepenuhnya menjawab persoalan struktural yang dihadapi industri persusuan. (Yoga)
Tekan Inflasi, Pasar Murah
Yoga
04 Jan 2025 Kompas
Warga membeli bahan pokok dalam program pasar murah di Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2025). Pemerintah Provinsi Jakarta melalui BUMD pangan PT Food Station Tjipinang Jaya yang bekerja sama dengan Bank Indonesia menggelar pasar murah pada 2-3 Januari 2025 untuk menekan laju inflasi. Pasar murah berlangsung, antara lain, di Kelurahan Rawa Terate, Cengkareng Barat dan Utan Kayu Selatan. Berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur dijual murah. (Yoga)
Barang Pokok Sulit Diangkut, Sungai Mahakam Surut
Yoga
04 Jan 2025 Kompas
Selain gembira, Kawit Tekwan (54) dilanda gelisah saat Natal 2024. Gembira karena Natal di kampung halaman dirayakan bersama keluarga besar. Gelisah lantaran Sungai Mahakam menunjukkan tanda-tanda surut. Surutnya Sungai Mahakam, kata Kawit, memunculkan trauma tahunan bagi warga Desa Long Tuyoq, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Maklum, kawasan permukiman tersebut tidak tersambung darat dengan daerah lainnya. Dengan kondisi demikian, sejumlah kebutuhan pokok dan penting didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Kota Samarinda, pusat pemerintahan Kaltim. Dari Samarinda ke pedalaman Mahakam Ulu, paling mungkin ditempuh melalui perahu sehari semalam. Lantaran Sungai Mahakam surut di bagian hulu, distribusi beragam kebutuhan, seperti gula, minyak goreng, dan garam, jadi tersendat. Betapa tidak? Kapal kayu pengangkut kebutuhan pokok dan penting sulit melintas di sungai.
Di beberapa titik sungai, terdapat batu-batuan cadas yang bisa membahayakan perahu. Jika dipaksakan, alas perahu bisa terbentur batu dan berujung karam. Kawit bercerita, sampai saat ini Sungai Mahakam masih surut di sekitar desanya. Perahu yang mengantar kebutuhan pokok sudah sekitar seminggu belakangan tak terlihat berlalu lalang ke kampung. Akibatnya, sudah diduga, harga kebutuhan pokok naik. ”Harga barang sudah melambung. Gula sekarang Rp 23.000 per kilogram yang sebelumnya Rp 18.000 per kilogram,” kata Kawit, dihubungi dari Balikpapan, Jumat (3/1/2025). Harga minyak goreng yang biasanya Rp 20.000 per liter sudah di angka Rp 30.000 per liter. Dari pengalaman Kawit berbelanja selama ini, hanya elpiji yang belum menunjukkan kenaikan meski harganya juga tidak murah. Isi ulang elpiji 3 kg masih di Rp 100.000. Harga ini memang jamak dan normal ditemui di hulu Sungai Mahakam lantaran distribusi yang panjang. (Yoga)
MBG Bisa Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Indonesia
Yuniati Turjandini
04 Jan 2025 Investor Daily (H)
Perekonomian Indonesia yang tengah lesu membutuhkan gebrakan baru dari pemerintah agar konsumsi masyarakat kembali bergairah sehingga pertumbuhan ekonomi pun kembali dalam tren menguat. Salah satu program prioritas Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru bila dikelola dengan baik. BPS mencatat, inflasi Indonesia pada 2023 sebesar 1,57%, terendah sepanjang sejarah sejak lembaga itu melakukan penghitungan inflasi. Level angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi pada 2020 yang sebesar 1,68%, saat pandemi Covid-19 melanda ha,pir seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. BPS menyebutkan, penyebab utama inflasi yang rendah ini adalah menurunnya harga pangan pokok setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang tinggi pada 2022 dan 2023. Namun, kalangan ekonom melihat. Faktor daya beli dan kegamangan pemerintah dalam penetapan kebijakan PPN 12% ikut berkontribusi secara signifikan. (Yetede)
Akan Dikembalikan Kelebihan Bayar PPN 12 Persen
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Meski pemerintah memutuskan hanya menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk barang mewah, sejumlah transaksi di lapangan sudah telanjur memungut PPN 12 persen. Pemerintah menjamin, konsumen yang telanjur membayar PPN 12 persen akan mendapat pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak itu. Meski demikian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum bisa memastikan seperti apa mekanisme pengembalian yang bisa ditempuh oleh konsumen akhir tersebut. Saat ini, skema pengembalian kelebihan bayar itu masih digodok. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers di kantor pusat DJP, Jakarta, memastikan, pada prinsipnya negara tidak akan memberatkan wajib pajak dan tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi hak negara.
”Kalau sudah ada kelebihan (pajak) yang dipungut, akan dikembalikan. Caranya bisa bermacam-macam. Secara teknikalitas nanti kami atur, yang jelas hak wajib pajak pasti akan dikembalikan. Hak negara kita pastikan masuk, tetapi hak wajib pajak yang bukan hak negara juga kita kembalikan,” kata Suryo, Kamis (2/1/2025). Beberapa transaksi barang dan jasa yang sudah menerapkan tarif PPN sebesar 12 persen adalah layanan transaksi langganan digital dan layanan jasa. Misalnya, harga layanan internet berlayanan (Wi-Fi), serta layanan jasa iklan diaplikasi e-commerce. DJP sudah bertemu dengan perwakilan pelaku usaha ritel pada Kamis pagi. Dalam pertemuan itu, pemerintah melakukan sosialisasi sekaligus mengecek jika ada pelaku usaha yang sudah telanjur memungut PPN 12 persen meski tidak menjual barang mewah. (Yoga)
Investasi 2025-2029 Pemerintah Targetkan Rp 13.000 Triliun
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Pemerintah menargetkan investasi sepanjang 2025-2029 bisa mencapai Rp 13.302 triliun. Investasi Apple atau pun beberapa perusahaan otomotif asal China akan mengawali di tahun 2025 ini. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan rencana-rencana investasi yang akan masuk ke Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Investasi pada 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.905 triliun. Target ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan harapan investasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8persen. Adapun pada 2029, diperkirakan investasi bisa mencapai Rp 3.414 triliun. Oleh karena itu, sepanjang 2025 sampai 2029, total investasi ditargetkan Rp 13.032 triliun.
”Harapannya, investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pada saat bersamaan, ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 seperti yang ditargetkan oleh Kementerian PPN/Bappenas,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan seusai pertemuan. Kerja sama lintas kementerian diperlukan untuk mencapai target tersebut. ”Terutama di dalam investasi ini melibatkan 18 kementerian di dalam sistem kami sehingga diharapkankerja sama dengan 18 kementerian itu juga akan makin meningkat ke depannya,” ujarnya. Dengan peningkatan target ini, diperkirakan investasi bisa berkontribusi lebih besar pada pendapatan domestik bruto (GDP). Saat ini, kontribusi GDP terbesar, yakni berkisar 53-54 persen dari konsumsi domestik, sedangkan kontribusi investasi baru 24-25 persen. (Yoga)
Kebijakan PPN
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi golongan atas/kaya, yang selama ini sudah terkena Pajak Penjualan Barang Mewah. Misalnya pesawat jet pribadi, kapal pesiar, serta hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan town house. Sementara itu, barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat, seperti jasa pendidikan, kesehatan, keuangan perbankan, asuransi, keagamaan, tenaga kerja, angkutan umum di darat, dan jasa sosial, tetap dibebaskan dari pungutan PPN. Pembatalan kenaikan PPN yang sifatnya umum ini mengakhiri berbagai spekulasi terkait cakupan barang/jasa yang akan terkena kenaikan tarif PPN.
Ada yang melihat ini sebagai bukti keberpihakan Presiden ke rakyat.Memaksakan kenaikan tarif PPN di tengah ekonomi masih sulit hanya akan kian memukul daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, dan bisa berdampak pada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Memaksakan kebijakan yang tidak populis juga tak akan menguntungkan bagi citra dan kredibilitas pemerintahan yang belum genap berumur 100 hari. Apalagi, selain polemik PPN, pemerintah juga banyak disoroti karena pernyataan kontroversial Presiden dan para menteri terkait rencana pemerintah memberi pengampunan dan keringanan bagi para koruptor. Simpangsiur dan polemik berlarut-larutterkait PPN menggambarkan buruknya proses pengambilan keputusan dan komunikasi kebijakan di pemerintahan.
Bahkan, muncul spekulasi adanya perpecahan di internal pemerintah. Yang jadi korban pada akhirnya juga masyarakat kecil. Meski kenaikan PPN yang bersifat umum dibatalkan, mereka telanjur kena imbasnya, harus memikul beban harga kebutuhan pokok yang telanjur naik, sebagai akibat antisipasi kenaikan tarif PPN oleh pelaku usaha dengan menaikkan harga jual. Dari sisi fiskal, sebagai konsekuensi logis dari penerapan PPN 12 persen secara selektif dan terbatas, pemerintah kehilangan potensi penerimaan negara hingga Rp 75 triliun dan harus memutar otak untuk menutupnya. Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 38,6 triliun yang sudah telanjur diumumkan. (Yoga)
Kaum Tajir Semakin Melintir, Sepanjang Tahun 2024
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Kocek orang-orang tajir dunia makin tebal. Penyebabnya beragam, mulai dari dukungannya terhadap tokoh politik dalam pemilihan presiden hingga kenaikan harga saham perusahaannya. Meski ada kerugian, angkanya tidak sampai membuat kekayaan mereka merosot jauh. Nilai total kekayaan yang dilacak Bloomberg Billionaires Index mencapai 9,8 triliun dollar AS, Senin (30/12/2024). Nominal ini turun sedikit dari puncaknya, 11 Desember 2024, yakni 10,1 triliun dollar AS. Kekayaan mereka ini hampir setara dengan gabungan produk domestik bruto tiga negara maju, yaitu Jerman, Jepang, dan Australia pada tahun lalu.
Kenaikan saham perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat memainkan peran penting dalam mempertebal kocek orang-orang kaya ”Negeri Paman Sam”. Sebut saja Larry Ellison (salah satu pendiri perusahaan peranti lunak Oracle), Jeff Bezos (pendiri Amazon), Michael Dell (pendiri perusahaan teknologi Dell), serta Larry Page dan Sergey Brin (pendiri Google). Jika dikombinasikan, pada 2024, mereka mengantongi duit lebih dari 600 miliar dollar AS. Menurut Bloomberg Billionaires Index, angka itu setara 43 persen dari total 1,5 triliun total kenaikan kekayaan 500 orang terkaya di dunia. Akan tetapi, sesungguhnya, ada nama-nama tertentu yang total nilai kekayaannya tahun 2024 ini naik gila-gilaan.
Elon Musk mendominasi daftar orang terkaya tahun 2024. Hubungan dekat Musk dengan Donald Trump, presiden terpilih AS, membantu meningkatkan nilai perusahaannya, mulai dari Tesla Inc, SpaceX, hingga xAI. Hal itu juga mendongkrak kekayaannya hingga mencapai 442,1 miliar dollar AS, naik 213 miliar dollar AS dibandingkan dengan awal tahun. Kenaikan sedrastis itu tidak pernah terjadi sebelumnya sekaligus meneguhkan posisi Musk di pemuncak daftar orang tertajir di dunia, melampaui Bezos yang berada di posisi kedua. Selisih 237 miliar dollar AS antara Musk dan Bezos per 17 Desember 2024 merupakan selisih terbesar yang pernah tercatat berdasarkan indeks Bloomberg. Secara umum, orang-orang tajir ini beruntung karena harga saham yang meroket, berbanding terbalik dengan ramalan dan ekspektasi pasar tahun 2024. (Yoga)
Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus Oleh MK
Yoga
03 Jan 2025 Kompas (H)
Mahkamah Konstitusi lewat putusannya yang terbaru mengubah pendiriannya mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidentialthreshold. Pada Kamis (2/1/2025), MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi. MK menghapus syarat itu dan menyatakan setiap partai politik peserta pemilu berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal, dalam 33 putusan sebelumnya, MK menyatakan pasal yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden itu konstitusional.
Meski kali ini MK menunjukkan pendirian yang cukup berbeda, sejumlah partai menghormati putusan tersebut. Bahkan, putusan itu dinilai menguntungkan bagi semua partai karena peluang mencalonkan kader partai semakin terbuka. Saat membacakan pertimbangannya, dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyampaikan, MK menilai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan capres dan cawapres yang diatur Pasal 222 UU No 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. Ambang batas itu bahkan bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan demikian, terdapat alasan kuat dan mendasar bagi MK untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. ”Pergeseran pendirian itu tak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar ialah rezim ambang batas pengusulan pasangan capres-cawapres berapa pun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Saldi. Dalam putusan ini, MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Enika Maya Oktavia, dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024. Selain itu, MK juga menerima permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan Dian Fitri Sabrina (perkara No 87/PUU-XXII/2024), Hadar Nafis Gumay dan Titi Anggraini (perkara No 101/-PUU-XXII/2024), dan Gugum Ridho Putra (perkara No 129/PUU-XXI/2023). (Yoga)
Beban Operasional dan Kualitas Aset Menggerus Kinerja BPD
Hairul Rizal
03 Jan 2025 Kontan
Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami tekanan pada 2024, dengan mayoritas mencatat penurunan laba.
Yuddy Renaldi, Direktur Utama Bank BJB, menyebut penurunan laba Bank BJB sebesar 23,74% secara tahunan menjadi Rp 1,29 triliun disebabkan oleh beban bunga yang melonjak hingga 24,91% atau Rp 7 triliun. Bank BJB menargetkan pertumbuhan kredit 6%-8% dan menjaga LDR di level 92%, sembari mendorong pendapatan dari fee-based income dan recovery untuk mengimbangi tekanan laba.
Sementara itu, Edi Masrianto, Direktur Keuangan Bank Jatim, menjelaskan bahwa laba Bank Jatim turun 18,54% secara tahunan menjadi Rp 1,04 triliun, terutama karena beban pencadangan yang meningkat tajam hingga 83,5%. Namun, pendapatan bunga bersih Bank Jatim tumbuh 9,26% menjadi Rp 4,87 triliun. Ia optimis terhadap prospek 2025 dengan fokus pada kebijakan kredit di segmen andalan dan pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk mendorong pertumbuhan kinerja.
Tekanan laba pada BPD mencerminkan tantangan sektor perbankan dalam mengelola beban bunga dan pencadangan, meskipun ada peluang pertumbuhan kredit dan pendapatan lain di tahun depan.