Anomali Daya Beli Masyarakat Melemah
MASA libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 membawa cuan buat pengelola Bugis Waterpark Adventure di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengunjung tempat wisata milik Kalla Land & Property itu kebanjiran pengunjung. Sekitar 33 ribu orang datang menikmati wahana di sana. Sales Residential Senior Manager Kalla Land Iwan Richardo Nainggolan mengatakan jumlah pengunjung melonjak hingga 120 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Orang yang datang kebanyakan dari luar Makassar, bahkan ada rombongan dari Palu, Sulawesi Tengah," tuturnya pada Kamis, 2 Januari 2025.
Menurut Iwan, besarnya jumlah pengunjung tak terlepas dari program diskon. Perusahaan menawarkan tiket promosi seharga Rp 60 ribu per orang hingga 6 Januari 2025. Normalnya, harga tiket di wahana tersebut mulai dari Rp 150 ribu per orang. Obral Diskon untuk Mendongkrak Daya Beli Konsumen yang Melemah. Bisakah? Selama masa libur ini, bukan cuma tempat wisata yang padat. PT Angkasa Pura Indonesia mencatat lonjakan jumlah penumpang yang terbang melalui 37 bandar udara milik perseroan. Totalnya terdapat 6 juta penumpang hingga 30 Desember 2024, naik dari 8,17 juta penumpang pada periode yang sama pada 2023. "Kami menargetkan trafik penumpang selama 19 hari pada masa libur Natal dan tahun baru sebanyak 9,3 juta," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi.
Seiring dengan pertumbuhan aktivitas perjalanan, industri perhotelan ikut terkena imbas. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani menyatakan terdapat kenaikan okupansi hotel di beberapa destinasi favorit. Di Bali, misalnya, pertumbuhan okupansi tercatat hingga 5 persen. "Dari pemantauan kami, di Yogyakarta naik 10 persen," katanya. Data kepadatan di tempat wisata, bandara, hingga hotel menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat. Namun kondisi ini tampak seperti anomali. Menjelang akhir tahun, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tanda pelemahan daya beli masyarakat. Sebut saja deflasi yang terjadi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Data Purchasing Managers' Index manufaktur Indonesia juga masuk zona kontraksi sejak Juli 2024. (Yetede)
MK Hapus Pasar Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal presentase pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 tidak hanya bertentangan dengan hal politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. “mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar keputusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sdang Pleno MK, Jakarta, kamis (2/1/2025).
Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ktua MK Saldi Isra mengatakan bahwa rujukan risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.
Dalam konteks tersebut, Mahkamah menilai gagasan
penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu angota DPR pada
pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan
hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan
calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan. (Yetede)
LPS Mencatat Simpanan di Perbankan Nasional dengan Tiering Nominal di Atas Rp 5 Miliar Kembali Menguat
Lembaga Penjamim Simpanan (LPS) mencatat simpanan di perbankan nasional dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar kembali menguat menjelang tutup tahun 2024.Berdasarkan data distribusi simpanan yang dipublikasikan LPS, simpanan kelas kakap ini tumbuh tinggi 1,8% (month to month/mtm).
Berikutnya, simpanan tiering nominal sampai dengan Rp100 juta tumbuh 5,4% (yoy) per November 2024 menjadi Rp 1.076,5 triliun, mengalami perlambatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang naik 5,9% (yoy). Apabila secara bulanan naik 0,9% (mtm), menguat tipis dari Oktober 2024 sebesar 0,8% (mtm).
Pada tiering nominal Rp 100-200 juta tumbuh 5,3% (yoy) menjadi Rp 445,75 triliu, flat jika dilihat, beberapa tiering nominal Rp200 juta sampai dengan di bawah Rp 5 miliar mengalami kontraksi secara bulanan. Seperti tiering Rp200-500 juta yang susut 0,5% (mtm) menjadi Rp720,16 triliun per November 2024.
Untuk tiering nominal Rp500 juta sampai dengan 1 miliar juga susut 0,6% (mtm) menjadi Rp609,82 triliun. (Yetede)
Marak Penipuan, MBG Harus Diawasi dengan Ketat
Jelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbagai aksi penipuan marak terjadi diberbagai daerah. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TNI, pemerintah, hingga lembaga negara seperti Badan Gizi Nasional (BGN).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Zainul Munasichin mengatakan maraknya penipuan berkedok makan bergizi gratis karena program ini dibiayai dengan anggaran sangat besar Rp 71 triliun, sehingga banyak orang berupaya mengeruk keuntungan darinya. “Pada program pemerintah selalu ada moral hazard atau orang-orang yang selalu mencari keuntungan,” ujar dia. Zainul mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas maraknya kasus penipuan berkedok makan bergizi gratis.
“Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas.” Direktur kebijakan Public Center of Economic and law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan program makan bergizi gratis yang dibiayai dengan angaran sangat besar rawan menjadi ladang korupsi, sehingga butuh pengawasan ketat.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan meminta masyarakat berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan makan bergizi gratis mengatasnamakan lembaganya. “Badan Gizi nasional tidak pernah meminta dana atau menawarkan kerja sama berbayar terkait program ini. Semua layanan kami gratis.” tegasnya (Yetede)
BEI Bertekad untuk Menjadikan Pasar Modal Nasional Menjadi Makin Inklusif
Pasar Murah Dengan Tekan Inflasi di Jakarta
Transaksi Harbolnas Bukukan Rp 31,2 Triliun
Selain Harbolnas, menjelang akhir 2024, pemerintah turut menyelenggarakan program Belanja di Indonesia Aja dan Every Purchase is Cheap Sale dengan menggandeng asosiasi pengusaha ritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaksanaan program Belanja di Indonesia Aja pada 20-29 Desember 2024. Adapun program Every Purchase is Cheap Sale pada 22-31 Desember 2024. Sebanyak 80.000 gerai di 396 pusat perbelanjaan dari 24 provinsi, baik merek lokal maupun global, turut aktif menyukseskan program Belanja di Indonesia Aja. Airlangga mengemukakan, transaksi yang dibukukan dari program Belanja di IndonesiaAja mencapaiRp 25,4 triliun, naik 15 persen dibandingkan dengan 2023. Sementara capaian program Every Purchase is Cheap Sale, yang melibatkan 45.000 gerai ritel di Indonesia, ialah Rp 14,9 triliun. Dia mengatakan, program ini telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok produk lokal yang murah dengan kualitas unggul. (Yoga)
Pemerintah Akan Perkuat Pacu Pertumbuhan Ekosistem Pasar Modal
Perbaikan ini diawali dengan pencapaian ekonomi dan program pemerintah sepanjang 2025. Salah satunya dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang lebih kecil dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,7 persen produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran adalah nilai kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatannya. ”Artinya, APBN kita tutup di tahun 2024 relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” ujar Sri Mulyani. Pemerintah juga melanjutkan paket stimulus ekonomi di 2025, yang sebelumnya digelontorkan guna mengurangi dampak negatif kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. ”Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk item yang sangatterseleksi, paket stimulusnya tidak ditarik,” katanya.
Stimulus itu meliputi pembebasan Pajak Penjualan untuk properti rumah dengan nilai hingga Rp 2 miliar pada semester pertama 2025 yang dilanjutkan dengan subsidi 50 persen pada semester kedua. Ada juga insentif PPN untuk sektor otomotif, termasuk untuk kendaraan hibrida dan kendaraan listrik. Stimulus pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) juga diberikan untuk pelaku UMKM yang omzetnya dibawah Rp 500 juta per tahun dan sampai dengan Rp 4,8 miliar PPh final 0,5 persen. Dari sektor energi, pemerintah juga memberikan diskon listrik 50 persen untuk pelanggan di bawah 2200 VA, yang mencakup hampir 94 persen pelanggan listrik. Ada juga bantuan untuk 16 juta keluarga dari kelompok miskin berupa beras 10 kilogram per bulan. Tidak ketinggalan juga dukungan untuk industri padat karya berupa pinjaman dengan subsidi bunga 5 persen. (Yoga)









