Pagu anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021. Anggaran dipastikan lebih tinggi dari pagu awal Rp 356,5 triliun dalam rancangan APBN 2021, tetapi lebih kecil dari alokasi untuk program serupa di APBN 2020.

Anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2021 dialokasikan untuk bidang kesehatan Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun, dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 136,7 triliun, UMKM Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, dan insentif usaha Rp 20,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (7/9/2020), menyebutkan, anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi tahun 2021 terus bergerak. Kebutuhannya lebih tinggi dari pagu awal dalam rancangan, tetapi alokasi masih akan berubah, seperti alokasi untuk beberapa program bantuan sosial yang akan diperpanjang tahun depan.

Secara umum alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi tahun 2021 turun signifikan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 695,2 triliun. Anggaran mayoritas pos turun. Satu-satunya pos yang anggarannya naik adalah dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yakni naik Rp 30,65 triliun dibandingkan tahun 2020 yang Rp 106,05 triliun..

Di sisi lain, pagu anggaran kesehatan yang menjadi tulang punggung penanganan Covid-19 justru turun, yakni dari Rp 87,55 triliun tahun 2020 menjadi Rp 25,4 triliun pada 2021. ”Anggaran kesehatan dalam program penanganan Covid-19 di luar alokasi anggaran mandatory sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen dari total belanja APBN 2021,” kata Sri Mulyani.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Ipi Maryati, Senin (7/9/2020), mengatakan, untuk menindaklanjuti hasil evaluasi itu, KPK bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyusun rencana aksi perbaikan program Kartu Prakerja. ”Implementasi rencana aksi itu akan terus dipantau KPK maksimal sampai dua tahun setelah kajian,” katanya saat dihubungi di Jakarta.

Setelah satu bulan berlalu, ada beberapa aspek yang dinilai sudah diakomodasi lewat revisi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Mugiharso mengatakan, pemerintah sudah melakukan perbaikan tata kelola yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. ”Perubahan ini menjaga tata kelola agar secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama,” ujarnya.

Namun, Ipi mengatakan, KPK juga membutuhkan bukti implementasi rencana aksi itu di lapangan. Misalnya terkait evaluasi tata kelola pelatihan daring. KPK mencatat, ada 250 pelatihan yang terindikasi memiliki konflik kepentingan dengan platform digital yang berperan ganda sebagai penyedia pelatihan. KPK juga menemukan, 89 persen dari sampel pelatihan yang dikaji tersedia gratis di internet.

Ipi menyatakan, ”Platform dan lembaga pelatihan hanya boleh memilih satu peran. Kalau bertindak sebagai platform, tidak bisa menjadi lembaga pelatihan atau sebaliknya,” katanya.

Selain itu, dari pelatihan yang terindikasi memiliki konflik kepentingan, baru platform Ruangguru yang mundur dan memilih menjadi penyedia pelatihan lewat SkillAcademy. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, setidaknya ada dua platform digital lain yang terindikasi juga memiliki peran rangkap.

Head of Communication Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tahutu mengatakan, pemerintah mencoba semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan poin-poin perbaikan yang ada di dalam permenko. Namun, proses tersebut butuh waktu.

Ketidakpastian di pasar keuangan dalam negeri bertambah. Rupiah anjlok 1,18% terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada 2 September. Depresiasi terus terjadi hingga terakumulasi 1,21% selama tiga hari perdagangan mata uang rupiah, hingga akhir pekan lalu, Jumat (4/9). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga sudah merosot tiga hari berturut-turut. Penurunan IHSG mencapai 1,54%. Di periode tersebut, investor asing mencetak net sell Rp 2,62 triliun.

BI terancam tidak independen karena RUU tersebut menempatkan BI di bawah Dewan Moneter yang dikepalai Menteri Keuangan. Apalagi, Menkeu juga dikabarkan bisa mempengaruhi kebijakan moneter yang selama ini digawangi bank sentral. Independensi BI mulai dipertanyakan setelah ada kesepakatan pembagian beban atawa burden sharing awal Juli kemarin.

Dalam kesepakatan ini, BI menjadi sebagai standby buyer atas surat berharga negara hingga 2022. "Keputusan memperluas mandat BI termasuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja merupakan kesalahan," tandas Anthony.

Kebijakan moneter BI selama ini terbilang sukses dalam menjaga rupiah, hingga tak mengalami depresiasi lebih dalam. "Intervensi pemerintah yang terlalu besar merupakan sesuatu yang berlawanan dengan praktik kebijakan moneter terbaik di dunia," tandas Anthony.

Hans Kwee, Direktur Anugerah Mega Investama, menilai, keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter sangat perlu dalam ekonomi. Pemerintah bisa mendorong ekonomi melalui kebijakan fiskal, BI menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter.

Pelaku pasar juga mengkhawatirkan, seiring berkurangnya independensi BI dan besarnya intervensi pemerintah, BI hanya jadi alat pembayaran pemerintah. "Pasar takut hal ini mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," imbuh Hans.

Tak heran, persepsi pelaku pasar terhadap risiko berinvestasi di Indonesia juga kembali meningkat. Ini terlihat dari pergerakan credit default swap (CDS) Indonesia.Per Jumat (4/9), CDS Indonesia tenor 10 tahun di level 152,69. Padahal Rabu (2/9), CDS sempat di level 149,80, posisi terendah sejak Maret 2020.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menggelar lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi pada tahun ini. Dengan begitu, volume impor migas berpotensi meningkat. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengungkapkan, penundaan pelaksanaan lelang wilayah kerja migas di Indonesia berpotensi menghambat upaya penemuan cadangan migas baru.

Menurut Komaidi, penundaan temuan cadangan baru juga bakal punya dampak lanjutan terhadap volume impor migas. “Cadangan dan produksi berpotensi menurun dan dampak akhirnya impor migas akan semakin meningkat”, ungkap dia, Minggu (6/9).

Proyeksi produksi migas dalam negeri terus mengalami penyusutan. Pada tahun ini saja, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) merevisi target produksi dari sebelumnya 1,946 juta barel per hari (bph) menjadi 1,697 juta bph. Adapun target dalam RAPBN tahun 2021, untuk produksi migas nasional hanya mencapai 1,712 juta bph. Perinciannya, minyak sebesar 705.000 barel per hari dan gas 1,007 juta bph.

Kementerian ESDM berencana melaksanakan lelang sebanyak 12 wilayah kerja migas pada tahun 2020. Namun, karena alasan pandemi Covid-19, Kementerian ESDM mengklaim animo kontraktor atas lelang blok migas menjadi berkurang. Adapun 12 WK migas tersebut adalah dua WK migas merupakan laut dalam dan lima WK lelang reguler yakni WK Merangin III (onshore), WK Sekayu (onshore), WK North Kangean (offshore), WK Cendrawasih VIII (offshore), WK Mamberamo (onshore dan offshore). Sementara lima WK penawaran langsung yakni WK West Palmerah (Onshore), WK Rangkas (Onshore), WK Liman (Onshore), WK Bose (Onshore dan Offshore) dan WK Maratua (Onshore dan Offshore).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan, lelang yang sedianya bergulir pada semester II 2020 bakal ditunda menyusul permintaan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Dinamika di dalam negeri Jepang akan berimbas pada dinamika kawasan ataupun internasional. Dengan aras dampak setinggi itu, kini mata dunia tertuju pada pemilihan ketua umum Partai Demokrasi Liberal (LDP). Shinzo Abe, Ketua Umum LDP sejak 2012, mendadak mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Bagi Indonesia, yang menempatkan Jepang di peringkat ketiga, baik dalam daftar tujuan ekspor maupun asal investasi, dinamika politik Jepang juga bisa berdampak.

Kepala Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Jenderal Soedirman Agus Haryanto mengatakan, Jepang cenderung menunjukkan kebijakan yang stabil. Sebab, meski PM kerap mudah berganti, Jepang dikuasai LDP selama puluhan tahun. ”Kebijakan umumnya cenderung sama, seperti dalam isu China, Semenanjung Korea, termasuk pada Asia Tenggara dan Indonesia. Pemegang kendalinya masih tetap LDP,” ujarnya.

Bahkan, peluang kesamaan semakin besar jika Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga terpilih menjadi pengganti Abe. Sebab, Suga secara terbuka menyatakan akan meneruskan kebijakan-kebijakan Abe. ”Pasar juga percaya kepada Suga. Selama bertahun-tahun, dia menjadi tangan kanan Abe sehingga sangat paham dengan kebijakan Abe,” kata Agus

Masalahnya, Indonesia pernah memberi kesan kurang menyenangkan kepada Suga. Ia marah dan kecewa kala Indonesia memutuskan menggandeng China dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Bantuan insentif bagi pekerja lewat program Kartu Prakerja tidak bisa disalurkan secara cepat. Alasannya, terkendala prasyarat peserta mesti menyelesaikan kelas pelatihan dalam jaringan. Hingga kini, sebanyak 3 juta orang telah menerima Kartu Prakerja dari 15,9 juta orang pendaftar. Angka itu melampaui separuh kuota yang disiapkan pemerintah, yakni 5,6 juta orang. Masih ada tempat bagi 2,6 juta pekerja di dalam program ini.

Namun, setelah empat bulan bantuan insentif bagi pekerja baru terserap 20,35 persen dari pagu anggaran. Dari 3 juta peserta program, baru 849,921 orang yang sudah menyelesaikan pelatihan daring pertama. Adapun bantuan uang baru diberikan kepada 610,563 peserta.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah, Minggu (6/9), mengatakan sejak awal program Kartu Prakerja, keberadaan kelas pelatihan daring sudah disorot. “Kembali lagi pada apa yang diucapkan Presiden mengenai pentingnya sense of crisis. Pemerintah seharusnya paham kondisi masyarakat yang terkena PHK. Mereka kehilangan pemasukan, butuh uang untuk kebutuhan hidup. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak dipersulit, “kata Piter.

Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengatakan, pemerintah perlu merumuskan langkah-langkah untuk mempercepat penyaluran bantuan insentif bagi peserta Kartu Prakerja. Abra mengatakan, evaluasi dan revisi terhadap paying hukum pelaksanaan program seharusnya bisa kembali dilakukan sesuai tantangan terkini.

Sekertaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menyampaikan, “Seharusnya pemerintah memberi pilihan, apakah mau mengambil pelatihan terlebih dahulu atau tidak. Pelatihan jangan dijadikan syarat mendapat insentif, ujung-ujungnya hanya formalitas,” kata Timboel.

Pemerintah resmi akan mengguyurkan dana penyelamatan bagi lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana ini akan mengalir dengan cara BUMN tersebut menerbitkan surat utang lalu dibeli oleh pemerintah atau berupa investasi langsung. Nantinya, surat utang itu bisa dikonversi menjadi kepemilikan saham ataupun tidak. Begitu juga dengan investasi langsung, bisa berupa investasi langsung yang bisa dikonversi ke pemilikan saham maupun tidak.

Penyaluran dana bagi BUMN ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 19,7 triliun bagi lima BUMN. Adapun tata cara investasi dalam rangka penyelamatan BUMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK/ 06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program PEN yang berlaku mulai 2 September 2020.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan, pemberian investasi pemerintah kepada lima BUMN ini bertujuan membantu modal kerja perusahaan yang terkena dampak pandemi virus korona Covid-19. Contohnya PT Garuda Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terganggu bisnisnya karena pandemi. “Penerimaan mereka anjlok sehingga membutuhkan modal kerja untuk bisa menjalankan tugas-tugas mereka melayani publik”, kata Isa beberapa waktu lalu.

Prospek bisnis obat dan produk farmasi herbal semakin cerah. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) sudah menangkap peluang baru di pasar tersebut. “Produk herbal selalu positif dan Covid-19 mempercepat pertumbuhan karena kepedulian akan kesehatan meningkat”, ujar Vidjongtius, Presiden Direktur KLBF kepada KONTAN, Jumat (4/9).

Corporate Secretary PT Phapros Tbk (PEHA) Zahmilia Akbar menjelaskan, tren pasar produk obat herbal dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir ini meningkat. Hal itu semakin didorong banyaknya industri farmasi yang mengembangkan produk herbal lewat science-based dan metode formulasi modern. “Untuk Phapros, kami sudah concern pada pengembangan obat herbal sejak lebih dari 20 tahun lalu. Saat ini Phapros telah memiliki dua obat herbal yang masuk kategori fitofarmaka yang sudah lolos uji klinis, yaitu Tensigard untuk anti hipertensi dan X Gra untuk vitalitas”, kata Zahmilia, Jumat (4/9).

Leonard, Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), menilai, umumnya, konsumen produk obat herbal memiliki loyalitas tinggi terhadap produk maupun brand. Apalagi produk obat herbal seperti jamu kerap diperkenalkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. “Khasiat dari produk itu sendiri harus teruji, maka dari itu jika seorang konsumen sudah merasakan khasiat suatu produk jamu, biasanya mereka tetap setia”, jelas dia.

Bisnis jamu herbal dan suplemen menjadi segmen usaha tersendiri bagi Sido Muncul. Leonard bahkan mengklaim, Tolak Angin merupakan market leader pada kategori produk herbal untuk obat masuk angin, sementara Tolak Linu merupakan market leader untuk kategori obat herbal pegal linu di pasaran. Segmen jamu herbal dan suplemen berkontribusi signifikan bagi SIDO. Di semester I-2020, segmen usaha jamu herbal dan suplemen menyumbang Rp 923,19 miliar atau 63,24% total pendapatan SIDO.

Facebook dan Bain&Company meluncurkan studi digital consumers of tomorrow, here today akhir Agustus lalu. Konsumen digital di kawasan Asia Tenggara diperkirakan mencapai 310 juta orang pada akhir 2020 dan 340 juta pada 2025.

Khusus di Indonesia, jumlah konsumen digital pada 2020 diperkirakan mencapai 137 juta orang atau naik 15% dibandingkan dengan akhir 2019. Menurut dosen fakultas ekonomi dan bisnis UI Fithra Faisal, pandemi covid-19 mempercepat ekosistem dan kebiasaan penggunaan kanal digital yang semula baru akan tercapai dalam 5-10 tahun mendatang. Kebiasaan menggunakan platform digital ini dapat berlanjut hingga masa setelah pandemi karena efisiensi yang ditawarkan.

Di tengah harga sayur yang anjlok di pasaran, peluang ekspor menghadirkan harapan untuk mendongkrak harga ditingkat petani. Empat peti kemas (masing-masing 25 ton) kubis diekspor ke Taiwan pada 3/9/2020. Pelepasan ekspor kubis di desa Wonorejo, Malang dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan turut mendampingi Dirjen Prasarana dan Sarana pertanian Sarwo Edhy, Dirjen Holtikultura Prihasto Setyanto, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono serta Kepala Dinas Pertanian Jatim Hadi Sulistyo.

Menurut Syahrul, permintaan ekspor sayuran berkisar 300-400 peti kemas. Sejauh ini Indonesia baru memaasok 230-250 peti kemas dengan jangkauan masih terbatas. Tahun lalu ekspor sayur dan buah dari Indonesia mencapai Rp 6 triliun lebih. Pihaknya meminta pihak perbankan untuk tidak ragu memberikan kredit kepada petani. 

Pihak eksportir, Sutarmi mengatakan ekspor kubis ke Taiwan dilakukan sejak 2018 dengan volume mencapai 18 peti kemas dalam sepekan. Harga beli dari Taiwan sekitar Rp 4.000 per kg. Harga beli dari petani sekitar Rp 1.500 per kg.