Pemerintah membatalkan rencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN secara umum pada tahun 2025 dari 11 persen ke 12 persen. Kenaikan tarif hanya akan diberlakukan untuk barang-barang kategori mewah mulai 1 Januari 2025. Dalam konferensi pers seusai menghadiri Rapat Tutup Buku Tahunan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan penetapan tarif PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah yang selama ini dikonsumsi masyarakat golongan atas/kaya. ”Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang (11 persen), yang sudah berlaku sejak 2022,” kata Presiden. Presiden memaparkan jenis barang yang terkena kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen berlaku untuk barang-barang yang sudah terkena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, serta kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan town house.

Presiden juga menegaskan untuk barang dan jasa yang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan mendapat fasilitas pembebasan pajak, atau tarif PPN nol persen, masih akan tetap berlaku. ”Untuk barang jasa yang termasuk kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum, tetap diberi pembebasan PPN,” ujarnya. Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan paket stimulus dengan total Rp 38,6 triliun untuk masyarakat, di antaranya bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt ampere (VA) hingga pembiayaan industri padat karya. ”Insentif PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan. Kemudian, bebas PPh bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) beromzet kurang dari Rp 500 juta per tahun dan lain sebagainya.

Jadi, paket ini semua nilainya Rp 38,6 triliun,” jelas Presiden. Melalui pemaparan Presiden di atas, pemerintah artinya telah membatalkan rencana kenaikan tarif PPN secara umum yang disampaikan dalam konferensi pers bersama para menteri ekonomi Kabinet Merah Putih, Senin (16/12/2024), di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen akan berlaku secara umum bagi berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,tetapi dengan tetap memperhatikan asas keadilan Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebijakan tarif PPN sebesar 12 persen yang berlaku 1 Januari 2025 hanya untuk barang mewah alias yang tercantum dalam daftar Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). ”PPN yang naik dari 11 persen ke 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Yang selama ini sudah terkena PPnBM, yaitu pajak penjualan barang mewah,” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Porsi pekerja migran terhadap total angkatan kerja global semakin naik. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor jasa, terutama pekerjaan domestik dan perawatan. Kendati demikian, mereka harus berhadapan dengan isu ketidakpastian ekonomi yang bisa memicu menyempitnya ketersediaan lapangan pekerjaan di negara tujuan. Dalam laporan terbaru Organisasi Buruh Internasional (ILO) bertajuk ”Global Estimates on International Migrant Workers” yang dirilis pada 16 Desember 2024, jumlah angkatan kerja secara global lebih dari 3,6 miliar orang dan 4,7 persen di antaranya atau 167,7 juta orang tergolong berstatus pekerja migran. Padahal, tahun 2013, porsi pekerja migran terhadap total angkatan kerja global baru 30 juta orang.

Dalam laporan itu, ILO menyebut semakin banyak orang memutuskan bermigrasi dan mencari pekerjaan di luar negeri karena alasan ekonomi, mencari peluang kerja, dan upah yang lebih tinggi. Selain itu, sejumlah negara memiliki kebijakan imigrasi yang berpihak kepada pekerja terampil sehingga mendorong partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi di antara para migran. Faktor selanjutnya yang memicu tren kenaikan porsi pekerja migran ialah dampak dari populasi yang menua di negara-negara berpenghasilan tinggi. Pekerja migran sering kali mengisi kekurangan pasar tenaga kerja di negara-negara seperti itu. Pekerja migran paling banyak ditemukan di kawasan Eropa bagian utara, selatan, dan barat; Amerika bagian utara; serta negara-negara Arab. Temuan lebih lanjut mengungkapkan bahwa sebagian besar migran bekerja di sektor jasa. Hal ini terutama didorong oleh permintaan global untuk pekerjaan perawatan dan rumah tangga. Hampir 30 persen perempuan migran dan 12,4 persen laki-laki dipekerjakan di sektor tersebut dibandingkan dengan 19,2 persen perempuan nonmigran dan 6,2 persen laki-laki nonmigran. (Yoga)

Namun, perubahan mendadak dalam kebijakan ini menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha. Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif API, memuji langkah pemerintah tetapi menyoroti kerumitan akibat perubahan mendadak. Sementara itu, Siddhi Widyaprathama, Ketua Komite Perpajakan Apindo, mengakui bahwa skema dua tarif (11% dan 12%) membutuhkan penyesuaian tambahan dari pelaku usaha.

Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menyoroti dampak negatif kebijakan PPN 12% terhadap industri otomotif, yang sudah tertekan oleh kenaikan opsen pajak dan upah minimum. Fajry Akbar, Manajer Riset CITA, mengkritik waktu pengumuman kebijakan yang berpotensi menyulitkan pelaku usaha karena dilakukan menjelang libur Tahun Baru.

Keputusan ini menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap daya beli masyarakat, meskipun ada masukan untuk meningkatkan konsistensi dan perencanaan teknis dalam pelaksanaan kebijakan.

Untuk mendukung transformasi ini, langkah strategis seperti penguatan produk unggulan hijau (go green), pemanfaatan kanal digital (go digital), dan pengembangan pasar lokal serta global (go global) sangat diperlukan. Pemerintah pusat memiliki peran sentral dalam kebijakan, sementara pemerintah daerah bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan kolaborasi yang baik, UMKM hijau dapat tampil percaya diri di pasar global, meningkatkan nilai ekspor, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Transformasi UMKM hijau tidak hanya memperkuat daya saing global, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan, mendorong inovasi, dan menjawab tantangan era keberlanjutan.

Skema campuran yang direncanakan, yaitu kombinasi antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi barang, dinilai lebih tepat sasaran. Menurut Yusuf Rendy Manilet dari CORE, kebijakan ini dapat mengurangi beban fiskal negara sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama melalui subsidi langsung untuk transportasi publik dan UMKM. Meski demikian, tantangan besar tetap ada, termasuk risiko inflasi, dampak pada kelas menengah bawah, dan efektivitas nilai BLT untuk mengimbangi kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Fabby Tumiwa dari IESR mengingatkan bahwa perubahan skema subsidi BBM bisa memengaruhi daya beli masyarakat luas, terutama kelompok pengguna transportasi umum. Selain itu, peningkatan harga BBM berpotensi meningkatkan inflasi dan memukul sektor usaha strategis yang tidak masuk kategori penerima subsidi.

Keputusan terkait subsidi BBM menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas, baik untuk masyarakat umum maupun sektor usaha, sebelum mengimplementasikan kebijakan ini.

Di sisi lain, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil menyita barang bukti narkotika senilai Rp8,6 triliun, yang siap diedarkan di Indonesia. Langkah ini diklaim telah menyelamatkan 40,4 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Polri juga berhasil menyelesaikan 84,47% dari 36.174 perkara tindak pidana narkoba yang diungkap sepanjang tahun.

Pencapaian ini mencerminkan upaya kolaboratif lembaga penegak hukum dalam menjaga aset negara dan melindungi masyarakat dari ancaman narkoba, meskipun tantangan dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan narkotika masih terus ada.

Namun, efek ini tidak konsisten setiap tahun. Hendra Wardana, Pendiri Stocknow.id, dan Daniel Agustinus, Certified Elliott Wave Analyst, mengingatkan bahwa arus dana asing yang masih keluar dapat membatasi potensi penguatan IHSG. Daniel memprediksi IHSG akan bergerak di rentang 6.800-7.200 pada Januari, sementara Oktavianus Audi, Vice President Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas, menilai peluang penguatan terbatas dengan rentang support 6.925 dan resistance 7.255.

Secara historis, peluang January Effect terjadi hanya sekitar 44%. Audi menyarankan investor fokus pada saham blue chip seperti TLKM (target harga Rp 3.200) dan BMRI (target harga Rp 7.250). Hendra menjagokan saham sektor barang konsumsi primer seperti JPFA (Rp 2.030), ICBP (Rp 12.225), dan MYOR (Rp 2.910), mengingat prospek positif dalam sektor ini. Investor diingatkan untuk tetap berhati-hati, mengingat risiko tekanan eksternal, termasuk arah kebijakan The Fed dan arus modal asing.

Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI, menyoroti bahwa penerapan PPN 12% yang hanya berlaku untuk barang mewah mengurangi potensi penerimaan hingga hanya Rp 3,2 triliun, jauh lebih kecil dari potensi Rp 75 triliun jika berlaku untuk semua barang dan jasa.

Fajry Akbar, Kepala Riset CITA, menyebut tambahan penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk mencapai target APBN 2025 mencapai Rp 267,4 triliun, jauh di atas rata-rata tambahan tahunan sebelum pandemi yang hanya Rp 68,62 triliun. Ia menekankan bahwa kebijakan seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan kenaikan tarif PPN yang sebelumnya membantu lonjakan penerimaan tidak akan terulang.

Untuk menambal kebutuhan anggaran, Ariawan dan Fajry menyarankan pemerintah mengejar pajak dari underground economy serta menerapkan pajak minimum bagi kelompok kaya yang belum patuh. Namun, untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan upaya ekstra dan reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.

Menurut Andrey Wijaya, Head of Research RHB Sekuritas, prospek sektor perbankan di 2025 tetap positif, terutama jika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, yang dapat meningkatkan margin bunga bersih dan mendorong pertumbuhan kredit.

Arinda Izzaty Hafiya, Junior Equity Analyst Pilarmas Investindo, juga memprediksi penurunan suku bunga oleh The Fed hingga 100 basis poin dapat mendorong BI untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut, mendukung permintaan pembiayaan. Arinda merekomendasikan beli saham BBRI dengan target harga Rp 5.625, BBCA Rp 12.025, dan BBNI Rp 6.350.

Namun, Rahmanto Tyas Raharja, Investment Analyst Lead Stockbit, mencatat kinerja BBRI tertekan oleh peningkatan biaya kredit yang mencapai 3,25% pada 2024, lebih buruk dari panduan maksimum manajemen sebesar 3%. Meski pertumbuhan kredit BBRI hanya 5%—di bawah rata-rata industri 9,6%—BBRI menunjukkan pertumbuhan positif dana murah. Manajemen BBRI menargetkan percepatan pertumbuhan kredit hingga 10%-12% di akhir 2024.

Saham-saham bank KBMI 4 tetap dianggap menarik, namun investor perlu mencermati fundamental, khususnya pada emiten seperti BBRI.

Haykal Hubeis, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), menekankan pentingnya diskon listrik bagi industri smelter, terutama yang berskala kecil, karena biaya listrik menyumbang lebih dari 10% terhadap total operasional. Ia juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada kuartal pertama 2025, yang dinilai mendukung daya saing sektor hilirisasi tambang.

Sementara itu, Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), berharap diskon listrik dapat menjadi stimulus bagi industri perhotelan yang sedang lesu. Ia mencatat bahwa biaya listrik menyumbang 15%-20% dari total operasional hotel. Maulana juga mengusulkan kebijakan serupa dengan pembebasan biaya abonemen yang pernah diberikan saat pandemi Covid-19 untuk membantu sektor perhotelan.

Diskon tarif listrik diharapkan mampu mendorong keberlanjutan dan efisiensi operasional di berbagai sektor industri strategis.