DJP : Pemanfaatan Super Deduction Tax Tak Perlu Pengajuan
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyebutkan, insentif pengurangan pajak atau super deductible tax bisa diperoleh industri tanpa melalui proses pengajuan. Industri yang memberikan pendidikan vokasi dapat mengurangi pajak penghasilan bruto dengan insentif itu secara mandairi dalam pelaporan SPT. "Itu kan tanpa perlu apply (pengajuan), kan ada kriterianya. Kalau perusahaan menganggarkan dana untuk vokasi, tinggal kurangkan dua kali, jadi self assessment saja," kata dia di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (16/10). Menurut Robert, wajib pajak badan yang memanfaatkan insentif pengurangan pajak penghasilan bruto di atas 100% itu tidak memerlukan izin khusus. Dia menjelaskan, fasilitas itu diberikan untuk memudahkan wajib pajak badan yang sudah berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) khusus bagi pekerja.
Optimalisasi Penerimaan Negara - Pemerintah Bakal Batasi Pembebasan Pajak
Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembebasan pajak atau tax exemption dalam revisi undang-undang tentang pajak barang dan jasa. Apalagi, selama ini tax exemption menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak pertambahan nilai. Imbas dari kurang optimalnya pemungutan adalah rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang paling rendah di Asia Pasifik.
Salah satu komoditas yang paling banyak mendapatkan pembebasan adalah sektor pertanian. Pembebasan pajak di sektor ini mengakibatkan gap antara share produk pertanian di produk domestik bruto (PDB) dengan kontribusi pertanian ke penerimaan pajak. Data Badan Pusat Statisik (BPS) menunjukkan pada kuartal II/2020 kontribusi pertanian dan sejenisnya ke PDB mencapai 15,46%.
Pertanian merupakan sektor yang tumbuh positif selama kuartal kedua tahun ini. Sementara itu, kontribusi penerimaan sektor pertanian ke penerimaan pajak sangat kecil, yakni kurang dari 5%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa indikator untuk melihat tren besaran pembebasan PPN bisa dilihat dari realisasi belanja pajak atau tax expenditure.
Pengkajian ulang tax exemption, termasuk RUU tentang Pajak Barang dan Jasa (PBJ) juga bisa dilihat dari kecenderungan di middle income dan high income country yang mengarahkan pendapatan pajaknya ke PPN bukan ke PPh. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, sudah selayaknya pemerintah mengevaluasi pembatasan pembebasan pajak.
Selain menggerus penerimaan, pembebasan pajak tersebut juga dapat mengganggu daya saing produk Tanah Air terutama di pasar global.
Sementara itu, pemerintah mengubah skema pengenaan PPN kepada pengusaha kena pajak (PKP) produk pertanian dengan tujuan memberikan kepastian kepada wajib pajak. Dengan skema baru yang diterapkan pemerintah, para pelaku usaha di sektor pertanian yang memiliki omzet Rp4,8 miliar tetap dikenakan PPN. Hanya saja, dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan untuk mengukur PPN terutang bukan harga jual tetapi 10% dari harga jual atau hanya 1% jika dikalikan tarif PPN.
Adapun, badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1% dan tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan. Pemungutan oleh badan usaha industri ini makin meningkatkan kemudahan bagi petani dan kelompok petani, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.010/2020.
Konsolidasi Industri Pariwisata dan Penerbangan - Hati-hati Risiko Pemulihan Turisme
Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka kemarin, RI-1 menjabarkan upaya konsolidasi serta transformasi di bidang pariwisata dan penerbangan melalui berbagai cara, seperti penataan rute penerbangan yang lebih baik, penentuan bandara hub dan superhub internasional, serta kemungkinan penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pariwisata dan penerbangan.
Ke depannya, Jokowi ingin memetakan 8 bandara yang berpotensi menjadi superhub dan hub internasional sesuai dengan pembagian fungsi, kondisi geografis, dan karakteristik wilayah. Kedelapan bandara itu a.l. Soetta; Ngurah Rai; Juanda; Kualanamu; Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; Yogyakarta International Airport (YIA); Sepinggan, Kalimantan Timur; serta Hassanudin, Sulawesi Selatan.
Bagaimanapun, tidak semua pemangku kepentingan pariwisata sepakat dengan usulan Kepala Negara. Wakil Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto Ardijansjah berpendapat makin tinggi kuantitas hub internasional, kian baik pula implikasinya ke bisnis pariwisata. Budijanto menilai rencana pembentukan superhub akan berdampak pada mobilitas masyarakat yang hendak melakukan perjalanan wisata.
Alih-alih menggelar superhub dengan membatasi jumlah bandara internasional, Budijanto berpendapat strategi memugar industri pariwisata semestinya juga ditekankan pada penerapan protokol Covid-19 yang tepat di destinasi turisme guna membangun kepercayaan wisatawan agar mau kembali bepergian.
Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia(PHRI) Maulana Yusran khawatir rencana pembangunan bandara superhub justru berpotensi mengurangi mobilitas wisatawan yang sudah susah payah dibangun dengan sejumlah strategi. Sebagai rekomendasi solusi, dia menyarankan dua hal yang bisa dilakukan, yaitu memberikan stimulus dengan membebaskan biaya tes cepat dan tes PCR sehingga mobilisasi turis lebih mudah, dan meningkatkan okupansi hotel melalui optimasi alokasi anggaran kegiatan pemerintah dengan tujuan memicu kepercayaan diri masyarakat untuk berwisata.
Dampak kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional terhadap sektor pariwisata cukup dalam dirasakan oleh sejumlah provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata seperti Bali, Kepulauan Riau dan Jawa Barat. Selain itu, laporan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan potensi devisa pariwisata yang hilang pada Januari—Juni 2020 menembus US$6 miliar.
Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari mengemukakan protokol kesehatan yang menjadi kunci menyetop penyebaran Covid-19 berpotensi dilanggar industri pariwisata karena pelaksanaannya kerap menelan biaya operasional yang besar. Dia memberi contoh kasus maskapai Lion Air terbukti mengangkut penumpang di atas batas kapasitas 70% sebagaimana diatur oleh Kementerian Perhubungan.
Pemerintah perlu menyediakan subsidi demi menjamin ketentuan jaga jarak tetap berjalan. Jika kasus dalam transportasi umum terulang, bukan tak mungkin sektor pariwisata justru dapat menciptakan klaster penyebaran wabah baru. Pemerintah juga diharapkan dapat memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor pariwisata dalam penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menjelaskan, tekanan sektor pariwisata terjadi akibat permbatasan sosial berskala besar (PSBB). Penyelamatan sektor UMKM sejauh ini disebut Ikhsan lebih berfokus pada sektor-sektor yang memproduksi barang atau pengolahan. Dia mengklaim stimulus yang digelontorkan untuk UMKM sektor jasa, seperti pariwisata, tak cukup.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengaku pemerintah telah mendorong pelaku industri turisme untuk memanfaatkan dana talangan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi menyebut 560 perusahaan sektor pariwisata yang mengajukan dana talangan dengan nilai total Rp6 triliun kepada pemerintah, sehingga bisa digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis.
Memburu Si "Kilau Mini"
Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan minat masyarakat Indonesia membeli emas. Harga emas terkini cenderung melesat dibandingkan awal 2020, salah satunya karena pengaruh pandemi Covid-19. Harga emas atau logam mulia Antam ukuran 1 gram, per Kamis (20/8/2020), dibanderol Rp 1.030.000 atau turun Rp 28.000 dari hari sebelumnya. Sementara harga emas Antam ukuran terkecil 0,5-gram juga turun Rp 14.000, menjadi Rp 545.000.
Sebelumnya, situs perdagangan dan penyimpanan emas batangan secara daring, Treasury, mencatat penjualan emas pada masa pandemi Co-vid-19 meningkat dibandingkan tahun lalu. Hingga 9 Agustus 2020, terjadi peningkatan sebesar 150 ketimbang periode yang sama tahun lalu.” Kepercayaan terhadap emas sebagai simpanan untuk masa depan tetap memperlihatkan tren yang sangat positif. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan jumlah pembeli dan juga jumlah volume emas yang dibeli,” kata Public Relations Manager Treasury Anang Samsudin.
Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 minat masyarakat terhadap tabungan emas semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi persepsi masyarakat terhadap emas yang dinilai memiliki fungsi lindung nilai aset dan bermanfaat sebagai sarana menjaga ketahanan finansial pada masa krisis. Program Tabungan Emas dari PT Pegadaian (Persero) memperbolehkan nasabah menabung emas dengan berat minimal 0,01 gram. Angka itu setara dengan sekitar Rp 10.000 sehingga sangat mudah dijangkau siapa pun. “Anak sekolah pun dapat menyisihkan Rp 500-Rp1.000 per hari untuk dikumpulkan lalu menabung emas di Pegadaian,” ujarnya. Pegadaian mencatat, jumlah nasabag Tabungan Emas Pegadaian mencapai 5,9 juta nasabah. Angka ini melonjak dari posisinya per akhir 2019 yang sebanyak 4,6 juta nasabah.
Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Kunto Hendrapawoko mengatakan, kendati pandemi, komoditas emas masih direspons positif masyarakat. Produk emas batangan yang dikeluarkan Antam dengan ukuran 5-gram, 10-gram, dan 100-gram adalah produk emas batangan yang paling banyak dibeli.” Emas batangan dalam ukuran lebih kecil (emas mini), seperti 0,5-gram dan 1-gram adalah emas batangan yang paling diminati segmen milenial,” ujarnya. Untuk memenuhi permintaan emas yang cukup tinggi di masa pandemi, Antam menerapkan penjualan emas secara daring lewat laman resmi perusahaan. Selain itu, konsumen dimudahkan dengan skema pembelian kembali emas Antam melalui layanan pesan singkat.
Nilai penjualan bersih Antam pada semester I-2020 sebesar Rp 9,23 triliun. Emas menjadi kontributor terbesar penjualan dengan porsi 69 persen atau senilai Rp 6,41 triliun dari total penjualan. Seiring tingginya pertumbuhan permintaan emas sepanjang 2020, perusahaan fokus memperkuat basis pelanggan logam mulia di pasar domestik.
Chief Financial Officer PT Hartadinata Abadi Tbk Deny Ong mengatakan, permintaan masyarakat terhadap logam mulia cukup tinggi. Ini yang mendorong harga emas tinggi dan menjadi salah satu penopang kinerja positif perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perseroan sedang mengembangkan produk logam mulia sampai ke pecahan kecil, yakni 0,1 gram-100 gram.” Tujuannya untuk memenuhi permintaan seluruh kalangan masyarakat yang ingin berinvestasi di logam mulia,” katanya.
Laba Anjlok, Bank Memilih Hati-hati
Pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian dunia. Menyikapi situasi ini, industri perbankan memilih berhati-hati. Bank juga merevisi rencana bisnis sesuai kondisi terkini. Pada semester I-2020, bank-bank BUMN masih membukukan laba bersih. Kendati demikian, dibandingkan dengan semester I-2019, laba bersih pada Januari-Juni tahun ini anjlok.
Laba bersih konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 10,2 triliun atau merosot 36,88 persen secara tahunan. Laba bersih yang dibukukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk turun 23,93 persen secara tahunan menjadi Rp 10,293 triliun. Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meraup laba bersih Rp 4,46 triliun atau anjlok 41,6 persen secara tahunan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Kamis (20/8/2020), harga saham ketiga bank BUMN tersebut cenderung stabil pada perdagangan Rabu (19/8). Harga saham Bank BRI ditutup pada posisi Rp 3.560 per lembar saham, Bank BNI senilai Rp 5.050, dan Bank Mandiri sebesar Rp 6.100.
Direktur Utama BRI Sunarso dalam paparan kinerja secara virtual, Rabu, menyampaikan, laba bersih konsolidasi turun karena pendapatan bunga berkurang. Hal ini merupakan dampak stimulus restrukturisasi kredit terhadap pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bertahan di masa pandemi, hingga 31 Juli 2020, sebesar Rp 183,7 triliun bagi 2,9 juta debitor. “Sejak awal pandemi, BRI berkomitmen fokus mengupa- yakan penyelamatan dan membantu kebangkitan UMKM. Meski fokus pada penyelamatan UMKM, bisnis BRI tetap tumbuh,” ujarnya.
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo menambahkan, dengan risiko ketidakpastian kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19, BRI merevisi rencana bisnis. Pertumbuhan kredit direvisi dari dua angka menjadi 4-5 persen.
Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar memaparkan, perbankan Indonesia cukup berdaya tahan menghadapi krisis karena modal relatif kuat dan likuiditas di pasar melimpah. Namun, perbankan berhati-hati karena ketidakpastian masih sangat tinggi. Royke menambahkan, Bank Mandiri memfokuskan strategi pada tiga tujuan, yakni mendorong kredit tumbuh positif, efisiensi biaya operasional, dan akselerasi layanan digital.
Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Silvano W Rumantir menuturkan, proyeksi pertumbuhan laba pada akhir tahun ini masih positif dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi. Adapun Direktur Keuangan BNI Sigit Prastowo memaparkan, BNI perlu membentuk tambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang besar sehingga profit tergerus. Sejumlah debitor BNI yang terkena dampak pandemi Covid-19 juga menunda pembayaran pokok dan bunga kredit.
Insentif Pajak Perlu Dievaluasi
Pemerintah akan menerbitkan insentif pajak pada 2021, diantaranya percepatan restitusi pajak pertambahan nilai, insentif PPh pasal 22 impor, pembebasan pajak dan pengurangan pajak. Tahun ini, per 7 Agustus 2020, realisasi penyerapan insentif pajak masih rendah yakni 13,7%.
Peneliti Danny Darussalam Tax Centre, B Bawono Kristiaji menyampaikan bahwa belanja pemerintah harus ditingkatkan pada saat konsumsi masyarakat, investasi swasta dan perdagangan internasional melemah. Sementara Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar berpendapat bahwa pemberian insentif pajak pada 2021 perlu dievaluasi. Kalau insentif diberikan kepada perusahaan atau sektor usaha yang tidak tepat maka tidak akan meningkatkan produktivitas.
Impor Bahan Baku Melorot, Industri Merosot
Kegiatan industri manufaktur terganggu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Januari-Juli 2020, neraca perdagangan Indonesia surplus 8,75 miliar dollar AS. Kondisi ini berbalik dari Januari-Juli 2019 yang defisit 2,15 miliar dollar AS. Dari sisi ekspor dan impor, akumulasi ekspor pada Januari-Juli 2020 sebesar 90,12 miliar dollar AS. Angka ini menutup akumulasi impor yang sebesar 81,37 miliar dollar AS. Secara sektoral, ekspor industri pengolahan pada Januari-Juli 2020 mencapai 72,52 miliar dollar AS atau lebih rendah 0,67 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.
Impor pada Januari-Juli 2020 merosot 17,17 persen secara tahunan akibat impor barang modal anjlok 18,98 persen secara tahunan dan impor bahan baku/penolong merosot 17,99 persen secara tahunan. Secara umum, impor bahan baku dan penolong sekitar 74 persen dari total impor Indonesia. Adapun impor bahan modal sekitar 15 persen, sedangkan sisanya berupa impor barang konsumsi.
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani berpendapat, penurunan impor bahan baku dan barang modal akibat arus modal yang masuk ke industri cukup rendah.” Dampaknya, industri manufaktur nasional hanya mau memproduksi secara minimalis dan tidak mau mengambil risiko untuk meningkatkan kinerja produksi. Sebab, pelaku industri tidak melihat kenaikan permintaan yang cukup signifikan di level domestik ataupun internasional,” katanya, Selasa (18/8/2020).
Oleh sebab itu, Shinta berharap arus modal ke sektor industri dalam negeri lebih lancar, baik dalam bentuk stimulus permodalan dan belanja dari pemerintah maupun aliran dari negara lain yang masuk ke Indonesia karena perubahan iklim usaha dan investasi nasional. Jika tidak ada perbaikan arus modal, pemulihan eokonomi nasional akan terhambat.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal, ada peluang relokasi usaha di Indonesia dari sejumlah negara yang yak ingin terlalu bergantung kepada China. Akan tetapi, Indonesia terancam kalah bersaing di kawasan Asia Tenggara, khususnya oleh Vietnam.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia pada Januari-Juni 2020 sebesar Rp 402,6 triliun. Nilai itu terdiri dari penanaman modal dalam negeri Rp 207 triliun dan penanaman modal asing Rp 195,6 triliun. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, untuk mendorong ekspor di tengah tantangan ekonomi pada masa pandemi Covid-19, komunikasi dengan negara-negara mitra dagang diperkuat.
Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan, pemerintah harus mencari cara untuk menjaga pergerakan industri manufaktur dan investasi. Penurunan impor bahan baku menunjukkan kegiatan industri manufaktur yang lesu akibat keterbatasan bahan baku.” Hal ini perlu mendapat perhatian karena penurunan bahan baku akan berpengaruh pada pergerakan industri manufaktur kita dan penurunan barang modal bisa berdambpak pada investasi,” ucapnya.
Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian Herman Suprianto mengatakan, program substitusi impor yang dicanangkan pemerintah diharapkan bisa menjaga produksi. Kementerian Perindustrian menargetkan substitusi impor hingga 35 persen dari kebutuhan bahan baku impor pada 2022.” Ekosistem industri membutuhkan keterlibatan lintas ke menterian dan lembaga serta sektor. Beberapa regulasi dan insentif yang saat ini belum mendukung juga perlu dibenahi,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan, program substitusi impor penting untuk menjaga daya tahan ekspor produk industri manufaktur di tengah kesulitan mengakses bahan baku produksi. Kendati demikian, kebijakan itu tidak bisa diberlakukan terhadap semua sektor.” Tidak bisa digeneralisasi. Ada industri yang siap untuk membuat bahan baku lokal, tapi ada juga yang perlu persiapan,” ujar Kasan.
Pariwisata Terus Menggeliat
Setelah hampir enam bulan terpuruk karena terdampak pandemi Covid-19, pariwisata di daerah kian terasa menggeliat. Kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat pada aplikasi Visiting Jogja milik Dinas Pariwisata DIY pada akhir pekan lalu, 16 Agustus 2020, mencapai 39.000 orang. Jumlah kunjungan itu meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan pada 12 Juli lalu yang berkisar 13.000 orang. Adapun kunjungan wisatawan pada hari kerja berkisar 5.000 orang.
Saat ini ada 51 destinasi wisata di lima kabupaten/kota di DIY yang telah beroperasi kembaliSistem pendataan wisatawan di 51 destinasi itu juga terkoneksi aplikasi Visiting Jogja. Epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama, menyatakan, pembukaan destinasi wisata harus diikuti pengawasan ketat. Selain memastikan penerapan protokol kesehatan, pemda harus memastikan semua wisatawan terdata untuk memudahkan penelusuran kontak. ”Selain didata, yang lebih penting pengawasan ketat. Wisatawan yang datang benar-benar tidak boleh buka masker atau bergerombol,” kata Bayu.
Peningkatan kunjungan wisatawan juga terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Tingkat hunian hotel melonjak pada libur panjang akhir pekan lalu. Bahkan, di beberapa hotel, dari 50 persen kapasitas kamar yang diperbolehkan selama pandemi, telah terisi semua. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu Mukhlas Rofik, megatakan “Kami saling mengingatkan. Kalau ada hotel yang tidak menjalankan prosedur, pengurus PHRI akan langsung menegur untuk saling menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. Protokol
Kunjungan wisatawan diperkirakan kembali meningkat pada libur panjang akhir pekan ini, bertepatan libur Tahun Baru Islam pada Kamis, 20 Agustus 2020 Kepala Bidang Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Bukit tinggi Ikbal mengatakan, pihaknya membatasi jumlah pengunjung menjadi 70 persen dari rata-rata jumlah pengunjung harian.
Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bakal membuka kembali jalur pendakian Gunung Rinjani mulai Sabtu (22/8).
Waspadai Mutasi Virus Korona
Malaysia dan Filipina mengidentifikasi adanya mutasi virus korona baru SARS-CoV-2 yang dikelompokan dalam D614G. Kelompok mutasi ini diduga lebih menular. Virus SARS-CoV-2 dengan clade atau dikelompok D614G dilaporkan ditemukan di kelompok Malaysia yang terdiri atas 45 kasus dimulai dari seseorang yang kembali dari India. Sebelumnya, strain D614G juga ditemukan di salah satu sampel Covid-19 di Surabaya pada Juni 2020. Temuan strain D614G di Malaysia ini dilakukan oleh Institut Penelitian Medis Malaysia dan dilaporkan Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah.
Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Herawati Supolo Sudoyo mengatakan mutasi virus sangat lazim mereplikasi apalagi SARS-CoV-2 merupakan virus RNA. Menurutnya dari 15 total genom SARS-CoV-2 yang dianalisis dari sampel pasien di Jakarta belum ditemukan strain D614G. Akan tetapi, D614G sebelumnya telah dilaporkan pada salah satu sampel yang ditemukan rekan di Unair dari sampel di Surabaya.
Allianz Utama Bekerja Sama dengan JD.ID Berikan Perlindungan terhadap Barang Elektronik
Aliianz utama bekerjasama dengan JD Life (salah satu unit usaha JD.ID), menghadirkan produk comprehensive general liability insurance yang memberikan manfaat extended warranty. Ini merupakan penjaminan perpanjangan masa garansi selama 2 tahun setelah masa garansi standar untuk peralatan elektronik rumah tangga berakhir.
Peresmian kerjasama tersebut dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh presiden direktur Allianz Utama Indonesia Peter Van Zyl, Chief Financial Officer JD.ID Sandy Permadi, Head of Travel and Partnership Allianz Utama Indonesia Mariani Solihah serta Head of Operations JD Life Ryan Sebastian.









