Panen raya garam pada tahun ini yang mestinya dimulai sejak akhir Juni mundur menjadi pada awal September. Selain itu, panen raya terjadi di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Akibatnya, PT Garam mengoreksi target produksi, dari 440.000 ton menjadi 340.000-350.000 ton. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merevisi target produksi garam dari 2,5 juta ton menjadi 1,5 juta ton.

Direktur Utama PT Garam Achmad Didi Ardianto memaparkan, PT Garam mendorong perbaikan kualitas garam, antara lain, dengan membangun pabrik pengolahan garam bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Menurut data KKP, stok garam rakyat per 26 agustus 2020 sebanyak 778.136 ton. Dari jumlah itu, stok dari hasil produksi tahun ini sebanyak 105.036 ton, sedangkan 673.100 ton merupakan stok garam sisa produksi tahun lalu. Sementara produksi PT Garam sebanyak 38.789 ton.

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur Muhamad Hasan menyampaikan, kondisi cuaca untuk musim produksi tidak sebagus pada tahun lalu. Di sisi lain, harga panen garam rakyat anjlok sehingga ongkos produksi tidak tertutup.

Harga jual panen garam saat ini berkisar Rp 250-Rp 350 per kilogram (kg) di tingkat petambak. Adapun rata-rata ongkos produksi garam Rp 450-Rp 550 per kg. Ongkos produksi semakin mahal jika lokasi tambak jauh dari jalan raya karena harus memperhitungkan biaya angkut.

Data KKP menunjukkan, produksi garam sebanyak 105.036 ton per 26 Agustus, terdiri dari 30.201 ton garam kualitas I (KW1), 56.316 ton garam kualitas II (KW 2), dan 18.518 ton garam kualitas III (KW 3). Pada 2019, realisasi produksi garam nasional sebanyak 2,9 juta ton, terdiri dari 2,5 juta ton garam rakyat dan 400.000 ton garam dari PT Garam. Tahun ini, produksi garam rakyat diproyeksikan turun menjadi 2,3 juta-2,5 juta ton, yang terdiri dari 1,8 juta ton garam rakyat dan 500.000 garam dari PT Garam.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, perbankan menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi finansial untuk memperlancar penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Direktur Strategi dan Inovasi PT Bank OCBC NISP Tbk Kajit mengatakan, OCBC NISP segera menggelontorkan pembiayaan bersama dengan PT Simplefi Teknologi Indonesia atau AwanTunai untuk mendukung skema pembiayaan rantai pasok (supply chain financing) bisnis para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ka Jit memastikan, fasilitas ini dapat menjadi pilihan baru bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal tambahan. Proses kredit yang perlu dilakukan akan lebih mudah dan cepat ketimbang perbankan.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk memperluas kerja sama dengan PT Investree Radhika Jaya atau Investree untuk mengoptimalkan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Sinergi ini merupakan inisiatif Bank Mandiri untuk memperluas akses PEN melalui sarana digital sehingga dapat terbentuk digital ekosistem pelaku UMKM,” kata Executive Vice President Bank Mandiri Agus Hartoyo Widodo.

Pembiayaan ekspor bagi UKM juga terus digulirkan melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Pemerintah memberikan mandat itu kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas mengatakan, untuk mengakses fasilitas pembiayaan, pelaku usaha minimal menyediakan agunan 30 persen dari plafon pembiayaan. Sementara 70 persennya akan dijamin dari LPEI dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Heri Setiawan mengatakan, total dana yang dianggarkan untuk program PKE bagi UKM Rp 500 miliar dengan bunga maksimal 6 persen. Pembiayaan dilakukan dengan dua plafon, yakni untuk usaha kecil Rp 500 juta – Rp 2 miliar, dan untuk usaha menengah Rp 2 miliar – Rp 15 miliar.

Pemerintah sedang merampungkan aturan turunan Undang-Undang No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Kelak, beleid itu akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba dan akan diteken Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan dokumen draf PP Minerba yang diperoleh KONTAN, aturan yang terdiri dari 202 pasal ini berisi tata cara perizinan minerba, termasuk perluasan dan penciutan wilayah tambang. Bukan hanya itu saja, draf aturan ini akan mengatur sejumlah beban baru produsen minerba. Antara lain: pungutan dana ketahanan cadangan minerba. Kelak, dana ini untuk memastikan kelanjutan eksplorasi wilayah tambang.

Besaran dana ketahanan cadangan minerba akan masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan produsen minerba. Ada pula kewajiban reklamasi pasca tambang dengan tingkat keberhasilan 100% bagi pemegang KK dan PKP2B yang mendapat perpanjangan kontrak dalam bentuk IUPK.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyatakan, aturan turunan UU Minerba belum selesai. "Kami akan mempublikasikan setelah terbit," kata dia, Selasa (8/9).

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai, hingga kini, APBI belum diundang untuk membahas draf PP Minerba lantaran masih dimatangkan di level pemerintah.

Hal paling urgen adalah PP yang mengatur perlakuan perpajakan khusus bagi pertambangan batubara. "Hal ini akan menjadi dasar pengenaan perpajakan bagi perpanjangan PKP2B yang akan dikonversi menjadi IUPK," ungkap dia.

Memasuki semester II-2020, bisnis mobil bekas mulai menderu. Permintaan mobil bekas pada bulan September tahun ini di pasaran kembali ramai. Salah satu pengelola gerai mobil bekas yang merasakan pertumbuhan permintaan adalah WTC Mangga Dua. Pada Agustus tahun ini, ada pertumbuhan permintaan.

Herjanto Kosasih, Manager Senior Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua membenarkan, penjualan mulai membaik di bulan Agustus lalu. Dia menilai, permintaan kembali ramai lantaran dua faktor. Pertama, kebutuhan kendaraan pribadi saat pandemi korona untuk menghindari kontak langsung dengan kerumunan di fasilitas transportasi publik. Kedua, terkait regulasi ganjil-genap. "Masyarakat jadi perlu menambah kendaraan lagi," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Herjanto memperkirakan pada bulan ini pasar mulai ada perbaikan di angka 80%. Alhasil, memasuki Oktober-November diharapkan pasar bisa pulih seperti sedia kala. Dia tidak memaparkan secara rinci volume pasar mobil bekas. Namun pada periode sebelum pandemi, di level tertinggi Bursa Mobil Bekas WTC bisa menjual sebanyak 4.000 unit mobil per bulan. Tahun lalu saja, Bursa Mobil ini mampu menjual 34.000 unit mobil bekas.

President Director Mobil88 Halomoan Fischer Lumbantoruan menilai, pihaknya saat ini masih wait and see menyikapi kondisi pasar. Situasi saat ini sangat ditentukan oleh kapan dan bagaimana pandemi ini berakhir. Dari sisi business size, memang ada kenaikan dibandingkan Maret saat awal pandemi di Indonesia.

Sementara Herjanto menyebutkan, harga mobil bekas di Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua sudah kembali normal seperti masa sebelum pandemi. "Sebab, besaran uang muka juga sudah seperti biasa, tidak seperti kemarin yang mana syarat kredit ketat," ujar dia. Bursa Mobil WTC mengaku dalam tiga tahun belakangan ini tak menggelar promo atau diskon khusus.

Menteri Pertahanan China Jenderal Wei Fenghe menemui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk membahas berbagai masalah keamanan regional. Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Djoko Purwanto pertemuan bilateral tersebut membahas hal penting terkait pertahanan negara. Sejumlah isu yang didiskusikan diantaranya strategi pemerintah Indonesia mencegah pandemi Covid-19, kerja sama kedua negara terkait penanganan Covid-19 juga kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan isu-isu aktual lainnya di kawasan Asia Pasifik.

Problem yang dihadapi UMKM dalam upaya pemulihan ditengah tekanan pandemi Covid-19 menghadapi problem yang kompleks sehingga stimulus dan bantuan modal saja dinilai belum cukup. Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan untuk masuk ke ekosistem digital, membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing produk.

Peneliti senior SMERU Institute, Palmira Permata Bachtiar menyatakan bahwa pemerintah sudah menggulirkan stimulus dan bantuan modal untuk memulihkan UMKM dan saat ini masalahnya bagaimana menjangkau UMKM. Mayoritas pelaku UMKM belum tahu ada bantuan dan stimulus dari pemerintah. Sehingga perlu sosialisasi dan komunikasi untuk menjangkau UMKM.

Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan Negara Kunta Wibasa Dasa Nugraha mengatakan bahwa secara umum pencairan stimulus UMKM cukup baik namun dalam perkembanganya ada stimulus yang dinilai kurang sehingga butuh perbaikan, seperti bantuan presiden bagi 15 juta usaha mikro.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa pemulihan UMKM tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan UMKM diarahkan ke pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. 

Satu boks vaksin Covid-19 dipajang dalam pameran perusahaan farmasi asal China, Sinopharm di China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) di Beijing pada Sabtu (5/9/2020). 

Puluhan ribu orang diharapkan mengunjungi pameran yang diikuti hampir 2.000 perusahaan asing dan asal China untuk memamerkan produk dan jasa mereka.

Penurunan belanja masyarakat memukul usaha ritel. Sebagian peritel mulai menghentikan kontrak sewa dan menutup gerai guna menekan kerugian. Menurut data Aprindo jumlah unit usaha ritel mencapai 35.000 toko, tersebar di 34 provinsi dengan jumlah pekerja mencapai 4 juta orang. Penyaluran kredit korporasi dinilai baru menyentuh beberapa sektor seperti : logistik dan transportasi tetapi belum menyentuh perdagangan ritel. Insentif yang digulirkan pemerintah untuk pekerja dinilai lebih menjaga daya tahan tetapi belum mampu memulihkan daya beli. 

Communication Head of Corporate PT Matahari Putra Prima Tbk Fernando Repi, adopsi sistem belanja daring belum mampu mendongkrak tingkat penjualan. Sebab kontribusi belanja secara daring baru sekitar 15% dari total penjualan.

Pagu anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021. Anggaran dipastikan lebih tinggi dari pagu awal Rp 356,5 triliun dalam rancangan APBN 2021, tetapi lebih kecil dari alokasi untuk program serupa di APBN 2020.

Anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2021 dialokasikan untuk bidang kesehatan Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun, dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 136,7 triliun, UMKM Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, dan insentif usaha Rp 20,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (7/9/2020), menyebutkan, anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi tahun 2021 terus bergerak. Kebutuhannya lebih tinggi dari pagu awal dalam rancangan, tetapi alokasi masih akan berubah, seperti alokasi untuk beberapa program bantuan sosial yang akan diperpanjang tahun depan.

Secara umum alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi tahun 2021 turun signifikan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 695,2 triliun. Anggaran mayoritas pos turun. Satu-satunya pos yang anggarannya naik adalah dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yakni naik Rp 30,65 triliun dibandingkan tahun 2020 yang Rp 106,05 triliun..

Di sisi lain, pagu anggaran kesehatan yang menjadi tulang punggung penanganan Covid-19 justru turun, yakni dari Rp 87,55 triliun tahun 2020 menjadi Rp 25,4 triliun pada 2021. ”Anggaran kesehatan dalam program penanganan Covid-19 di luar alokasi anggaran mandatory sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen dari total belanja APBN 2021,” kata Sri Mulyani.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Ipi Maryati, Senin (7/9/2020), mengatakan, untuk menindaklanjuti hasil evaluasi itu, KPK bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyusun rencana aksi perbaikan program Kartu Prakerja. ”Implementasi rencana aksi itu akan terus dipantau KPK maksimal sampai dua tahun setelah kajian,” katanya saat dihubungi di Jakarta.

Setelah satu bulan berlalu, ada beberapa aspek yang dinilai sudah diakomodasi lewat revisi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Mugiharso mengatakan, pemerintah sudah melakukan perbaikan tata kelola yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. ”Perubahan ini menjaga tata kelola agar secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama,” ujarnya.

Namun, Ipi mengatakan, KPK juga membutuhkan bukti implementasi rencana aksi itu di lapangan. Misalnya terkait evaluasi tata kelola pelatihan daring. KPK mencatat, ada 250 pelatihan yang terindikasi memiliki konflik kepentingan dengan platform digital yang berperan ganda sebagai penyedia pelatihan. KPK juga menemukan, 89 persen dari sampel pelatihan yang dikaji tersedia gratis di internet.

Ipi menyatakan, ”Platform dan lembaga pelatihan hanya boleh memilih satu peran. Kalau bertindak sebagai platform, tidak bisa menjadi lembaga pelatihan atau sebaliknya,” katanya.

Selain itu, dari pelatihan yang terindikasi memiliki konflik kepentingan, baru platform Ruangguru yang mundur dan memilih menjadi penyedia pelatihan lewat SkillAcademy. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, setidaknya ada dua platform digital lain yang terindikasi juga memiliki peran rangkap.

Head of Communication Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tahutu mengatakan, pemerintah mencoba semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan poin-poin perbaikan yang ada di dalam permenko. Namun, proses tersebut butuh waktu.