Perekonomian mulai bergerak secara bertahap pada semester II-2020. Dampaknya dirasakan industri asuransi. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memulihkan reputasi industri asuransi yang sempat merosot di mata masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi mengatakan, rasio solvabilitas industri asuransi naik menjadi 699,1% per Juni 2020 dari 651% per Mei 2020. Pihaknya berharap perusahaan asuransi berhati-hati dalam mengelola aset dan manajemen liabilitas agar terhindar dari kasus terkait reputasi terutama keadaan gagal bayar.

Petani karet di Sumatera Selatan tiga pekan terakhir merasakan harga terkerek naik meskipun belum signifikan. Menurut data Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, pada  minggu ketiga Agustus, rata-rata karet dengan kadar karet kering (K3) 100% mencapai Rp 15.835 per kg, lebih tinggi dibandingkan harga karet minggu pertama Agustus yakni Rp 14.789 per kg. Adapun rata-rata harga karet yang diterima petani swadaya pada minggu ketiga Agustus harga meningkat menjadi Rp 6.334 per kg.

Jumirin, petani karet di Banyuasin, mengakui adanya kenaikan harga karet di UPPB. Harga karet mingguan rabu pekan lalu Rp 8.300 per kg. Ini lebih baik dibandingkan harga karet pada periode sama bulan lalu yakni Rp 7.000 per kg. Namun harga tersebut belum memenuhi harga psikologi petani lantaran masih di bawah harga beras, harga ideal sekitar Rp 10.000 per kg.

Produksi karet menurun seiring terjadinya fenomena gugur daun hingga 40% ditingkat petani. Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Alex Kurniawan Eddy mengatakan, di pasar ekspor harga bongkar (bahan olahan karet) di atas kapan (free on board) 1,31 dollar AS. Ini lebih baik dibandingkan harga karet Mei. Kenaikan harga ini disebabkan mulai menggeliatnya ekonomi di sejumlah negara importir terutama China, Amerika Serikat dan sebagian negara di Eropa.

Otoritas global bergelut dengan waktu mengembangkan vaksin korona (Covid-19). Melihat ranumnya potensi pasar vaksin, produsen farmasi lokal juga menggandeng mitra global untuk meracik vaksin Covid-19. Dalam jangka pendek, indonesia siap mengamankan pasokan vaksin korona hingga 30 juta dosis. Tahun 2021, pasokan akan bertambah menjadi 340 juta dosis vaksin. Para pemasoknya antara lain berasal dari Tiongkok dan Uni Emirat Arab.

Berdasarkan sejumlah pemberitaan, harga kandidat vaksin bervariasi, yakni antara Rp 500.000 hingga Rp 2 juta per dosis. Dengan asumsi kebutuhan 340 juta dosis, maka valuasi bisnis vaksin di Indonesia mencapai Rp 170 triliun hingga Rp 680 triliun. Di Indonesia, setidaknya ada dua produsen farmasi yang sedang mengembangkan vaksin korona, yakni PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan PT Bio Farma. KLBF sudah menekan nota kesepahaman dengan perusahaan obat asal Korea Selatan, Genexine Inc, untuk mengembangkan vaksin Covid-19.

Presiden Direktur KLBF, Vidjongtius mmenyatakan, saat ini vaksin Covid-19 masih tahap uji klinis fase satu di Korea Selatan. KLBF juga menyiapkan protokol uji klinis fase dua di Indonesia, yakni pada Oktober hingga November 2020. “Sedang dilakukan konsorsium dengan BPOM,” kata Vidjongtius.

Bio Farma juga mengembangkan vaksin korona. Pada Jumat (21/8) lalu, Bio Farma memastikan bakal menerima bulk/konsentrat vaksin Covid-19 Ready to Fill (RTF) dari Sinovac (China) serbanyak 50 juta dosis pada November 2020 hingga Maret 2021. Pengiriman bulk dari Sinovac berlangsung secara bertahap.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyatakan, untuk kiriman pertama dilakukan pada November 2020 sebanyak 10 juta dosis bulk vaksin Covid-19 setiap bulan. “Sehingga total yang akan diterima Bio Farma sampai Maret 2021 adalah 50 juta bulk vaksin,” jelas dia. Honesti bilang, bulk yang akan diterima Bio Farma dalam bentuk RTF, pada November 2020 tak langsung diproduksi. Mereka akan melakukan serangkaian pengujian di Bio Farma dan proses registrasi di BPOM, hingga akhirnya siap produksi. Setelah proses itu selesai, Bio Farma akan melanjutkan proses filling and packaging untuk menjadi produk akhir sehingga di dalamnya terdapat komponen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) serta transfer teknologi dalam bidang fill/finish bulk dengan transfer teknologi pengujian.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi), Dorojatun Sanusi menilai, penembangan vaksin membutuhkan keahlian dan teknologi khusus sehingga memakan waktu lama. Bisnis vaksin juga memelukan investasi tak sedikit. Hal ini tidak hanya berlaku pada proses produksi, namun juga pada proses distribusi. Dorojatun bilang, untuk menyimpan sebuah produk vaksin, maka membutuhkan fasilitas pendingin dengan temperatur khusus, yakni sekitar 2-8 derajat celcius. Jadi, butuh rantai dingin atau cold cahin hingga sampai sasaran distribusi paling akhir agar kualitas vaksin terjaga.

Guyuran program bantuan penanggulangan pandemi korona terus mengalir. Selain subsidi gaji bagi buruh, kini program kembali menyasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Presiden Joko Widodo meluncurkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. Program ini bakal menyasar 4,5 juta usaha mikro dan kecil (UMK). Setiap pengusaha mikro dan kecil akan mendapatkan bantuan dana Rp 2,4 juta. Saat peluncuran di Istana Negara, Senin (24/8), Jokowi menyerahkan bantuan langsung bagi 1 juta usaha mikro dan kecil. “Hari ini (Senin), diberikan kepada 1 juta UMK. Kami mengharapkan akhir Agustus bisa 4,5 juta UMK,” kata Presiden, Senin (24/8).

Targetnya akhir September penerima mencapai 9,1 juta UMK. Dan akhir tahun ini, targetnya akan ada 12 juta UMK secara total yang menerima Banpres Produktif itu. Banpres ini diharapkan menjadi dana bantuan operasional bagi UMK. Terutama untuk bantuan modal untuk misalnya menambah jumlah barang dagangan yang ada. Pasalnya ditengah pandemi korona, pengusaha mikro dan kecil juga terkena dampak. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan sejumlah insentif untuk membantu dunia usaha di tengah Covid-19. Misalnya subsidi bunga kredit, insentif pajak untuk UMKM, kredit modal kerja, hingga penempatan dana di perbankan untuk usaha mikro kecil. Pemerintah juga memberikan dana dalam bentuk hibah. Sehingga diharapkan dana tersebut menjadi tambahan modal tanpa beban baru.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan bahwa yang menerima program Banpres produktif adalah pada usaha mikro dan kecil yang belum terjangkau oleh perbankan (unbankable). “Dengan Banpres produktif ini, diharapkan pelaku usaha mikro yang unbankable dapat menambah program kerja dan melanjutkan usahanya,” ujar Teten. Pada tahap pertama Banpres akan diberikan kepada 9,1 juta UMK hingga akhir September. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp 22 triliun. “Kami sudah rapat koordinasi kemarin di Bali akan menyusul untuk 3 juta UMK yang berikutnya,” terang Teten yang menyebut total penerima bantuan sebanyak 12 juta UMK.

Bantuan diberikan dengan skema hibah sehingga tak ada pengembalian oleh penerima. UMK yang mendapat Banpres Produktid dihimpun dari hasil pendataan sejumlah lembaga. “Data yang kami himpun bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, kementerian dan lembaga, koperasi yang telah disahkan badan hukumnya, OJK, Himbara, dan perusahaan pembiayaan milik pemerintah,” jelas Teten.

Ekonom Indef Enny Sri Hartarti mengingatkan, pemerintah supaya tidak memberikan program bagi usaha mikro dan kecil hanya sekedar untuk belas kasihan. Ia menyebut, justru di masa pandemi ini perlu ada upaya pemberdayaan usaha mereka tetap berjalan. Untuk mencapai hal tersebut perlu meyelesaikan masalah yang dihadapi UMKM. Salah satunya adalah mengenai melemahnya tingkat konsumsi atau permintaan. Hal tersebut yang membuat UMKM lesu sehingga produksi menurun dan likuiditas terganggu. “Kuncinya, efektivitas dana untuk perlindungan sosial bisa mempengaruhi demand,” katanya.

Sejumlah pembudidaya menghentikan sementara produksi lobster akibat benih lobster langka dan mahal. Kondisi ini ditengarai akibat ekspor benih lobster yang marak. Kesulitan pembudidaya bertambah dengan harga konsumsi yang anjlok. Harga panen lobster jenis pasir berkisar Rp 180.000-Rp 200.000 per kg, jauh dibawah kondisi normal yang berkisar Rp 400.000-Rp 700.000 per kg. Sementara harga lobster mutiara berukuran di atas 500 gram hanya Rp 400.000 per kg dari yang biasanya bisa mencapai 1 juta per kg.

Berdasarkan data KKP 3,18 juta ekor benih lobster diekspor dalam 3 bulan terakhir. Per awal Agustsus 2020, sebanyak 42 perusahaan mendapat rekomendasi ekspor. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Lombok Timur Amin Abdullah mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan eksportir benih lobster. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto berjanji akan menelusuri penyebab harga benih lobster mahal dengan meminta keterangan dari eksportir dan nelayan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, tahun depan pemerintah masih melanjutkan tahap pemulihan ekonomi nasio.nal akibat pandemi Covid-19, dan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebesar 4,5% hingga 5,5% masih kurang ideal.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di bawah kisaran pemerintah dikarenakan pemerintah masih menempuh kebijakan yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Belanja kesehatan masih menjadi prioritas dan target pertumbuhan ekonomi masih relatif tinggi dibandingkan strategi yang di tawarkan pemerintah untuk mendorong industri manufaktur tetapi sharenya terhadap PDB justru terus menurun setiap tahun. Sementara itu, arah pemerintah untuk meningkatkan target pembangunan tahun depan dinilainya sudah cukup baik dengan terus melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi tahun ini.

Untuk meningkatkan konsumsi tahun depan, yang perlu didorong adalah lebih banyak menggelontorkan bansos, selain itu pemerintah juga perlu meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi kelompok menengah atas untuk melakukan konsumsi dan tak cenderung menabung. Saat ini kelompok menengah atas masih cenderung menahan konsumsi sebab masih menunggu kepastian Covid-19 berakhir, menunggu merasa aman untuk beraktivitas dan prospek ekonomi kedepannya.

Untuk investasi masih terhadang oleh pertimbangan investor terkait kepastian hukum dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, ia mengapresiasi adanya inisiasi kawasan industri, namun perlu dipastikan kawasan industri terkoneksi oleh akses infrastruktur penunjang lainnya seperti pelabuhan dan jalan tol. Faktor lainnya yang akan pengaruhi investasi yakni terkait kondisi global. Semenjak adanya Covid-19 tren proteksionisme perlu diwaspadai oleh pemerintah, sebab dengan ada nya pandemi kecenderungan negara-negara lain untuk mengedepankan negara-nya terlebih dahulu.

Untuk arah belanja pemerintah tahun depan, ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi alur kerja agar penyerapan belanja kementerian dan lembaga (KL) dapat lebih cepat dan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penjualan mobil melaju kencang sejak Juni 2020, seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah, namun belum normal. Ini mendorong para pemain besar mengoperasikan kembali fasilitas manufaktur yang sempat tutup.

Memasuki Juli, sejumlah perusahaan pembiayaan mulai menurunkan besaran uang muka (down payment/DP) pembelian mobil dari 40-50% menjadi 25-30%. Ini mampu mendongkrak penjualan mobil, mengingat sekitar 70% pembelian menggunakan skema kredit.

Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), produsen mobil terbesar di Indonesia, Amelia Tjandra menyatakan, pada Juli 2020, wholesales naik 100%, sedangkan penjualan secara ritel naik 19% menjadi 35 ribu unit. Amelia berharap tren positif ini berlanjut, diiringi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Seiring dengan itu, Daihatsu akan memacu produksi sesuai permintaan pasar. Awal Agustus 2020, ADM menggenjot produksi hingga 300%, dengan menambah shift kerja menjadi dua di pabrik Sunter dan Karawang. Ini dilakukan seiring menipisnya stok mobil di dealer.

Hingga akhir 2020, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memprediksi penjualan mobil mencapai 600 ribu unit, turun 40% lebih dari 2019 sebanyak 1,03 juta unit.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hamdani Dzulkarnaen menyatakan, industri komponen mengalami kondisi terburuk pada kuartal II-2020, selaras dengan kinerja para pemanufaktur mobil. Namun, memasuki kuartal III 2020, kondisi mulai membaik, sekalipun belum kembali ke kondisi normal.

Menurut Sekretaris Jenderal GIAMM Hadi Surjadipradja, kunci agar industri komponen hidup kembali adalah pasar harus tetap berjalan. Ketua Gabungan Aftermarket Otomotif Indonesia (Gatomi) Ayong Jeo menyatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada penjualan komponen pasar bebas (after market). Bahkan, selama PSBB, penjualan suku cadang anjlok 80% dari periode sebelum pandemi.

Namun, saat pelonggaran PSBB atau masa transisi, penjualan membaik. Besaran penurunan penjualan hanya 40% dari periode sebelum pandemi. Dia berharap setelah PSBB dicabut, penjualan komponen after-market membaik.

Peretail tak ingin melewatkan peluang untuk meningkatkan kinerja penjualan produk melalui momen Hari Belanja Diskon (HBD) Indonesia. Ketua Panitia HBD Indonesia 2020 Fetty Kwartati mengatakan, di tengah kondisi perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, peretail tak hanya mengandalkan penjualan secara luring (offline) melalui gerai, tapi juga memperluasnya dengan melibatkan kanal penjualan daring (online).

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika HBD hanya diikuti oleh peretail yang menjadi anggota Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), kali ini program tersebut terbuka untuk semua peretail maupun asosiasi yang ingin berpartisipasi. Program yang digelar mulai hari ini hingga 30 Agustus 2020 itu mengedepankan pendekatan belanja daring, sejalan dengan arahan pemerintah dalam periode normal baru.

Sejumlah marketplace yang telah mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam program HBD tahun ini, antara lain Tokopedia, Lazada, BliBli, dan Gojek. Fetty berharap terobosan yang dilakukan dapat meningkatkan purchasing power dan permintaan konsumen guna menggerakkan tingkat konsumsi masyarakat.

Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkapkan perluasan hingga ke retail online diharapkan dapat meningkatkan capaian transaksi dan penjualan dalam pergelaran HBD 2020. Budi mengatakan, produk fashion akan menjadi produk dengan kinerja penjualan tinggi, meliputi pakaian jadi, sepatu, dan tas.

External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya mengatakan, untuk mengakomodasi pelapak online yang ingin berpartisipasi dalam program HBD, Tokopedia memberikan kesempatan untuk bergabung ke dalam kategori Official Store. Ekhel berujar tak ada target spesifik transaksi yang dibidik Tokopedia. Namun program ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses lebih luas terhadap produk lokal.

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan skema yang dipilih kali ini adalah hibah modal kerja berupa bantuan langsung tunai senilai Rp 2,4 juta.

Program tersebut antara lain bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta hingga pemberian gaji ke-13 untuk aparat sipil negara.

Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Rp 28,8 triliun untuk program bantuan sosial produktif untuk 12 juta UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Askolani mengatakan dana tersebut berasal dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki pagu total Rp 695,2 triliun. Selama ini, serapan anggaran dalam program PEN baru 21,8 persen dari pagu yang tersedia atau Rp 151,28 triliun.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data calon penerima bantuan sosial produktif. Menurut dia, ada 17 juta UMKM yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan bantuan tersebut. 

Kriteria yang disyaratkan pemerintah adalah pelaku UMKM yang belum pernah atau tidak sedang menerima pinjaman dari bank, bukan pegawai negeri atau polisi dan tentara, bukan pegawai perusahaan negara dan perusahaan milik daerah, serta memiliki rekening bank aktif. Teten mengatakan, ada proses verifikasi yang melibatkan bank dan badan usaha penyalur kredit mikro seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Budi Gunadi Sadikin, optimistis basis data yang dimiliki pemerintah untuk menjaring UMKM calon penerima bantuan telah memadai.

Pemerintah berencana menyalurkan bantuan produktif berupa hibah modal kerja bagi 12 juta pelaku usaha mikro pada pertengahan Agustus 2020. Program hibah tunai untuk pelaku usaha mikro diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2020). Hadir dalam rapat itu, antara lain, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dan Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Pada tahap awal, hibah senilai Rp 2,4 juta per pelaku usaha akan ditransfer ke rekening bank penerima pada pertengahan bulan ini. Penerima harus pelaku usaha mikro yang bukan aparatur sipil negara, tantara, polisi, pegawai BUMN atau BUMD.

Teten mengatakan, untuk tahap awal, pemerintah mengalokasikan bantuan produktif itu bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro. “Bantuan senilai Rp 2,4 juta tersebut akan diberikan sekali transfer langsung ke rekening pelaku usaha mikro. Kami sudah menyiapkan mekanismenya dan pada pertengahan Agustus ini sudah bisa kami kick off (luncurkan),” ujarnya.

Menurut Teten, landasan kebijakan telah disiapkan untuk pengalokasian anggaran, termasuk mekanisme pendataan, penyaluran, dan pengawasan. Lanjut Teten, penerima program bantuan produktif usaha mikro tidak dibatasi sektornya. Sesuai arahan Presiden, penyaluran diharapkan menyebar secara proporsional ke banyak daerah di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia Syahnan Phalipi menilai, dalam kondisi normal, usaha mikro belum tentu dapat berkembang dengan baik, apalagi dalam kondisi seperti saat pandemi ini.

Saat ini data yang sudah terkumpul sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dinas koperasi berbagai daerah, OJK, Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), Kementerian/lembaga, BUMN, dan badan layanan usaha. Kementerian Koperasi dan UKM telah memproses 9 juta pelaku usaha. Data untuk 5,5 juta pelaku usaha dinyatakan bersih.

Kementerian Koperasi dan UKM Bersama Kementerian Keuangan dan OJK akan memverifikasi dan memvalidasi data tersebut. “Semua pihak harus berpartisipasi mengawasi agar program bantuan produktif usaha mikro dapat disalurkan kepada penerima yang tepat. Penyaluran tepat sasaran dan tepat waktu dibutuhkan agar pelaku usaha mikro yang sedang tertimpa masalah dapat segera produktif, “ katanya.

Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan, BRI selaku salah satu penyalur bertugas menyiapkan data, system penyaluran, dan orang yang akan menyosialisasikan ke para penerima. BRI telah menyortir data nasabah bersaldo tabungan Simpedes di bawah Rp 2 juta dan belum mendapatkan kredit. Jumlah nya 4,3 juta nasabah dan 1,1 juta diantaranya sudah di verifikasi.