Nusron Wahid Beberkan Persoalan Proyek Tropical Coastland PIK 2
Yuniati Turjandini
02 Jan 2025 Tempo
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid blak-blakan ihwal permasalahan proyek strategis nasional atau PSN Tropical Coastland Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Proyek yang terletak di Kabupaten Tangerang, Banten, itu bermasalah karena tidak tercantum sebagai PSN pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota. “Padahal, ini masuknya PSN pariwisata,” kata Nusron dalam acara Media Gathering Kementerian ATR/BPN di kantornya pada Selasa, 31 Desember 2024. Walhasil, pemerintah daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/mesti mengajukan perubahan RTRW. Nantinya, Kementerian ATR/BPN yang bakal mengeluarkan persetujuan. Bila Pemda tidak mengajukan, perusahaan atau si pemilik proyek harus meminta rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Namun hingga kini, Nusron mengaku belum mendapat permintaan dari Pemda maupun perusahaan. Adapun proyek Tropical Coastland PIK 2 merupakan proyek yang digarap PT Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. “Jadi, kami tidak bisa menyatakan apa-apa,” tutur Nusron.
Selain persoalan RTRW, Nusron mengatakan 1.500 hektare lahan di PSN tersebut berada di area hutan lindung. Persoalan ini bisa diselesaikan dengan menurunkan status dari hutan lindung menjadi hutan konveksi. Kemudian, mengkonversinya menjadi area penggunaan lain (APL). Dalam penurunan status lahan itu, perusahaan mesti menyiapkan lahan pengganti yang nantinya ditentukan Kementerian Kehutanan. Namun, meski menemukan sejumlah persoalan, Politikus Partai Golkar itu menyatakan kementeriannya tidak memiliki wewenang terkait dengan status PSN Tropical Coastland PIK 2. “Bola di tangan Kemenko Perekonomian. Kami hanya sudut pandang tata ruangnya,” kata Nusron. Namun, ia menjelaskan, KPPR menjadi pintu masuk untuk perizinan lain. “Sebelum ada itu, putar balik,” ucapnya. (Yetede)
Apindo Memperkirakan Tantangan Industri Padat Karya Masih Berat pada Tahun Ini
Yuniati Turjandini
02 Jan 2025 Tempo
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan tantangan industri padat karya masih berat pada tahun ini. Namun peluang untuk tumbuh tetap terbuka asalkan pemerintah berhasil menangani akar masalahnya. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sejak awal tahun hingga Desember 2024, setidaknya ada 80 ribu kasus pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar angka PHK dengan lebih dari 24 ribu orang. Adapun dalam dua tahun terakhir sekitar 60 pabrik tekstil tutup, baik yang beroperasi di sektor hulu, seperti pabrik bahan baku, maupun hilir, seperti pabrik kain jadi. Pabrik-pabrik itu banyak tersebar di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan salah satu tantangan industri padat karya pada tahun ini adalah biaya operasional yang tinggi. "Salah satunya karena ongkos logistik yang mencapai 23,5 persen dari pertumbuhan domestik bruto," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 31 Desember 2024. Para pelaku usaha harus menghadapi kenaikan biaya produksi seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai, kenaikan suku bunga, serta upah minimum provinsi yang ditetapkan naik 6,5 persen.
Kebijakan pemerintah ikut memperkeruh iklim usaha di industri padat karya. Shinta mencontohkan keputusan soal pengupahan 2025 yang menambah biaya tenaga kerja dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Indonesia tak lagi menjadi pasar yang menarik untuk investor domestik dan asing. Hal itu berbanding terbalik dengan Vietnam dan Bangladesh yang menawarkan biaya tenaga kerja lebih rendah serta memberikan kepastian hukum. Kondisi ini bakal berkontribusi pada deindustrialisasi jika tak ditangani segera. Shinta mencatat kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto terus menurun. Pada 2020 kontribusinya bisa mencapai 29 persen. Sedangkan pada 2024 hanya 18,5 persen. (Yetede)
IHSG Mengawali Perdagangan Tahun 2025 Dengan Kuat
Yuniati Turjandini
02 Jan 2025 Investor Daily (H)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan mengawali perdagangan tahun 2025 dengan kuat, untuk menguji level psikologis 7.100, dari posisi penutupan akhir 2024 di 7.079. Berbagai sentimen positif akan menjadi katalis IHSG dalam memulai perjalanan di tahun Ular Kayu ini, diantaranya kebijakan PPN 12% untuk barang mewah, data manufaktur, hingga January Effect. "Penutupan di level 7.079 pada akhir 2024 memberikan dasar yang solid untuk optimisme, didukung oleh sentimen positif dari kebijakan domestik. Sentimen domestik yang positif diharapkan mendorong optimisme awal tahun, termasuk kemungkinan terjadinya January Effect," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Hendra menyebutkan, salah satu faktor pendukung langkah IHSG adalah keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12%, yang hanya berlaku untuk barang dan jasa super mewah seperti jet pribadi, yacth, dan hunian di atas Rp 30 miliar. Kebijakan ini dinilai strategis karena tetap menjaga daya beli masyarakat umum. Sementara barang kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan transportasi tetap dikenakan PPN 11% atau bahkan bebas PPN. (Yetede)
Masuk 2025, OJK Mencermati Perkembangan Ekonomi Global
Yuniati Turjandini
02 Jan 2025 Investor Daily (H)
OJK terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global dan dampaknya kepada ekonomi domestik serta perbankan Indonesia. Meskipun, menutup tahun 2024, sektor perbankan Indonesia kembali menunjukkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekonomi domestik. Melalui strategi yang inovatif dan responsif, industri perbankan berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya menyampaikan, pihaknya terus menjaga dan memperkuat industri perbankan. Salah satu tindakan pengawasan OJK adalah dengan mengeluarkan surat pembinaan kepada perbankan, untuk memperhatikan serta mempertimbangkan perkembangan situasi global dan domestik dalam penyusunan Rancana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025-2027. Termasuk penyusunan strategi peningkatan kuantitas dan kualitas penyaluran kredit di segmen UMKM. (Yetede)
Meroket Harga Komoditas
Yoga
02 Jan 2025 Kompas (H)
Pemerintah telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, tetapi dampak psikologis dari wacana kenaikan pajak itu telanjur dirasakan warga. Di Kota Bandung, Jawa Barat, harga berbagai bahan pokok meroket. Kenaikan itu seperti terlihat di Pasar Kosambi. Harga barang kebutuhan pokok di pasar ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam memantau inflasi yang dipengaruhi harga barang pokok. Asep Rizal (27), salah satu pedagang, mengatakan, harga telur melambung tinggi, dari Rp 28.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 33.000 per kg. Harga beras juga dikeluhkan konsumen karena naik dari Rp 13.000 per kg menjadi Rp 16.000 per kg. ”Harga minyak goreng kemasan bersubsidi, yakni Minyakita, naik hingga Rp 17.000 per liter.
Padahal, Minyakita sesuai harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 15.000 per liter,” katanya, Rabu (1/1/2025). Eli Anita (59), pedagang sayuran, mengatakan, kenaikan harga cabai rawit menjadi yang tertinggi. Harga cabai rawit sebelumnya Rp 40.000 per kg kini menjadi Rp 80.000 per kg. Harga cabai keriting juga naik menjadi Rp 70.000 per kg dari sebelumnya Rp 50.000 per kg. Harga bawang merah dan bawang putih juga fluktuatif. Dari sebelumnya Rp 28.000 per kg dan Rp 30.000 per kg kini konsumen harus membelinya dengan harga Rp 45.000 per kg dan Rp 46.000 per kg. Eli khawatir kondisi ini dipengaruhi isu kenaikan PPN menjadi 12 persen yang sebelumnya diwacanakan pembuat kebijakan. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, isu kenaikan PPN juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga beras dan telur. Di Pasar Basah Mandonga, misalnya, harga beras medium berkisar Rp 630.000-Rp 640.000 per 50 kg. (Yoga)
Temuan Senilai Rp 8,9 Miliar Kosmetik Berbahaya
Yoga
02 Jan 2025 Kompas
Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 205.400 produk kosmetik ilegal dan berbahaya yang beredar di masyarakat. Temuan yang didapatkan dari hasil pengawasan pada periode Oktober sampai November 2024 tersebut memiliki nilai ekonomi mencapai Rp 8,9 miliar. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pelanggaran dan dugaan kejahatan terkait produk kosmetik ilegal dan berbahaya paling banyak ditemukan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setidaknya ditemukan 235 jenis produk ilegal dan berbahaya dengan jumlah produk yang mencapai 205.400 buah. ”Beberapa merek (kosmetik ilegal dan berbahaya) tersebut, di antaranya, ialah Lameila, Aichun Beauty, WNP’L, Mila Color, 2099, Xixi, Jiopoian, SVMY, Tanako, dan Anylady.
Mayoritas temuan produk kosmetik impor ilegal berasal dari Tiongkok dan Korea, kemudian Malaysia, Thailand, India, dan Filipina,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/12/2024). Adapun bahan dilarang dan berbahaya yang ditemukan pada produk kosmetik yang ditemukan tersebut, antara lain, ialah merkuri, rhodamin B, dan bahan obat, seperti hidrokinon, tretinoin, antibiotik, antifungi, dan steroid. Bahan-bahan tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika digunakan tidak sesuai dengan peruntukan, seperti gangguan sistem saraf, gangguan sistem pernapasan, dan kanker. Taruna mengatakan, sebagian besar produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan obat didistribusikan langsung ke klinik kecantikan.Padahal, produk dengan bahan obat seharusnya didistribusikan dan dijual lewat fasilitas pelayanan kefarmasian atau apotek.
Peredaran produk kosmetik ilegal dengan bahan obat tersebut ditemukan di sejumlah wilayah, seperti Cimahi, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Jember. Pengawasan pun diperkuat di fasilitas-fasilitas kecantikan tersebut. Produk kosmetik patut mendapatkan perhatian lebih besar dalam pengawasan di masyarakat. Dari seluruh pengaduan produk ilegal yang diterima BPOM, produk kosmetik merupakan jenis produk yang paling banyak diadukan oleh masyarakat, yakni mencapai 42,99 persen. Sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku yang terbukti memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang tak memenuhi standar bisa dikenai hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Selain itu, sanksi administrasi berupa perintah penarikan dan pemusnahan produk dilakukan. (Yoga)
Dari Pada PPN 12 Persen, Lebih Bijak Pajak Karbon Kendaraan
Yoga
02 Jan 2025 Kompas
Pemerintah disarankan mulai memungut pajak karbon bagi kendaraan bermotor daripada menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen. Kebijakan ini dinilai tak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim. Menurut perhitungan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), potensi pendapatan dari cukai karbon kendaraan bermotor bisa mencapai Rp 92 triliun pertahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi tambahan dari kenaikan PPN 12 persen yang sekitar Rp 67 triliun per tahun. ”Pemerintah punya peluang pendapatan sekitar Rp 92 triliun per tahun dari cukai karbon kendaraan bermotor, ini lebih besar dibandingkan dengan kenaikan PPN. Kenapa pemerintah tidak memilih opsi ini? Toh, ini tidak akan menjadi masalah inflasi, moneter, ataupun daya beli masyarakat,” kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Dia menjelaskan, potensi nilai tersebut bisa didapatkan jika pemerintah mau menurunkan standar cukai karbon kendaraan sepeda motor sebesar 51,99 gram karbon perkilometer, kendaraan ringan 80,87 gram, dan kendaraan berat sebesar 945,05 gram. Kemudian, KPPB mengusulkan setiap kelebihan gram karbon dari standar tersebut dikenai cukai Rp 2.250.000. Sebagai contoh, sebuah mobil multipurpose vehicle (MPV) mengeluarkan rata-rata 200 gram karbon per kilometer. Karena termasuk kendaraan ringan, mobil ini terhitung kelebihan 82 gram. Lalu, jumlah kelebihan itu dikalikanRp 2.250.000 sehingga cukainya sekitar Rp 180 juta harus ditanggung pembeli. Sebaliknya, jika seseorang membeli mobil listrik dengan emisi karbon 50-60 gram perkilometer atau lebih rendah 58 gram dari standar karbon, pembeli bisa mendapatkan diskon. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah yang mengidamkan banyak warga memakai kendaraan ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik. (Yoga)
Siap Melantai 21 Perusahaan di Bursa RI
Yoga
02 Jan 2025 Kompas
Sebanyak 21 perusahaan dalam daftar calon perusahaan tercatat baru di Bursa Efek Indonesia kemungkinan akan melantai tahun 2025 ini. Otoritas bursa menargetkan 66 perusahaan melaksanakan penawaran saham perdana di tahun baru ini setelah melalui tahun 2024 yang menantang. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (31/12/2024), menyampaikan hingga akhir penutupan perdagangan BEI tahun 2024, Senin (30/12/2024), terdapat 21 perusahaan dalam daftar prospek penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). ”Dari jumlah itu, tiga perusahaan di antaranya merupakan lighthouse (perusahaan berkapital besar).
Adapun mayoritas berasal dari sektor-sektor prospektif tersebut, menandakan optimisme pemulihan minat IPO di tahun mendatang,” ujarnya. Secara rinci, ia menyebutkan, ada 18 perusahaan aset berskala besar atau di atas Rp 250 miliar. Kemudian, dua perusahaan aset skala menengah di antaraRp 50 miliar sampai Rp 250 miliar, dan satu perusahaan aset kecil di bawah Rp 50 miliar. Jumlah ini akan menyumbang sepertiga target IPO 2025 yang sebanyak 66 perusahaan. Target tersebut lebih besar dari pencapaian di 2024 yang hanya mencatatkan sebanyak 41 perusahaan baru dengan total dana yang dihimpun sebanyak Rp 14,3 triliun. Jumlah ini turun drastis dari 79 kegiatan IPO di 2023 yang berhasil menghimpun dana hingga Rp 54,1 triliun.
Sementara itu, tahun ini, otoritas pasar modal menilai prospek IPO pada tahun 2025 diharapkan tetap menarik, terutama untuk perusahaan di sektor konsumen dan energi yang tahun lalu melakukan banyak aksi IPO. Harapan itu juga diperkuat optimisme akan stabilitas ekonomi domestik dengan target pertumbuhan ekonomi dan proyeksi inflasi yang terkendali. Selain target IPO, BEI juga menetapkan peningkatan target jumlah penerbitan beragam efek, seperti saham, obligasi, sukuk, waran terstruktur, dana tukar dagang atau exchange traded fund (ETF), dana investasi real estat (DIRE), dana investasi infrastruktur (DINFRA), efek beragun aset (EBA) dari 340 penerbitan di 2024 menjadi sebanyak 407 penerbitan sepanjang 2025. (Yoga)
Reformasi Subsidi Energi
Yoga
02 Jan 2025 Kompas
Awal November 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tancap gas membahas rencana membenahi salah satu masalah kronis dan menahun di Indonesia: subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Pemerintah menyadari, jika tata kelola dibenahi, anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat dialihkan pada program-program prioritas lain untuk pembangunan. Tim reformasi subsidi energi dibentuk dan diketuai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Rapat perdana tim digelar di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (4/11/2024). Selain Bahlil, hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Rapat perdana belum menghasilkan keputusan apa pun, kecuali penegasan bahwa reformasi subsidi energi hanya akan menyasar pada bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Sementara penyaluran elpiji bersubsidi akan berjalan seperti biasa. Kepada wartawan, Bahlil menyebut timnya diberi waktu sepekan untuk menyampaikan formulasi reformasi subsidi energi kepada Presiden Prabowo. Namun, lantaran Presiden tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, penyampaiannya bakal ditunda. Bahlil pun berjanji kepada wartawan akan menyampaikan bentuk baru subsidi energi jika sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo. Ia juga mengindikasikan skema baru subsidi akan mengarah pada kombinasi bantuan langsung tunai (BLT) beserta skema yang sudah berjalan selama ini. Seiring waktu, keputusan yang ditunggu tak kunjung tiba. Dalam beberapa kesempatan, saat dikonfirmasi oleh wartawan, Bahlil kerap kali menyebut skema baru subsidi energi masih diutak-atik dan hampir final. Belum ada kepastian kapan akan diputuskan dan diterapkan. (Yoga)
Mengelola Gaya Hidup Dengan Bijak
Yoga
02 Jan 2025 Kompas (H)
Di tengah tantangan ekonomi saat ini, masyarakat perlu melakukan sejumlah penyesuaian agar tidak semakin terbebani oleh berbagai kebutuhan. Menekan gaya hidup konsumtif, menambah keahlian di luar pekerjaan, dan menjaga gaya hidup sehat patut diprioritaskan. Saatnya bijak mengelola hidup di tahun 2025. Sejumlah warga berupaya mengurangi belanja barang yang kurang menjadi prioritas. Selainitu, mereka juga bersiasat dengan menekan pengeluaran dalam membiayai kebutuhan keseharian. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) juga perlu diantisipasi. Salah satunya dengan menekuni bidang lain yang bisa menjadi sumber pemasukan alternatif. Masalah kesehatan juga tidak boleh diabaikan agar tabungan tidak semakin tergerus untuk membiayai pengobatan. Fathia (29), warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berupaya lebih selektif dalam berbelanja.
Ia memutuskan tidak membeli barang yang kebutuhannya belum mendesak. Sebelumnya, ia sering membeli sepatu dan baju tanpa memikirkan urgensinya. Akan tetapi, sekarang ia sudah mengerem kebiasaan itu. ”Dulu saya masih suka belanja kalau ada produk baru yang menarik. Sekarang coba saya kurangi. Bahkan, jika butuh, saya mencari barang-barang preloved. Memang barang bekas, tetapi biasanya dijual kembali bukan karena jelek, melainkan ada masalah, seperti ukuran dan bahan yang tidak sesuai,” ujarnya, Rabu (1/1/2025). Fathia pun mengurangi biaya tempat tinggal dan transportasi. Anggaran untuk kontrakan yang sebelumnya Rp 3 juta perbulan diturunkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Karyawan swasta itu juga berganti moda transportasi dengan ongkos yang lebih murah. Ia lebih memilih menggunakan Transjakarta dan KRL ketimbang LRT atau MRT. Dia berharap rute transportasi publik berbiaya murah terus ditambah sehingga mendukung mobilitas warga tanpa terlalu membebani pengeluaran. (Yoga)