Harga lobster hasil panen anjlok dan sulit terjual. Pembudidaya  juga terancam tidak bisa melanjutkan usaha pembesaran karena tidak sanggup membeli benih yang harganya semakin mahal.

Menurut Sapardi pembudidaya lobster di desa Peremas NTT Barat, sebagian pembudidaya mulai memanen lobster bulan ini. Namun harga lobster turun 50% dibandingkan panen tahun lalu. Adapun harga lobster jenis pasir Rp 200.000 per kg, pada kondisi normal harga Rp 300.000 sd Rp 400.000 per kg. Sementara harga lobster mutiara ukuran di atas 500 gr Rp 400.000 per kg. Padahal pada musim panen biasanya harganya Rp 700.000 sd Rp 750.000 per kg. Menurutnya, pengepul mulai menolak hasil panen lobster dengan alasan susah menjualnya. Eskportir lebih gencar menyerap benih lobster.

Menurut Hairudding, pembudidaya di Telong Elong Lombok Timur, harga benih lobster pasir saat ini Rp 12.000 per ekor padahal harga normalnya Rp 2.000 per ekor. Harga benih bening lobster mutiara melonjak dari Rp 10.000-Rp 15.000 per ekor menjadi Rp 30.000 per ekor.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP segera merealisasikan seluruh saham Pinehill Company Limited setelah rapat umum pemegang saham luar biasa pada Senin (3/8/2020) menyetujui rencana itu. ICBP membukukan penjualan bersih konsolidasi Rp 23,05 triliun pada Semester I-2020 atau tumbuh 4% secara tahunan. Sementara laba usaha tumbuh 22% dalam setahun menjadi Rp 4,68 triliun dan laba periode berjalan naik 31% menjadi Rp 3,38 triliun.

Aliran dana segar ke entitas digital dalam negeri terus berdatangan meski situasi dunia tengah dilanda wabah corona. Salah satu unicorn atau perusahaan digital bernilai lebih dari US$ 1 miliar di bidang pariwisata dan hiburan, Traveloka, misalnya, baru saja mendapat dana jumbo sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,6 triliun, yang diperoleh dari para investor baru dan existing Traveloka, seperti Grup East Ventures dan Siam Commercial Bank Pcl.

Suntikan modal ini, ujar Kepala Eksekutif Traveloka Ferry Unardi, bakal digunakan untuk menyediakan kemudahan layanan dan keamanan bagi pengguna Traveloka. Tak hanya Traveloka, salah satu entitas fintech peer to peer Awan Tunai pekan lalu juga mengumumkan telah menerima suntikan dana terbaru senilai US$ 20 juta atau Rp 292 miliar dari Accial Capital. Perusahaan lain yang menerima suntikan jumbo selama masa pandemi ini adalah Kopi Kenangan. Kedai kopi tersebut pada pertengahan Mei lalu menerima pendanaan Rp 1,6 triliun dari sindikasi investor yang dipimpin Sequoia Capital.

Hingga pekan lalu, tercatat sudah ada 56 entitas start-up dalam negeri yang mendapat pendanaan. Kepala Eksekutif BRI Ventures Nicko Widjaya mengatakan realisasi ini tidak bisa dikatakan buruk bila dibanding raihan sepanjang tahun lalu sebanyak 110 pendanaan. Efisiensi, kecakapan pendiri, inovasi, dan rencana panjang, kata Nicko, tetap menjadi pertimbangan terbesar para investor ketika ingin memodali start-up.

Gojek, bersama jaringan bisnisnya, seperti Digitaraya dan UBS, sudah menggelar tiga program akselerasi start-up Tanah Air. Bahkan program tersebut juga menghadirkan program akselerasi untuk meningkatkan dan memberdayakan kapasitas mitra di bisnis kuliner.

PT Bank Central Asia Tbk, melalui program Synergy Accelerator, juga sudah tiga kali meluncurkan program pelatihan dan pembinaan selama corona melanda. Program ini terus berlangsung lantaran kebutuhan entitas induk terhadap solusi digital sangat potensial. 

Beberapa waktu lalu, Amazon sudah menyampaikan komitmen investasi senilai US$ 1 miliar di Indonesia menyusul eksistensi Google, Alibaba, dan Hutchison yang telah membenamkan investasi pada pusat fasilitas data di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Traveloka Ferry Unardi tak bisa memungkiri bila wabah corona menekan kegiatan operasional perusahaan cukup signifikan. Terbatasnya aktivitas masyarakat akibat pemberlakuan protokol kesehatan—baik yang diatur pemerintah maupun dilakukan secara mandiri—menyebabkan tingkat hunian hotel turun ke level terendah. 

Untuk bisa meyakinkan masyarakat kembali berpelesiran, Ferry mengatakan, entitasnya bakal menjamin semua protokol kesehatan akan dijalankan. Traveloka baru saja mengumumkan kepercayaan dari para investornya dengan adanya suntikan dana baru senilai Rp 3,6 triliun. Pendanaan ini akan memperkuat upaya Traveloka untuk bangkit dengan tetap memberdayakan mitra dan semua pemangku kepentingan. Pekan lalu, Oyo Rooms pusat di India menjalin kerja sama bisnis dengan Unilever untuk menyediakan alat sanitasi untuk memenuhi protokol kesehatan wabah corona. Country Head Emerging Business Oyo Hotels and Homes Indonesia, Eko Bramantyo, mengatakan pada Maret okupansi hotel mitra Oyo rata-rata turun hingga 60 persen. 

Pemerintah menyatakan bakal mengedepankan pembenahan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas untuk menangani wabah corona. Kementerian Perhubungan tengah berupaya agar pelonggaran administrasi seperti surat izin moda transportasi udara dihapuskan. Maskapai Grup Lion Air, hingga kemarin, terus menambah titik bagi penumpang untuk melakukan pendeteksian dini corona (rapid test) menjadi 40 titik keberangkatan. Maskapai berbiaya murah lainnya, yakni Citilink, bahkan berani memberi promo gratis rapid test, meskipun dengan jumlah yang terbatas, agar bisa mendongkrak okupansi penumpang.

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengatakan industri penerbangan dan perhotelan memiliki batasan okupansi minimal 60 persen dan 50 persen untuk bisa bertahan dalam krisis. Tapi, untuk meningkatkan okupansi tersebut, kepastian aspek kesehatan bagi pelancong juga diperlukan.

Pemerintah merilis Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No.08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Pada Pasal 2 disebutkan, selain kontrak bagi hasil gross split, pemerintah membuka opsi kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi (cost recovery). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih, mengungkapkan sejauh ini memang belum pernah ada peralihan kontrak di tengah masa kontrak. “Namun dari peraturannya bisa,” tutur dia, Minggu (2/8).

Bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang hendak mengalihkan kontrak tersebut harus mengajukan permohonan kepada SKK Migas. Proses evaluasi akan dilakukan meliputi beberapa hal termasuk penerimaan negara, nilai investasi, dan poin lainnya. “Evaluasi SKK Migas menjadi pertimbangan Menteri ESDM untuk memutuskan permohonan KKS” ungkap Susana. Dia bilang, proses evaluasi secara menyeluruh menjadi syarat mutlak. Pasalnya, sektor Migas tak lagi dipandang sebatas sumber pendapatan, melainkan sebagai agen pertumbuhan perekonomian nasional. Per Febuari 2019, tercatat ada 40 wilayah kerja (WK) migas yang menggunakan kontrak gross split. Sebanyak 14 wilayah kerja (WK) merupakan hasil lelang 2017 dan 2018.

Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), Hilmi Panigoro, menyambut baik terbitnya aturan itu. “Investor jelas lebih tertarik dengan fleksibilitas ini.” ungkapnya, Minggu (2/8). Dengan aturan itu, MEDC sedang mengkaji untuk mengalihkan blok migas yang memakai skema gross split menjadi cost recovery. “Ya nanti kami akan review,” ujar dia. Selain itu, hal senada juga disambut baik oleh VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengungkapkan pihak nya tengah mengkaji seputar beleid tersebut. “Internal Pertamina sendang review peraturan ini berikut opsi-opsinya,” ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Kendati demikian, Fajriyah belum memerinci mana saja yang bakal mengadopsi skema kontrak terbaru.

Produsen makanan olahan beku siap saji menuai berkah kenaikan penjualan selama pandemi Covid-19. Selain itu, Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menciptakan kebiasaan baru di tengah masyarakat untuk memasak makanan olahan beku seperti nugget, daging olahan dan sejenisnya.

PT Sierad Produce Tbk (SIPD) lewat anak usaha PT Belfoods Indonesia yang memproduksi nugget dengan merek Belfoods, menuai kenaikan penjualan selam pandemi. Menurut Direktur Utama SIPD Tony Wattemena mengatakan “Secara keseluruhan pasar baik dan tumbuh pesat saat PSBB karena tren memasak dirumah,” kepada KONTAN, Senin (3/8). Tony mengatakan, di saat awal pandemi permintaan frozen food melonjak cukup tajam di ritel modern. Hingga akhir kuartal semester I 2020, segmen penjualan makanan siap saji milik Sierad Produce tercatat tumbuh 9,9% year-on-year (yoy) menjadi Rp. 272,38 miliar. Kontribusi segmen tersebut mencapai 13% dari total pendapatan bersih SIPD di semester I 2020.

Berkah yang sama juga di rasakan PT Sorin Maharasa, produsen sosis, nugget, roulade dan berbagai makanan olahan sejenis lainnya dengan merek seperti Mini Pao, Willy, Mak Nyoss dan lainnya. Menurut Brand Manger PT Sorin Maharasa, Oman Abdur Rahman mengatakan, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan di kisaran 60% hingga 90% dibandingkan permintaan sebelum pandemi korona. Saat ini, produk Sorin Maharasa banyak menyasar segmen pasar tradisional dengn kontribusi sekitar 60% hingga 70% dari total penjualan. Hingga Juli tahun ini, Oman mencatat realisasi penjualan Sorin Maharasa sudah mencapai sekitar 80% dari total target di sepanjang tahun 2020.

Berbeda dengan yang di rasakan oleh PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), Penjualan nya sempat terhambat saat awal pandemi lantaran penutupan ritel modern dan hotel, restoran, dan kafe. Hingga semester pertama tahun ini, penjualan bersih FOOD tercatat turun 22% secara tahunan menjadi Rp. 47,59 miliar. Kontribusi penjualan didominasi oleh daging olahan 63% dan daging mentah 37%. Menurut Direktur Utama FOOD Agustus Sani Nugroho mengatakan “Namun dibandingkan awal pandemi, maka saat ini sudah ada peningkatan. Kami memproyeksikan penjualan di semester dua ini lebih baik dari semester pertama,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (3/8).

Di samping itu,  PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), untuk mendorong penjualan daging olahan merambah pasar online. Keterbatasan ruang gerak masyarakat di pasar ritel bakal membuat saluran penjualan digital semakin marak, termasuk untuk penjualan produk makanan olahan. “Penjualan online semestinya dapat berkembang, Kami baru saja memulai lewat anak usaha, Kemfood,” ujar Agustus Sani Nugroho, Direktur Utama FOOD kepada KONTAN, Senin (3/8).

Dampak pandemi Covid-19 membuat pendapatan dan daya beli masyarakat semakin menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi deflasi 0,1 persen pada Juli 2020. Ini mengindikasikan adanya pelemahan daya beli masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,79 persen dan memberikan andil terhadap deflasi 0,19 persen. Bahan pangan yang menyumbang deflasi di antaranya bawang merah, daging ayam ras, beras, bawang putih, cabai rawit, dan gula pasir.

Deflasi di sektor kelompok ini menunjukkan turunnya permintaan bahan pangan. Penurunan terkorelasi dengan penurunan nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) dan nilai tukar petani hortikultura (NTPH) pada Juli 2020, NTPP turun 0,25 persen menjadi 110,17 dan NTPH turun 0,74 persen menjadi 99,77 persen secara bulanan. Indeks konsumsi rumah tangga petani juga mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.  

Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, Senin, (3/8/2020), mengatakan, masyarakat baik konsumen maupun produsen, terkena pukulan ganda dari sisi pendapatan dan daya beli. “Tabungan masyarakat kian tergerus pengeluaran untuk konsumsi, terutama yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan pengurangan pendapatan. Akibatnya, bantalan sumber dana rumah tangga, masyarakat semakin menipis,” ujarnya. Menurut Latif, rumah tangga petani merupakan konsumen sekaligus produsen mengalami pukulan lebih parah. Permintaan terhadap sejumlah produk pangan tengah melemah. Akibatnya petani sebagai produsen pangan menjual hasil panennya dengan harga rendah. Hal itu tercermin dari NTTP dan NTPH yang turun.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan, laju inflasi ini pada Juli 2020 sebesar 0,16 persen. Berdasarkan tren tahunan, laju inflasi ini cenderung melambat, terutama sepanjang April-Juli 2020. “Laju inflasi inti ini masih tergolong lemah. Artinya, perlu upaya lebih dalam meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya. Selain itu, Suhariyanto juga menyatakan, deflasi pada Juli 2020 tidak wajar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dua bulan setelah masa Ramadhan-Lebaran masih mengalami inflasi.

Nielsen menyebutkan, indeks keyakinan konsumen pada triwulan II-2020 turun 25 poin dibandingkan dengan triwulan I-2020 sebelumnya ke posisi 102 poin. Penurunan tejadi pada indikator penurunan indeks, yaitu persepsi terhadap prospek lapangan kerja (turun dari 70 persen ke 48 persen), keadaan keuangan pribadi (turun dari 78 persen ke 57 persen), dan keinginan untuk berbelanja dalam 12 bulan ke depan (turun dari 60 persen ke 35 persen).

Pencabutan larangan perjalanan dinas di era pandemi Covid-19 rentan disalahgunakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan realisasi perjalanan dinas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019. Penyimpangan belanja perjalanan dinas ditemukan dalam mata uang rupiah dan dollar AS, yaitu Rp. 102,75 miliar dan 444 dollar AS di 43 kementrian/lembaga (K/L).

Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, Senin (3/8/2020), mengatakan, perjalanan dinas terjadi setiap tahun, tak menutup kemungkinan semasa pandemi. Modus penyimpangan anggaran umumunya perjalan ganda, fiktif atau dialokasikan tetapi tidak berangkat, dan lebih lama dari surat perintah perjalanan dinas. “Penyimpangan anggaran perjalanan dinas juga kerap berupa pertanggungjawaban yang melebihi hak seharusnya, terutama untuk biaya hotel dan pesawat,” katanya.

Pekan lalu, pemerintah mencabut larangan berpegian atau pergerakan aparatur sipil negara melaui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64/2020. Surat yang ditandatangani 13 Juli ini berlaku bagi seluruh ASN di tingkat pusat dan daerah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng berpendapat, “Ketimbang digunakan untuk perjalanan dinas, anggaran yang ada lebih baik untuk program padat karya berupa pembangunan infrastruktur atau pembinaan usaha,” ujarnya.

Perjalanan dinas yang beramai-ramai dapat memperparah penyebaran Covid-19 lewat kluster perkantoran atau lingkungan kerja. Per 28 Juli ditemukan total 459 orang positif Covid-19 dari 90 kluster perkantoran di DKI Jakarta. Data dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mencatat, per 3 Agustus, 22 perkantoran sudah ditutup karena menjadi kluster penularan Covid-19. Kluster perkantoran paling banyak dari pegawai instansi pemerintahan, yaitu kementerian (20 kluster dan 139 kasus), badan/lembaga (10 kluster dan 25 kasus), kantor di lingkungan Pemprov DKI (34 kluster dan 141 kasus), dan kepolisian (1 kluster dan 4 kasus). Menurut Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, “Pegawai kementerian yang bertugas harus terlebih dahulu tes cepat dan dinyatakan negatif Covid-19. Jumlah orang yang berpergian saat perjalanan dinas juga dibatasi,” ujarnya.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ari Julianto Gema, menyatakan perjalanan dinas wajib mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Fokus perjalanan dinas, antara lain, di Destinasi prioritas pariwisata. Destinasi yang berdekatan dengan ibu kota provinsi. Dua kali tes usap bagi ASN bertugas juga dilakukan.

Vice President Public Relation PLN, Arsyadany Akmalputri mengatakan, PLN menetapkan persyaratan ketat perjalanan dinas bagi semua karyawan. Kendati tak ada persyaratan usia bagi karyawan yang bertugas, syarat uji tes cepat ataupun uji usap wajib dipenuhi sebelum dan sesudah bertugas.

Pemerintah mencabut larangan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara ke luar daerah. Pencabutan larangan tersebut melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa perjalanan dinas itu justru berisiko terhadap pemulihan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, masih ada pilihan untuk menggerakan perekonomian ketimbang memaksakan perjalanan dinas ASN.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berpendapat bahwa kebijakan perjalanan dinas diperkirakan tidak akan menggerakan ekonomi lokal. Sebab uang hanya akan berputar di daerah tujuan wisata atau pusat pemerintahan seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan Bali. Perjalanan dinas juga hanya menguntungkan perusahaan besar di sektor penerbangan dan pariwisata.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang menyebutkan bahwa perjalanan dinas ASN keluar kota tidak signifikan meningkatkan gairah bisnis trasportasi. Sebaliknya, dampak positifnya tidak sebanding dengan risiko kesehatan berupa penularan Covid-19. 

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bukan jaminan untuk menarik investasi masuk ke Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Setelah sembilan kali rapat pada 8-23 Juli 2020, forum tripartit yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah rampung membahas pasal-pasal di kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Namun, pengusaha dan buruh gagal menyepakati sejumlah pasal. 

Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal, Minggu (2/8/2020), mengatakan daripada mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja dengan dalih memulihkan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, pemerintah semestinya memprioritaskan penanganan Covid-19 dan menurunkan angka penularannya di dalam negeri. Apalagi, mayoritas perusahaan yang berencana merelokasi pabrik bergerak di sektor manufaktur padat karya. Jika penanganan Covid-19 di suatu negara tidak maksimal, perusahaan akan ragu menanamkan modal. 

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, penanaman modal asing pada Januari-Juni 2020 sebesar Rp. 195,6 triliun, merosot dibandingkan dengan Januari-Juni 2019 yang sebesar Rp. 212,8 triliun. Menurut Ketua Konferensi Serikat Pekerja Nasional, Benny Rusli mengatakan, pembahasan forum tripartit Pasal yang belum disepakati antara lain ketentuan hak pesangon buruh saat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diatur dalam Pasal 161-172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Anton J. Supit, mengatakan Pensiun pekerja di Indonesia termasuk yang tertinggi. Aspek itu yang sering membuat para investor enggan menanamkan modal di Indonesia. Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah “Dinamika itu jadi warna tersendiri,” katanya, serta membenarkan tidak semua pasal disepakati perwakilan, pengusaha dan serikat buruh.