Pemerintah Kemungkinan Harus Berhemat Lagi

;

Pemerintah Kemungkinan Harus Berhemat Lagi

10 Jan 2025 Kompas

Pada saat pemerintahan Prabowo Subianto mulai tancap gas dengan program-program baru, penerimaan negara hingga akhir 2024 masih terpantau lesu. Untuk menutupi kebutuhan belanja yang lebih besar tahun ini, pemerintah dihadapkan pada opsi melanjutkan langkah efisiensi dan penghematan untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar. Awal 2025 ditandai dengan beberapa terobosan kebijakan Presiden Prabowo yang populis. Setidaknya ada tiga program baru pemerintah yang telah mulai dieksekusi awal tahun ini, yakni program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 juta warga, serta paket stimulus ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha. Berbagai program itu mulai dijalankan saat kondisi penerimaan pajak masih lesu dibayangi ketidakpastian global. Pada akhir 2024, Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak tidak berhasil mencapai target (shortfall) yang dipasang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yakni 97,2 persen dari target Rp 1.988,9 triliun.

Kinerja pajak yang mengalami shortfall pada 2024 itu menjadi alarm peringatan untuk 2025. Apalagi, dalam APBN 2025, pemerintah sudah memasang target penerimaan pajak yang lebih tinggi, yakni Rp 2.189,3 triliun. Salah satu sumber pemasukan andalan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pada 2025 ditargetkan Rp 917,78 triliun. Angka itu didapat dengan mengasumsikan tarif PPN tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen untuk seluruh barang dan jasa yang merupakan obyek PPN. Namun, realisasinya berpotensi di bawah target setelah pemerintah memutuskan ”membatalkan” kenaikan tarif PPN secara umum dan hanya menerapkan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah. Tambahan pemasukan yang bisa didapat dari PPN pun turun dari perkiraan awal Rp 75 triliun menjadi maksimal Rp 3,5 triliun. Pada saat yang sama, pemerintah mesti membiayai belanja negara yang tahun ini ditargetkan meningkat hingga 8,09 persen atau Rp 3.621 triliun.

Kenaikan yang terhitung tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kembali efisiensi di tengah kondisi penerimaan yang masih lesu dan kebutuhan belanja yang besar itu, pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan belanja dan melanjutkan langkah efisiensi yang sempat dilakukan selama dua bulan terakhir 2024 ”Jika ada political will, sebenarnya ada ruang untuk melanjutkan pemangkasan, penghematan, dan efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan rapat dinas,” kata ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Langkah penghematan itu sempat dilakukan oleh semua kementerian/lembaga atas arahan Prabowo pada November-Desember 2024. Saat itu, sebulan setelah Prabowo menjabat, semua kementerian/lembaga diminta memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat, dan kunjungan seremonial sampai 50 persen di sisa tahun 2024. Arahan penghematan itu diatur melalui surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 oleh Kementerian Keuangan. (Yoga)