Ekspor dan Impor berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Akselerasi ekspor dan pembukaan keran impor yang terukur mesti diperhatikan pemerintah. Potensi ledakan impor dari negara lain yang sudah pulih dari pandemi Covid-19 perlu dimitigasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Agustus 2020 surplus 11,05 miliar dollar AS. Situasi ini berbalik dari Januari-Agustus 2019 yang defisit 2,057 miliar dollar AS. Pada Agustus 2020, neraca perdagangan RI Surplus 2,327 miliar dollar AS. Impor bahan baku dan penolong pada Agustus 2020 senilai 7,754 miliar dollar AS atau naik 5 persen dibandingkan dengan Juli 2020. Pada periode yang sama, nilai impor barang konsumsi naik 7,31 persen, sedangkan barang modal turun 8,81 persen.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri mengatakan, sejak awal Maret 2020, pemerintah memantau dan memetakan hambatan dagang tarif dan nontarif yang diciptakan negara-negara mitra dagang selama pandemi. “Setiap negara punya hak yang sama, tetapi yang jelas kebijakan yang dikeluarkan harus selaras dengan peraturan WTO,” ujar Kasan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesua Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengatakan, dalam kondisi saat ini, wajar jika proteksi dagang lebih tinggi karena setiap negara punya kebutuhan menjaga kepentingan mereka.

Namun, ia mengingkatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati. Kebijakan impor yang proteksionis bisa menjadi beban bagi negara. Sebab industri yang diproteksi cenderung menjadi inefisien dan bebannya akan ditanggung konsumen.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menambah sembilan perusahaan digital asing untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari konsumen. PPN ini atas transaksi pembelian barang/jasa digital dari platform perusahaan digital asing tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, sembilan perusahaan ini akan mulai melaksanakan kewajibannya sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) terkait pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Oktober 2020 nanti. Dengan tambahan 9 SPLN ini, maka perusahaan asing di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sampai Oktober 2020 total akan menjadi 37 perusahaan.

Kendati demikian, Suryo belum mau menyampaikan perincian nama sembilan perusahaan digital asing ini. "Akan ada sembilan lagi, saat ini kami sedang berkomunikasi dengan SPLN di luar negeri, harapan kami semakin banyak semakin baik untuk pemungutan PPN ke depan," kata Suryo, Selasa (22/9).

Sebelumnya sudah ada 28 perusahaan digital asing yang resmi menarik PPN. Pada tahap pertama yakni, Amazon Web Service Inc., Google Asia Pasific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., Google LLC., Netflix Internasional B.V. dan, Spotify AB. Enam perusahaan tersebut per 1 Agustus lalu sudah menerapkan ketentuan PPN.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengatakan kebijakan tersebut dirasa tidak cukup karena seharusnya pemerintah berani menarik Pajak Penghasilan (PPh) atas perusahaan digital asing, bukan cuma PPN.

Perusahaan e-commerce terjun ke dalam ekosistem bisnis pinjaman online. Salah satunya, Tokopedia yang masuk bisnis fintech peer to peer (P2P) lending melalui Dhanapala. Tokopedia bisa memberikan layanan pinjaman berbasis daring kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Vice President of Fintech and Payment Tokopedia, Vira Widiyasari ,"Dhanapala adalah P2P lending yang terafiliasi dengan Tokopedia dan tujuannya mempermudah penggiat usaha di Indonesia khusus UMKM lokal. Harapannya mereka mendapatkan akses jasa keuangan termasuk permodalan guna mengembangkan bisnisnya," ujarnya, Selasa (22/9).

Dhanapala merupakan perusahaan telah menyalurkan pinjaman Rp 24,2 miliar hingga Maret 2020. Pinjaman tersebut disalurkan kepada 4.777 peminjam dengan dana pinjaman berjalan Rp 23,8 miliar. Bisnis e-commerce dan pinjaman online belakangan memang tak bisa terpisahkan.

Para pemain mengaku jika belanja online meningkatkan bisnis fintech. Misalnya, PT FinAccel Digital Indonesia pemilik Kredivo mencatat lebih dari 70% porsi transaksi Kredivo berasal dari e-commerce. Kredivo juga mencatat peningkatan frekuensi pembelian di e-commerce pada Semester I-2020 lalu.

Pemerintah memperkirakan penyaluran anggaran di Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa mendekati 100% hingga akhir tahun. Sebagai perbandingan, per 16 September 2020, akumulasi penyerapan dana PEN baru mencapai 36,6%.

Program PEN yang tingkat penyalurannya masih rendah antara lain sektor kesehatan. “Kami terus mendorong belanja Kementerian Lembaga (KL) dan pemda agar PEN terealisasi baik sampai akhir tahun.  Anggaran PEN kami harapkan bisa mendekati 100% di akhir tahun,” kata Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemsenterian Keuangan, Selasa (22/9).

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede optimistis anggaran PEN bisa terserap 100%. Ia bilang, saat ini penyaluran bansos yang semula lambat terus mengalami perbaikan sehingga alokasi anggaran ditambah Rp 38,1 triliun menjadi total Rp 242.01 triliun. “Ini realokasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial juga subsidi gaji, subsidi gaji honorer, kuota internet bagi pelajar dan guru, diskon listrik dan dana bergulir UMKM dan bantuan presiden (banpres) produktif untuk UMKM,” kata Raden.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berharap pemerintah merealisasikan belanja PEN dengan optimal seperti untuk sektor kesehatan. “Harus ada cara lain untuk mendorong program belanja kesehatan,” katanya.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Indonesia memberikan dana hibah 12 juta dollar AS setara Rp 176 miliar untuk membantu negara-negara miskin dan rentan di Asia Pasifik. Dana hibah itu akan dsalurkan melalui Asian Development Fund (ADF). Dana itu untuk membantu penguatan sektor kesehatan, risiko bencana, adaptasi perubahan iklom, infrastruktur dan tata laksana pemerintahan yang baik.

Mengteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia sebagai pemegang saham terbesar keenam di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan ketua nega-negara konstituen Suite 5 harus memainkan peran penting di tingkat internasional kendati dalam kondisi serba terbatas. Negara-negara donor ADB sepakat menambah ketersediaan dana ADF selama periode 2021-2024 dengan target lebih dari 4 miliar dollar AS.

Kala pandemi, segelas kopi ingin menera kisah sendiri. Kisahnya tentang para barista serta pemilik warung, kedai, dan kafe kopi yang sepi pengunjung. Kisah para pekerja yang dirumahkan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kisah para eksportir kopi yang sepi permintaan. Kisah para petani dan pelaku usaha/industri kecil menengah olahan kopi yang khawatir dengan rendahnya harga dan serapan pasar kopi.

Hasil survei ICO tentang ”Impact of Covid-19 on The Global Coffee Sector: Survey Exporting Members” menyebutkan, Covid-19 berdampak negatif terhadap tenaga kerja (75 persen responden), pendapatan (63 persen), konsumsi domestik (56 persen), ekspor (50 persen), dan produksi (31 persen).

Indonesia berada di posisi keempat sebagai lima besar negara produsen kopi dunia dengan total produksi sekitar 720.000 ton.

Kementerian Pertanian memperkirakan produksi kopi nasional pada tahun ini akan turun 35 persen dari produksi kopi pada 2019 yang sebanyak 760.963 ton. Pandemi juga menyebabkan harga biji kopi turun dari Rp 68.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 26.000 per kg.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian memperkirakan pandemi Covid-19 akan berimbas pada anjloknya penjualan kopi pelaku IKM, termasuk kopi olahan, sebesar 50-90 persen. Pada 2019 tercatat ada 1.204 IKM kopi olahan dan 2.950 kedai/gerai kopi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian Perindustrian telah meluncurkan gerakan #SatuDalamKopi sejak April 2020. Tujuannya adalah menjaga pasar kopi di dalam negeri di kala pandemi melalui ajakan membeli produk-produk kopi dan olahan kopi secara daring. Salah satunya melalui Tokopedia yang melibatkan hampir 1.200 pelaku industri kopi dari berbagai wilayah Nusantara.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, salah satu produk Indonesia yang memiliki indikasi geografis (IG) adalah kopi. Kopi arabika Gayo, merupakan kopi Indonesia pertama yang mendapat pengakuan IG dari Uni Eropa (UE) sejak 2017.

Kementerian Perdagangan mencatat, Indonesia-UE telah memperkuat kerja sama ekonomi melalui program ASEAN Regional Integration Support from The European Union (ARISE) Plus Indonesia Trade Support Facility. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan daya saing ekspor dan integrasi Indonesia ke rantai nilai global. Salah satu perjanjian itu adalah mengizinkan pertukaran registrasi produk bersertifikat IG antara Indonesia dan UE.

Dubes UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket menuturkan, UE mendukung upaya Indonesia mengembangkan produk bersertifikat IG. Produk itu dapat memberi nilai tambah bagi komunitas lokal, berkontribusi menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pelestarian biodiversitas.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Tengah Arsian A Wahab berharap, ada kontrak dagang yang dihasilkan sehingga turut mensejahterakan petani kopi arabika Gayo. Pandemi covid-19 menyebabkan kopi Gayo tak terserap pasar ekspor.

Ketua Asosiasi Produser Fairtrade Indonesia (APFI) Armiadi mengatakan, kopi Gayo yang teserap pasar ekspor hanya 20 persen dari total volume ekspor sebanyak 45.000 pada tahun sebelum pandemi. “September-Oktober masuk panen raya, kondisinya akan semakin sulit karena pandemi Covid-19 belum berakhir,” ujarnya (Kompas, 28/8/2020).

Indonesia memberikan dana hibah 12 juta dollar AS atau setara Rp 176 miliar untuk membantu negara-negara miskin dan rentan di Asia Pasifik. Dana hibah itu akan disalurkan melalui Asian Development Fund (ADF).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sebagai pemegang saham terbesar keenam di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan ketua negara-negara Konstituen Suite 5 kendati dalam keterbatasan ruang fiskal. “Banyak negara kawasan yang perlu dibantu karena ruang fiskalnya lebih kecil dari Indonesia. Negara-negara donor ADB sepakat menambah ketersediaan dana ADF selama periode 2021-2024 dengan target lebih dari 4 miliar dollar AS,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (21/9/2020).

Pelaksanaan pilkada langsung di tengah pandemi berisiko meningkatkan jumlah kasus baru Covid-19. Potensi lonjakan kasus baru Covid-19 berpeluang menghambat proses pemulihan ekonomi secara menyeluruh. "Penyelenggaraan pilkada pada masa Covid-19 memang mengkhawatirkan karena lokasi pemilihan bisa menjadi sentral penularan baru," ujar Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin kepada KONTAN, Senin (21/9).

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono juga berharap pemerintah menunda pelaksanaan pilkada di saat kasus Covid-19 sedang melejit karena bisa membawa mudarat. "Namun kalau pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mau jalan, ya, kami tidak bisa apa-apa. Kewenangan ada di tangan mereka," tandas dia.

Ketua Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida) Michael Susanto Pardi mengingatkan, saat ini yang diinginkan pebisnis adalah langkah nyata pemerintah dalam menekan laju Covid-19. Jika pilkada tetap digelar di tengah pandemi, dia khawatir akan banyak pelanggaran protokol kesehatan sehingga pandemi berlangsung semakin lama. “Karena hal ini lebih kompleks dari kepentingan ekonomi," kata dia.

Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana menyatakan, upaya pemerintah dalam menangani kesehatan dan mencegah wabah Covid-19 menjadi fokus utama investor. "Kegiatan yang berpotensi menyebarkan Covid-19 menjadi katalis negatif bagi bursa saham," tandas dia.

Sebagai catatan, kemarin (21/9), pemerintah dan DPR sepakat untuk melanjutkan pelaksanaan pilkada langsung  di 270 daerah dengan janji untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ternyata sebagian besar pelaku usaha di dalam negeri masih bisa bertahan di tengah pandemi korona. Kesimpulan BPS ini berdasarkan hasil survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha yang dilakukan BPS pada 10-26 Juli 2020 terhadap sebanyak 34.559 responden pelaku usaha.

Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan dari jumlah responden tersebut, 59% perusahaan masih beroperasi normal di tengah pandemi virus korona Covid-19. Sementara, "Sebanyak 24% responden pelaku usaha terpaksa mengurangi kapasitas perusahaan dan 8% berhenti beroperasi serta 7,5% telah menerapkan Work From Home (WFH)," jelas Suhariyanto dalam konferensi daring, Minggu (20/9).

Hasilnya adalah ada sebanyak tiga sektor usaha tertinggi yang tetap beroperasi normal di masa pandemi, yakni pelaku usaha di bidang air dan pengelolaan sampah sebanyak 77,86%. Selain itu sektor pertanian dan peternakan sebesar 76,63% serta real estat 76,54%. BPS juga mencatat hampir semua sektor usaha mengalami penurunan pendapatan yakni dengan persentase 82,9% dari responden.