Transaksi Digital Bank Mandiri Tembus Rp. 230 Triliun
PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk mencatat realisasi transaksi layanan digital sebasar Rp. 230 Triliun hingga Mei lalu. Menurut Sekretaris Perusahaan Rully Setiawan, pencapaian ini menjadi bukti bahwa masyarakat makin terbiasa bertransaksi secara digital.
Bank Mandiri menyebutkan setidaknya ada 5 juta pengguna aplikasi telepon seluler layanan Mandiri Online. Terus meningkatnya realisasi transaksi, Rully mengatakan, layanan digital dalam aplikasi bakal diperbanyak. Saat ini layanan Mandiri Online sudah bisa memenuhi kebutuhan nasabah retail, seperti transfer, pembayaran pajak, BPJS, telepon, kartu kredit, pembelian pulsa, token PLN, pembukaan rekening deposito, serta informasi transaksi kartu kredit.
Bahkan saat ini pengisian saldo E-Money melalui Mandiri Online juga sudah dapat dilakukan oleh pengguna IOS. Untuk mendukung fokus penguatan digital banking, Bank Mandiri juga terus mengembangkan kompetensi tenaga kerja seiring dengan pengembangan layanan digital. Dengan pengembangan ini, menurut Rully, pegawai akan siap beradaptasi dari sisi operasional untuk penguatan layanan digital Bank Mandiri.
Antisipasi Penimbunan Likuiditas Bank
Dalam setiap krisis, isu likuiditas perbankan selalu menyita perhatian karena perannya sebagai pelumas kegiatan ekonomi. Bila aliran likuiditas perbankan terhambat, hal itu akan berdampak buruk pada semua sektor ekonomi.
Untungnya, hingga saat ini likuiditas perbankan Indonesia masih cukup longgar. Hal ini dapat kita lihat dari pertumbuhan secara tahunan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada April 2020 yang melampaui penyaluran kredit. Pertumbuhan DPK mencapai 8,08 persen, sedangkan kredit naik hanya 5,73 persen. Hal ini mengakibatkan indikator likuiditas bank yang lazim dipakai, yakni rasio kredit yang diberikan terhadap perolehan DPK (LDR), menjadi 91,55 persen.
Akhir tahun lalu, likuiditas perbankan saat ini sejatinya kian longgar. Pada Desember 2019, pertumbuhan DPK mencapai 6,54 persen, sedikit lebih tinggi dari penyaluran kredit yang naik 6,08 persen, sehingga menghasilkan rasio LDR 93,64 persen. Gambaran LDR yang makin rendah menunjukkan keseimbangan antara perolehan dana dan penyalurannya.
Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan likuiditas yang cukup besar ke pasar uang dan perbankan hingga mencapai Rp 386 triliun. Bahkan, pada Mei 2020, injeksi likuiditas kembali bertambah menjadi sekitar Rp 500 triliun. Kebijakan BI ini membuat likuiditas perbankan semakin gemuk. Namun likuiditas tersebut tidak merata. Bank besar kebanjiran likuiditas, sedangkan bank kecil masih berjuang mendapatkannya.
Fenomena ini terlihat dari Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI). Pada Februari 2020, rata-rata harian volume transaksi PUAB jangka pendek (overnight) yang dominan di PUAB masih cukup tinggi, mencapai Rp 10,45 triliun. Namun, pada Maret dan April, yakni saat pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, rata-rata harian volume transaksi menyusut masing- masing menjadi Rp 9,12 triliun dan Rp 6,02 triliun. Begitu juga dengan rata-rata harian frekuensi transaksi yang menurun tajam. Sementara pada Februari rata-rata harian frekuensi transaksi PUAB overnight masih 107 juta, pada Maret dan April menyusut masing-masing menjadi 93 juta dan 59 juta transaksi.
BUMN Alokasikan Rp 18,52 Triliun untuk Produk Lokal
Pemerintah menggenjot penggunaan komponen lokal sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang juga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan BUMN mengalokasikan anggaran belanja modal dan belanja operasional Rp 18,52 triliun untuk produk dalam negeri, khususnya yang berasal dari usaha kecil-menengah (UKM).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan hal itu dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin belanja negara berupa pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga digunakan semaksimal mungkin untuk membeli produk-produk dalam negeri dan akan menetapkan dua strategi, yaitu memberikan keleluasaan harga di mana produk dalam negeri boleh lebih lebih mahal dari impor dan belanja melalui katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP).
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, mengatakan fokus utama pemerintah pada era pandemi saat ini adalah meningkatkan utilitas industri melalui pendekatan peningkatan permintaan dan suplai. Salah satu caranya adalah menyerap produk dalam negeri.
Meski demikian, menurut Taufiek, terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri nasional dalam mewujudkan gagasan tersebut, misalnya bahan baku. Dengan investasi baru di sisi hulu, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bisa mencapai 80 persen. Adapun batasan (threshold) penyerapan TKDN yang berlaku saat ini adalah 40 persen.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mengganti pimpinan BUMN yang tidak memprioritaskan produk dalam negeri dan meminta agar tidak ada lagi pihak yang “bermain-main” mengenai TKDN di tengah situasi perekonomian yang melemah.
Pemerintah Tambah Peserta Kartu Prakerja
Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, Pemerintah akan menambah jumlah peserta program Kartu Prakerja gelombang IV yang akan dibuka pada pekan ini. Pada gelombang I-III, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sudah mengakomodasi 680 ribu penerima manfaat Kartu Prakerja. Angka itu setara dengan 12 persen dari total peserta yang dianggarkan pemerintah, yakni 5,6 juta orang, dengan jumlah anggaran Rp 20 triliun.
Panji mengakui bahwa pembukaan pendaftaran gelombang IV meleset dari rencana awal, yaitu akhir Juli. Menurut dia, hal itu terjadi karena Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian yang menjadi regulasi turunan dari dasar hukum terbaru Kartu Prakerja, yakni Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, masih disusun. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengungkapkan jutaan orang gagal menjadi peserta. Kebanyakan dari mereka tak lolos pada tahap verifikasi.
Program Kartu Prakerja sempat ditangguhkan setelah muncul kritik dari beberapa lembaga, salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyoroti empat hal dalam program ini, yaitu pendataan peserta yang tak sinkron dengan data Kementerian Ketenagakerjaan, konflik kepentingan dalam penunjukan mitra penyedia pelatihan, konten pelatihan yang tidak layak, serta pelatihan fiktif yang merugikan negara. Adapun delapan platform digital Kartu Prakerja, yaitu Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id, mendapat sorotan karena terpilih tanpa melalui aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut dimulai kembali setelah ada perbaikan dari sisi kelembagaan dan pelaksana teknis.
Kemerosotan Ekonomi Terburuk dalam Sepuluh Tahun
Pertumbuhan ekonomi Jakarta turun hingga minus 8,22 persen pada triwulan II 2020 dibandingkan dengan tahun lalu. Angka ini bahkan lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional yang minus 5,32 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2020 masih cukup kuat meski mengalami perlambatan.
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Buyung Airlangga, mengatakan turunnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua ini disebabkan oleh pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), terutama akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebab, selama PSBB dijalankan, hampir semua aktivitas masyarakat terhenti, termasuk kinerja ekonomi.
Buyung menuturkan, sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar kemerosotan perekonomian ini. Adapun sektor pariwisata meliputi hotel, restoran, transportasi, dan tempat hiburan. Saat PSBB diberlakukan, sektor pariwisata menjadi yang pertama kali terimbas kebijakan tersebut.
Sektor industri pengolahan dan konstruksi ikut mengalami kemerosotan karena adanya pembatasan. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli menjadi lemah.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta berpendapat, perbaikan kinerja ekonomi sangat bergantung pada stimulus yang diberikan pemerintah.
Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan pemerintah juga harus berupaya memperbaiki daya beli masyarakat. Sebab, kelangsungan kegiatan usaha ditentukan juga oleh permintaan pasar. Menurut Dewi, saat ini banyak pekerja yang khawatir dipecat dari perusahaannya. Kekhawatiran itu membuat mereka berhemat untuk bertahan hidup. Dengan demikian, tidak mengherankan jika daya beli sulit tumbuh selama pembatasan berskala besar tetap diberlakukan.
BUMN Perkebunan Rambah Pasar Retail Gula
Induk usaha (holding) Perkebunan Nusantara mulai menggarap bisnis retail penjualan gula pasir langsung konsumen. Selama ini, gula BUMN perkebunan dijual melalui lelang.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, menyatakan aksi korporasi ini dilakukan untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas harga gula. Selama ini, hasil produksi gula melalui tiga-empat rantai pasok sebelum tiba di tangan konsumen.
PTPN membuka kerja sama dengan distributor dan perusahaan lain yang tertarik membuat gula dengan merek hingga kemasan sendiri. Tujuan utama perusahaan adalah mendistribusikan gula dengan harga terjangkau.
Direktur Pemasaran Holding PTPN, Dwi Sutoro, menyatakan tahap pertama perusahaan adalah menyiapkan 40 ribu ton untuk disebar ke retail. Stok itu akan dipasarkan hingga masa giling tahun depan atau sekitar Juli 2021.
Jumlah produksi gula kemasan ini sekitar 5 persen dari target produksi tahun ini yang mencapai 800 ribu hingga 1 juta ton. Dengan kuota tersebut, perusahaan berharap pasokan gula akan selalu terjaga dan harga di pasar bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 12.500 per kilogram.
PTPN kini sedang berdiskusi guna membagi wilayah distribusi dari pabrik gula milik anggota holding. Distribusi akan dilakukan melalui kemitraan dengan 65 koperasi dan tujuh pelaku UMKM yang tersebar di enam anak perusahaan di seluruh Indonesia.
Perusahaan berharap menambah pembeli dan menjangkau partai kecil seperti UMKM. Satu partai sebelumnya diizinkan membeli 10 ribu ton kini diubah menjadi 1.000 ton saja. PTPN berencana menurunkannya hingga 500 ton jika memungkinkan.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PHIPS) mencatat harga gula pasir nasional sejak awal tahun selalu berada di atas HET. Harga gula berkisar Rp 14 ribu dan tercatat melonjak hingga Rp 18 ribu per kilogram pada April 2020. Ketua Asosiasi Gula Indonesia, Budi Hidayat, memperkirakan tingginya harga gula ini dipicu oleh distribusi yang terhambat, terutama setelah pandemi terjadi.
Terendah Setelah Krisis Moneter
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional selama kuartal II 2020 ambles ke level minus 5,32 persen akibat wabah virus corona. Angka itu tercatat paling buruk dalam 21 tahun terakhir sejak kuartal I 1999. Saat itu, krisis moneter dan ekonomi Indonesia tercatat minus 6,13 persen.
BPS mencatat 10 sektor menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi negatif selama kuartal II. Di antaranya, transportasi dan pergudangan, makanan dan minuman, perdagangan, industri pengolahan, industri alat angkutan, industri tekstil dan pakaian, serta industri pengolahan tembakau.
Adapun dari sisi produksi, konsumsi rumah tangga, yang selama ini berkontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, minus 5,51 persen.
Berdasarkan struktur PDB, konsumsi rumah tangga masih dominan sebagai penyumbang terbesar ekonomi hingga 57,85 persen, diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 30,61 persen, dan ekspor 15,69 persen.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memprediksi pertumbuhan retail pada tahun ini minus 3 persen. Ketua Aprindo, Roy Mandey, mengatakan anjloknya bisnis retail disebabkan oleh daya beli masyarakat yang merosot dan perkantoran melakukan efisiensi karena pembatasan aktivitas.
Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan membuka akses perekonomian tanpa melanggar protokol kesehatan.
Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah menyiapkan beragam program stimulus ekonomi senilai Rp 607,7 triliun. Anggaran jumbo itu, salah satunya, adalah pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai dan kebutuhan pokok.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan pemerintah harus mewaspadai dan segera membuat berbagai terobosan baru untuk memulihkan perekonomian. Menurut dia, ukuran resesi bukan hanya dilihat dari PDB resmi, tapi juga bisa melalui banyaknya industri yang tutup, PHK, angka kemiskinan, dan sektor keuangan.
Ekspor dan Harga Kopi Tertekan Pandemi
International Coffee Organization (ICO) mencatat harga kopi di pasar global terus mengalami penurunan. Harga semakin terpuruk ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyebaran virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi global pada Maret lalu. Saat itu, harga kopi sudah jatuh hingga US$ 2,5 per kilogram.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor biji kopi dan kopi olahan Indonesia pada Januari-Mei lalu juga turun sebesar 12,2 persen secara tahunan. Impor kopi juga melorot hingga 35,17 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ketua Dewan ICO sekaligus Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo menambahkan, penurunan terjadi akibat daya beli konsumen yang melemah, serta adanya mitigasi penyebaran Covid-19 pada negara tujuan ekspor.
Meski begitu, Iman menuturkan, masih ada peluang meningkatkan bisnis kopi dalam negeri. Jumlah konsumsi yang menembus 288 ribu ton pada 2019 menempatkan Indonesia sebagai konsumen kopi tertinggi kedua di dunia setelah Brasil.
Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Agung Wahyu Susilo mengatakan konsumsi kopi dunia terus meningkat, tapi ini juga diikuti oleh tumbuhnya negara eksportir kopi. Namun, Agung mengatakan, tren produksi kopi Indonesia terus mengalami penurunan di tengah kenaikan tren konsumsi. Kalau pada sektor budi daya (on farm) tidak ditingkatkan, Agung khawatir suatu saat Indonesia akan menjadi negara pengimpor kopi.
Dewan Pengurus Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), Wildan Mustofa, mengatakan sebanyak 96 persen produksi kopi nasional ditanam oleh perkebunan rakyat. Adapun produksi kopi Tanah Air hanya meningkat sedikit dalam 10 tahun.
Pelonggaran diharapkan Pacu Penjualan Mobil
Promosi sejumlah mobil tipe baru mewarnai pasar otomotif nasional di tengah pandemi Covid-19. Peluncuran mobil-mobil baru diharapkan menggairahkan penjualan mobil.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Jongkie D Sugiarto berharap, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 lebih baik dibandingkan triwulan II-2020. Pihaknya menargetkan penjualan tahun 2020 dapat mencapai 600.000 unit.
Tidak hanya mobil baru, minat masyarakat membeli mobil bekas meningkat seiring pelonggaran aktivitas ekonomi mulai Juni 2020. Tren ini tergambar dari pencarian mobil bekas di platform OLX Indonesia. Data Otobaromater OLX Indonesia menunjukan, total pencari mobil bekas naik 6% pada Juni 2020 dibandingkan dengan April 2020.
Terpapar, Laboratorium Covid-19 di Aceh Tutup
Operasional Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dihentikan sementara karena dua tenaga staf positif Covid-19. Selama laboratorium itu ditutup, sampel uji virus dikirimkan ke Jakarta.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Aceh Saifullah Abdulgani mengatakan sterilisasi butuh waktu sekitar 2 pekan. Selama menunggu hasil laboratorium warga yang telah diambil sampel diminta isolasi mandri. Penelusuran dan pemeriksaan terhadap warga yang diduga terpapar Covid-19 tetap dilakukan. Pada Minggu, ada penambahan 31 warga positif Covid-19 sehingga jumlah total kasus di Aceh menjadi 578 orang.









