Sejak meluncurkan kampanye Traveloka Clean Partners Juni 2020, penjualan produk layanan Traveloka meningkat hingga 200% meliputi hotel, transportasi antar jemput bandara dan rental, serta destinasi wisata berlabel traveloka clean. 

CMO Traveloka dan CEO Traveloka Experince Christian Suwarna mengemukakan, Traveloka menggandeng 2.000 mitra di 240 kota di tanah air untuk berkomitmen memenuhi standar protokol kebersihan, kesehatan dan keamanan sesuai ketetapan pemerintah. Traveloka juga menawarkan harga paket wisata yang miring, fleksibilitas perjalanan (buy now stay later), pembayaran di belakang (buy now pay later) serta kemudahan pejadwalan ulang perjalanan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mempertanyakan tentang berbagai masalah dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan serapan anggaran yang rendah. Ma’ruf Amin menyampaikan hal itu saat memimpin rapat secara virtual dari kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Ma’ruf menilai, tingkat penularan di Indonesia masih tinggi dan penanganan pandemi maupun pelaksanaan protokol kesehatan belum optimal.

Untuk program PEN, dari pagu Rp 695,2 triliun, baru 21,8 persen atau Rp 151,25 triliun yang digunakan. Anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, baru terserap Rp 7,14 triliun atau 8,1 persen. Alokasi untuk dukungan UMKM dari pagu Rp 123,47 triliun, baru tersalurkan 26,3 persen atau Rp 32,5 triliun. Realisasi belanja keseluruhan kementerian/lembaga pada Januari-Agustus 2020 baru mencapai 48 persen. Dari 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, tiga kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan, mencatat penyerapan terendah yaitu masing-masing 34,3 persen, 41,5 persen dan 43,6 persen.

Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BPJK Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, sudah ada 9 juta nomor rekening pekerja yang terkumpul dari target total 15,7 juta kuota penerima subsidi gaji. “Total ada 600.000 perusahaan yang mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Kesehatan yang sedang diminta data. Mereka berasal dari semua sektor, tanpa batasan dan tidak ada kuota perusahaan per wilayah,” kata Utoh saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohamad Faisal berpendapat, data yang dihimpun pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya diverifikasi dan diprioritaskan untuk pekerja yang membutuhkan dan sektor yang memang terdampak pandemi. “Jika tak tepat sasaran, akhirnya diberikan ke orang berpenghasilan lebih. Dampaknya pada konsumsi juga tidak efektif. Masyarakat yang punya uang lebih memilih menabung jika dapat uang tambahan. Padahal, tujuannya adalah memperbanyak belanja, “ katanya.

Hasil riset lembaga konsultan dunia Pricewaterhouse Coopers (Pwc) bertajuk “PwC’s Global Consumer Insights 2020: Before and After Covid-19 Outbreak” pada Kamis, menunjukkan, sebanyak 63 persen responden konsumen Indonesia mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat pengurangan upah ataupun pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, pengeluaran rumah tangga sebanyak 63 persen responden konsumen meningkat. Tren pengeluaran ini berkaitan dengan minat konsumsi masyarakat Indonesia.

Sebanyak 64 persen konsumen Indonesia menyatakan akan meningkatkan pengeluarannya. Sementara 36 persen responden akan mengurangi pengeluarannya. Responden meningkatkan pengeluarnnya untuk membeli barang dan jasa dari kategori produk kesehatan, kebutuhan sehari-hari, media dan hiburan, serta makanan dari restoran. Sebaliknya konsumen mengurangi belanja barang, seperti pakaian dan alas kaki, peralatan olaharaga, dan kegiatan diluar ruangan, serta produk kecantikan.

Retail and Consumer Leader PwC Indonesia Peter Hohtoulas menjelaskan, survei tersebut menunjukkan konsumen masih akan berbelanja hingga beberapa bulan ke depan. Peritel mesti memahami pola ini sehingga mampu menyediakan pilihan-pilhan produk yang sesuai bagi konsumen. “Ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan konsumsi pada triwulan III-2020,” katanya.

Kota Langsa merupakan kota jasa yang juga memiliki sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kota Langsa berada di pesisir timur Sumatera berjarak 440 kilometer dari Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh.

BUMD Pemerintah Kota Langsa, Aceh, PT Pelabuhan Kuala Langsa, bersama PT Sultana Biomas Indonesia secara bertahap mengekspor 40.000 ton cangkang sawit ke Jepang. Ekspor perdana 7.060 ton cangkang sawit pada pekan lalu, diharapkan menjadi langkah awal menggairahkan aktivitas perdagangan komoditas unggulan Indonesia dari Pelabuhan Kuala Langsa.

Direktur Utama PT Pelabuhan Kota Langsa Muhammad Zulfri di Banda Aceh, Kamis (13/8/2020), menuturkan, eskpor 7.060 ton cangkang sawit bernilai setidaknya Rp 10 miliar. Jepang membutuhkan cangkang sawit untuk dijadikan briket pengganti batubara. “Bulan September kami akan ekspor 12.000 ton lagi. Pengiriman kami lakukan empat tahap dengan total volume 40.000 ton,” kata Zulfri.

Zulfri menuturkan, saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi dengan beberapa calon pembeli di India, Iran, dan Pakistan. Komoditas yang ditawarkan, antara lain pala, pinang, dan cengkeh. Ekspor cangkang sawit diharapkan menyuntik energi baru bagi Pelabuhan Kuala Langsa dan eksportir di Aceh.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Muhammad Thanwier mengatakan, ekspor cangkang sawit lewat Pelabuhan Kuala Langsa adalah hasil kerja keras pengelola Pelabuhan dan eksportir melobi pembeli di luar negeri. Thanwier berharap kepercayaan pembeli dapat dijaga dengan baik agar kerja sama bisnis itu terus berlanjut.

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh Safuadi menuturkan, peluang ekspor dari Aceh belum dikelola serius. Padahal Aceh memiliki banyak komoditas layak ekspor, diantaranya Ikan segar, sayur-sayuran, lobster, kopi, nilam, pala, dan hasil hutan bukan kayu. “Barangnya ada, tetapi tidak ada yang memfasilitasi esksportir dengan calon pembeli,” kata Safuadi.

Sementara di Malang, Jawa Timur, Yayasan Inisiasi Dagang Hijau mengalami penurunan kinerja perdagangan komoditas kopi. Penurunan harga kopi robusta mencapai 10-15 persen dari sekitar 24.000 per kg kopi mentah. Harga kopi arabika mentah anjlok dari Rp 60.000 per kg menjadi Rp 34.000-Rp 37.000 per kg. Hal ini mengemuka dalam diskusi kopi virtual dengan tema “Peran Pengempul dalam Prospek Bisnis Kopi Berkelanjutan yang diadakan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), Kamis.

Dalam kesempatan itu, Rico Damanik, pengepul kopi di Simalungun, Sumatera Utara, mengatakan kondisi sulit membuat petani mengkonversi sebagain pohon kopinya menjadi tanaman sayur agar tetap punya penghasilan. Menurut Manager of Sustainability Management Services (SMS) PT Indo Cafco Wagianto, menekan kan pentingnya edukasi petani, “Edukasi membantuk menaikkan produktivitas dan kualitas kopi. Sampai saat ini programnya masih berjalan, meski sempat tersendat pembatasan sosial,” ujarnya.

Pemerintah bakal mengatur pengolahan dan pemanfaatan mineral logam tanah jarang (LTJ) alias rare earth element (REE). Pembahasan beleid itu sudah masuk tahap harmonisasi lintas kementerian. Isi pemanfaatan mineral logam tanah jarang mencuat seiring adanya pertemuan dua Menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, membahas potensi mineral tanah jarang ini. Maklumlah, rare earth element bisa digunakan sebagai bahan baku senjata. Rumor yang beredar, Prabowo juga sudah menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Direktur Pembinaan and Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengungkapkan, ketentuan LTJ akan berbentuk peraturan pemerintah (PP). Penyusunan regulasi ini melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pasalnya, selain masuk kategori mineral ikutan, LTJ mengandung unsur radioaktif. Kelak. Kementerian ESDM akan mengatur izin usaha pertambangan (IUP) dan Kementerian Perindustrian mengurusi pemanfaatan LTJ. “Sedang harmonisasi, termasuk dengan BATAN” kata Yunus kepada KONTAN, kemarin.

Dia enggan menggambarkan detail poin aturan itu. Namun sebagai kategori mineral ikutan, Kementerian ESDM tidak akan memberikan IUP khusus tanah jarang, melainkan bisa diusahakan mengikuti komoditas mineral atau bantuan. Contohnya, LTJ dalam bentuk monsait yang mengikuti timah. Maka pengolahan LTJ monasit itu mengikuti IUP timah,” Nanti kerjasama si pemegang IUP dengan BATAN, seperti itu intinya” ungkap Yunus. Pemerintah ingin mengatur agar pengolahan dan pemanfaatan LTJ dilakukan di dalam negeri.

Mengacu data Badan Geofisiologi Kementerian ESDM, sumber daya hipotetik mineral tanah jarang di Sumatra sekitar 23 juta tondengan tipe endapan LTJ interit, beserta 5 jura ton LTJ dengan tipe tailings. Sedangkan di Kalimantan, sumber daya hipotetik LTJ sekitar 7 juta ton dengan tipe tailings dan di Sulawesi sekitar 1,5 juta ton dengan tipe laterit/

Senior Vice President Corporate Secretary Mind Id, Rendi A. Witoelar menyebut pihaknya telah memetakan potensi LTJ yang bisa diolah. Namun untuk mengembangkan dalam skala komersial, Holding Perusahaan Tambang pelat merah itu masih menunggu kejelasan regulasi. Sebab, LTJ merupakan mineral ikutan atau produk samping yang memiliki kadar radio aktif. Sehingga tahap pengolahan menyangkut banyak regulasi dari lintas kementerian atau Lembaga. “Pemetaan sudah ada, tapi belum masuk komerisal.” Ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (13/8).

Selain regulasi, pengambangan LTJ skala komersial memerlukan pemetaan tingkat lanjut untuk memastikan lebel sumber daya maupun cadangan yang tersedia, untuk menghitung skala bisnis dan keekonomian. Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Djoko Widajatno menilai, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat pemanfaatan LTJ di tanah air. Pertama, pemerintah perlu memastikan regulasi, Kedua, kesiapan teknologi. Ketiga, pemerintah perlu menugaskan BUMN.

Pembiayaan usaha mikro tercatat sebagai satu-satunya segmen pembiayaan yang melesat selama masa pandemi virus corona akibat dominasi segmen pembiayaan produktif. Berdasarkan Statistik Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro pada Juni mencapai Rp43,5 triliun atau tumbuh 13,64% dibandingkan dengan realisasi Juni 2019.

Hal itu menjadi kontras dengan segmen-segmen usaha lain yang kompak terkoreksi akibat pandemi virus corona, yakni segmen pembiayaan usaha besar merosot 9,08% dan usaha menengah turun 4,9%.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W. Budiawan menjelaskan bahwa puncak penyaluran pembiayaan mikro terjadi pada Desember 2019. Nilainya menurun secara bertahap setiap bulan hingga mencapai titik terendah pada Mei 2020. 

Meskipun begitu, pembiayaan usaha mikro kembali langsung melejit pada Juni 2020 dengan pertumbuhan 11,78% secara bulanan, karena aktivitas perekonomian masyarakat mulai bergulir sehingga pembiayaan usaha mikro kembali bergairah.

Dia menjabarkan bahwa pembiayaan usaha mikro itu dapat mendorong produktivitas masyarakat yang kondisi perekonomiannya tertekan akibat pandemi virus corona. Menurutnya, penyaluran pembiayaan menjadi penggerak usaha masyarakat.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawalu) Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa lembaganya mulai melakukan identifikasi potensi pelanggaran dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan Politik uang diperkirakan  akan sulit dibendung dan  merebak  di tengah kondisi seperti ini. Hal tersebut    lantaran banyak masyarakat di daerah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan politisasi SARA dan praktik politik uang masih jadi ancaman terbesar pada pelaksanaan pilkada 2020. Dia menuturkan kontestasi dengan memanfaatkan agama serta simbol lainnya terkait dengan keagamaan untuk menyudutkan pihak lain, memunculkan ketidaksetaraan politik dan mencederai proses pemilihan di Indonesia.

Calon kepala daerah, katanya harus belajar banyak atas pengalaman praktik politik yang terjadi di DKI Jakarta pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Tidak sedikit pelaku yang mengusung isu SARA ditindak oleh penegak hukum.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta petugas di lapangan tetap berhati-hati dalam bekerja dan menjaga integritas serta profesionalitas.

Tren surplus neraca perdagangan Indonesia yang terjadi sejak Februari 2020 lalu, diperkirakan masih akan berlanjut ke bulan Juli 2020 tahun ini. Surplus diperkirakan terjadi karena mulai meningkatnya kinerja ekspor sementara impor belum ada perkembangan berarti karena aktivitas industry belum beroperasi maksimal.

Ekonom Bank BCA David Sumual memprediksi, neraca dagang Juli 2020 masih akan mengalami surplus sekitar US$ 1 miliar. Artinya surplus pada Juli 2020 tidak jauh berbeda dengan surplus pada bulan sebelumnya. Sebagai gambaran, pada Juni 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdangangan pada bulan Juni lalu mencapai US$ 1,27 miliar. “Angkanya masih sama. Mirip-mirip dengan bulan Juni 2020. Karena adanya perbaikan ekspor komoditas yang menunjang peningkatan ekspor,” kata David kepada KONTAN, Selasa (13/8).

David juga memperkirakan, peningkatan ekspor dipengaruhi oleh perbaikan harga sejumlah komoditas ekspor di pasar global. Misalnya, harga komoditas tembaga, mineral, nikel, dan juga harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Di sisi lain, kinerja impor diperkirakannya masih akan rendah. Ini disebabkan oleh masih landainya harga bahan bakar (BBM) sehingga menekan nilai impor. Meski begitu, David melihat kalau kinerja ekspor dan impor masing-masing akan menurun bila dibandingkan dengan kinerja ekspor dan impor di bulan Juli 2019. Sebab, “Aktivitas ekonomi saat ini juga masih lemah,” tandasnya.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi juga memperkirakan kalua neraca perdagangan pada Juli 2020 masih akan surplus US$ 1,1 miliar. Hitungan Eric, nilai ekspor pada Juli mencapai US$ 12,9 miliar, naik 7% dibanding bulan sebelumnya dan nilai impor US$ 11,8 miliar, juga naik 9,4% dibanding bulan Juni 2020. Walaupun secara tahunan, keduanya masih mencatat mengalami kontraksi atau turun.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mempekirakan surplus neraca perdangangan Juli lebih tinggi dibandingkan Eric maupun David yakni sebesar US$ 1,24 miliar. Meskipun masih turun tipis dari surplus bulan Juni 2020. Josua melihat, baik ekspor maupun impor sama-sama mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Josua memperkirakan ekspor dan impor, masing-masing naik 6,7% dan 7,5% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor, terdorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, meski ada juga komoditas yang mengalami turun harga seperti batubara. Semetara kenaikan impor sejalan dengan peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia, dan juga kenaikan harga minyak mentah dunia.

Adapun Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana meramal, surplus neraca dagang Juli akan jauh lebih rendah dibanding Juni, yakni hanya sebesar US$ 544 juta. Namun demikian, ia melihat factor pendorong surplus, masih sama dengan kondisi di bulan sebelumnya.

Persaingan bisnis laptop semakin ketat seiring munculnya produk baru di pasaran. Gabungan Elektronika dan Alat-Alat Rumah tangga (Gabel) memproyeksikan penjualan laptop di semester II-2020 tumbuh signifikan seiring kebutuhan masyarakat dalam masuk kenormalan baru.

Ketua Umum Gabel, Oki Widjaja mengakui, penjualan laptop di bulan April dan Mei 2020 memang menurun. Namun di bulan Juni 2020, omzet penjualan laptop justru tumbuh. “Kebutuhan laptop meningkat karena saat ini banyak karyawan bisa bekerja dari mana saja (work from anywhere). Ada pula kebutuhan anak-anak sekolah,” jelas dia, Rabu (12/8). Adapun laptop di rentang harga Rp 5 juta hingga Rp 8 juta dan menggunakan prosesor Celeron atau i3 paling banyak diminati.

Muhammad Firman, Head of Public Relations Asus Indonesia bilang, kompetisi antar pemain cukup sengit, di mana cukup banyak pemain baru yang masuk Indonesia. Dia mengaku di awal pandemi, permintaan produk personal computer (PC) dan laptop sempat anjlok. Namun seiring muncul gejolak aktivitas online di rumah, maka kebutuhan laptop menjadi signifikan. “Di kala anak sekolah harus online,  butuh lebih dari satu perangkat di dalam rumah,” kata Firman. Oleh karena itu pada bulan Mei menuju Juni, Asus mencatat ada kenaikan penjualan laptop di Indonesia sekitar 15%-20%. Adapun produk laptop Asus yang banyak dicari konsumen di rentang harga Rp 4,9 juta-Rp 13,9 juta.

Anandita Puspitasari, Consumer Marketing Manager Acer Indonesia, mengakui ada kenaikan penjualan di tengah pandemi. Produk Acer yang banyak dicari di antaranya Laptop Acer Swift 3 series dengan harga mulai Rp. 5 jutaan, laptop gaming Nitro 5 dengan harga mulai Rp. 7 jutaan. Oleh karena itu, Anandita bilang, pihaknya optimistis dalam menjalani bisnis di semester II-2020.

Pemain baru di bisnis laptop yakni Sharp siap meramaikan persaingan. Andri Adi Utomo, Senior General Manager National Sales PT Sharp Electronics Indonesia mengakui produk laptop adalah segmen bisnis yang terbilang baru bagi Sharp Indonesia. “Sharp memulai lagi bisnis laptop setelah Sharp Corp mengakuisisi saham Dynabook dari Toshiba.” ujar dia. Ke depan Sharp akan memperkuat brand laptop Dynabook. Produk tersebut akan menyasar segmen pasar korporasi. “Kami bermain dengan harga Rp. 9 juta hingga 25 juta,” sebut Andri.

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mempertimbangkan untuk menggeser pagu anggaran untuk UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah dinilai terlau besar mengingat penyerapan saat ini sudah berdampak besar bagi UMKM. Ketua Satgas PEN Budi Gunardi Sadikin menyatakan, “Kami akan melihat sisa pagu yang Rp 35 triliun mungkin bisa diusahakan untuk program lain,” ujarnya, Rabu (12/8).

Budi bilang, sebelumnya terdapat sejumlah program PEN untuk sektor UMKM. Pagu anggaran lebih dari Rp 35 triliun, anggaran tersebut saat ini penyerapan masih sebesar Rp 1,3 triliun. Angka tersebut sudah memberikan dampak yang besar mencapai 13 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. “Kami amati per bulannya akan sekitar tambahan Rp 1 triliun, memberikan dampak kepada 13 juta UMKM dengan outstanding pinjaman Rp 204 triliun. Jadi dengan Rp 1 triliun ini dampaknya sudah sangat besar,” terang Budi.

Budi juga menyampaikan, pemerintah akan menggelontorkan program lain untuk UMKM, yakni pemberian hibah modal kerja sebesar Rp 2,4 juta per UMKM. Hibah modal kerja ini dibagikan kepada total 13 juta UMKM. Selain itu, ada pula program yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit UMKM dengan pagu sebesar Rp 78 triliun. Anggaran tersebut telah diserahkan ke pihak bank BUMN sebesar Rp 30 triliun untuk merestrukturisasi kredit UMKM.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) mengklaim telah menyiapkan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk Padat Karya Pangan (PKP). Progam tersebut bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM). Tiga lokasi TORA di Provinsi Jawa Barat yang sudah di survei adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Program ini tidak hanya di gelar di provinsi Jawa Barat, pemerintah akan memperluas program serupa ke daerah lainnya.

Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN Sudaryanto mengatakan, “Kelengkapan data lokasi retribusi tanah pada provinsi lain secara parallel juga disiapkan,” ujarnya. Program PKP ini bertujuan untuk menggerakan kelompok masyarakat dan petani untuk menggarap lahan TORA. Program pada karya ini dijadikan salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu yang didorong oleh Presiden Joko Widodo untuk pelaksanaan program pada karya. Dana sebesar Rp 48 juta akan diterima koperasi untuk kebutuhan tanam tanaman jangka pendek atau yang bisa dipanen dalam tiga bulan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengejar realisasi komitmen pemindahan usaha atau relokasi sejumlah perusahaan ke Indonesia. Menurut Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM, Nurul Ichwan, ada 17 perusahaan dalam daftar tersebut dengan potensi nilai investasi US$ 37 miliar. Investasi dari perusahaan tersebut diperkirakan dapat menyerap 112 ribu tenaga kerja.

Untuk menarik komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan tersebut, BKPM gencar melakukan komunikasi dengan para calon investor. Tim ini mengurusi kendala yang dialami investor serta menawarkan insentif, dari pembebasan pajak sementara (tax holiday), diskon pajak atau tax allowance, hingga fasilitas impor.

Menurut Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Nurul Ichwan sebagai ketua Tim, saat ini sudah ada tujuh perusahaan yang berkomitmen memindahkan pabriknya ke Indonesia, salah satu di antaranya PT Meiloon Technology Indonesia. Investor lain yang akan memindahkan usahanya adalah Kenda Rubber.

BKPM juga melanjutkan pembicaraan dengan PT CDS Asia atau Alpan Lighting. Menurut Nurul, negosiasi melibatkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles agar produsen lampu tenaga surya ini mewujudkan komitmen investasinya. Hal serupa dilakukan pada LG Electronics untuk memindahkan pabriknya dari Korea Selatan ke Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah mendata kawasan industri yang siap ditempati investor. Pemerintah juga menawarkan kawasan industri baru di Batang, Jawa Tengah. Di daerah tersebut terdapat lahan milik PT Perkebunan Nusantara IX yang bisa dimanfaatkan, sehingga harga lahan di kawasan tersebut bisa bersaing dengan Vietnam.

Agus menyatakan pola pembangunan serupa akan dilaksanakan di Subang, Jawa Barat. Pemerintah akan menyiapkan kawasan industri di atas lahan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).