Pemerintah Bungkam Proyek Kereta Cepat
Hairul Rizal
15 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Kasus dugaan persekongkolan tender dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tengah diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memunculkan respon yang hati-hati dari berbagai pihak terkait. Banyak pejabat di Kementerian BUMN, seperti Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, yang memilih untuk tidak memberikan keterangan mengenai kasus ini. Mereka menegaskan bahwa Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN tidak terlibat langsung dalam proses tender yang dikelola oleh PT CRRC Sifang Indonesia dan dimenangkan oleh PT Anugerah Logistik Prestasindo (ALP).
Selain itu, PT Wijaya Karya (Persero) dan PT KCIC juga mengelak dari keterlibatan langsung dalam pengadaan kereta atau tender yang dipermasalahkan, dengan alasan bahwa mereka hanya terlibat dalam konstruksi dan sebagai penerima barang, bukan dalam proses tender pengadaan kereta. PT KCIC, sebagai operator KCJB, menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam pengadaan atau proses pengangkutan Electric Multiple Unit (EMU) yang tengah diselidiki.
Sementara itu, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa kasus ini kini berada dalam tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan KPPU telah memanggil berbagai pihak, termasuk PT CRRC Sifang Indonesia, ALP, dan PT KCIC untuk dimintai keterangan. Meskipun penyelidikan ini terus berjalan, hasilnya belum dapat dipublikasikan.
Ragam Kebijakan Trump dan Dampaknya
Hairul Rizal
15 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Pelantikan Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pekan depan akan membawa konsekuensi besar bagi politik dan ekonomi global. Salah satu kebijakan yang dijanjikan Trump adalah penerapan tarif impor yang lebih ketat, termasuk tarif 10% untuk barang impor secara umum dan 60% untuk barang asal China, yang dapat memicu ketegangan perdagangan dan berpotensi menyebabkan perang tarif. Kebijakan ini dapat mengguncang stabilitas ekonomi dunia yang sudah rapuh.
Indonesia harus mewaspadai dampak dari kebijakan tersebut, terutama karena pemerintah Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yakni 6% pada dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, keterbatasan opsi fiskal dan moneter menghadapkan Indonesia pada tantangan berat. Kementerian Keuangan kesulitan memberikan insentif karena fokus pada peningkatan penerimaan pajak, sementara Bank Indonesia (BI) juga sulit menurunkan suku bunga acuan untuk mengamankan nilai rupiah yang melemah.
Di tengah tantangan ini, kolaborasi antara pemangku kebijakan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif jangka panjang, memperkuat partisipasi dalam organisasi ekonomi dunia, serta menciptakan strategi untuk menarik lebih banyak investasi asing. Bank Indonesia pun harus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk menopang perekonomian, meskipun ruang kebijakan moneter terbatas.
Terkurung Pagar Laut Membuat Nestapa Nelayan
Yoga
15 Jan 2025 Kompas (H)
Pembangunan pagar dan tanggul laut di Kabupaten Tangerang, Banten, serta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengikis hak nelayan dalam memperoleh penghidupan. Hasil tangkapan terus menurun, sementara biaya untuk mengais sisa kekayaan laut kian melambung karena nelayan mesti menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan hasil. Sejak enam bulan lalu, Rodin (40), nelayan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, harus bersusah payah mencari ikan. Tanggul laut sepanjang 5 kilometer menghalanginya mengarungi pesisir yang dikelilingi oleh hutan mangrove itu. Tanggul laut yang terbuat dari bambu itu digunakan sebagai batasan area yang dimiliki oleh dua perusahaan yang sejak 2023 sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun kawasan industri perikanan dan pelabuhan. Kerja sama ini akan berlangsung hingga 2028. Dulu, ketika tanggul laut belum dibangun, Rodin bisa mendapatkan hasil laut, seperti bandeng dan belanak, dengan mudah. ”Hanya dengan berlayar beberapa mil saja, saya sudah bisa mendapatkan banyak ikan,” kata Rodin, Selasa (14/1/2025).
Saking melimpahnya kekayaan laut di kawasan itu, Rodin bisa memperoleh ikan sekitar 40 kilogram per hari. Namun, anugerah itu kian pudar dengan hadirnya tanggul laut. Dalam sehari menjala, rata-rata ia hanya mendapat 5 kg ikan. ”Pendapatan saya pun turun dari yang semula bisa Rp 400.000 per hari sekarang hanya Rp 100.000 per hari. Dan, uang itu pun habis untuk biaya bahan bakar,” katanya. Ya, sejak tanggul laut itu berdiri, Rodin harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli bahan bakar. Dalam satu hari, ia membutuhkan bensin sekitar 4 liter lantaran perahunya harus memutar untuk bisa menjala. Kini, ia pun harus memutar otak lantaran perahu yang ia gunakan tengah bocor karena terantuk bambu dari tanggul laut itu. ”Entah kapan kami bisa memperoleh ikan seperti dulu lagi,” katanya. Setali tiga uang, Sulaiman (30), nelayan lain, merasakan hal serupa. Dia pun tidak bisa memperoleh hasil laut dengan maksimal. ”Akibat pembangunan tanggul, ikan di pesisir sangat berkurang,” katanya. Dalam proses pembangunan, ucap Sulaiman, para nelayan tidak pernah diajak berdiskusi. ”Tiba-tiba saja tanggul itu berdiri,” katanya. Situasi ini membuat nelayan kian terjepit. Sulaiman berharap agar pembangunan tanggul dihentikan segera dan nelayan pesisir diberi akses untuk kembali menjala ikan. (yoga)
Para Dosen ASN Tetap Tuntut Pembayaran Hak Tukin
Yoga
15 Jan 2025 Kompas (H)
Para dosen berstatus aparatur sipil negara di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tetap menuntut pembayaran tunjangan kinerja. Mereka meyakini tunjangan kinerja merupakan hak mereka sebagai aparatur sipil negara, seperti halnya dosen di kementerian/lembaga pemerintah lain yang juga menerima tunjangan kinerja sebagai aparatur sipil negara. Koordinator Nasional Aliansi Dosen Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Adaksi), Anggun Gunawan, di Jakarta, Selasa (14/1/2025), mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) adalah hak yang telah diamanatkan sejak tahun 2014 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi, hak tukin tidak pernah dirasakan oleh dosen ASN Kemendiktisaintek sebelum dan setelah UU ASN diundangkan. Sementara dosen ASN di kementerian lain mendapatkan tunjangan kinerja sejak 2012.
”Selama 12 tahun hak tukin dosenASNdikecualikan. Lima tahun hak yang sudah jelas-jelas diatur dalam Permendikbud No 49/2020 tidak juga dibayarkan,” kata Anggun, dosen di salah satu politeknik negeri di Jakarta. Menurut Anggun, Adaksi mendukung penuh upaya tim hukum Kemendiktisaintek yang merancang peraturan presiden (perpres) baru terkait tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemendiktisaintek. Perpres baru ini harus menghapus klausul pengecualian yang selama ini menghambat pemberian tukin kepada dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) sehingga semua dosen ASN di PTN berstatus satuan kerja, badan layanan umum (BLU), dan badan hukum (BH).
Sedangkan dosen ASN yang diperbantukan di perguruan tinggi swasta mendapatkan tukin. Sementara itu, besaran tukin dosen untuk asisten ahli kelas jabatan 9 sebesar Rp 5.079.200,00; lektor kelas jabatan 11 sebesar Rp 8.757.600,00; lektor Menurut Anggun, berdasarkan hasil konsolidasi internal Adaksi yang beranggotakan sekitar 1.000 dosen di Indonesia, para dosen menuntut pemberian tukin yang merata kepada seluruh dosen ASN Kemendiktisaintek. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan keadilan di lingkungan pendidikan tinggi. Para dosen memberikan masukan terhadap rancangan perpres tentang tukin yang disiapkan Kemendiktisaintek. Tambahan kesejahteraan dosen, seperti tukin di PTN-BLU dan PTN-BH, ada yang disebut remunerasi.Nyatanya, remunerasi tak seindah yang dibayangkan. (Yoga)
Rencana Hentikan Cek Fakta Meta Picu Kekhawatiran Banyak Pihak
Yoga
14 Jan 2025 Kompas (H)
Sejumlah pihak mengkhawatirkan rencana Meta, perusahaan induk berbagai platform media sosial, untuk menghentikan program cek fakta. Rencana ini berpotensi memperluas penyebaran misinformasi di ruang digital. Meta yang membawahkan Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Threads berencana mengganti cek fakta dengan sistem catatan komunitas, seperti yang diterapkan di media sosial X. Meta menyebut pihaknya ingin kembali ke komitmen dasar dalam mendukung kebebasan berekspresi. Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) menyebut, penghentian program cek fakta tersebut dapat mengancam kebenaran. Platform yang tidak mengutamakan kebenaran dikhawatirkan memperluas penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian. Hal ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap media sosial dan media berita sebagai sumber informasi. IFJ juga menyinggung Piagam Etika Global untuk Jurnalis yang menyebutkan ”Menghormati fakta dan hak publik atas kebenaran adalah tugas pertama jurnalis.
Sekretaris Jenderal IFJ Anthony Bellanger mengatakan, kebenaran merupakan landasan jurnalisme. ”Pengumuman (rencana Meta menghentikan cek fakta)ini merupakan pukulan telak bagi ekosistem informasi global. Betapa pun tidak sempurnanya pengecekan fakta, hal itu didasarkan pada prinsip bahwa ada fakta yang dapat diperiksa,” ujarnya, dilansir dari laman IFJ, Senin (13/1/2025). Rencana menghentikan program cek fakta juga akan semakin menyulitkan upaya melawan penyebaran informasi secara daring yang menyesatkan. Selama ini, artikel dan unggahan yang dianggap salah oleh pemeriksa fakta akan ditandai dengan peringatan. Tanda tersebut dapat menjadi catatan bagi pengguna media sosial untuk mewaspadai konten yang tidak sesuai dengan fakta. Namun, jika cek fakta dihapuskan, pengguna media sosial dikhawatirkan akan semakin mudah terpapar informasi yang menyesatkan. Psikolog sosial di Cambridge University, Inggris, Sander van der Linden, mengatakan, pemeriksaan fakta di media sosial telah membantu meyakinkan orang tentang informasi yang benar dan dapat dipercaya. (Yoga)
Pelajar Gantikan Bekalnya dengan MBG
Yoga
14 Jan 2025 Kompas
Memasuki pekan kedua, program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjangkau semakin banyak siswa di Indonesia. Pemerintah memastikan menu makanan sesuai dengan angka kecukupan gizi. Menjelang pukul 09.00 WIB, Senin (13/1/2025), di bangku setiap murid Sekolah Dasar Taquma, Jalan Jemur Ngawinan, Surabaya, Jawa Timur, sudah tersedia kotak plastik transparan berisi paket MBG dari Badan Gizi Nasional. Setelah berdoa bersama, mereka membuka tutup kotak d menikmati menu nasi bertabur biji wijen hitam, tumisan wortel buncis kembang kol, irisan daging ayam masak kecap, irisan semangka, dan susu kemasan. Abrisyam, murid kelas 1A, dengan lahap dan cepat menghabiskan makanannya. Ia memang mengetahui akan diberi menu MBG sehingga sebelum ke sekolah sengaja tidak sarapan dan tidak bawa bekal.
”Terkadang bekal hanya roti atau jajan. Pulang sekolah makan di rumah,” katanya. Menurut Kepala SD Taquma Nur Rohmatul Izzah, sebanyak 329 murid kelas 1-6 mendapatkan makan bergizi gratis. Belum sepekan merekadimintai informasi oleh Badan Gizi Nasional tentang jumlah pelajar dan berapa yang alergi terhadap protein tinggi, boga bahari, ayam, dan cokelat. ”Ada 31 anak yang alergi sehingga wajar jika ada yang tidak menghabiskan menu itu,” katanya. Menjelang pukul 10.00 WIB, giliran 926 siswa dan siswi SMP Negeri 13 Surabaya yang menikmati MBG dengan menu yang sama dengan di SD Taquma. Menurut siswi bernama Elizabeth Charissa, menu MBG cukup enak. ”Lumayan, hari ini menggantikan sarapan dan bekal,” ujarnya Siswa lainnya, Kamil Rashid, mengatakan, ia harus belajar menerima apa pun menu MBG. (Yoga)
Strategi Saling Tawar dan Ancaman Tarif
Yoga
14 Jan 2025 Kompas (H)
Perebutan supremasi teknologi untuk energi baru dan terbarukan atau EBT dan kebutuhan semikonduktor merupakan game geopolitik terbaru China-Amerika Serikat. Donald Trump tidak sekadar mengancam China dengan pengenaan tarif 10 persen, tetapi juga pembatasan investasi hi-tech. Sebagai balasannya, China melakukan larangan ekspor mineral strategis seperti germanium, galium, dan antimon ke AS yang dibutuhkan untuk produksi semikonduktor (Niarchos, Januari [2025]) Pelantikan presiden terpilih AS, Donald Trump, baru akan dilakukan pada 20 Januari 2025. Biasanya wewenang implementasi kebijakan baru dapat dilakukan jika sudah resmi menduduki suatu jabatan. Namun, jabatan presiden AS mempunyai bobot sendiri sebagai one of the most powerful office in the World (Brusco [2018]).
Keunikanini membuat aplikasi dari Theory ofGames and Economic Behavior menjadi relevan (Von Neumann dan Morgenstern [1944]). Dalam game theory dikenal keseimbangan Nash, yaitu hasil akhir dari kebijakan adalah interaksinya dengan reaksi dari pihak-pihak yang akan terkena kebijakan (Acocella et al. [2012]). Situasi membuat pihak yang mempunyai bobot pengaruh seperti presiden AS walaupun belum dilantik, dapat memberikan sinyal prospek kebijakan mendatang yang membuat pihak lain bereaksi. Secara paradoks ini juga meningkatkan ketidakpastian karena pihak lain dapat mengambil posisi membalas ancaman. Ancaman merupakan satu strategi tawar-menawar atau negosiasi. Jika kesepakatan dapat tercapai, sifatnya jadi keseimbangan kerja sama (cooperative equilibrium).
Keseimbangan akan berjalan untuk waktu tertentu sampai batas waktunya jika pihak-pihak yang terlibat tetap patuh dengan ketentuan. Untuk itu diperlukan kredibilitas dan reputasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk tidak ingkar janji dan tidak melakukan kecurangan (Alt et al. [1988]). Ini juga diperlukan untuk renegosiasi jika perjanjian akan diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan terbaru. Keseimbangan tangan gemetar Strategi ancam-mengancam untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik berisiko membawa ke ”keseimbangan tangan gemetar” atau trembling hand equilibrium. Istilah untuk godaan memasukkan strategi yang tidak sesuai tujuan utama game (Selten [1975]). Ini membuat segalanya menjadi semakin rumit, memerlukan waktu untuk semua kembali ”rasional”. Game of throne EBT ini kemudian melebar ke isu lain dan pihak yang tidak terlibat langsung. (Yoga)
Perkuat Riset Ekonomi Kreatif Sertakan Perguruan Tinggi
Yoga
14 Jan 2025 Kompas
Perguruan tinggi terus digandeng untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk di bidangekonomi kreatif. Selain penyiapan sumber daya manusia yang mendukung industri kreatif, perguruan tinggi juga berperan memperkuat riset-riset untuk memetakan potensi pengembangan ekonomi kreatif di daerah-daerah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, riset dan inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi harus mampu menjawab permasalahan di masyarakat, salah satunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Produk-produk riset agar tidak hanya berhenti pada prototipe, tetapi bisa dihilirkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
”Riset dan inovasi dari perguruan tinggi, misalnya, untuk mendukung pengurangan bahan baku impor dalam produk-produk terkait ekonomi kreatif. Sekarang kita berkreasi, tetapi masih ada yang menggunakan bahan baku impor. Kalau bisa, kitalah yang mengekspor bahan baku itu nantinya,” kata Satryo, Senin (13/1/2025), di Jakarta. Saat audiensi dengan Menteri Diktisaintek pekan lalu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto mengajak perguruan tinggi bekerja sama melalui Kementerian Diktisaintek terkait dengan riset multiplier effect dari festival musik Indonesia dalam bidang ekono-mi kreatif. ”Kami saat ini sedang mencoba untuk masuk ke perguruan tinggi karena kami sudah beberapa kali mencoba melakukan kerja sama riset, bagaimana multiplier effect sebuah festival musik di Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif,” katanya.
Menurut Yovie, melalui riset bersama, perguruan tinggi diharapkan ada akurasi data yang bagus per lokasi daerah atau yang menjadi tempat penelitian dari kampus-kampus. Pelibatan kampus-kampus sejak awal ini juga diharapkan dapat menggelorakan penguatan ekonomi kreatif sehingga bermanfaat bagi masyarakat. ”Mungkin dari sini kita bisa kembangkan untuk bekerja sama sebagai program Kementerian Diktisaintek,” ujarnya. Kreativitas daerah Satryo mengatakan, di kampus ada bermacam unit kesenian. Di Indonesia ada beberapa institut seni dan budaya yang memiliki program studi yang berfokus pada musik. ”Kampus-kampus bisa membuka peluang bekerja sama dan berkolaborasi. Yang terpenting kerja sama dapat bermanfaat bagi keduanya, yakni bagi masyarakat dan kampus,” ujarnya. (Yoga)
Polemik Investasi Apple Senilai 1 Miliar Dollar AS
Yoga
14 Jan 2025 Kompas
Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa kontribusi Apple dalam bentuk pengembangan perangkat lunak dan keterampilan digital melalui AppleAcademy belum cukup memenuhi aturan tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Setelah pelarangan, Apple mengajukan proposal investasi senilai 10 juta dollar AS, yang kemudian ditingkatkan menjadi 100 juta dollar AS. Terkini, Apple telah mengajukan proposal investasi senilai 1 miliar dollar AS untuk membangun pabrik AirTag di Batam. Namun, pemerintah masih tetap menolak proposal tersebut. Pemerintah menganggap bahwa AirTag bukanlah komponen dari produk handphone, komputer, dan tablet (HKT) dan oleh karena itu pemerintah belum bisa memberikan sertifikasi TKDN agar Apple bisa menjual produk di Indonesia. Di balik berbagai polemik ini ialah kebijakan TKDN yang mengharuskan penggunaan komponen lokal dalam produksi.
Kebijakan yang sudah dijalankan sekitar 10 tahun terakhir ini diharapkan bisa menciptakan permintaan untuk komponen dalam negeri dan mendorong dunia usaha untuk mengembangkan produksinya di Indonesia Namun, apakah kebijakan TKDN sudah memberikan hasil yang diharapkan untuk membangun industri komponen nasional? Apakah kebijakan tersebut sudah mendukung pembangunan industri Indonesia? Dampak ekonomi TKDN Sebenarnya kebijakan TKDN ini bukanlah hal baru dan telah lama diterapkan sebagai bagian dari strategi industri Pemerintah Indonesia. Kebijakan ini dahulu pernah dijalankan melalui berbagai inisiatif, seperti Program Benteng (1950-1957), Program Penghapusan (1974-1993), Program Mobil Nasional (1996), dan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri/P3DN (2009-saat ini). Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan TKDN akan memperkuat kapasitas industri nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada impor, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan pelindungan dari guncangan eksternal.
Namun, bukti empiris malah menunjukkan bahwa kebijakan TKDN cenderung bertentangan dengan kepentingan dunia usaha dan pembangunan industri nasional. Thee (1997) serta Aswicahyono, Basri, dan Hill (2000) menunjukkan bahwa kebijakan TKDN berhasil mendorong perkembangan industri sepeda motor,tetapi tidak untuk kendaraan roda empat karena perbedaan struktur pasar, skala ekonomi, dan kompleksitas teknologi. Kedua studi tersebut juga menemukan bahwa kebijakan TKDN mengakibatkan biaya produksi dan harga konsumen yang tinggi, kemampuan R&D yang rendah, serta ekspor yang minim dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Lebih baru lagi, studi CSIS (2022)menemukan bahwa kebijakan TKDN berdampak negatif terhadap produktivitas, output, ekspor, tenaga kerja, dan nilai tambah perusahaan manufaktur di Indonesia. (Yoga)
Rumah Ekonomi untuk Indonesia
Yoga
14 Jan 2025 Kompas
Fondasi pembangunan ekonomi adalah memilih dan menancapkan sumber daya (endowment factor) sebagai akar tunjang ekonomi. Lantai pembangunan ialah aturan main (kelembagaan) di lapangan ekonomi yang dijejali semua pelaku ekonomi, baik produsen, konsumen, maupun pemangku kepentingan (pekerja, distributor, dan sebagainya). Tiang pembangunan tak lain perkakas ekonomi untuk meninggikan nilaitambah dan perluasan skala ekonomi. Atap pembangunan adalah payung yang melindungi agar keseluruhan kegiatan ekonomi bisa bergerak serentak berkesinambungan, termasuk memastikan semua warga negara memperoleh kesejahteraan setara. Perkakas sumber daya Tak ada formula baku jangka waktu untuk menuntaskan tiap-tiap fase. Sejarah memberikan pembelajaran, pada umumnya proses mencapai kemajuan ekonomi butuh sekitar satu abad.
Jika periode itu dibagi dalam empat tahapan, secara rata-rata tiap periode pembangunan perlu 25 tahun. Indonesia merdeka sejak 1945, tetapi sebetulnya pembangunan dikerjakan secara sistematis pasca-1965 (karena instabilitas politik) sehingga saat ini umur pembangunan hampir menginjak 60 tahun. Artinya, Indonesia hari ini dalam urutan pembanguna ekonomi baru memulai tahap ketiga, yakni meninggikan tiang pembangunan. Periode 1965-1990 menggali fondasi pembangunan, 1990-2015 meratakan lantai ekonomi, 2015-2040 menegakkan tiang pembangunan, dan 2040-2065 menuntaskan atap pembangunan ekonomi. Sumber daya ekonomi sebagai fondasi pembangunan bisa dilacak dalam dua isu. Pertama, sumber daya ekonomi dalam pengertian kekayaan intrinsik yang dipunyai negara sebagai akar pembangunan.
Analisis kuantitatif ekonomi yang dibuat sejak puluhan tahun silam menunjukkan secara solid bahwa pertanian dan sumber daya alam lain merupaka sektor basis perekonomian yang memiliki keunggulan komparatif (Nofrian, 2023). Para teknokrat Orde Baru telah menyusun fondasi yang lumayan kokoh pada aras ini. Pelita 1-3, secara determinatif meletakkan pertanian sebagai sektor basis sehingga aktivitas pembangunan membenam kukuh di bumi ekonomi. Kedua, sumber daya ekonomi dalam konteks perkakas penopang untuk menstimulasi sektor basis menggelinding dalam arena ekonomi, dari mulai kebijakan, anggaran, teknologi, riset, pendidikan, hingga keterampilan. Di masa itu, kebijakan dan strategi jelas diarahkan untuk mendukung fondasi pertanian berdiri dengan kokoh, demikian juga anggaran. Rencana pembangunan jangka menengah dan panjang dirumuskan secara integratif dan dieksekusi dengan efektif. Di periode ini banyak diinisiasi lembaga riset pertanian yang masih eksis sampai kini. (Yoga)