Rencana perombakan wenang dan fungsi BI itu akan masuk rancangan Revisi Undang-Undang (UU) No 6/2009 tentang Bank Indonesia (BI). Kemarin, (31/8), Badan Legislasi DPR mulai Menyusun draf revisi UU BI, Jika terlaksana, ini adalah kali ketiga UU BI direvisi sejak disahkan pertama kali di tahun 1999.

Secara umum, ada dua poin utama dalam rancangan revisi UU BI. Pertama, BI akan Kembali menjadi otoritas perbankan. Dengan kata lain, fungsi regulasi dan pengawasan industri perbankan, fungsi regulasi dan pengawasan industry perbankan yang saat ini di tangan Otoritias Jasa Keuangan (OJK) akan dikembalikan lagi ke BI. Proses peralihan ini ditargetkan tuntas pada 31 Desember 2023.

Poin kedua, independensi BI dalam pengelolaan kebijakan moneter bakal dipangkas. Penentuan kebijakan moneter akan diserahkan ke Dewan Moneter seperti era sebelum krisis moneter tahun 1997-1998. Selain BI, Menteri Keuangan dan Ketua OJK akan masuk dalam Dewan Moneter. Bahkan Menteri Keuangan punya otoritas besar sekaligus mengepalai Dewan Moneter dalam penentuan kebijakan moneter.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menjelaskan, revisi UU BI merupakan inisiatif DPR dan masuk dalam Program Legislasi nasional 2020. Berdasarkan penyusunan awal draf RUU BI, ada 14 poin usulan yang nanti akan dibahas Bersama pemerintah. “Nanti pemerintah akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke DPR,” katanya, Senin (31/8).

Namun demikian, rencana ini masih menyulus perdebatan dan pro kontra di internal Baleg. Anggota Baleg DPR Andreas Eddy Susetyo, misalnya, mengingatkan agar harus berhati-hati dan cermat dalam membahas revisi UU BI. Oleh karena itu, DPR, BI, dan Kementerian Keuangan harus segera melengkapi draf revisi UU BI dengan naskah akademik, serta perlu sinkronisasi dengan UU No 0/2016 tentang Pencegahan dan Penangan Sistem keuangan. Tujuannya agar ada pengaturan wewenang yang jelas antara OJK, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Anggota Baleg Fraksi PAN Ali Tahir menilai, revisi UU BI bisa menimbulkan ketidakharmonisan pengawasn sector keuangan dengan moneter. Sebab, OJK sudah susah payah dibangun tetapi kemudian akan diberangus fungsinya. “Saya kaget. OJK sudah terbang tinggi, terus mesinnya harus langsung dimatikan,” katanya. Ia mengusulkan ada evaluasi OJK sebelum mengembalikan wewenang pengawasan perbankan ke BI.

Sementara Anggota Baleg Fraksi PKS Anies Byarwati mengusulkan pembentukan Panja UU BI karena berkaitan dengan hal krusial. “Kita harus berpikir jernih, OJK itu sudah ada, dan apa kita perlu perubahan radikal (Kembali ke BI)?” kata Anies.

Kepala Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah menyayangkan agenda revisi UU BI saat situasi pandemi dan krisis. Seharusnya DPR dan pemerintah focus menanggulangi Covid-19, menyelamatkan masyarakat dari krisis.

Di tengah kontraksi perekonomian akibat pandemi Covid-19, kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta industri terkait masih positif. Wakil Ketua Umum Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Juan P Adoe menilai, saat ini justru jadi momentum yang tepat untuk mendorong substitusi impor khususnya komoditas pertanian yang dapat diproduksi dalam negeri.

Namun, optimalisasi momentum ini perlu pendanaan dari perbankan dan pemerintah khususnya menyasar hulu pertanian. Menurut Juan, Indonesia tidak bisa mengandalkan impor terus menerus karena tidak berdaya tahan ketika ada tekanan ekonomi secara global.

Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) ASEAN dan sejumlah negara mitra hampir pasti ditandatangani sesuai dengan target pada November 2020. Di tengah pandemi Covid-19, kehadiran perjanjian dagang itu dapat menciptakan peluang pasar bagi usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Finalisasi perundingan perjanjian RCEP itu dibahas dalam pertemuan menteri perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang ke-8 yang berlangsung dalam rangkaian pertemuan para menteri ekonomi ASEAN (AEM) ke-52 secara virtual dengan Hanoi.

Menurut Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Joewono, RCEP harus dimanfaatkan untuk mengekspor produk-produk UKM Indonesia.

PT Pertamina (persero) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kerugian lebih besar. Salah satunya menegosiasi ulang kontrak yang menggunakan mata uang asing untuk diganti dengan mata uang rupiah.

Sepanjang semester I-2020, Pertamina mencatat rugi 767,9 juta dollar AS atau setara Rp 11,2 triliun. Menurut Direktur Utama Peramina Nicke Widyawati, kerugian Pertamina disebabkan 3 faktor. Selain nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar AS, faktor lain adalah kejatuhan harga minyak mentah dunia dan permintaan BBM yang merosot tajam selama pandemi Covid-19. Terdapat penurunan 26% pada periode Januari-Juli 2020 dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu.

Permintaan hasil pertanian Indonesia dari pasar internasional masih tetap tinggi. Ekspor hasil holtikultura dan perkebunan pun membaik belakangan ini. Di Jawa Barat, sektor pertanian holtikultura tetap bergairah selama pandemi Covid-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar mencatat, kinerja ekspor Jabar tahun 2020 naik signifikan dibandingkan 2019. Nilai ekspor pertanian tertinggi terjadi pada Maret 2020 senilai 18,4 juta dollar AS (257,6 miliar rupiah), naik signifikan dibandingkan Maret 2019 yang membukukan nilai 8,1 juta dollar AS ( Rp 113,4 miliar). Sementara ekspor sektor pertanian Juni 2020 mencapai 9,7 juta dollar AS (Rp 135,8 miliar), naik dari Juni 2019 yang bernilai 3,6 juta dollar AS (Rp 50,4 miliar). Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sektor pertanian mampu bertahan saat pandemi Covid-19 dan mengalami peningkatan sebesar 7,64% yoy saat semua sektor terpukul.

Pertumbuhan bisnis e-commerce cenderung melambat pada tahun ini. Mengutip data Bank Indonesia (BI), nilai transaksi rata-rata empat marketplace terbesar di Indonesia selama Januari-Juli 2020 naik Rp 470 miliar per bulan. Angka itu lebih rendah ketimbang perolehan pada periode yang sama tahun lalu, rata-rata naik Rp 1,04 triliun per bulan. Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idea) Ignatius Untung mengatakan, empat pemain e-commerce besar masih tumbuh, meski kinerja sebaliknya dialami e-commerce travel.

“Trennya terbagi, ada yang tumbuh, ada yang tidak. Seperti travel pasti ambruk,” ungkap dia kepada KONTAN, Minggu (30/8). Untung menduga nilai transaksi Traveloka dan Tiket.com menurun karena ada larangan bepergian. Secara kualitatif. Freukuensi transaksi marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak meningkat. “Karena orang tidak bisa keluar,” imbuh dia.

External Communications Senior Lead Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya menjelaskan, Tokopedia saat ini dikunjungi lebih dari 90 juta masyarakat Indonesia perbulan. Adapun per Juli 2020, terdapat lebih dari 8,9 juta penjual di Tokopedia yang hamper seluruhnya UMKM, bahkan 94% dari jumlah itu adalah penjual berskala ultra mikro. “Dari data per Juli 2020, terjadi kenaikan penjual di Tokopedia lebih dari 1,7 juta dari 7,2 juta penjual sejak Januari 2020 menjadi 8,9 juta,” jelas dia, Jumat (28/8). “Data internal kami menemukan, pada kategori makanan dan minuman, misalnya kopi literan merek local merupakan salah satu produk yang paling popular selama pandemic,” kata Ekhel.

Di kategori olahraga, kata dia, peluncuran sepeda merek local Element Indonesia disambut antusiasme sangat tinggi dari masyarakat. Sebanyak 200 unit sepeda lipat terjual habis dalam tempo 40 detik lewat Tokopedia sehingga berhasil memeceahkan rekor MURI untuk penjualan sepeda lipat terbanyak dalam waktu 1 menit.

Vice President of Marketplace Bukalapak Kurnia Rosyada menyebutkan, pandemic korona tak menyurutkan permintaan pelanggan selama semester pertama.

Transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk ke ekosistem digital perlu mengintegrasikan pendampingan dan bantuan pemerintah dengan ekosistem digital. Jika tidak diintegrasikan, UMKM akan sulit bertransformasi. Padahal, di masa pandemic Covid-19, sistem dan akses digital merupakan salah satu cara usaha untuk bertahan, bahkan berkembang. Namun, sejauh ini, program pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM tidak ada yang spesifik mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mencontohkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif berupa hibah dana Rp 2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan tanpa syarat. “Transfer tunai seharusnya dibarengi pendampingan bagaimana UMKM masuk ke platform digital, memasarkan produk, dan menarik konsumen,” kata Bhima yang dihubungi Minggu (30/8/2020).

Dalam seminar “Mewujudkan UMKM sebagai Kekuatan Baru Perekonomian Nasional”, Minggu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, Transformasi UMKM ke dunia digital diyakini akan menjadi sumber ekonomi baru yang berdampak signifikan bagi Indonesia. ”Sinergi antar-pemangku kebijakan diperlukan untuk meyakinkan UMKM Indonesia berdaya saing ekspor dan go digital,” kata Perry.

Menurut Perry, selain sistem pemasaran, transformasi digital yang perlu dilakukan UMKM adalah sistem pembayaran. Saat ini ada sekitar 4,3 juta pedagang yang teregistrasi dalam Standar Kode Baca Cepat Indonesia atau QRIS.

Digitalisasi sistem pembayaran akan memudahkan UMKM. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 99,9 persen unit usaha di Indonesia adalah UMKM, yang terdiri dari 60.702 usaha menengah, 783.132 usaha kecil, dan 63,5 juta usaha mikro.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung platform perdagangan secara elektronik atau e-dagang masih sedikit. Selama pandemi Covid-19, kenaikan penjualan e-dagang 26 persen dengan 3,1 juta transaksi per hari. “Pelaku UMKM menghadapi kondisi sulit akibat pandemi sehingga mereka harus mulai bertransformasi ke pasar digital untuk bertahan,” kata Teten.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menuturkan, saat ini teridentifikasi 17 subsektor ekonomi kreatif yang akan didorong bertransformasi digital.”Potensi ekonomi kreatif Indonesia terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kondisi ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan,” katanya.

Wishnutama menambahkan, transformasi digital saja tidak cukup membuat UMKM Indonesia berdaya saing. Pengetahuan digital harus dirangkai dengan kreativitas untuk menarik minat konsumen. Salah satu kendala pelaku UMKM di industri kreatif adalah keterbatasan riset dan penelitian.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menambahkan, peta jalan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital sudah disiapkan. Dalam ekosistem digital, UMKM akan diintegrasikan, antara lain, dengan lembaga pembiayaan mikro, sistem pembayaran, perusahaan teknologi finansial, dan lembaga pemeringkat kredit. ”Nantinya nasabah akan mempunyai satu akses melalui ponsel yang terhubung dengan ekosistem digital tersebut,” kata Wimboh.

Dalam kesempatan itu,Teten Masduki menyampaikan, pemerintah mengucurkan Banpres bagi 12 juta pelaku usaha mikro. “Penyaluran Banpres akan dipercepat sehingga UMKM bisa segera berusaha. Bantuan diberikan karena sebagian modal UMKM terpakai konsumsi semasa pandemi,” ujarnya.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menambahkan, perbankan bisa berperan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital. Caranya, antara lain, dengan menyediakan platform e-dagang khusus UMKM. Selama ini produk UMKM dipasarkan sejumlah platform e-dagang umum. “Perbankan menciptakan platform e-dagang bukan untuk berjualan, tetapi menyediakan sistem pembayaran,” ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya menetapkan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Penetapan itu menjawab perjuangan pemerintah daerah dan masyarakat Maluku 10 tahun terakhir. Kini, sejumlah program pembangunan perikanan skala nasional diarahkan ke Maluku. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, penetapan itu di hadapan nelayan dan pejabat daerah di Ambon, Minggu (30/8/2020). Edhy memboyong semua direktur jenderal di KKP. “Kami tidak hanya ingin lumbung ikan nasional sekadar simbol, tetapi kami langsung mengimplementasikan ini jadi kenyataan,” kata Edhy.

Selama kunjungan tiga hari itu, mereka akan bertemu sejumlah pihak untuk membicarakan rencana strategis pengelolaan perikanan. Seperti diberitakan Kompas, Sabtu (22/8), rencana menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional pertama kali diserukan sejak tahun 2010. Sepuluh tahun berlalu, janji itu tak pasti kapan diwujudkan. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, potensi perikanan tangkap hingga 4 juta ton per tahun, yang tersebar di tiga wilayah pengelolaan perikanan nasional, yakni Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura. Selain perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya juga menjanjikan, yakni sekitar 183.046 hektar.

Pengembangan vaksin korona (Covid-19) juga mendongkrak prospek bisnis penunjangnya, termasuk jaringan distribusi. Sejumlah produsen farmasi di tanah air mulai menyiapkan infrastruktur distribusi vaksin korona. PT Indofarma Tbk (INAF), misalnya, siap menangkap peluang bisnis distribusi vaksin melalui anak usaha PT Indofarma Global Medika (IGM), yang diklaim berpengalaman dalam system rantai dingin (cold chain).

Presiden Direktur PT Indofarma Global Medika, Indra Dewantara mengklaim pihaknya sudah berpengalaman di bidang infrastruktur distribusi produk-produk vaksin. Bahkan, dalam pendistribusian vaksin itu, Indofarma Global sudah mengantongi sertifikat Cold Chain Product (CCP). “Infrastruktur untuk proses distribusi vaksin adalah freezer, lemari es, alarm suhu dan masih banyak lagi,” ungkap dia kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Terkait potensi distribusi vaksin Covid-19, Indra mengemukakan, dengan kondisi pandemic saat ini, pengembangan dan pendistribusian vaksin korona sangat ditunggu semua orang dan kebutuhannya mendesak. Namun Indra belum bisa memerinci gambaran valuasi potensi distribusi vaksin korona pasalnya sampai saat ini Indofarma Global belum mendapatkan arahan dari holding maupun induk usaha terkait teknis distribusi serta mekanisme lainnya. “Sehingga belum bisa digambarkan hal itu (potensi valuasinya), kata dia.

Secara umum, Indra bilang, kontribusi distribusi vaksin cukup membantu penjualan Indofarma Global. Oleh karena itu, dia berharap, penjualan seluruh vaksin yang sudah ada bisa terus meningkat karena penduduk Indonesia cukup banyak sehingga potensi pasar vaksin potensial.

Selain Indofarma, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) bakal berperan sebagai distributor vaksin Covid-19. Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Ganti Winarno bilang, pihaknya siap mendistribusikan melalui seluruh cabang distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia dan prosesnya tentu sesuai regulasi. “Hingga saat ini (kebutuhan armada cold chain) sudah mencukupi dan kami akan sesuaikan bila diperlukan,” jelas Ganti.

Communication Officer PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, Ferdo Pratama menyatakan, secara global Merck Sharp Dohme (MSD) memiliki rekam jejak Panjang dalam vaksin dan obat-obatan agar dapat diakses secara global. SCPI tetap berkomitmen melakukan hal serupa untuk setiap vaksin atau obat yang dikembangkan untuk Covid-19. “Untuk melakukan ini, MSD berencana memperluas jaringan kemitraan dan melipatgandakan jejak produksi, dari 8 lokasi menjadi 15 lokasi, pada tahun 2024,” kata dia.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi). Dorojatun Sanusi menilai, untuk menyimpan sebuah produk vaksin dibutuhkan fasilitas pendingin dengan temperature khusus, yakni sekitar 2 – 8 derajat celcius. Jadi, proses pendistribusiannya tak bisa sembarangan, membutuhkan rantai dingin hingga ke sasaran distribusi paling akhir agar kualitasnya dapat terjaga.

Setahun terakhir, pemerintah agresif menggarap pasar kendaraan listrik. Insentif disiapkan bagi konsumen agar mau beralih berkendaraan listrik. Bagi produsen, insentif pun diberikan untuk mendorong produksi mandiri kendaraan listrik domestik. Dari sisi produksi, RI berpotensi mengembangkan industri otomotif, dimulai dari penyediaan komponen baterai sebagai faktor utama pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Masa pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan pencapaian target penyediaan KBL menemui jalan terjal. Faktor daya beli masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Perlu daya tarik berupa insentif sangat besar yang membuat konsumen mau beralih dan membeli kendaraan listrik. Tak ketinggalan, insentif bagi kemudahan industri yang akan memproduksi kendaraan listrik. 

Sejumlah insentif masih digodok di pemerintahan. Salah satu insentif fiskal yang sudah tersedia antara lain pemberian insentif PPnBM  sebesar 0% bagi KBL yang mengikuti program pengembangan mobil listrik. Namun hingga kini, Kementerian Keuangan masih menunggu peraturan mengenai subyek pajak yang diizinkan mengimpor KBL dalam keadaan utuh (CBU), dalam jumlah dan jangka waktu pengimporan dari Kementerian teknis. Kemudahan yang diberikan juga berupa insentif bea masuk atas importasi KBL berbasis baterai dalam keadaan terurai lengkap (CKD) dan dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD). Terkait hal ini, Kementerian Keuangan telah meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk segera menyiapkan peraturan menteri yang mengatur mengenai skema impor KBL dalam bentuk CBU, CKD dan IKD agar segera bisa disiapkan peraturan menteri keuangan mengenai kebijakan fiskalnya.