Penerapan Pendidikan Dasar Gratis akan Dilakukan Secara Bertahap
Pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK yang menegaskan pendidikan dasar gratis. Namun, penerapannya dilakukan secara bertahap karena bakal banyak penyesuaian skema pembiayaan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta. Wakil Mendikdasmen, Atip Latipulhayat mengakui, putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itu, pemerintah harus menjalankannya tanpa menunggu revisi Pasal 34 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diputuskan inkonstitusional oleh MK. MK juga menekankan bahwa putusan tersebut berbeda dengan pemenuhan hak sipil dan politikyang bersifat segera. Pemenuhan hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi sosial budaya (ekosub) yang tak segera.
”Pemenuhan akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah agar kebijakan pembiayaan dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas anggaran,” kata Atip, Minggu (29/6). Kemendikdasmen mencatat, kualitas SD dan SMP rata-rata masih berstatus akreditasi B. SD negeri dengan akreditasi B sebanyak 81.665 sekolah, SD swasta akreditasi B sebanyak 7.767. SMP negeri akreditasi B sebanyak 9.767 sekolah dan SMP swasta akreditasi B sebanyak 8.787 sekolah. Sementara, SD akreditasi A hanya 25.645 sekolah dan SD swasta akreditasi A hanya 6.382 sekolah. SMP negeri akreditasi A sebanyak 8.473 sekolah dan SMP swasta akreditasi A sebanyak 5.550 sekolah. ”Dari sini kita lihat perlu peningkatan kualitas yang harus dilakukan pada satuan pendidikan negeri ataupun swasta,” ucapnya. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023