Pengawasan Bandara Diperketat, Waspada HMPV
Yuniati Turjandini
15 Jan 2025 Investor Daily (H)
Petugas kesehatan di bandara Soekarno-Hatta (Soetta) memperketat pengawasan terhadap potensi penyebaran HMPV. Setiap penumpang yang datang dari luar negeri melalu Bandara Soetta dan Halim Perdanakusuma diawasi dengan ketat guna mencegah penyebaran virus tersebut. Thermal scanner atau alat pendeteksi suhu tubuh telah lama terpasang di sejumlah pintu kedatangan internasioanl di kedua bandara tersebut. Selain itu, penumpang dari luar negeri diwajibkan mengisi Satu Sehat Health Pass (SSHP) sebagai bagian dari proses risk based assessment (RBA). "Kami melakukan pengetatan pengawasan terhadap orang yang datang ke Indonesia melalui Bandara Soetta dan Halim Perdanakusuma," ujar Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta Naning Nugrahini. Berdasarkan data SSHP, status risiko penumpang akan ditandai dengan warna tertentu, yaitu merah artinya penumpang menunjukkan gejala, oranye artinya penumpang kontak erat, kuning artinya penumpang berasal dari negara terpapar, dan hijau artinya penumpang tidak termasuk dalam katagori risiko. (Yetede)
OJK Bakal Memperluas Aset Kripto
Yuniati Turjandini
15 Jan 2025 Investor Daily (H)
OJK bakal memperluas pendekatan ke aset kripto diantaranya melalui pengintegrasian pengaturan dan pengawasan aset tersebut dengan sektor keuangan lainnnya. Ini ditujukan untuk memastikan kegiatan aset kripto dapat beroperasi dalam kerangka yang selaras dengan prinsip-prinsip stabilitas sistem keuangan. Selama ini, harga aset kripto diketahui memiliki kecenderungan volatilitas yang tinggi atau bisa mengalami fluktuasi yang sangat tajam dalam waktu singkat. Faktor-faktor seperti spekulasi pasar, sentimen, investor, dan berita dapat memengaruhi harga secara signifikan. Risiko ini membuat kripto kurang stabil bagi investor konservatif.
Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappeti) resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital (AKD), termasuk aset kripto (AK) dan derivatif keuangan, ke OJK dan bank Indonesia (BI). Jumat (10/01/2025) ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Selain mengintegrasikan kripto dengan sektor keuangan lain seperti perbankan dan pasar modal usai mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan dari Bapppeti, OJK juga akan melakukan sejumlah perluasan lain. Perluasan lain itu mencakup pengembangan produk dan layanan, aspek penawaran, pengawasan resiko dan dampak sistematik, serta tata kelola. (Yetede)
PT KAI Daop 6 Yogyakarta Siap Kerahkan Kereta Api Tambahan untuk Mengantisipasi Imlek
Yuniati Turjandini
15 Jan 2025 Tempo
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta juga menyediakan armada kereta api (KA) tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat libur panjang akhir bulan Januari 2025 ini. Masa libur tersebut bertepatan dengan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2025. Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro mengemukakan penambahan jadwal keberangkatan kereta api diharapkan dapat memberikan alternatif perjalanan bagi pelanggan yang telah kehabisan tiket reguler sekaligus menambah pilihan waktu keberangkatan, khususnya di momentum libur Imlek 2025 tersebut
“Penambahan jadwal kereta api ini merupakan langkah kami untuk memastikan masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan aman selama periode libur panjang," ujar Krisbiyantoro kepada wartawan di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa malam, 14 Januari 2025. Sejak 1 November, Tiket Kereta Api Tambahan Bisa Dipesan Ia menyebutkan kereta-kereta api tambahan yang dioperasikan untuk akhir pekan panjang ini dilengkapi dengan berbagai tipe sarana yang modern dan nyaman. Pilihan sarana tersebut meliputi kereta eksekutif Mild Steel, kereta eksekutif New Image, kereta eksekutif Stainless Steel Generasi 1, serta kereta Ekonomi Premium Stainless Steel yang dirancang dengan kenyamanan premium.
"Ada juga kereta ekonomi long seat berkapasitas 80 penumpang yang menawarkan pengaturan tempat duduk praktis untuk perjalanan jarak pendek maupun menengah," tutur dia. KAI Antisipasi Kemacetan HUT TNI, 26 Kereta Api dari Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara Pihaknya mengimbau pelanggan untuk segera memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI atau mitra resmi KAI sebelum kehabisan tiket. Selain lebih praktis, ia mengatakan pembelian tiket melalui aplikasi juga mendukung upaya digitalisasi layanan KAI. "Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan ketersediaan tiket, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI di 121 atau melalui media sosial resmi KAI," katanya.
Diharapkan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Segera Umumkan Rencana Pengadaan
Yuniati Turjandini
15 Jan 2025 Tempo
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk segera mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) 2025 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Langkah ini untuk mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat dalam memantau pengelolaan anggaran negara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Dwi Rahayu Eka Setyowati pengisian SiRUP juga memberikan kepastian informasi bagi para pelaku usaha untuk menyiapkan penawaran terbaik mereka. “Mengisi SiRUP bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud nyata komitmen kita bersama untuk menciptakan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien,” kata Dwi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu, 15 Januari 2025.
Menurut Dwi, dengan pemanfaatan SiRUP, publik dapat dengan mudah mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa secara nasional, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, mengumumkan recana umum pengadaan ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP dalam SiRUP harus dilakukan oleh K/L setelah penetapan alokasi anggaran belanja. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, peraturan mengamanatkan untuk mengumumkan RUP setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Yetede)
The Prakarsa Ingatkan Tantangan Food Waste Paling Mengerikan
Yuniati Turjandini
15 Jan 2025 Tempo
Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan The Prakarsa mewanti-wanti keberadaan food waste atau sampah makanan yang dihasilkan program makan bergizi gratis (MBG) akan berdampak buruk. Sampah sisa makanan ini, selain akan merepotkan pihak sekolah dalam mengelolanya, tapi juga akan menimbulkan berbagai persoalan baru. “Saya yakin tantangan food waste paling mengerikan,” kata Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan saat diskusi terfokus di Gedung Tempo, Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025. Maftuchan mengatakan sampah makanan ini berpotensi menumpuk karena dalam pelaksanaan program unggulan Prabowo Subianto ini terdapat kendala distribusi. Selain itu, di beberapa sekolah para siswa juga tak menghabiskan makanan gratis dari pemerintah ini.
Prabowo Kemungkinan Bakal Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis “Menu tidak sesuai, dikirim melampaui masanya, dan kita punya kendala distribusi. Jadi sampah,” kata dia. Selain itu, sampah makanan ini juga akan merepotkan sekolah dalam mengelolanya. Selain akan menimbulkan lingkungan tidak sehat, penanganan limbah ini juga membutuhkan tambahan anggaran. “Bisa berdampak ke kerepotan lain, biaya lagi,” ujarnya. Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura meminta masyarakat untuk melihat keberadaan food waste atau sampah makanan yang dihasilkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai sebuah peluang bisnis. Menurut dia, pengolahan food waste dari program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut mampu berkontribusi pada perputaran perkonomian lokal.
“Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai satu permasalahan tapi sebuah kesempatan untuk kemudian justru menambah perekonomian lokal,” ujarnya usai meninjau pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat, 10 Januari 2025. Ia memberikan contoh, pengolahan limbah makanan tersebut dapat diarahkan untuk dijadikan bahan utama pembuatan pupuk kompos hingga membangun budi daya maggot atau larva. Dia menilai, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara maupun penerima manfaat. “Nah yang paling penting adalah, ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan juga satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sendiri untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi sirkular ekonomi, menjadi kompos, menjadi industri maggot, seperti itu,” kata dia. (Yetede)
Penerbitan SBN Ritel Lebih dari Rp 148 Triliun Tahun Ini
Yuniati Turjandini
15 Jan 2025 Tempo
Kementerian Keuangan mencatat investor dari Surat Berharga Negara (SBN) ritel terus naik signifikan. Pemerintah memasang target dari penerbitan SBN ritel lebih tinggi dari 2024. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan total penerbitan SBN pada 2024 meraup Rp 148,5 triliun. Angka tersebut terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. “Kami akan menjaga trajectory ini dengan mendorong penerbitan SBN ritel yang lebih besar pada tahun 2025. Secara normatif, minimal lebih besar dari 2024,” ujarnya kepada Tempo, dikutip Rabu, 15 Januari 2025.
Suminto memaparkan total dana yang didapat dari penerbitan SBN ritel terus naik. Dari Rp 37,6 triliun pada 2018, lalu naik jadi Rp 76,8 triliun pada 2020, meningkat lagi menjadi Rp 107,4 triliun pada 2022 dan Rp 148,5 triliun pada 2024. Hal tersebut, kata dia, didukung oleh jumlah investor yang terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk investor baru. Pada 2018, jumlah investor SBN ritel hanya 71.045. Tahun 2024 jumlah investor mencapai 258.391 dengan 102.236 di antaranya merupakan investor baru. Utang Luar Negeri Indonesia Naik pada Juli 2024, Tembus USD 414,3 Miliar Sehingga total investor outstanding SBN ritel meningkat signifikan dari 71 ribu investor pada 2018 menjadi lebih dari 600 ribu investor pada 2024. “Rasio investor baru bervariasi setiap tahunnya, tetapi berada di kisaran 20 persen hingga 30 persen dalam lima tahun terakhir, mencerminkan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.
SBN Ritel adalah produk investasi yang dapat dibeli oleh masyarakat umum atau investor ritel. Produk ini diterbitkan oleh pemerintah sebagai instrumen utang untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Suminto mengatakan penerbitan SBN Ritel memiliki beberapa kontribusi penting. Selain memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN juga mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, dengan memperluas basis investor dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi. Pembiayaan lewat SBN ritel juga berkontribusi pada inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pemerintah akan kembali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang 2025. Tahun ini Kementerian Keuangan menjadwalkan penawaran untuk 8 seri baru SBN ritel. Menyitir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Obligasi Negara Ritel (ORI) akan jadi jenis SBN ritel yang ditawarkan pertama kali tahun ini. Penawaran akan dilakukan pada 27 Januari hingga 20 Februari 2025. (Yetede)
Mengapa Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi Mewabah Lagi
Yuniati Turjandini
15 Jan 2025 Tempo
TRI Wahyuni, peternak asal Dukuh Kutu, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, terpaksa menjual sapi-sapinya dengan harga murah. Perempuan berusia 56 tahun ini melego dua sapinya yang masih hidup dengan harga sekitar Rp 23 juta kepada tukang jagal. Padahal, dalam kondisi normal, harga tersebut berlaku untuk seekor sapi. Selain merugi, kini Tri yang mulai menjadi peternak pada 2020, sudah tidak punya sapi barang satu ekor. Tri buru-buru menjual sapinya karena khawatir bakal mengalami kerugian lebih besar jika sapinya mati mendadak akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali merebak. Apalagi ada satu sapi miliknya yang terjangkit penyakit tersebut. "Saya terpaksa menjual semua sapi daripada nanti ikut mati terkena penyakit (PMK) itu, termasuk yang sedang hamil," ujarnya kepada Tempo pada Senin, 13 Januari 2025.
Sebelumnya, sapi milik Tri terus mengeluarkan busa dan kakinya pincang. Petugas Dinas Peternakan setempat juga sempat mengobati dan memvaksin sapi tersebut. Namun Tri mengatakan, pada sore harinya, sapinya mati. Tak berhasilnya pengobatan dan vaksin terhadap salah satu ternaknya itu lantas mendorong Tri menjual sisa sapi yang ia punya. Kondisi serupa terjadi di Jawa Timur. Muhammad Arif, 36 tahun, salah satu peternak asal Kabupaten Malang, mengatakan 20 domba miliknya terkena PMK dalam sebulan terakhir. Ia segera memisahkan domba-domba yang terkena penyakit dari domba yang sehat. Hingga saat ini 20 domba miliknya yang terkena PMK masih dalam tahap pengobatan.
Saat tahu ternaknya terkena PMK, Arif segera melapor ke Dinas Peternakan melalui mantri hewan. Ia sudah menginformasikan kondisi dombanya yang terkena PMK agar Dinas bisa segera memberikan vaksin. Namun Dinas Peternakan belum merespons laporannya. Bahkan, kata Arif, Dinas juga sama sekali belum menyurvei soal penyebaran PMK tersebut. Pemilik PT Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR) Indonesia itu menyayangkan lambatnya tindakan pemerintah terhadap kasus ini. “Vaksin didatangkan biasanya paling cepat, ya, seminggu-dua minggu. Kalau lama, bisa berbulan-bulan, seperti tahun lalu,” ucap Arif kepada Tempo, Selasa 14 Januari 2025. Vaksin cavac penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk disuntikkan ke sapi ternak di peternakan Desa Jatisura, Cikedung, Indramayu, Jawa Barat, 7 Januari 2025. (Yetede)
Es Krim Tak Lagi Dijual PT Unilever Indonesia
Yoga
15 Jan 2025 Kompas
Perusahaan produk konsumsi rumah tangga PT Unilever Indonesia Tbk resmi melepas bisnis es krimnya. Keputusan bisnis yang sebelumnya juga dilakukan Unilever Global ini diterapkan di Indonesia untuk penyehatan kinerja keuangan perseroan. Manajemen Unilever Indonesia mengumumkan aksi korporasi itu dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) danRUPS Independen di Jakarta, Selasa (14/1/2025). Acara itu beragendakan penyetujuan penjualan bisnis es krim perseroan dan pembaruan susunan direksi. Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap mengatakan, pemegang saham telah menyetujui divestasi bisnis es krim kepada perusahaan afiliasi mereka, yakni PT Magnum Ice Cream Indonesia. Keputusan tersebut, menurut dia, bertujuan untuk memperkuat posisi perseroan dan mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
”Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham independen atas dukungan dan persetujuannya terhadap rencana perseroan untuk mendivestasikan bisnis es krim,” kata Benjie dalam siaran pers. Perseroan menjual unit bisnis es krim dengan nilai total Rp 7 triliun, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aset yang akan dialihkan ke pihak pembeli, antara lain, berupa pabrik dan peralatan, kabinet es krim, tanah dan bangunan pabrik di Indonesia, aset penelitian, dan pengembangan. Ini juga termasuk pelepasan hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun tidak terdaftar yang dimiliki perseroan. Dengan demikian, es krim berbagai merek, seperti Magnum, Walls, Cornetto, Feast, dan Paddle Pop, yang dikenal publik tidak lagi dimiliki Unilever. Benjie menyampaikan hasil dari penjualan unit bisnis itu akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai. Selain itu, transaksi ini diharapkan dapat memperkuat posisi kas perseroan dan mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan eksternal.
Fokus ke bisnis inti Kinerja penjualan Unilever pada semester I-2024 yang sebesar Rp 19,04 triliun tercatat lebih besar dikontribusi penjualan produk segmen rumah tangga dan perawatan tubuh yang sebesar Rp 12,28 triliun. Penjualan produk makanan minuman, termasuk es krim, sebesar Rp 6,76 triliun. ”Unilever Indonesia bermaksud merampingkan pengoperasian, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi dengan mengembalikan fokus pada area bisnis inti kami. Pendekatan strategis ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik, memperkuat posisi kami di pasar, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan,” ujarnya. Setelah transaksi ini selesai, Benjie melanjutkan, PT Unilever Indonesia akan berfokus pada bisnis inti, yaitu produk perawatan diri dan rumah tangga, serta produk nutrisi. Sementara itu, General Manager The Magnum Ice Cream Indonesia Amaryllis Esti Wijono menuturkan, aksi korporasi ini membuka babak baru bagi bisnis es krim mereka di Indonesia. (Yoga)
Dividen Naik Imbal Hasil IHSG Turun
Yoga
15 Jan 2025 Kompas
Penurunan harga saham mayoritas perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia hingga awal 2025 tidak selalu menjadi kabar buruk. Investor masih dapat menemukan peluang keuntungan melalui dividen saham dari berbagai sektor industri dengan kinerja fundamental yang solid. Head of Proprietary Investment Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Handika Soetoyo, dalam acara Media Day, di Jakarta, mengungkapkan, saat ini banyak saham di bawah harga wajar atau undervalued karena nilai fundamentalnya yang lebih baik. IHSG terus turun setelah mencetak rekor di level 7.900 pada September 2024. Pada Selasa (14/1/2024), IHSG bahkan kembali terjerumus ke bawah level 7.000, tepatnya 6.981 pada penutupan perdagangan sesi pertama. Situasi ini disebabkan keluarnya dana investor asing karena sentimen global, terutama dari Amerika Serikat. Penurunan harga saham, menurut data yang dipaparkan Handika, bahkan telah terjadi dalam lima tahun terakhir. Tren ini terbaca dari indikator price earning ratio (PER) dari rata-rata harga saham di IHSG yang sudah berada di angka 11, lebih rendah dari rasio wajar di 16.
Semakin rendah angka PER artinya harga saham semakin turun. Sebaliknya, indikator imbal hasil dividen atau dividend yield terus meningkat ke level sekitar 4 persen, atau dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Dividend yield mengukur keuntungan yang diterima investor melalui pembagian laba perusahaan. Indikator ini membagi nilai dividen per lembar saham dengan harga suatu saham. ”Kalau harga sahamnya naik, otomatis dividend yield-nya mengecil. Kalau harga sahamnya turun, otomatis dividend yield-nya besar,” kata Handika. Pada musim pembagian dividen 2024, perusahaan energi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) mencetak dividend yield sebesar 49,9 persen. Selain ADRO, besaran dividend yield saham di jajaran sepuluh besar beragam dari rentang 12,2-20,5 persen. Sektor energi menjadi mayoritas emiten yang memiliki dividend yield tertinggi.
Dengan memperhatikan besaran dividend yield suatu saham, investor bisa mendapatkan keuntungan dari pembagian dividen, selain daripada capital gain atau kenaikan hargasuatu saham. Investor akan mendapat dividen jika membeli saham maksimal saat cum dividend date (cum date) atau tanggal di mana seorang investor masih berhak mendapatkan dividen dari perusahaan. Cum date suatu saham biasanya akan diumumkan jelang masa rapat umum pemegang saham (RUPS). Pembagian dividen bisa dilakukan dua kali, yaitu dividen interim dan dividen tahunan. Tahun 2025 ini, musim pembagian dividen tahunan dari tahun buku 2024 akan dilakukan mulai sekitar Maret. Kemudian, pembagian dividen interim tahun buku 2025 akan menyusul jelang akhir tahun. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat, pada konferensi penutupan bursa pada akhir 2024, juga melaporkan bahwa sektor energi menjadi penyumbang dividen terbesar dengan nilai Rp 75,60 triliun per 24 Desember 2024. (Yoga)
Diusulkan Oleh Pengusaha Transisi Core Tax Agar Diperpanjang
Yoga
15 Jan 2025 Kompas
Implementasi sistem Core Tax masih menghadapi berbagai kendala sejak resmi berlaku dua pekan lalu. Pelaku usaha meminta pemerintah untuk memperpanjang masa transisi dan melonggarkan sanksi keterlambatan penyetoran faktur pajak sampai sistem dipastikan benar-benar sudah siap.Masukan itu disampaikan pengusaha dalam audiensi terbatas antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (13/1/2025). Dalam pertemuan itu, pelaku usaha menyampaikan keluh kesah terkait penerapan sistem Core Tax. Core Tax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) adalah sistem perpajakan terpadu berbasis digital yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025. Sistem ini mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang terkait dengan urusan penyetoran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Untuk saat ini, Core Tax masih melayani fitur layanan administrasi pajak bagi wajib pajak berstatus pengusaha kena pajak (PKP) yang bertugas menyetorkan dan melaporkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Meski demikian, selama dua pekan terakhir, pelaku usaha menghadapi macam-macam kendala untuk mengakses sistem. Mulai dari kesulitan mendaftar dan mengakses (log in), kapasitas bandwidth yang terbatas sehingga situs gagal dimuat, sampai ketidaksesuaian data pajak dalam sistem. Berbagai kendala itu membuat pengusaha kesulitan menjalankan kewajibannya melaporkan dan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN di awal tahun. Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan, berkaca dari masalah yang masih banyak ditemukan di lapangan, pengusaha meminta agar pemerintah bisa memperpanjang masa transisi dari awalnya tiga bulan menjadi enam bulan, sampai sistem benar-benar sudah matang dan siap diterapkan. ”Bahkan, kalau bisa satu tahun. Sebab, ini perubahan sistem yang masif. Selain kesiapan infrastruktur digital pemerintah yang perlu dibenahi, perusahaan juga butuh waktu untuk menyiapkan sistem dansumber daya manusia mengelola sistem yang baru ini,” kata Sanny saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/1).
Ia mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan pengusaha dalam sesi audiensi. Pejabat DJP akan mempertimbangkan jika masa transisi perlu diperpanjang dari awalnya tiga bulan. ”Saya yakin pemerintah harusnya cukup bisa memahami. Apalagi, sosialisasi sistem baru jalan setelah pemerintah set up sistemnya. Itu butuh proses, tidak bisa sekaligus. (DJP) perlu berkeliling juga untuk melakukan sosialisasi,” katanya. Masa transisi menjadi penting karena pengusaha berstatus PKP dapat dikenai sanksi denda jika terlambat menyetorkan pungutan PPN dan menerbitkan faktur pajak. Batas waktu pelaporan faktur pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak transaksi barang dan jasa dan pembuatan faktur pajak. Berhubung sistem belum siap, pemerintah telah menetapkan waktu transisi selama tiga bulan dari Januari-Maret 2025. Selama masa transisi itu, pengusaha yang terlambat membuat faktur pajak tidak akan dikenai sanksi apa pun. (Yoga)