Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis Indonesia akan terbebas dari impor solar pada tahun 2026 jika berhasil mendorong penggunaan biodiesel hingga mencapai 50 persen atau B50. "Implementasi B40 di 2025 sambil mempersiapkan implementasi B50 di 2026," katanya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM pada Jumat, 3 Januari 2025. Bahlil mengumumkan, pemberlakukan mandatori kebijakan pencampuran biodiesel sebesar 40 persen atau B40 sudah berlaku satu Januari 2025. Pada pelaksanaannya, pemerintah sekaligus menyiapkan implementasi B50 di 2026 untuk mengurangi konsumsi solar. "Sekaligus perintah Bapak Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor."

Pemerintah sebelumnya memberlakukan secara penuh pencampuran B35 sejak Agustus 2022. Saat terjadi peningkatan, biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar naik 5 persen ke B40. Selain itu, aturan mengenai B40 dalam bentuk peraturan menteri sudah rampung. "Permennya sudah kami tandatangani, termasuk alokasi ke masing-masing perusahaan," tuturnya.  Langkah ini membawa perubahan signifikan pada kuota biodiesel nasional. Pada 2025, kuota biodiesel  diproyeksikan naik menjadi 15,62 juta kiloliter. "B35 itu menghasilkan produksi sekitar 12.98 juta kilo liter, dan ini meningkat menjadi 15.62 juta kilo liter," ucapnya.  Pemerintah, kata Bahlil, akan terus memperbaiki kadar air dari implementasi pencampuran biodiesel ini agar optimal "Sekarang kadar airnya 320, masih ada langkah-langkah yang akan dilakukan terkait transportasi karena kita akan meningkatkan spek kapal, sehingga kadar airnya betul-betul seminimal mungkin."  (Yetede)

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengimbau masyarakat untuk tidak membeli secara berlebih atau panic buying atas token listrik di tengah diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah hingga Februari mendatang. “Belilah token (listrik) sesuai kebutuhan. Jangan malah konsumtif dengan memborong listrik," ujarnya Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.Tulis meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam merespons program diskon tarif listrik yang diberikan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah sebagai insentif kenaikan PPN menjadi 12 persen. Menurut dia, akan leih baik jika masyarakat berhemat. "Program diskon tersebut baiknya digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif."

Adapun insentif tersebut, kata Tulus, utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. "Masyarakat harus bijak memanfaatkan diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah. Penghematan tersebut bisa kita gunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau jadi modal usaha sehingga berdampak positif bagi perekonomian," tuturnya. Ini Penyebab Token Listrik Bunyi dan Cara Mematikannya Ia menjelaskan, diskon tarif listrik oleh pemerintah ini menyasar masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan pertimbangan daya beli kalangan tersebut yang semakin menurun.  "Diskon 50 persen listrik ini hanya diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 Volt Ampere ke bawah. Artinya yang disasar adalah kelompok pelanggan menengah ke bawah," ucap Tulus. (Yetede)

KAI Commuter Indonesia (KCI) selaku pengelola kereta Commuter Line Basoetta Tujuan Bandara Soekarno-Hatta menegaskan tidak langsung menutup operasional Stasiun Karet dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus. Joni menyebutkan rencana penutupan operasional Stasiun Karet sebagai konsekuensi integrasi stastiun tersebut dengan Stasiun BNI City sebagai bagian dari rencana peningkatan layanan kepada penumpang masih dalam proses kajian. Proses pengkajian ini masih membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait.

“Masyarakat maupun penumpang pengguna KRL masih dapat berhenti dan turun di Stasiun Karet,” kata Joni dalam keterangan resmi pada Jumat, 3 Januari 2025. Bank DKI Resmi Beli Hak Penamaan Stasiun MRT Bundaran HI Tak hanya itu, menurut Joni, saat ini KAI Commuter juga tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di Stasiun BNI City. Sejumlah hal yang dilakukan mulai dari memperbaiki dan meningkatkan kenyamanan selasar bagi pejalan kaki agar terlindung dari sengatan sinar matahari maupun hujan saat menuju ke stasiun. KAI juga membangun area bagi pelaku usaha, sehingga dapat mendukung pelaku UMKM.

Adapun rencana mengintegrasikan Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta, di antaranya mempertimbangkan faktor keselamatan. Selain itu penutupan Stasiun Karet juga untuk memangkas waktu tempuh kereta Commuter Line Basoetta dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta.Waktu tempuh dari yang sebelumnya mendekati 1 jam menjadi hanya sekitar 40 menit.  Sejarah Kereta Api Semarang Surakarta-Yogyakarta: Tonggak Awal Pembangunan Rel dan Stasiun Pertama Rencana ini sempat disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau kereta bandara di Stasiun BNI Jakarta, Rabu lalu, 1 Januari 2025. Kala itu, ia mengungkapkan rencana penutupan Stasiun Karet pada tahun ini karena dinilai berdekatan dengan Stasiun BNI City. Oleh karena itu integrasi Stasiun Karet dan Stasiun BNI City dinilai sangat mendesak sebagai upaya efisiensi pengembangan ekosistem perkeretaapian agar lebih optimal. (Yetede)

Selain itu, Edi Susianto, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI), menegaskan bahwa BI terus menjaga keseimbangan moneter dengan mempertahankan suku bunga di level 6%, menjaga stabilitas rupiah, dan berkoordinasi dengan otoritas lain. Meski demikian, ia mengingatkan adanya risiko dari perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Menurut Teuku Riefky, ekonom dari Universitas Indonesia, langkah-langkah pemerintah dan BI sudah optimal, meskipun tekanan eksternal, seperti kebijakan The Fed, masih menjadi tantangan besar. Sementara itu, Hosianna Evalita Situmorang, ekonom Bank Danamon, memprediksi pemulihan daya beli akan terjadi pada semester I/2025 berkat insentif fiskal.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menekankan pentingnya efisiensi operasional, optimalisasi rantai pasok, dan diversifikasi pasar bagi pelaku usaha untuk menghadapi tekanan ekonomi global. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik, menjaga stabilitas ekonomi, dan menciptakan momentum pemulihan ekonomi.

Namun, upaya ini disertai tantangan, termasuk batalnya rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% secara merata, yang hanya diberlakukan untuk barang mewah setelah mendapat penolakan publik. Keputusan tersebut mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp70 triliun, tetapi diyakini akan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, gejolak ekonomi global, seperti kebijakan hawkish The Fed dan dampaknya terhadap nilai tukar rupiah, menjadi ancaman tambahan. Meskipun inflasi Indonesia rendah pada 1,57% tahun lalu, hal itu mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat.

Stimulus yang diberikan Presiden Prabowo, meskipun terbatas pada durasi dua bulan, diharapkan menjadi alat uji kebijakan. Jika berhasil meningkatkan daya beli dan produksi, kebijakan tersebut dapat diperpanjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons tantangan global sambil mempertahankan kesejahteraan rakyat.

Penurunan suku bunga pada 2025 diyakini akan mendukung kinerja positif reksa dana pendapatan tetap, meskipun terdapat tantangan dari sentimen geopolitik dan kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sepanjang 2024, reksa dana pendapatan tetap mencatat kenaikan imbal hasil sebesar 3,3% secara year-to-date (YtD), sementara reksa dana campuran turun 1,05% dan reksa dana saham terkoreksi hingga 8,87% YtD.

Direktur Infovesta Utama, Parto Kawito, memperkirakan reksa dana pendapatan tetap tetap unggul pada 2025, didukung oleh tren penurunan suku bunga meskipun tidak sebesar ekspektasi awal. Investor institusi seperti dana pensiun dan asuransi masih cenderung menghindari saham, memberikan peluang lebih besar bagi reksa dana jenis ini.

Sentimen global yang memengaruhi kinerja reksa dana tahun ini mencakup kebijakan protektif Trump, melambatnya penguatan dolar AS, dan pelemahan minat terhadap saham teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI). Di sisi lain, pasar saham Eropa dan negara maju selain AS menunjukkan peningkatan permintaan.

Secara domestik, faktor seperti hasil kerja kabinet, kebijakan ekspor komoditas, dan daya beli masyarakat yang melemah juga menjadi penentu arah pasar reksa dana. Dengan tantangan global dan domestik tersebut, reksa dana pendapatan tetap diproyeksikan tetap menjadi pilihan utama bagi investor yang mencari stabilitas.

“Dengan semangat kolaborasi, mari kita wujudkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta inklusif, dan mampu bersaing di tingkat global,” kata Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana dalam siaran pers, Jumat (3/1).

Penyambutan wisatawan mancanegara pertama 2025 diadakan di Kepulauan Riau, Bali, dan Jakarta sebagai simbol kesiapan Indonesia menyambut lebih banyak wisatawan.

Agus menekankan bahwa pemerintah juga menginginkan Apple membangun fasilitas produksi di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. Namun, hingga saat ini, Kementerian Perindustrian belum menerima proposal resmi dari Apple terkait rencana investasi senilai US$1 miliar.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan bahwa pengumuman resmi terkait kelanjutan investasi Apple di Indonesia akan disampaikan pada 7 Januari 2025. Rosan mengungkapkan bahwa Apple telah mengirimkan surat resmi terkait rencana investasi tersebut, dan perwakilan perusahaan akan datang ke Indonesia untuk membahasnya lebih lanjut.

Negosiasi ini menjadi upaya pemerintah untuk menarik investasi strategis sekaligus memastikan bahwa kerja sama tersebut memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian dan tenaga kerja dalam negeri.

Fenomena ini diperparah dengan tingginya penggunaan pinjaman online (pinjol) oleh Gen Z dan milenial, yang menyumbang 37,17% dari kredit macet pada Juli 2024. Yusuf Rendy Manilet, ekonom Core Indonesia, menjelaskan bahwa tren konsumtif ini didorong oleh pengaruh media sosial, FOMO (fear of missing out), dan kemudahan fasilitas kredit seperti BNPL (buy now pay later). Ia memperingatkan bahwa gaya hidup konsumtif ini berisiko menimbulkan kesulitan finansial jangka panjang, terutama jika terjadi penurunan ekonomi.

Sementara itu, M Rizal Taufikurahman, ekonom Indef, menyoroti bahwa pergeseran konsumsi ke barang mewah dan belanja impulsif dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang kurang produktif, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.

Jika tidak diantisipasi, perilaku ini dapat menjadi "bom waktu" bagi stabilitas ekonomi, mengingat tren ini cenderung membebani kondisi keuangan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Untuk menutup defisit anggaran, Suryo Utomo, Dirjen Pajak, menegaskan akan memprioritaskan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi guna memperluas basis pajak. Target penerimaan negara tahun 2025 dipatok pada rekor Rp 3.005,13 triliun, namun pemerintah harus berpacu dengan waktu untuk mencapainya.

Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak Botax Consulting, memprediksi pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai opsi utama menutupi defisit. Namun, ia juga menyoroti potensi penerimaan dari sistem pajak baru Coretax, yang diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan hingga Rp 48 triliun, serta dari pajak karbon yang memiliki potensi Rp 23 triliun, meskipun regulasi teknisnya masih belum rampung.

Sementara itu, Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, menjelaskan bahwa pemerintah memiliki landasan hukum melalui Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2003 untuk menutup defisit APBN hingga batas maksimal 3% dari PDB, dengan utang maksimal 60% dari PDB.

Dengan langkah ini, pemerintah berusaha menjaga stabilitas fiskal meskipun harus menghadapi berbagai risiko, termasuk melemahnya daya beli masyarakat dan tantangan ekonomi global.