Pemerintah resmi akan mengguyurkan dana penyelamatan bagi lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana ini akan mengalir dengan cara BUMN tersebut menerbitkan surat utang lalu dibeli oleh pemerintah atau berupa investasi langsung. Nantinya, surat utang itu bisa dikonversi menjadi kepemilikan saham ataupun tidak. Begitu juga dengan investasi langsung, bisa berupa investasi langsung yang bisa dikonversi ke pemilikan saham maupun tidak.

Penyaluran dana bagi BUMN ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 19,7 triliun bagi lima BUMN. Adapun tata cara investasi dalam rangka penyelamatan BUMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK/ 06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program PEN yang berlaku mulai 2 September 2020.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan, pemberian investasi pemerintah kepada lima BUMN ini bertujuan membantu modal kerja perusahaan yang terkena dampak pandemi virus korona Covid-19. Contohnya PT Garuda Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terganggu bisnisnya karena pandemi. “Penerimaan mereka anjlok sehingga membutuhkan modal kerja untuk bisa menjalankan tugas-tugas mereka melayani publik”, kata Isa beberapa waktu lalu.

Prospek bisnis obat dan produk farmasi herbal semakin cerah. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) sudah menangkap peluang baru di pasar tersebut. “Produk herbal selalu positif dan Covid-19 mempercepat pertumbuhan karena kepedulian akan kesehatan meningkat”, ujar Vidjongtius, Presiden Direktur KLBF kepada KONTAN, Jumat (4/9).

Corporate Secretary PT Phapros Tbk (PEHA) Zahmilia Akbar menjelaskan, tren pasar produk obat herbal dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir ini meningkat. Hal itu semakin didorong banyaknya industri farmasi yang mengembangkan produk herbal lewat science-based dan metode formulasi modern. “Untuk Phapros, kami sudah concern pada pengembangan obat herbal sejak lebih dari 20 tahun lalu. Saat ini Phapros telah memiliki dua obat herbal yang masuk kategori fitofarmaka yang sudah lolos uji klinis, yaitu Tensigard untuk anti hipertensi dan X Gra untuk vitalitas”, kata Zahmilia, Jumat (4/9).

Leonard, Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), menilai, umumnya, konsumen produk obat herbal memiliki loyalitas tinggi terhadap produk maupun brand. Apalagi produk obat herbal seperti jamu kerap diperkenalkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. “Khasiat dari produk itu sendiri harus teruji, maka dari itu jika seorang konsumen sudah merasakan khasiat suatu produk jamu, biasanya mereka tetap setia”, jelas dia.

Bisnis jamu herbal dan suplemen menjadi segmen usaha tersendiri bagi Sido Muncul. Leonard bahkan mengklaim, Tolak Angin merupakan market leader pada kategori produk herbal untuk obat masuk angin, sementara Tolak Linu merupakan market leader untuk kategori obat herbal pegal linu di pasaran. Segmen jamu herbal dan suplemen berkontribusi signifikan bagi SIDO. Di semester I-2020, segmen usaha jamu herbal dan suplemen menyumbang Rp 923,19 miliar atau 63,24% total pendapatan SIDO.

Facebook dan Bain&Company meluncurkan studi digital consumers of tomorrow, here today akhir Agustus lalu. Konsumen digital di kawasan Asia Tenggara diperkirakan mencapai 310 juta orang pada akhir 2020 dan 340 juta pada 2025.

Khusus di Indonesia, jumlah konsumen digital pada 2020 diperkirakan mencapai 137 juta orang atau naik 15% dibandingkan dengan akhir 2019. Menurut dosen fakultas ekonomi dan bisnis UI Fithra Faisal, pandemi covid-19 mempercepat ekosistem dan kebiasaan penggunaan kanal digital yang semula baru akan tercapai dalam 5-10 tahun mendatang. Kebiasaan menggunakan platform digital ini dapat berlanjut hingga masa setelah pandemi karena efisiensi yang ditawarkan.

Di tengah harga sayur yang anjlok di pasaran, peluang ekspor menghadirkan harapan untuk mendongkrak harga ditingkat petani. Empat peti kemas (masing-masing 25 ton) kubis diekspor ke Taiwan pada 3/9/2020. Pelepasan ekspor kubis di desa Wonorejo, Malang dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan turut mendampingi Dirjen Prasarana dan Sarana pertanian Sarwo Edhy, Dirjen Holtikultura Prihasto Setyanto, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono serta Kepala Dinas Pertanian Jatim Hadi Sulistyo.

Menurut Syahrul, permintaan ekspor sayuran berkisar 300-400 peti kemas. Sejauh ini Indonesia baru memaasok 230-250 peti kemas dengan jangkauan masih terbatas. Tahun lalu ekspor sayur dan buah dari Indonesia mencapai Rp 6 triliun lebih. Pihaknya meminta pihak perbankan untuk tidak ragu memberikan kredit kepada petani. 

Pihak eksportir, Sutarmi mengatakan ekspor kubis ke Taiwan dilakukan sejak 2018 dengan volume mencapai 18 peti kemas dalam sepekan. Harga beli dari Taiwan sekitar Rp 4.000 per kg. Harga beli dari petani sekitar Rp 1.500 per kg.

Pemerintah hanya punya waktu sekitar satu bulan untuk mencegah resesi ekonomi yang kini ada di depan mata pascapandemi Covid-19, yang juga harus segera diatasi terlebih dahulu. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang terbesar PDB terus turun. Dari 2,84% pada triwulan I 2020 menjadi minus 5,51%. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga 31 Juli 2020 sebanyak 3,5 juta pekerja formal dan informal dirumahkan atau diberhentikan. 

Menurut Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Budi Gunadi Sakidin, krisis ini disebabkan oleh krisis kesehatan. Kalau kesehatan tidak putih sampai kapan pun kita harus mengganjal ekonomi. Dana sebesar 695,2 triliun digelontorkan namun hanya Rp 87,55 triliun untuk kesehatan.

Penerimaan negara akan tertekan semasa pandemi Covid-19. Tekanan terhadap ini harus dibarengi perbaikan indikator kesehatan agar risiko ke depan tidak semakin besar. Peneliti Indef Nailul Huda menuturkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan akan sulit mencapai target sesuai Perpres No 72/2929. Sejak tahun 2008, penerimaan perpajakan tidak pernah mencapai target 100%. Rata-rata realisasi penerimaan satu dekade terakhir sekitar 93% dari target. Titik terendah pada 2015 hanya mencapai 83,29%.

Penerimaan perpajakan dalam skenario moderat diproyeksikan Rp 1.239 triliun atau sekitar 93% dari target 2020. Penerimaan akan sangat rendah dan bisa menimbulkan pembengkakakn defisit APBN.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melakukan uji coba pembangunan jaringan gas kota (jargas) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penerapan skema itu dilakukan dengan studi pendahuluan yang akan berlangsung pada tahun depan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari belanja infrastruktur untuk publik yang didanai dari APBN tahun anggaran 2021. “Studi pendahuluan pembangunan jargas dengan skema KPBU di 10 lokasi dengan anggaran Rp 8 miliar”, kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Kamis (3/9).

Dalam paparannya, ke-10 lokasi studi pendahuluan jargas dengan KPBU itu adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Semarang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Balikpapan dan Kota Jambi. Implementasi skema KPBU ini untuk mendorong tercapainya target jargas sebanyak 4 juta sambungan rumah (SR) pada tahun 2024. Pemerintah menargetkan skema KPBU bisa berjalan mulai 2022.

 Ego menggambarkan, pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan jargas sebanyak 266.070 SR. Lantaran sebagian dananya dialihkan untuk penanganan pandemi korona, maka jargas yang akan dibangun hanya 127.864 SR di 23 kabupaten/kota dengan dana Rp 1,4 triliun. “Dengan situasi ini, tentu perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk mencapai target 4 juta SR pada tahun 2024. Antara lain melalui skema KPBU”, papar dia.

Hingga Agustus 2020, Ego Syahrial bilang, rata-rata realisasi fisik pembangunan jargas untuk rumah tangga di 23 kabupaten/kota mencapai 70,66% dengan realisasi keuangan sebesar 40,04%. Hingga 31 Agustus 2020, penyerapan anggaran Ditjen Migas memang masih mini. Ego memaparkan, sampai Agustus realisasi penggunaan anggaran Ditjen Migas masih sebesar 32,76%.

Menurut Ego, serapan anggaran Ditjen Migas akan menanjak pada Kuartal IV 2020. Sebab, penggunaan anggaran masih dihitung dari peralatan yang sudah terpasang dan teruji. “Tipikal pembayaran pada awal triwulan IV hingga bulan November”, sebut dia.

Adapun untuk pendanaan tahun 2021, menurut Ego, sebesar 87,18% anggaran Ditjen Migas akan dialokasikan pada belanja fisik publik untuk masyarakat. Kegiatan infrastruktur publik di tahun 2021 tersebut berupa pembangunan jargas rumah tangga sebanyak 120.776 SR yang tersebur di 21 lokasi dengan anggaran mencapai Rp 1,22 triliun.

Daftar perusahaan e-commerce yang berguguran di Indonesia bertambah. Platform belanja online milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk alias Telkom, Blanja.com, resmi tutup per 1 September 2020. Fenomena melemahnya belanja ritel, sektor yang turut menopang bisnis e-commerce, memang terasa di pasar global. Di sepanjang tahun pandemi 2020, rata-rata penjualan ritel dunia diperkirakan turun 9,6% atau menguap US$ 2,1 triliun. Kerugian divisi iklan Google dan Facebook dilaporkan mencapai US$ 44 miliar.

Tahun ini kinerja e-commerce agak menurun, terutama di segmen marketplace travel lantaran terjepit pandemi Covid-19. Mengacu data Bank Indonesia, nilai transaksi rata-rata empat marketplace terbesar di Indonesia selama Januari-Juli 2020 naik Rp 470 miliar per bulan. Angka itu lebih rendah daripada Januari-Juli 2019, yang rata-rata meningkat Rp 1,04 triliun per bulan.

Vice President Corporate Communication PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Arif Prabowo menjelaskan, operasional Blanja.com dihentikan karena mereka ingin fokus mengembangkan e-commerce segmen korporasi dan UMKM. "Segmen ini dinilai lebih sehat dan menguntungkan," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Telkom telah menyusun rencana pengembangan e-commerce segmen korporasi dan UMKM lewat transaksi business to business (B2B). "Beberapa bisnis e-commerce B2B yang sedang dikelola Telkom adalah PaDi UMKM dan SIPLAH," ungkap dia.

Laporan iPrice pada tahun 2019 menyebutkan sektor e-commerce di Indonesia cukup prospektif, tetapi tak semua pemain berhasil meraup untung. Sejak awal 2000-an hingga tahun lalu, iPrice mencatat ada belasan e-commerce yang tumbang. Mundur ke belakang, marketplace khusus kerajinan tangan bernama Qlapa juga tumbang pada tahun lalu. Sebelumnya, ada Rakuten, Mataharimall.com, Berniaga.com, hingga Tokobagus.com yang juga tutup lapak.

Meski begitu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengklaim, secara umum perkembangan e-commerce Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. "Saat pandemi, e-commerce menjadi salah satu jalan keluar guna mendorong perputaran ekonomi Indonesia," kata dia, Kamis (3/9).

Ekhel Chandra Wijaya, External Communications Senior Lead Tokopedia mengamini. Per Juli 2020, terdapat hampir 9 juta penjual di Tokopedia, yang hampir 100% adalah UMKM dan 94%-nya penjual berskala ultra mikro. "Tokopedia mencatat kenaikan lebih dari 1,8 juta dari 7,2 juta penjual sejak sebelum pandemi Januari lalu," ujar dia.

Aditya Maulana Noverdi, Public Relations Lead Shopee bilang, volume transaksi Shopee lebih dari 260 juta transaksi selama kuartal II-2020. "Jika dirata-rata, maka dalam sehari Shopee mencatatkan lebih dari 2,8 juta transaksi ketimbang tahun lalu, naik lebih dari 130%," beber dia.

Sementara Yolanda Nainggolan, Vice President Public Relations Blibli.com menjelaskan, pada semester pertama tahun ini, Blibli mencuil pertumbuhan bagus di kategori kebutuhan pokok, produk kesehatan dan kecantikan, serta produk penunjang produktivitas dari rumah.

Harga Batubara Acuan (HBA) di bulan September melanjutkan tren penurunan dalam enam bulan terakhir. HBA September pun sudah menyusut di bawah US$ 50 per ton dan menyentuh level terendah sejak 2016.Kementerian ESDM menetapkan HBA September sebesar US$ 49,42 per ton, atau turun US$ 0,92 per ton dibandingkan HBA Agustus sebesar US$ 50,34 per ton.

Head of Corporate Communications PT Adaro Energy Tbk (ADRO), Febriati Nadira mengatakan, fluktuasi harga batubara berada di luar kendali manajemen. Oleh karena itu, ADRO fokus terhadap upaya peningkatan keunggulan operasional serta pengendalian biaya dan efisiensi. Hal ini untuk mempertahankan kinerja agar tetap solid.

Mempertimbangkan kondisi pasar batubara yang kurang kondusif, ADRO merevisi panduan 2020 dengan memangkas produksi menjadi 52 juta ton-54 juta ton, operasional EBITDA US$ 600 juta-US$ 800 juta dari awalnya US$ 900 juta-US$ 1,2 miliar, capex menjadi US$ 200 juta-US$ 250 juta dari semula US$ 300 juta - US$ 400 juta.

Sementara Direktur PT ABM Investama Tbk (ABMM) Adrian Erlangga menilai harga batubara saat ini dipengaruhi kelesuan permintaan. Perekonomian terkoreksi akibat pandemi Covid-19. Alhasil, penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi akan sangat menentukan pergerakan pasar dan harga batubara.

Di tengah tekanan saat ini, ABMM pun menjalankan strategi efisiensi. "Strategi kami tetap, memperbaiki operasi untuk menurunkan cost agar bisa bertahan," kata Adrian. ABMM memangkas target produksi batubara tahun ini. Penurunan produksi bisa sebesar 2,8 juta ton atau 19% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2020 sebesar 15 juta ton.

Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Apollonius Andwie bilang, dalam situasi pandemi, harga batubara menjadi semakin sulit diprediksi. Alhasil, memacu efisiensi adalah pilihan yang tak terhindarkan.

Rencana Presiden Joko Widodo mengelurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai stabilitas sistem keuangan terus menggelinding bak bola panas. Perppu ini akan merombak semua beleid yang ada, tentang stabilitas sistem keuangan. Misalnya Undang-Undang Bank Sentral (BI), UU Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, UU Perbankan, juga UU Keuangan Negara.

Sumber yang mengetahui masalah ini menyebut, target pemerintah, Perppu ini akan keluar pada September 2020. “Pemerintah akan mengeluarkan Perppu ini bulan ini,” ujar sumber yang tak mau disebut identitasnya, Selasa (1/9).

Perpu mendesak dan dibutuhkan untuk mengatasi masalah sesungguhnya atas dampak krisis sebagai akibat pandemi Covid-19 akan muncul di tahun depan. Apalagi mulai tahun depan, pemerintah tak akan royal menebar insentif seperti tahun 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga sudah mengatakan, pemerintah akan merevisi Undang-Undang (UU) terkait stabilitas sistem keuangan. Payung hukum yang akan keluar kemungkinan berupa Perpu. Ada beberapa point penting dalam perpu tersebut yang menjabarkan peran dan fungsi dalam stabilitas sistem keuangan.

Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, Perppu stabilitas sistem keuangan sebenarnya, tidak dibutuhkan saat ini. Karena sudah ada Undang-Undang Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang bisa meredam tensi stabilitas sistem keuangan saat ini dan tahun depan. “Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar dan potensi terjadi moral hazard,” katanya.

Pengamat pasar modal Luthfi Ridho mengingatkan jika aturan ini disahkan maka kredibilitas pemerintah akan dipertanyakan oleh pasar. Terutama terhadap kebijakan pemerintah dan BI untuk kerjasama dalam pembiayaan anggaran negara.