PT Pertamina (Persero) rugi 767,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,2 triliun pada semester I-2020. Kerugian terutama akibat harga minyak dunia yang merosot dan permintaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri anjlok selama pandemi Covid-19.

Sementara Pemerintah masih utang sekitar Rp 100 triliun kepada Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan bahwa soal kerugian Pertamina secara umum pihaknya bisa memaklumi karena semua perusahaan migas mengalami hal serupa. Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan bahwa dampak kerugian Pertamina kali ini lebih buruk dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya.

Tak hanya kesulitan merambah pangsa pasar ekspor yang lebih luas, produk tekstil lokal nyatanya harus menghadapi penurunan serapan di pasar domestik, karena kalah bersaing dengan produk impor.  Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan saat ini daya saing industri TPT hanya cukup untuk menjaga kinerja ekspor tetapi belum cukup untuk mendorong pertumbuhannya.

Masalah impor tekstil yang dinilai terlalu direlaksasi lewat fasilitas pusat logistik berikat (PLB) dan post border. Pengusaha TPT mendesak pemerintah serius melakukan pembenahan kinerja di pelabuhan sebagai tempat masuknya produk impor jenis komoditas tersebut yang kian menggerus pangsa pasar produsen lokal. Kebijakan yang probarang impor telah mengakibatkan pangsa pasar produk lokal tergerus, ditambah adanya praktik unprocedural di Pelabuhan, yang mencakup masuk borongan, under volume, under price, pelarian harmonized systems, pemalsuan sertifikat asal, dan lainnya.

Nilai ekspor TPT sempat menyentuh US$13 miliar pada 2018 meski turun pada 2019 menjadi US$12 miliar. Meski ekspor tumbuh, pada saat yang sama impor TPT juga melonjak dengan rata-rata pertumbuhan tiga kali lebih tinggi dari peningkatan ekspor, rata-rata 8,9%. Untuk mendorong performa ekspor ke depannya, dia menilai perlunya pembenahan daya saing yang mencakup biaya energi, produktivitas tenaga kerja, biaya logistik, dan pengurangan pajak pertambahan nilai berlapis dari hulu ke hilir. Pemerintah akan melanjutkan kembali program peremajaan mesin produksi TPT pada tahun depan yang mengacu pada big data yang berperan sebagai hub textile dan dapat dimanfaatkan seluruh pelaku industri hingga konsumen serta menghasilkan supply chain. 

Menyoal modus penyelundupan, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengakui saat ini modusnya kian canggih, antara lain memanfaatkan high-speed craft maupun kapal-kapal berukuran kecil. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, perlu pendekatan extra ordinary jika ingin menyelamatkan industri tekstil dan garmen. Perlindungan pasar domestik menjadi hal yang tak bisa ditawar meski impor bukanlah hal yang bisa dicegah, karena potensi konsumsi tekstil dalam negeri cukup besar dan menjadi incaran negara lain. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan di antara negara-negara berpenduduk besar, hanya Indonesia dan Nigeria yang tak memproteksi pasar tekstil dalam negerinya.

Tangan-tangan gelap diduga ‘bermain’ dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang reformasi sistem keuangan. Ada kepentingan sejumlah taipan dalam pembahasan beleid tersebut. Penerbitan Perppu merupakan salah satu skenario yang dimanfaatkan ‘tangan-tangan gelap’ itu untuk mendapat keuntungan dalam bentuk bailout.

Salah satu substansi yang sedang didorong adalah perluasan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani bank bermasalah, dan suksesi Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Halim menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 5 tahun dan berpeluang untuk diganti. Belakangan, nama-nama baru mulai muncul. Salah satu kandidat dikenal dekat dengan seorang menteri yang memiliki pengaruh kuat. Kemunculan kandidat berinisial PY itu, menurut informan Bisnis, juga terkait dengan grand design untuk menyelamatkan bank milik salah satu orang terkaya di negeri ini.

Anggota Komisi XI DPR Dolfi e OFP menyoroti tujuan penempatan dana yang dilakukan LPS apakah terkait dengan pelaksanaan APBN atau upaya menjaga stabilitas keuangan. Jika terkait APBN, legalitas penempatan dana ini tidak relevan dan tak memiliki landasan hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dalam penyusunan beleid PP No. 23/2020 yang menjadi aturan teknis pemulihan ekonomi, konteks penempatan dana oleh LPS adalah terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Kendati demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa jika ingin memperkuat fungi LPS jalan yang bisa ditempuh adalah dengan merevisi UU. Namun, dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi saat ini maka satu-satunya jalan adalah menerbitkan Perppu.

Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati mempertanyakan urgensi dari rencana penerbitan Perppu yang menurutnya berpotensi inkonstitusional.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengharapkan bantuan pemerintah untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ikhsan menuturkan sejumlah persyaratan untuk menjadi penyedia di katalog elektronik cukup sulit dipenuhi. Dia mencontohkan, penyedia alat-alat pertanian, seperti pencacah rumput dan pemotong jagung, yang diizinkan memajang produknya dalam katalog tersebut harus memiliki bengkel produksi sendiri. Kebijakan tersebut menghambat pelaku usaha untuk mendapatkan pasar. Kendala lain untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sertifikasi produk. Ikhsan berharap pemerintah membantu UMKM meringankan beban biaya sertifikasi. Terkait dengan mutu, Ikhsan optimistis pelaku UMKM mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Namun saat ini pelaku usaha kecil masih kesulitan mengembangkan produk akibat minimnya permintaan.Ikhsan juga berharap pemerintah membuka pasar yang lebih luas untuk UMKM. Dia berharap permintaan untuk produk seperti alat pertanian, furnitur, hingga pengadaan barang untuk keperluan sekolah juga dapat dipercayakan kepada UMKM.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menyatakan sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM terus dilakukan secara virtual. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Roni Dwi Susanto, mengatakan telah menyusun sejumlah relaksasi bagi UMKM. Kepala satuan kerja perangkat daerah telah diwajibkan melakukan bimbingan teknis dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendaftar di sistem pengadaan. Pemerintah menargetkan sekitar Rp 318 triliun dari total Rp 753 triliun belanja kementerian dan lembaga untuk membeli produk usaha kecil sampai menengah pada tahun ini.

Perusahaan pelat merah mulai bersinergi dalam melakukan penyaluran dan penjaminan kredit modal kerja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Plt Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN, Anindhita Eka Wibisono, menyebutkan kehadiran lembaga penjaminan membuat penyaluran kredit perbankan semakin prudent sehingga meminimalkan risiko di kemudian hari. 

Hal ini sekaligus mendukung tugas pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Nilai penjaminan kredit modal kerja program PEN tercatat telah mencapai Rp 2,08 triliun. Program penjaminan ini melibatkan sejumlah bank penyalur kredit, seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BCA, Bank Permata, dan Maybank, juga beberapa bank pembangunan daerah (BPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan Rp 12 triliun untuk 3 juta penerima KUR super mikro pada tahun ini. Bukan hanya penjaminan, pemerintah juga menyiapkan anggaran subsidi bunga untuk program ini sebesar Rp 760 miliar. Targetnya adalah kelompok usaha yang skalanya kecil, seperti para pekerja yang terkena PHK atau ibu rumah tangga yang memulai usaha produktif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso berujar KUR super mikro turut menjadi fokus perseroan yang ditargetkan menyasar nasabah baru yang belum mendapatkan akses pinjaman formal, syaratnya antara lain memiliki lama usaha tidak dibatasi dan bersedia mengikuti program pendampingan atau tergabung dalam suatu kelompok usaha. 

Memasuki kuartal III-2020, belanja iklan menunjukkan tren positif, setelah mengalami tertekan pada kuartal II. Total belanja iklan Januari-Juli 2020 mencapai angka Rp 122 triliun. Hasil ini didapatkan dari layanan Nielsen Advertising Intelligence (Ad Intel).

Executive Director Nielsen Media Indonesia Hellen Katherina mengungkapkan, televisi masih mendominasi 72% porsi belanja iklan dengan angka lebih dari Rp 88 triliun, diikuti belanja iklan digital 20% dengan total belanja iklan Rp 24, 2 triliun. Sementara itu, total belanja iklan media cetak mencapai lebih dari Rp 9,6 triliun dan total belanja iklan radio mencapai Rp 604 miliar.

Untuk TV, lanjut Hellen, iklan di segmen jeda iklan (commercial break) bukanlah satu-satunya cara untuk menjangkau konsumen. Ada bentuk iklan lain, yaitu iklan yang terintegrasi di dalam program (seperti running text, digital embed, superimpose, dll).

Sedangkan di Media cetak dan Radio, kata Hellen, dapat terlihat kategori-kategori produk berbeda yang beriklan dibandingkan dengan TV. Untuk Media Cetak, masih tetap menjadi pilihan tempat beriklan untuk kategori alat kesehatan dan finansial atau asuransi. Sementara Radio memiliki variasi kategori pengiklan yang lebih beragam, mulai dari kategori makanan, minuman hingga kategori obat batuk.

Kondisi pandemi pada saat ini juga memaksa para pemilik brand untuk beradaptasi dan menyesuaikan gaya komunikasi yang ada di dalam iklan. Bentuk animasi adalah salah satu bentuk yang relevan, melihat kondisi saat ini, dimana segala sesuatunya sangat terbatas, termasuk waktu dan tempat untuk mengadakan shooting secara langsung.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 mengenai permasalahan piutang perpajakan. Sebab, bila penagihan piutang perpajakan dioptimalkan, maka pemerintah akan memiliki pendapatan yang lebih besar dan bisa untuk mengurangi pembiayaan dalam menangani defisit APBN.

Anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan, perlu dilihat lagi apakah pengurangan ini karena berhasil ditagih atau yang tidak bisa ditagih meningkat. Bila piutang perpajakan dan piutang bukan pajak digabung, maka potensi penerimaan negara pada 2021 bisa mencapai Rp 250 triliun.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019, BPK kembali menyoroti saldo piutang perpajakan bruto pada neraca pemerintah pusat tahun anggaran 2019 (audited) yang mencapai Rp 94,69 triliun. Piutang itu naik 16,22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 81,47 triliun.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan, pemerintah harus memperkuat sistem pengendalian internal. Saat pemerintah menjalankan program amnesti pajak dulu, menurut dia, memang belum memasukkan persoalan piutang yang tidak tertagih.

Menurut Misbakhun, wajib pajak sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dan negara juga tidak bisa menyita aset. Sementara mekanisme penghapusan piutang pajak belum spesifik ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan BPK mengenai kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan.

Sistem pengendalian intern mengenai penatausahaan piutang perpajakan diperbaiki dengan cara menjalankan Revenue Accounting System (RAS) secara nasional mulai 1 Juli 2020. RAS mer upakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak.

Dengan adanya RAS ini, diharapkan Kemenkeu bisa mengatahui jumlah piutang pajak terbaru. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, penambahan piutang pajak terjadi karena adanya penambahan surat atau daftar penetapan pajak. Penetapan ini tidak hanya berasal dari internal DJP terkait hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, namun juga putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung (MA).

PT Harum Energy Tbk (HRUM) melebarkan sayap bisnisnya ke pertambangan non-batubara. HRUM memulai langkah itu dengan mengakuisisi Nickel Mines Ltd di kuartal II-2020. Harum Energy mengakuisisi 3,72% saham Nickel Mines Ltd dengan nilai transaksi AU$ 34,25 juta.

Direktur Utama PT Harum Energy Tbk Ray Antonio Gunara mengemukakan, akuisisi Nickel Mines merupakan bagian dari investasi di sektor pertambangan non-batubara. HRUM menyatakan, Nickel Mines bisa memberikan dampak positif bagi kinerja HRUM di masa-masa mendatang. “Tidak menutup kemungkinan kami akan menambah kepemilikan saham di Nickel Mines pada waktu mendatang,” ujar Ray dalam paparan publik virtual, Selasa (25/8).

Nickel Mines bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan hasil pertambangan nikel. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Australia. Namun, aktivitas operasional Nickel Mines berada di wilayah Indonesia. Nickel Mines menguasai 60% saham proyek Henjaya Nickel dan Ranger Nickel. Kedua perusahaan tersebut mengoperasikan pabrik Rotary Klin Electric Furnace (RKEF) yang memproduksi nickel pig iron (NPI) di Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Terkait waktu dan besaran modal yang hendak ditambah di Nickel Mines, Ray menyatakan, hal itu tergantung pada kondisi pasar. Manajemen HRUM pun mesti mempertimbangkan kondisi dan prospek harga saham perusahaan tersebut yang turut dipengaruhi pergerakan harga komoditas, khususnya nikel. “Kami harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk harga saham yang berkorelasi dengan harga komoditas, karena ini sangat mempengaruhi imbal hasil investasi di kemudian hari,” papar dia.

Selain nikel, HRUM tetap menjajaki peluang ekspansi akuisisi tambang batubara demi menambah jumlah cadangan dan sumber daya batubara. Melalui ekspansi, HRUM bisa menjamin pertumbuhan produksi batubara yang berkelanjutan. Namun Ray belum bersedia menyampaikan target seputar rencana HRUM mengakuisisi tambang batubara. “Sampai saat ini, kami belum punya targer tertentu,” kata dia.

Per 30 Juni 2020, HRUM memiliki estimasi sumber daya batubara sekitar 487 juta ton dan cadangan 93 juta ton. Perusahaan ini mengoperasikan tiga tambang melalui anak usahanya, yakni PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ), PT Santan Batubara (SB) dan PT Karya Usaha Pertiwi (KUP), Ketiga perusahaan ini berada di Kalimantan Timur, tak jauh dari Samarinda. MSJ merupakan pemegang izin PKP2B Generasi 3 yang kontraknya berlaku sampai 2034, Begitu pula SB yang menjadi bagian dari PKP2B generasi 3 yang kontraknyaberakhir pada 2038. Adapun KUP memgang kontrak IUP Operasi Produksi yang berlaku hingga 2026.

Harum Energy menargetkan produksi batubara pada tahun ini di kisaran 3,5 juta-4 juta ton. Hingga semester I-2020, HRUM mencatatkan produksi batubara sebanyak 1,6 juta ton. Jumlah ini sama dengan pencapaian produksi di periode yang sama tahun lalu. HRUM telah menyerap belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$ 2 juta hingga semester I-2020. Angka ini setara 25% total alokasi capex HRUM tahun ini yang senilai US$ 8 juta. Ray mengatakan, sebanyak 54% capex HRUM tahun ini untuk menambah properti pertambangan, Kemudian 28% capex untuk perawatan kapal tunda dan tongkang. Mereka juga mengalokasikan 16% capex untuk membeli alat berat dan sisanya 2% untuk keperluan bangunan dan prasarana.

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) akhirnya merampungkan beleid yang akan mengatur soal pengadaan vaksin virus korona Covid-19. Beleid berupa draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

Pada Rabu (26/8) kemarin, Komite PC-PEN mengadakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua Komite yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Tohir selaku Ketua Pelaksana. Rapat ini membahas hasil monitoring dan evaluasi selama sebulan pelaksanaan tugas Komite PC-PEN, terutama terkait dengan efektivitas program dan realisasi penyerapan anggaran. Selain itu, “Kami telah menetapkan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan perbaikan Perpres pengadaan vaksin,” kata Airlangga saat konferensi pers di kantornya, kemarin.

Pengaturan pengadaan vaksin terdiri dari beberapa poin. Pertama, penentuan jenis dan jumlah vaksin oleh Menteri Kesehatan. Kedua, pengadaan vaksin bisa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung badan usaha penyedia (swasta) atau bisa melalui kerja sama dengan lembaga internasional. Ketiga, pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) yang dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah, hingga organisasi profesi atau kemasyarakatan.

Sementara itu, dalam pelaksanaan, Kemkes dapat menetapkan beberapa hal. Pertama, kriteria dan prioritas penerima caksin. Kedua, prioritas wilayah penerima vaksin. Kedua, prioritas wilayah penerima vaksin. Ketiga, jadwal dan tahapan vvaksinasi. Keempat, standar pelayanan vaksinasi. Soal pendanaan pengadaan vaksin, akan dilakukan secara tahun jamak alias multiyears, dengan cara pembayaran di muka atau uang muka yang lebih itnggi dari ketentuan saat ini, yakni maksimal 15%.

Untuk tahun 2020, pemerintah akan melakukan pengadaan sebanyak 20 juta-30 juta dosis vaksin. Selanjutnya pada kuartal I-2021, pemerintah siap mendatangkan vaksin 80 juta-130 juta dosis vaksin. Sementara itu, pada kuartal II hingga kuartal IV 2021, pemerintah akan mengimpor sebanyak 210 juta dosis vaksin sehingga total 340 juta dosis vaksin.

Harga kandidat vaksin bervariasi mulai Rp 500.000 hingga Rp 2 juta per-dosis. Dengan asumsi kebutuhan 340 juta dosis, maka valuasi bisnis vaksin di Indonesia mencapai Rp 170 triliun hingga Rp 680 triliun. Hanya saja hingga kini pemerintah belum memperinci berasal dari mana saja impor vaksin tersebut akan di dapatkan, atau vaksin yang bisa di produksi di Indonesia.

Potensi perairan Indonesia untuk marikultur atau budidaya organisme laut dalam air laut mencapai 24 juta hektar. Namun, baru 1,23 persen di antaranya yang sudah dimanfaatkan pada 2018. Terkait dengan hal itu, pemerintah berencana mengembangkan beberapa komoditas marikultur prioritas selama kurun 2020-2024, yakni kakap putih, rumput laut, kerapu, bawal bintang, dan lobster.

Menurut Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, tak hanya sumber protein, marikultur juga menghasilkan bahan baku farmasi, perhiasan, bioenergi, bahan kertas, serta industri pangan lain. “Kita punya ruang yang besar untuk ekspansi (marikultur),” katanya dalam Webinar Maritim Internasional Seri 5, Rabu (26/8/2020).

Hingga kini, komoditas yang mendominasi usaha marikultur adalah rumput laut. Namun, pengembangan komoditas lain potensial, seperti budidaya lobster. Pasar lobster di China, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, dan Timur Tengah cukup terbuka. Rokhmin menambahkan, potensi area budidaya lobster di Indonesia mencapai 12,3 juta hektar. Namun, pada 2019 baru termanfaatkan 2,25 persen.

Potensi penangkapan lestari (MSY) benih lobster mencapai 12,5 miliar benih per tahun. Apabila 50 persen dari potensi benih lobster tangkapan itu di budidayakan, nilai produksinya ditaksir 30 miliar dollar AS per tahun dan menyerap 9,2 juta tenaga kerja. Peneliti The Earth Institute Columbia University, Joaquim I Goes, mengemukakan, wilayah geografis Indonesia dengan garis pantaiterpanjang kedua di dunia dan perairan yang produktif sangat cocok untuk usaha marikultur. Namun, pengembangan marikultur masih dalam tahap sangat awal.

Menurut Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, problem utama yang masih menghadang, antara lain, pakan, manajemen penyakitikan, produksi dan bisnis, serta aspek lain, seperti listrik dan infrastruktur air bersih. Di hilir ada kendala logistik. Salah satu upaya mengurai problem logistik adalah pengembangan sistem digital yang mendorong efisiensi. Selain itu, manajemen produksi, infrastruktur, sumber daya manusia dan teknologi, serta bisnis dan akses pasar masih perlu pembenahan.