Di tengah riuh-rendah pro-kontra rencana pemerintah merilis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta revisi UU Bank Indonesia (BI), diam-diam ada rencana lain yang disiapkan dan muaranya juga sama, yakni untuk mengendalikan BI. Pemerintah kini menyiapkan beleid sapu jagad alias omnibus law UU Sektor Keuangan. Tiga rencana tersebut ditengarai akan memangkas independensi bank sentral.

Seiring rencana itu, investor asing terus hengkang dari pasar keuangan. Catatan KONTAN, sejak rencana itu menyeruak tiga bulan belakangan, dana asing yang keluar mencapai Rp 29,35 triliun. Belum surut kabar ini, sumber KONTAN di parlemen membisikkan bahwa omnibus law sektor keuangan kelak akan menjadi payung hukum pengganti aturan terkait stabilitas sistem keuangan.

Pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, serta beberapa Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) menggelar pertemuan tertutup membahas hal ini. “Semuanya memberi tone, menerbitkan Perppu akan memunculkan kesan tak ada pilihan. Maka diambil jalan tengah”, kata sumber KONTAN, Selasa (15/9).

Berdasarkan informasi yang dihimpun KONTAN, ada tiga hal penting yang menjadi dasar penyusunan RUU itu. Pertama, beleid ini bisa sebagai solusi dan terobosan untuk menyelesaikan hambatan regulasi yang tersebar di banyak UU bidang jasa keuangan (UU organik). Kedua, RUU ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan sehingga akan masuk program legislasi nasional. Ketiga, penyusunan RUU akan diperkuat dengan naskah akademik.

Sumber KONTAN menyebut, substansi RUU Omnibus law Sektor Keuangan mirip rancangan Perppu yang sebelumnya beredar. Omnibus law akan merombak UU BI, UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, UU Keuangan Negara, dan UU Perbankan. Omnibus law sektor keuangan ini akan mengatur ulang aturan yang tak seirama, serta membagi tugas di sektor keuangan dengan memaksimalkan peran BI, LPS, OJK dan Kemkeu, termasuk di masa krisis.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang tengah melakukan kajian untuk menghapus pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sektor properti mulai tahun depan. Jika kebijakan ini berlaku maka harga jual rumah baru bisa lebih murah nantinya mulai 2022 nanti.

Berdasarkan informasi pemaparan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI Kamis (10/9) ada tiga alasan otoritas fiskal mengevaluasi PPnBM sektor properti.

Adapun, BKF menjadwalkan tahun depan pada Januari-April sudah melakukan persiapan dan penyusunan kerangka kajian. Kemudian pada Mei-Juli 2021, BKF mengumpulkan, mengolah dan melakukan analisis data. Lalu, Juli-Oktober sudah melakukan penulisan draf awal dan penyempurnaan hasil kajian. Barulah pada Oktober-Desember 2021 merupakan period penyusunan laporan akhir dan penyampaian hasil kajian.

Yon Arsal Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, membenarkan kajian ini saat dikonfirmasi. “Masih pembahasan internal Badan Kebijakan Fiskal,” katanya singkat, Selasa (15/9).

Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Information Taxation Analysis (CITA) menilai sudah seharusnya PPnBM atas sektor properti dicabut karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. “Malah banyak persoalan, seperti celah untuk penghindaran pajak dan definisi properti mewah itu juga relatif,” katanya.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji melihat jika kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk menggairahkan pasar properti di dalam negeri, maka tidak cuma penghapusan PPnBM, tapo juga menimbang penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menilai batasan PPnBM untuk rumah seharga Rp 30 miliar juga dampaknya terbatas.

Produksi atau output industri di China saat ini tengah mengalami percepatan paling tinggi dalam delapan bulan terakhir di bulan Agustus 2020. Sejalan hal tersebut, penjualan ritel tumbuh untuk pertama kalinya di tahun 2020.

Melansir artikel yang dimuat Reuters, Selasa (15/9) penurunan tahunan dalam investasi aset tetap (fixed-asset) selama periode Januari-Agustus juga berkurang berkat stimulus yang diperluas oleh Pemerintah.

Sementara itu, output industri tercatat tumbuh sebesar 5,6% di bulan Agustus 2020 secara year on year (yoy), tercepat dalam delapan bulan terakhir menurut Data Biro Statistik Nasional. Pencapaian itu praktis melampaui prediksi ekonom Reuters yang meramal kenaikan 5,1% di bulan Agustus 2020.

Penjualan ritel juga memutarbalikkan perkiraan analis dengan kenaikan 0,5% per tahun. Menghentikan penurunan selama tujuh bulan dan meningkatkan ekspektasi untuk pertumbuhan nol (zero growth). Di bulan Juli 2020, penjualan ritel memang turun tipis 1,1%. Tercatat penjualan mobil naik 11,8% pada Agustus 2020 secara tahunan. Sementara penjualan produk telekomunikasi melonjak 25,1%.

Di sisi lain, penurunan investasi aset tetap melambat. Hanya melorot 0,3% di periode Januari-Agustus ketimbang tahun sebelumnya. Walaupun begitu, penurunan ini lebih baik dari perkiraan sebesar 0,4% dan 1,6% pada bulan Juli 2020. Investasi aset tetap di sektor swasta, telah menyumbang 60% dari total investasi, turun tipis sebesar 2,8% pada Januari-Agustus. Penurunan itu jauh lebih rendah ketimbang penurunan 5,7% dalam tujuh bulan pertama 2020. Mayoritas ditopang oleh peningkatan investasi di sektor properti.

Pandemi Covid-19 telah menyadarkan pemerintah bahwa banyak masalah yang tak bisa diselesaikan karena masalah data. Alhasil, belakangan muncul berbagai proyek atau program integrasi data untuk mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan catatan KONTAN, ada empat program pengumpulan dan integrasi data yang dilakukan pemerintah.

Pertama, sensus penduduk yang oleh Badan Pusat Statistik dengan alokasi anggaran tak kurang dari Rp 4 triliun. Kedua, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemsos) sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Alokasi anggaran sekitar Rp 1,36 triliun.

Ketiga, pengintegrasian data penduduk untuk Single Identity Number (SIN) yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Perkiraan kebutuhan dana Rp 1,4 triliun. Keempat, integrasi data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) yang hingga kini belum jelas anggarannya.

Menurut Deputi bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Pungky Sumadi, berdasarkan evaluasi pemerintah bulan lalu menunjukkan dari 514 kabupaten/kota hanya 10% wilayah yang telah memperbaiki data kependudukannya. Sedangkan, 90% pemerintah daerah lainnya tidak memperbaiki data. “Kalaupun melakukan perbaikan data, itu rata-rata 50-60%. Jadi setengah-setengah, oleh karena itu kualitasnya buruk”, katanya kepada KONTAN, Selasa (15/9).

Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, pentingnya validitas data, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini agar pemberian bantuan tepat sasaran. “Ke depan, pemerintah harus memperbaiki sinkronisasi data-data ini. Dengan perkembangan teknologi ini bisa dilakukan”, katanya. Dia mencontohkan perbaikan DTKS menentukan validitas penerima bantuan sosial agar tepat sasaran dan mampu mengungkit daya beli.

PT AirPay International Indonesia pengelola uang elektronik ShopeePay membidik transaksi pembayaran digital untuk gim online. Oleh sebab itu, ShopeePay mengandeng Codashop, layanan pembelian items dan voucer gim yang sudah dikenal luas di kalangan gamers tanah air.Kolaborasi ini memberikan alternatif pembayaran digital yang mudah, aman, dan efisien untuk keperluan gim. Melalui kerja sama ini, para pemain gim online yang jumlahnya mencapai 60 juta dapat lebih mudah melakukan transaksi pembelian dengan ShopeePay.

Penerapan PSBB tentu berpengaruh secara positif terhadap tren bermain gim online. Seiring berkembangnya industri gim online ShopeePay juga ingin turut berpartisipasi dalam menciptakan ekosistem pembayaran yang mudah dan aman bagi para pengguna, ujar Cindy Candiawan, Marketing Manager ShopeePay Indonesia, dalam keterangan resmi, Senin (14/9).

PT Freeport Indonesia bimbang meneruskan proyek pengolahan dan pemurnian (smelter). Alasannya, proyek dengan nilai investasi US$ 3 miliar itu bisa menambah beban keuangan Freeport.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, pada dasarnya Freeport berkomitmen membangun proyek smelter yang kini progresnya sudah 5,8%. Namun dalam kalkulasi manajemen, proyek ini akan merugikan perusahaan jika dibangun hingga rampung. Sebab, kata Tony, jika menghitung biaya treatment charge dan refining charge (TCRC) atau biaya pengolahan dan biaya pemurnian dengan investasi US$ 3 miliar, sewajarnya senilai US$ 0,60 per ton. Hal itu agar Freeport mendapat margin keuntungan dari bisnis smelter.

Namun, berkaca dari proyek smelter di dunia, biaya TCRC yang berlaku internasional hanya US$ 0,20 per ton. “Jadi kami mesti subsidi US$ 0,40 per ton agar smelter bisa untung. Jadi bangun smelter US$ 3 miliar, subsidi US$ 6 miliar. Kan rugi. Smelter di Gresik setahu saya baru bagi dividen empat tahun lalu setelah 20 tahun berdiri”, ujar dia.

Selain itu, selisih harga konsentrat dengan harga katoda tembaga (produk smelter) hanya US$ 0,20 per ton. “Jadi konsentrat itu sudah 95% nilai tambahnya, kalau jadi katoda tembaga 100%. Jangan samakan dengan smelter nikel dan bauksit, kalau bijih diolah jadi nickel matte dan alumina marginnya bisa 45% lebih”, kata Tony.

Adapun investasi smelter Freeport akan ditanggung oleh Freeport McMoRan dan Mind Id, sesuai kepemilikan saham di Freeport Indonesia. Di sisi lain, dengan kewajiban membangun smelter, secara tak langsung Freeport sulit mengembangkan blok Kucing Liar yang memiliki cadangan produksi 500.000 ton.

Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi menilai, dari awal, pembelian saham Freeport akan membuat pemerintah buntung. Khususnya terkait pembangunan smelter dan underground mining. Kewajiban Freeport berefek pada tanggung jawab pemegang saham, yakni Mind ID. “Kewajiban Freeport di masa lalu yang belum usai, ikut menyandera Mind Id”, kata Redi.

Pemerintah daerah mulai berminat untuk mendapatkan dana pinjaman dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020. Saat ini ada sebanyak 23 Pemda yang mengajukan diri.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian mengatakan, hingga saat ini sudah ada 23 daerah yang menyatakan minat untuk mengajukan pinjaman daerah dalam program PEN. "Yang sudah resmi mengajukan minat secara tertulis ada 23 pemda," kata Ardian kepada KONTAN, Senin (14/9).

Sebelumnya sudah ada sebanyak 51 pemda menyatakan minat untuk menggunakan pinjaman ini. Salah satu pemda yang ingin mengajukan pinjaman adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Hanya saja, saat dikonfirmasi KONTAN, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan, langkah pengajuan pinjaman untuk PEN ini masih dalam bentuk kajian. "Masih dalam kajian, penting untuk mendasarkan langkah ini pada kajian terlebih dahulu," kata Bima.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengklaim, permintaan pinjaman dari daerah cukup besar hingga saat ini. Pinjaman daerah memang bukan sesuatu yang baru. Namun, pinjaman daerah dalam rangka PEN tentu memiliki sedikit perbedaan dengan pinjaman daerah sebelumnya.

Pertama, dari segi proses pinjaman daerah dalam rangka PEN memiliki proses yang lebih longgar alias tidak banyak ketentuan sehingga prosesnya lebih cepat. Kedua, adanya relaksasi prosedur. Ketiga, daerah yang berhak meminjam adalah daerah yang saldo pinjamannya tidak boleh lebih dari 75% dari dana transfer yang diberikan. Saat ini ada tiga provinsi yang memanfaatkan pinjaman PEN yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Provinsi Banten.

PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) menggandeng Shopee untuk memperkuat strategi pemasaran omni-channel. Director Public Affair MPPA Danny Kojongin menilai, perpaduan kanal penjualan daring dan gerai fisik (omni-channel) mesti diperkuat di tengah pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi Covid-19. Saat ini 23 gerai hypermart di Jabodetabek  terdaftar di Shopee.