Pemerintah Merencanakan Pembangunan Sekolah Rakyat Secara Masif
10 Jan 2025
Kompas
Pemerintah merencanakan pembangunan sekolah rakyat secara masif agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mengenyam pendidikan. Namun, rencana ini perlu dipertimbangkan secara matang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Jangan sampai konsepnya simpang siur atau malah tidak sesuai dengan regulasi sistem pendidikan nasional. Rencana pembangunan sekolah rakyat itu tidak dieksekusi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tetapi Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan, sekolah rakyat merupakan sekolah yang dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu, khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem agar bisa mengenyam pendidikan secara gratis dan berkualitas.
”Perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun sekolah rakyat,” kata Gus Ipul di Jakarta, Kamis (9/1). Dia menggambarkan, sekolah rakyat yang akandibangunnantinya menyerupai sekolah asrama (boarding school). Dengan begitu, sekolah ini tidak hanya gratis dan berkualitas, tetapi turut bisa menjamin asupan gizi para siswanya. Kemendikdasmen tetap akan dilibatkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya nanti ketika sekolah rakyat sudah berdiri. Tujuan utama dari pendirian sekolah rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. ”Jika orang tuanya miskin, jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” ujar Gus Ipul. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kemensos dalam pelaksanaan program sekolah rakyat ini.
Menurut Mu’ti, program ini bisa membantu mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah di Indonesia. Dengan pembangunan sekolah rakyat, anak-anak yang kurang mampu dan selama ini mungkin belum tertampung di sekolah negeri diharapkan bisa masuk ke sekolah rakyat. ”PPDB (penerimaan peserta didik baru) yang kita punya sebenarnya untuk membantu mereka yang tidak mampu. Jalurnya ada empat, salah satunya afirmasi untuk disabilitas dan anak kurang mampu ditampung di sekolah negeri. Jadi, konsepnya itu yang elite dan alit (kecil) bisa berkumpul,” kata Mu’ti. Kemendikdasmen saat ini juga memiliki sukarelawan pendidikan yang bisa diperbantukan. Sukarelawan pendidikan ini biasanya ditempatkan di daerah terpencil dengan jumlah penduduk yang sedikit sehingga tidak memungkinkan dibangunkan sekolah. Rencana ini pun mendapat dukungan dari parlemen. Wakil Ketua KomisiXDPR Lalu Hadrian Irfani menilai rencana ini merupakan upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. (Yoga)
Tags :
#Kebijakan PemerintahPostingan Terkait
Menakar Daya Tahan Momentum Elektrifikasi
09 Feb 2026
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023