;

TKBI Diperluas di Tiga Sektor Ekonomi

Yuniati Turjandini 08 Jan 2025 Investor Daily Masuknya
OJK  bakal meluncurkan Taksonomi untuk keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 pada Februari 2025, yang mencakup sektor construction & real estate, transportation & storage, dan sebagian agriculture, forestry, & other land use. Artinya, TKBI  diperluas dari tadinya hanya sektor energi. Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, TKBI dikembangkan dengan konsep rumah tumbuh. Pada versi 1 yang telah dilunucrkan pada Februari 2024, kerangka utama dirancang hanya untuk sektor energi. "Dalam waktu dekat ini, kami harapkan Februari 2025 akan terbit versi kedua, yang mencakup sektor construction & real estate, transportatio & storage, dan sebaian agriculture, forestory, & other and land use," ungkap Mahendra. Namun demikian, dia tidak menyebut "kredit konsumsi" untuk TKBI versi 2, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam catatan Investor Daily yang mengacu consultative paper OJK, kredit konsumsi yang dimaksud dapat mencakup kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit kepemilikan rumah (KPR), asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi rumah utnuk masuk dalam jenis kredit/pembiayaan atau asuransi yang berkelanjutan. (Yetede)

Kenaikan Harga Minyakita Tak Terbendung dan Belum Teratasi

Yoga 07 Jan 2025 Kompas
Kantor Staf Presiden kembali meminta Kementerian Perdagangan meredam kenaikan harga Minyakita. Harga minyak goreng kemasan sederhana untuk rakyat itu masih tinggi sejak merangkak naik sekitar setengah tahun lalu. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), per 3 Januari 2025, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.300 per liter. Harga tersebut sudah 10,19 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700 per liter. Sejak pertama kali naik pada Juni 2024 hingga saat ini, kenaikan harganya mencapai 7,45 persen. Kendati harganya tinggi, disparitas harga Minyakita antardaerah di Indonesia sepanjang pekan pertama Januari 2025 justru rendah, yakni 4,32 persen. Deputi III Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Senin (6/1/2025), mengatakan, problem kenaikan harga Minyakita bukan hal baru. Hingga kini harganya masih tinggi dan cenderung terus naik di atas HET.

Padahal, pasokan Minyakita yang berasal dari kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) dibilang mencukupi. Di samping itu, sejumlah penyebab kenaikan harganya juga sudah diketahui. ”Salah satunya adalah rantai distribusi yang panjang. Jarang sekali pengecer mengulak Minyakita langsung dari distributor lini kedua (D2). Mereka bahkan ada yang membeli Minyakita dari pengecer lain,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.
Edy juga mengaku penasaran dengan harga Minyakita yang tinggi, tetapi disparitasnya rendah. Hal itu berarti mengindikasikan ada problem pasokan. Namun, Kemendag menyebutkan realisasi DMO Minyakita tak bermasalah karena telah sesuai kebutuhan. ”Kami khawatir realisasi DMO itu tidak identik dengan pasokan Minyakita. (Yoga)


Belum Tertata Rapi Program MBG

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Tempo
MAKAN bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri 06 Pulogebang, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tertunda selama satu jam, Senin, 6 Januari 2025. Dua penyebab penundaan tersebut adalah penyelenggara menunggu kedatangan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan distribusi paket makanan terlambat sampai di sekolah tersebut. Kepala SDN 06 Pulogebang Paringgi Rismoko mengatakan kegiatan MBG di sekolahnya seharusnya dimulai pada pukul 09.00 WIB. Tapi makan bergizi tersebut terpaksa ditunda karena menunggu kedatangan pejabat pemerintah pusat yang akan berkunjung ke sekolahnya. “Ada pejabat, jadi mundur (jadwalnya),” kata Paringgi, Senin, 6 Januari 2025.

Kendala lain, mobil pengangkut menu MBG baru tiba di sekolah sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah makanan tiba, guru dan murid bergegas mengangkutnya ke kelas masing-masing. Proses mengangkut makanan dari mobil ke kelas ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit.  Setelah makanan sudah siap di setiap kelas, murid SDN 06 Pulogebang belum bisa juga langsung menyantapnya. Mereka harus menunggu kedatangan Qodari. Qodari dan rombongan tiba pukul 10.15 WIB. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, ikut mendampingi Qodari. Tak lama setelah rombongan Qodari tiba, murid-murid baru dipersilakan menyantap hidangan MBG. Makanan disajikan dalam ompreng atau tempat makan stainless steel. Menu MBG tersebut berisi nasi dengan ikan dori, telur campur wortel, tumis taoge, dan buah-buahan. 

Qodari dan rombongan pejabat negara itu berkeliling melihat para murid menikmati makanan tersebut. “Harapannya, kualitas gizi bisa meningkat. Belajar menjadi semangat dan ekonomi bisa berkembang,” ujar Qodari setelah berkunjung ke SDN Pulogebang 06.  Paringgi mengatakan jadwal MBG di sekolahnya dibagi dalam dua sesi, yaitu pukul 09.00 dan 12.30 WIB. Pembagian waktu ini disesuaikan dengan jadwal masuk murid sekolah yang memang dibagi dua tahap. SDN 06 Pulogebang mempunyai 529 murid. Semuanya mendapat MBG. Menu makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, 6 januari 2025. TEMPO/Budi Purwanto Paringgi mengatakan menu makanan pada hari pertama itu tidak jauh berbeda dengan saat simulasi pada 6-16 Desember 2024. “Bedanya hanya sekarang tidak ada susu,” ucap Paringgi. (Yetede)

Celios Kritik Penggunaan Uang Pribadi Prabowo untuk Program Makan Bergizi Gratis

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Tempo
 Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Peneliti Hukum Celios Muhamad Saleh menilai penggunaan dana pribadi pejabat negara untuk membiayai program pemerintah merupakan penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.  Pengelolaan keuangan negara, kata Saleh, seharusnya bersifat transparan, efisien, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. “Ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena pengeluaran tersebut tidak dapat diaudit secara resmi,” tutur Saleh dalam keterangan resmi, Selasa, 7 Januari 2025.

Menurut Saleh, penggunaan dana pribadi Prabowo untuk program MBG ini mengaburkan garis antara kepentingan pribadi dan publik, serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Ia menilai penggunaan uang pribadi untuk membiayai program negara bisa menciptakan konflik kepentingan. Prabowo Kemungkinan Bakal Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis “Terutama ketika dana tersebut digunakan untuk membangun citra politik atau kepentingan lain di luar tujuan program,” ujar dia. Dalam sistem tata kelola keuangan yang mengedepankan integritas, lanjut dia, tindakan tersebut seharusnya dihindari. Sebab, penggunaan dana pribadi bisa melemahkan prinsip checks and balances dalam pengelolaan keuangan negara. 

Gibran Sebut Menu Makan Bergizi Gratis di SMAN 70 Jakarta Selatan Paling Mewah, Ini Menunya
Tindakan tersebut, Saleh menerangkan, berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum. Contohnya, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) UU Keuangan Negara yang mengatur seluruh pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, Pasal 3 ayat (1) juga menegaskan pengelolaan keuangan negara harus memenuhi prinsip tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, ia mengatakan pembiayaan program pemerintah dengan uang pribadi mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan. “Jika memang terdapat hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi, pemerintah harus mencari solusi legal,” tutur Saleh. (Yetede)


Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Tempo
BADAN Pusat Statistik mencatat hingga Desember 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,57 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 106,80. Angka ini merupakan inflasi terendah sejak BPS mulai mencatat fluktuasi harga-harga di Indonesia pada 1958, meskipun kala itu penghitungan inflasi hanya dilakukan di wilayah Jakarta. "Sekarang (penghitungan inflasi) sudah berkembang. Kami menggunakan data 150 kota di 38 provinsi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers pada Kamis, 2 Januari 2025. Ia berujar angka inflasi pada 2020 atau saat pandemi Covid-19 melanda bahkan lebih tinggi, yaitu 1,68 persen.

Faktor utama rendahnya inflasi pada 2024 adalah melandainya harga pangan pokok. Terlebih harga pangan pokok pernah naik pada 2022 dan 2023. Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tahunan 2024 disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,90 persen. Kelompok ini berkontribusi paling besar terhadap inflasi umum sebesar 0,55 persen. Komoditas lain yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan pada Desember 2024 di antaranya harga sewa rumah, kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, mobil, biaya sekolah dasar, uang kuliah, kue kering berminyak, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan. Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi sebesar 0,04 persen.

Sejumlah ekonom menyatakan rendahnya inflasi 2024 tidak sepenuhnya positif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini lebih banyak mencerminkan masalah struktural, seperti lemahnya daya beli masyarakat, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pengaruh dari sisi suplai, menurut Faisal, penurunan inflasi 2024 lebih disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik, khususnya daya beli masyarakat kelas menengah. Hal tersebut berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga. Bahkan ia menyebut inflasi yang lebih rendah dibanding pada masa pandemi sebagai indikasi bahwa kondisi ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya. (Yetede)


Investasi Saham di Awal 2025 di Kocok Ulang

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Investor Daily (H)
Awal tahun 2025 menjadi momen krusial bagi  investor untuk menata ulang portfolio  investasi mereka di pasar saham, seiring dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dengan dukungan kebijakan pemerintah serta stimulus ekonomi, sektor-sektor seperti kesehatan, konsumen, dan media, diyakini memiliki potensi pertumbuhan  yang lebih stabil di tahun 2025. "Strategi Switching portfolio di awal tahun ini dapat diterapkan dengan mengalihkan investasi dari sektor-sektor yang cenderung stagnan, seperti sektor energi yang terpengaruh eloeh sektor fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan perdagangan internasional, ke sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Sektor yang dimaksud menurut Hendra, terutama yang terkait oleh kebijakan domestik seperti peningkatan tarif PPN menjadi 12% untuk barang mewah, stimulus ekonomi sebesar Rp265 trliun, dan ekspansi manufaktur. Dia menyebut, kebijakan PPN dan stimulus ekonomi bakal menopang daya beli masyarakayt dan mendukung pertumbuhan ekonomu. Serta, peningkatan Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia dari 49,6 menjadi 51,2 pada Desember menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur, menambah optimisme pasar. (Yetede)

Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2025

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Investor Daily (H)
Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,99. Dari jumlah itu, komponena yang dibayarkan atau disebut Biaya Perjalanan Haji (Bipih) yang dibayar jamaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BIPH 2025 dan sisanya sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat. Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i, Kepala Badan Penyelanggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadhul Imansyah, Sekjen Kemenang M Ali Ramdhani, serta Diten Penyelenggara Haji dan Umroh Hilam Latief dan jajarannya. Besaran BPIH  itu dengan asumsi kurs 1 US$ sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67. "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIJ 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00" terang Menag Nasaruddin Umar.  (Yetede)

IHSG Terkoreksi Signifikan pada Awal Pekan

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Investor Daily (H)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi signifikan pada awal pekan, tergelincir ke level 7.080,47 atau melemahkan 1,17%. Koreksi ini memupus harapan terhadap January Effect, yang biasanya menjadi katalis positif di awal tahun. Pelemahan IHSG juga mencerminkan global yang masih penuh tantangan. IHSG dibuka pada level 7.176,12 pada Senin (6/1/2025), namun mulai melemah sejak sesi pertama, menutup hari dengan koreksi sebesar 1,17%. Dalam perdagangan tersebut, 388 saham tercatat melemah, sementara hanya 221 saham yang menguat, dan 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp8,06 triliun dengan volume 22,1 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.086.728 kali. Hampir semua sektor mengalami koreksi, dengan sektor koreksi, dengan seksama barang baku mencatatkan  pelemahan terdalam sebesar1,7%. Dalam perdanganan tersebut, 388 saham tercatat melemah , sementara hanya 221 saham yang menguat, 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp8,06 triliun dengan volume 22,1 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.086.728 kali. (Yetede)

Program MBG Gerakkan Ekonomi Daerah Lebih Aktif

Yuniati Turjandini 07 Jan 2025 Investor Daily (H)

Program makan bergizi gratis (MBG) akan terus diperluas hingga menjangkau 19 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Ekspansi MBG bakal menggerakkan ekonomi daerah, hingga menu program ini berbasis kearifan lokal. Senin (6/1/2025), merupakan moment bersejarah bagi Indonesia, lantaran MBG mulia bergulir. Tahap awal, pemerintah mengerahkan 190 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 26 provinsi dengan jumlah penerima manfaat 570 ribu orang. Dalam jangka pendek atau pada April 2025, jumlah SPPG ditargetkan mencapai 937 unit yang diproyeksikan dapat melayani hingga 3 juta penerima manfaat. Jumlah ini akan terus ditingkatkan, sehingga total penerima manfaat mencapai 82,9 juta pada 2029. Tahun ini, anggaran MBG ditetapkan Rp 71 triliun. Di hari pertama pelaksanaan MBG, para pelajar mendapatkan menu bervariasi. Contohnya, di SD Negeri 5 Cilacap, Tapos, Kota Sepok, Jawa Barat, para pelajar mendapatkan menu berupa nasi, lauk ayam filet, lauk pendamping berupa tahu, wortel dan buncis, serta buah jeruk. Sementara itu, di Cimahi, Jawa Barat, menu MBG terdiri dari atas nasi, ayam opor, satu potong buah semangka, sayur dan susu. Pemerintah sudah menetapkan nilai menu MBG Rp 10 ribu per porsi. Akan tetapi, pemerintah tidak menetapkan menu baku MBG yang berlaku di semua daerah. Intinya, MBG akan memberdayakan sumber pangan lokal. (Yetede)

BP2MI Berencana Dapat Kucuran Pinjaman

Yoga 07 Jan 2025 Kompas
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mendapatkan kucuran anggaran negara sebesar Rp 45 triliun selama lima tahun. Menurut rencana, dana sebesar itu akan ditempatkan dan dikelola oleh badan layanan umum di bawah kementerian. Oleh badan layanan umum, dana akan dapat dipakai untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada pekerja migran Indonesia yang butuh biaya membiayai ongkos keberangkatan ataupun pelatihan keterampilan. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding sebagai hasil rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan beberapa kementerian, termasuk kementerian yang Karding pimpin, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akhir pekan lalu, di Istana Bogor.

”Atas perhatian Presiden terhadap nasib pekerja migran Indonesia, nanti kami akan memperoleh komitmen dana Rp 45 triliun yang akan dibagi (dicairkan) tiga kali sehingga masing-masing Rp 15 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan pinjaman berbunga rendah guna membiayai keberangkatan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pekerja migran Indonesia,” ujarnya saat sesi bincang santai dengan media, Senin (6/1/2025), di Jakarta. Dia didampingi oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani. Karding, sapaan akrabnya, menyatakan, hingga kini masih ada persoalan tingginya biaya keberangkatan dan pelatihan keterampilan kerja. Dia tidakmenyebut detail kucuran dana Rp 45 triliun, apalagi saat ditanya media mengenai apakah sumber dana sebesar itu dariAPBN tahun 2025 atau bukan.

Karding hanya memastikan dana tersebut akan cair dalam tiga kali pencairan selama lima tahun. Pencairan pertama akan langsung ditindaklanjuti dengan membentuk badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Mekanisme teknis pembentukan sampai cara kerja BLU dalam menyalurkan pinjaman bunga rendah belum bisa Karding sampaikan saat ini. ”Dana akan difokuskan untuk urusan pemberangkatan dan pelatihan keterampilan kerja, sedangkan mengenai urusan pemulangan, kami akan cari cara lain. Uang negara ini akan kami putar menjadi pembiayaan dengan bunga rendah, bukan serta-merta uang subsidi. Masalah pekerja migran yang sering jadi korban calo karena biaya keberangkatan dan pelatihan mahal,” ucapnya. (Yoga)

Pilihan Editor