Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melakukan uji coba pembangunan jaringan gas kota (jargas) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penerapan skema itu dilakukan dengan studi pendahuluan yang akan berlangsung pada tahun depan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari belanja infrastruktur untuk publik yang didanai dari APBN tahun anggaran 2021. “Studi pendahuluan pembangunan jargas dengan skema KPBU di 10 lokasi dengan anggaran Rp 8 miliar”, kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Kamis (3/9).

Dalam paparannya, ke-10 lokasi studi pendahuluan jargas dengan KPBU itu adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Semarang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kota Balikpapan dan Kota Jambi. Implementasi skema KPBU ini untuk mendorong tercapainya target jargas sebanyak 4 juta sambungan rumah (SR) pada tahun 2024. Pemerintah menargetkan skema KPBU bisa berjalan mulai 2022.

 Ego menggambarkan, pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan jargas sebanyak 266.070 SR. Lantaran sebagian dananya dialihkan untuk penanganan pandemi korona, maka jargas yang akan dibangun hanya 127.864 SR di 23 kabupaten/kota dengan dana Rp 1,4 triliun. “Dengan situasi ini, tentu perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk mencapai target 4 juta SR pada tahun 2024. Antara lain melalui skema KPBU”, papar dia.

Hingga Agustus 2020, Ego Syahrial bilang, rata-rata realisasi fisik pembangunan jargas untuk rumah tangga di 23 kabupaten/kota mencapai 70,66% dengan realisasi keuangan sebesar 40,04%. Hingga 31 Agustus 2020, penyerapan anggaran Ditjen Migas memang masih mini. Ego memaparkan, sampai Agustus realisasi penggunaan anggaran Ditjen Migas masih sebesar 32,76%.

Menurut Ego, serapan anggaran Ditjen Migas akan menanjak pada Kuartal IV 2020. Sebab, penggunaan anggaran masih dihitung dari peralatan yang sudah terpasang dan teruji. “Tipikal pembayaran pada awal triwulan IV hingga bulan November”, sebut dia.

Adapun untuk pendanaan tahun 2021, menurut Ego, sebesar 87,18% anggaran Ditjen Migas akan dialokasikan pada belanja fisik publik untuk masyarakat. Kegiatan infrastruktur publik di tahun 2021 tersebut berupa pembangunan jargas rumah tangga sebanyak 120.776 SR yang tersebur di 21 lokasi dengan anggaran mencapai Rp 1,22 triliun.

Daftar perusahaan e-commerce yang berguguran di Indonesia bertambah. Platform belanja online milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk alias Telkom, Blanja.com, resmi tutup per 1 September 2020. Fenomena melemahnya belanja ritel, sektor yang turut menopang bisnis e-commerce, memang terasa di pasar global. Di sepanjang tahun pandemi 2020, rata-rata penjualan ritel dunia diperkirakan turun 9,6% atau menguap US$ 2,1 triliun. Kerugian divisi iklan Google dan Facebook dilaporkan mencapai US$ 44 miliar.

Tahun ini kinerja e-commerce agak menurun, terutama di segmen marketplace travel lantaran terjepit pandemi Covid-19. Mengacu data Bank Indonesia, nilai transaksi rata-rata empat marketplace terbesar di Indonesia selama Januari-Juli 2020 naik Rp 470 miliar per bulan. Angka itu lebih rendah daripada Januari-Juli 2019, yang rata-rata meningkat Rp 1,04 triliun per bulan.

Vice President Corporate Communication PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Arif Prabowo menjelaskan, operasional Blanja.com dihentikan karena mereka ingin fokus mengembangkan e-commerce segmen korporasi dan UMKM. "Segmen ini dinilai lebih sehat dan menguntungkan," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Telkom telah menyusun rencana pengembangan e-commerce segmen korporasi dan UMKM lewat transaksi business to business (B2B). "Beberapa bisnis e-commerce B2B yang sedang dikelola Telkom adalah PaDi UMKM dan SIPLAH," ungkap dia.

Laporan iPrice pada tahun 2019 menyebutkan sektor e-commerce di Indonesia cukup prospektif, tetapi tak semua pemain berhasil meraup untung. Sejak awal 2000-an hingga tahun lalu, iPrice mencatat ada belasan e-commerce yang tumbang. Mundur ke belakang, marketplace khusus kerajinan tangan bernama Qlapa juga tumbang pada tahun lalu. Sebelumnya, ada Rakuten, Mataharimall.com, Berniaga.com, hingga Tokobagus.com yang juga tutup lapak.

Meski begitu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengklaim, secara umum perkembangan e-commerce Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. "Saat pandemi, e-commerce menjadi salah satu jalan keluar guna mendorong perputaran ekonomi Indonesia," kata dia, Kamis (3/9).

Ekhel Chandra Wijaya, External Communications Senior Lead Tokopedia mengamini. Per Juli 2020, terdapat hampir 9 juta penjual di Tokopedia, yang hampir 100% adalah UMKM dan 94%-nya penjual berskala ultra mikro. "Tokopedia mencatat kenaikan lebih dari 1,8 juta dari 7,2 juta penjual sejak sebelum pandemi Januari lalu," ujar dia.

Aditya Maulana Noverdi, Public Relations Lead Shopee bilang, volume transaksi Shopee lebih dari 260 juta transaksi selama kuartal II-2020. "Jika dirata-rata, maka dalam sehari Shopee mencatatkan lebih dari 2,8 juta transaksi ketimbang tahun lalu, naik lebih dari 130%," beber dia.

Sementara Yolanda Nainggolan, Vice President Public Relations Blibli.com menjelaskan, pada semester pertama tahun ini, Blibli mencuil pertumbuhan bagus di kategori kebutuhan pokok, produk kesehatan dan kecantikan, serta produk penunjang produktivitas dari rumah.

Harga Batubara Acuan (HBA) di bulan September melanjutkan tren penurunan dalam enam bulan terakhir. HBA September pun sudah menyusut di bawah US$ 50 per ton dan menyentuh level terendah sejak 2016.Kementerian ESDM menetapkan HBA September sebesar US$ 49,42 per ton, atau turun US$ 0,92 per ton dibandingkan HBA Agustus sebesar US$ 50,34 per ton.

Head of Corporate Communications PT Adaro Energy Tbk (ADRO), Febriati Nadira mengatakan, fluktuasi harga batubara berada di luar kendali manajemen. Oleh karena itu, ADRO fokus terhadap upaya peningkatan keunggulan operasional serta pengendalian biaya dan efisiensi. Hal ini untuk mempertahankan kinerja agar tetap solid.

Mempertimbangkan kondisi pasar batubara yang kurang kondusif, ADRO merevisi panduan 2020 dengan memangkas produksi menjadi 52 juta ton-54 juta ton, operasional EBITDA US$ 600 juta-US$ 800 juta dari awalnya US$ 900 juta-US$ 1,2 miliar, capex menjadi US$ 200 juta-US$ 250 juta dari semula US$ 300 juta - US$ 400 juta.

Sementara Direktur PT ABM Investama Tbk (ABMM) Adrian Erlangga menilai harga batubara saat ini dipengaruhi kelesuan permintaan. Perekonomian terkoreksi akibat pandemi Covid-19. Alhasil, penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi akan sangat menentukan pergerakan pasar dan harga batubara.

Di tengah tekanan saat ini, ABMM pun menjalankan strategi efisiensi. "Strategi kami tetap, memperbaiki operasi untuk menurunkan cost agar bisa bertahan," kata Adrian. ABMM memangkas target produksi batubara tahun ini. Penurunan produksi bisa sebesar 2,8 juta ton atau 19% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2020 sebesar 15 juta ton.

Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Apollonius Andwie bilang, dalam situasi pandemi, harga batubara menjadi semakin sulit diprediksi. Alhasil, memacu efisiensi adalah pilihan yang tak terhindarkan.

Rencana Presiden Joko Widodo mengelurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai stabilitas sistem keuangan terus menggelinding bak bola panas. Perppu ini akan merombak semua beleid yang ada, tentang stabilitas sistem keuangan. Misalnya Undang-Undang Bank Sentral (BI), UU Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, UU Perbankan, juga UU Keuangan Negara.

Sumber yang mengetahui masalah ini menyebut, target pemerintah, Perppu ini akan keluar pada September 2020. “Pemerintah akan mengeluarkan Perppu ini bulan ini,” ujar sumber yang tak mau disebut identitasnya, Selasa (1/9).

Perpu mendesak dan dibutuhkan untuk mengatasi masalah sesungguhnya atas dampak krisis sebagai akibat pandemi Covid-19 akan muncul di tahun depan. Apalagi mulai tahun depan, pemerintah tak akan royal menebar insentif seperti tahun 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga sudah mengatakan, pemerintah akan merevisi Undang-Undang (UU) terkait stabilitas sistem keuangan. Payung hukum yang akan keluar kemungkinan berupa Perpu. Ada beberapa point penting dalam perpu tersebut yang menjabarkan peran dan fungsi dalam stabilitas sistem keuangan.

Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, Perppu stabilitas sistem keuangan sebenarnya, tidak dibutuhkan saat ini. Karena sudah ada Undang-Undang Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang bisa meredam tensi stabilitas sistem keuangan saat ini dan tahun depan. “Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar dan potensi terjadi moral hazard,” katanya.

Pengamat pasar modal Luthfi Ridho mengingatkan jika aturan ini disahkan maka kredibilitas pemerintah akan dipertanyakan oleh pasar. Terutama terhadap kebijakan pemerintah dan BI untuk kerjasama dalam pembiayaan anggaran negara.

Semakin mengguritanya konglomerasi lembaga keuangan membuat potensi risiko keuangan menjadi lebih kompleks. Pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan akan lebih efektif dan optimal jika dilakukan oleh satu lembaga. Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto mengatakan, pengawasan oleh lebih dari satu lembaga, memperbesar kemungkinan terjadinya salah koordinasi. Dengan pengawasan dilakukan oleh lembaga yang sama, pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Apalagi lembaga keuangan yang sifatnya konglomerasi yang terus membesar jumlah perusahaan di dalamnya.

Setidaknya terdapat 48 konglomerasi keuangan yang tidak hanya bergerak dibidang perbankan tetapi juga asuransi, perusahaan pembiayaan dan sekuritas.

Larangan pemerintah Malaysia bagi pemegang izin kunjungan berjangka waktu lama dari Indonesia, India dan Filipina tidak akan berdampak signifikan dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka menengah panjang, larangan ini bisa memengaruhi kinerja ekspor sektor jasa, terutama diikuti negara-negara lain. 

Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, dampak jangka pendek dari larangan tersebut bisa diatasi melalui pertemuan vitual. Namun pihaknya khawatir larangan ini dapat menjadi preseden bagi negara lain untuk menggunakan isu pengendalian Covid-19 di Indonesia dalam membatasi atau mendiskriminasi produk, perusahaan, dan pekerja Indonesia di luar negeri. Larangan Malaysia dapet mengganggu keberangkatan tenaga kerja semi terampil dari Indonesia ke Malaysia. Bahkan bisa menghambat investasi.

Hubungan bilateral Indonesia-China yang telah terjalin selama 70 tahun diharapkan lebih kuat dan saling menguntungkan ke depan. Presiden China Xi Jinping mengajak Presiden Joko Widodo mengembangkan kerja sama ke area-area baru guna mendorong pembangunan kedua negara dan pertumbuhan ekonomi kawasan dan global. Presiden Jokowi berharap kerja sama tidak terhenti di tengah pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemerintah China atas hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas beberapa kerjasama dibidang kesehatan dan ekonomi. Salah satunya adalah produksi dan penyediaan vaksin Covid-19. Presiden Xi optimis Indonesia akan mampu melalui krisis akibat Covid-19. Sejalan dengan itu pemerintah China siap untuk terus melanjutkan dukungan penuh, menyediakan pendampingan teknis dan material serta membagikan pengalaman China dalam mengatasi Covid-19 kepada Indonesia. Semester I-2020, presiden xi menambahkan investasi dari China ke Indonesia dan ekspor Indonesia ke China tumbuh ditengah melambatnya perekonomian global.

Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 0,05 persen pada Agustus 2020. Deflasi dipicu turunnya harga sejumlah kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan dan minuman serta transportasi, yang mengindikasikan lesunya permintaan di tengah pandemi Covid-19.

 Pada Juli 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat deflasi, yakni 0,1 persen. Dengan demikian, inflasi sepanjang tahun kalender (Januari-Agustus 2020) mencapai 0,93 persen. “Jika melihat tren di negara lain, ada perlambatan inflasi, bahkan deflasi akibat pandemi Covid-19 yang menghantam sisi permintaan dan penawaran,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Selasa (1/9/2020).

Menurut Suhariyanto, suplai barang cukup, tetapi daya beli masyarakat belum pulih. Dari strukturnya, kelompok barang dengan harga bergejolak (volatile food) mengalami deflasi bulanan 1,44 persen pada Agustus 2020. Andilnya terhadap deflasi mencapai 0,24 persen. Kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau deflasi 0,86 persen pada Agustus 2020. Andil deflasi kelompok ini mencapai 0,22 persen. Sementara kelompok transportasi deflasi 0,14 persen dengan andil 0,02 persen. Komoditas yang turun harga, antara lain, daging ayam ras, bawang merah, tomat, telur ayam ras, bayam, pisang, dan tarif angkutan udara.

Ketua PPRN Alvino Antonio menilai, peternak mandiri jadi korban liarnya praktik bisnis pelaku peternakan terintegrasi. Berlimpahnya pasokan membuat harga anjlok dan menekan peternak kecil.Situasi itu tecermin dari turunnya nilaitukar petani (NTP) peternakan. NTP peternakan merosot 1,31 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi 98,64. Terkait itu, peternak ayam yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) berunjuk rasa, Selasa (1/9).

Pemerintah menurunkan tarif listrik tegangan rendah bagi tujuh golongan pelanggan non-subsidi, termasuk pelanggan rumah tangga. Penurunan tarif berlaku periode Oktober-Desember 2020. Tarif golongan pelanggan rumah tangga yang sebelumnya Rp 1.467,7 per kWh turun jadi Rp 1.444,7 per kWh.

KepalaBiro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi saat dihubungi, Selasa, merinci, pelanggan yang mendapat penurunan tarif adalah rumah tangga dengan daya 1.300-volt ampere (VA), 2.200 VA, 3.500-5.5000 VA, dan 6.600 VA ke atas.

Penurunan tarif juga berlaku bagi pelanggan golongan bisnis dengan daya 6.600 VA sampai 220 kilo VA (kVA), golongan pemerintah 6.600 VA sampai 220 kVA, serta penerangan jalan umum. “Penurunan tariflistrik pelanggan non-subsidi tegangan rendah ini diharapkan membantu menjaga daya beli serta mendukung stabilitas ekonomi,” kata Agung.

Dalam keterangan pers, Executive Vice President Corporate Communication PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Agung Murdifi menyatakan PLN akan menjalankan keputusan pemerintah itu. Penurunan tarif ini tidak menyertakan syarat apa pun. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, optimisme pelaku usaha terkait pemulihan ekonomi dipengaruhi upaya pemerintah menangani Covid-19.

Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi sektor usaha yang tergolong paling terpukul pandemi Covid-19. Di sisi lain, hingga Juni 2020, sebanyak 95 persen dari 850 perusahaan belum memperoleh insentif dari pemerintah. Oleh karena itu, penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional perlu diperbaiki. Demikian hasil survei Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Bank Dunia terhadap 850 perusahaan pada periode Mei-Juni 2020, yang dipaparkan dalam seminar daring di Jakarta, Senin (1/9/2020).

Private Sector Specialist Bank Dunia Aufa Doarest mengemukakan, hampir semua sektor usaha mengalami kemerosotan penjualan (86 persen). ”Dari berbagai skala usaha, yang mengalami dampak paling besar adalah UMKM. Sebagian UMKM mengalami kesulitan membayar gaji,” ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 81 perusahaan menyatakan kesulitan dalam membayar kebutuhan dalam kurun 6 bulan ke depan, antara lain biaya tenaga kerja, biaya material, pinjaman, utilitas dan sewa. ”Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas dan strategi komunikasi sehingga pelaku usaha mengetahui program bantuan pemerintah. Selain itu, kemudahan akses untuk memperoleh bantuan pemerintah,” kata Doarest.

Wakil Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Rosan P Roeslani mengatakan, pandemi berdampak besar bagi UMKM. Sebanyak 50 persen dari 60 juta UMKM terdampak dan sebagian usaha sempat terhenti.

Sementara itu, implementasi stimulus pemerintah untuk sektor usaha masih rendah. Per 31 Agustus 2020, penyerapan insentif usaha baru 15,6 persen, padahal UMKM dan dunia usaha sangat membutuhkan insentif tersebut.

Jumlah penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sebesar Rp 47,44 trilun atau 38,4 persen dari pagu Rp 123,46 triliun. Adapun penyaluran PEN untuk pembiayaan korporasi senilai Rp 53,6 triliun belum terealisasi. ”Kalau penyerapan (insentif) rendah, ada hal yang perlu dikoreksi. Perlu penyempurnaan dari sistem persetujuan sehingga penyerapan lebih tinggi,” katanya.

Indeks Manufaktur Indonesia (Purchasing Managers Index) yang dirilis HIS Markit di Agustus tembus angka psikologis 50, yakni 50,8. Artinya, industry manufaktur kita mulai masuk fase ekspansif, setelah Juli di 46,9. Pencapaian ini jadi yang pertama sejak Feburari. “Ini isyarat ekonomi Indonesia bangkit setelah jatuh kuartal II,” ujar Kepala Ekonom IHS Markit, Bernard Aw, Selasa 1/9.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut, perbaikan aktvitas manufaktur tersundut produksi dan pesanan baru dari pasar dalam negeri, sebagai efek pelonggaran pembatasan sosisal berskala besar alias PSBB. Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal II sudah 20%

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani Widjaja pesimistis dengan hasil indeks PMI ini. Hingga kini, kapasitas produksi industri belum optimal. Jika ada proses produksi, ini adalah industri tersier, belum merata. “Kepercayaan pasar atas konsumsi belum optimal. Industri tertentu, produksinya di bawah level normal hingga setahun ke depan,” katanya. Proyeksi Shinta, Indonesia masuk fase resesi di kuartal III, dan mulai ada perbaikan kuartal IV yang didorong belanja negara dan stimulus.

Ekonom Bank Central Asia David Samual mengingatkan, agar Indonesia tak terbuai dengan indeks PMI Agustus sehingga lupa penanganan virus korona. Keberhasilan pengendalian virus kunci pemulihan ekonomi. Mengolah data Google dan Humdata, Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib basri bilang, pelonggaran PSBB pada bulan Juni mendorong permintaan. Tapi aktivitas kembali landai di Juli, kemudian lebih landai lagi di Agustus. Aktivitas ritel, semisal, sempat tumbuh dua digit 13,1% di Juni. Melambat 7% di Juli dan 3,1% pada Agustus.