Pukulan terhadap industri penerbangan internasional di tengah pandemi Covid-19 turut dirasakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pada semester 1-2020, maskapai pelat merah itu rugi bersih 712,72 juta dollar AS atau Rp. 10,34 triliun. Kondisi keuangan Garuda Indonesia itu turun tajam daripada semester 1-2019. Waktu itu, perseroan membukukan laba bersih 24,11 juta dollar AS atau Rp. 349,5 miliar.

Pada semester 1- 2020, Garuda Indonesia mencatatkan pendapatan 917,28 juta dollar AS, turun hingga 58,18 persen dari periode sama 2019 yang sebesar 2,19 miliar dollar AS. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Minggu (2/8/2020), Garuda memiliki kewajiban melunasi pinjaman Rp. 8,5 triliun berbentuk obligasi wajib konversi (MCB) dari pemerintah dalam tiga tahun dan harus memenuhi pembayaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang jatuh tempo pada 27 Juli 2020. CEO Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) Alexandre De Juniac merekomendasikan skema bantuan dan dukungan pemerintah untuk mencegah maskapi bangkrut.

Pandemi Covid-19 memukul ekonomi negara di dunia. Ekonomi negara Uni Eropa mengalami resesi karena tumbuh negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Sebelumnya, Korea Selatan, Singapura, serta Hong Kong juga menyatakan resesi. Amerika Serikat (AS) mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 32,9% kuartal II ini lebih dalam dari kuartal I yang minus 5%. Sedangkan Uni Eropa kuartal II negatif 11,9% lebih buruk dari kuartal I -3,2%. Memburuknya kondisi ekonomi negara-negara tersebut akan berefek bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pasalnya, mereka merupakan mitra dagang utama Indonesia serta negara dengan peran investasi besar bagi kita.

Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menilai, yakni: Satu, sektor perdagangan. Negara AS adalah negara tujuan ekspor kedua Indonesia dengan nilai US$ 8,59 miliar di semester I 2020, setelah China. Adapun Uni Eropa peringkat ketiga tujuan ekspor dengan nilai US$ 6,45 miliar. Dua, investasi asing langsung alias foreign direct investment. Jika ekonomi negara asal terganggu, investasi ke kita bisa terpukul. Tiga, pinjaman dari Bank di luar negeri yang akan melambat, sehingga menggangu pembiayaan investasi di Indonesia. Empat, investasi portofolio berkurang.

Ekonom Indef Bhima Yushistira melihat, kombinasi krisis ekonomi, kesehatan dan politik AS membuat pemulihan ekonomi negeri itu mengalami pola U shaped, alias tidak akan pulih dalam waktu cepat. “Efeknya ke penurunan tajam volume perdagangan global dan rendahnya harga komoditas karena demand lesu,” katanya. Bhima khawatir, jika program pemulihan ekonomi nasional realisasinya tak cepat maka pemulihan ekonomi kita akan berpola L shaped dan sulit balik ke 5%.

Berbeda dengan Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah masih optimis, resesi global tidak berdampak besar bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita tidak didominasi ekspor, tapi konsumsi lokal. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani berharap, pemerintah bisa mendongkrak ekonomi paruh kedua ini agar tidak resesi. Yakni dengan mempercepat stimulus dunia usaha, terutam bantuan cash flow, dan modal kerja.

Otoritas pajak melonggarkan kewajiban batas waktu pelaporan data informasi keuangan perpajakan lintas negara alias Automatic Exchange of Information (AEoI), semula 1 Agustus diperpanjang menjadi 1 Oktober 2020. Perubahan aturan ini tertuang di Surat Dirjen Pajak Nomor S-990/PJ/2020. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) John Hutagaol menjelaskan, relaksasi basis data AEoI berbentuk perpanjangan waktu pelaporan informasi keuangan atau Common Reporting Standard (CRS) tahun 2020.

Sementara penyampaian informasi oleh industri keuangan dan perbankan, OJK akan menyampaikan data ke Ditjen Pajak paling lambat 1 November 2020. Sistem penyampaian melalui sistem informasi nasabah asing (SiPINA) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui proses validasi dan penggabungan data, Ditjen Pajak menyampaikan laporan ke Global Forum melalui Common Transmission System (CTS) pada tanggal 30 November 2020. “Kelonggaran ini diberikan setelah mempertimbangkan kesepakatan internasional. Global Forum menyarankan extention pelaporan informasi keuangan akibat dampak global pandemi Covid-19,” kata John kepada KONTAN, Minggu (2/8).  

Saat ini, Ditjen Pajak bekerjasama dengan 103 yurisdiksi, partisipan, dan 85 negara. Relaksasi ini membuat pertukaran informasi perpajakan lintas yurisdiksi tertunda. Bawono Kristiaji, pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), tidak mempersalahkan penundaan pertukaran informasi pajak lintas negara ini karena kebijakan ini sesuai arahan OECD yang memberikan relaksasi pertukaran data pajak sebelum tenggat waktu yakni Desember 2020. “Asal tetap menjaga komitmen, tidak masalah,” katanya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan program bantuan sosial akan diperpanjang untuk rakyat yang terkena dampak wabah Covid-19. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program sosial baru, salah satunya adalah pemberian insentif tenaga kesehatan. Askolani mengatakan pemerintah juga masih memiliki berbagai pelebaran kebijakan. Bantuan pangan, misalnya, masih akan diperlebar ke 10 juta keluarga penerima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengusulkan untuk memberikan bansos kepada 12 juta pelaku UMKM. Pemerintah menurutnya menyiapkan anggaran penanggulangan wabah corona sebesar Rp 695,2 triliun. Seluruh program bantuan sosial dalam pos jaring pengaman sosial diperpanjang 6-9 bulan atau hingga akhir tahun. Kalaupun efek pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh masyarakat, Program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan dan bansos sembako—yang merupakan program reguler dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—tetap dilanjutkan pada tahun depan. 

Banyak program sosial yang diberikan pemerintah berdampak kepada anggaran negara. Penerimaan negara diperkirakan merosot 10 persen yang menyebabkan defisit melebar hingga Rp 1.039 triliun atau 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Dalam draf APBN 2021, pemerintah sebenarnya optimistis bisa merampingkan defisit pada tahun depan di kisaran 4,1 persen. Namun, belakangan proyeksi ini direvisi oleh Badan Kebijakan Fiskal menjadi 4,7 persen. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Erani Yustika, mendukung pemerintah memperbanyak dan memperpanjang program bantuan sosial. Bansos, kata dia, bisa menjamin daya beli masyarakat saat ekonomi sedang terpuruk.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas pada 43 kementerian/lembaga sepanjang tahun lalu. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, nilai penyimpangan tersebut mencapai Rp 102,76 miliar.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan tersebut baru didasarkan pada kewajaran informasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. BPK belum melalui pemeriksaan mendalam. 

Sejumlah penyimpangan yang ditemukan itu antara lain belum adanya bukti pertanggungjawaban, harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya, perjalanan dinas rangkap, perjalanan dinas fiktif, hingga kelebihan pembayaran.

Berkaca dari temuan tersebut, BPK mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja perjalanan dinas di kementerian/lembaga, sehingga persoalan serupa tidak terulang. 

Agung mengatakan realisasi belanja harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari moral hazard di kemudian hari. 

Salah satu kementerian yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam rapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu, anggota Dewan mencecar pejabat Kementerian Desa ihwal temuan penyimpangan senilai Rp 8,1 miliar.

Kritik datang dari anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Eddy Santana. Dia mengatakan temuan terhadap dana perjalanan dinas sulit dikembalikan. Pasalnya, nilai yang diterima oleh aparat sipil negara (ASN) umumnya bernominal di bawah Rp 10 juta.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menuturkan temuan penyimpangan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 8,1 miliar telah ditindaklanjuti sebesar Rp 3,9 miliar.

PT Meiloon Technology Indonesia memulai pembangunan pabrik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, kemarin. Perusahaan pembuat produk elektronik seperti speaker ini adalah satu dari tujuh investor yang memindahkan pabrik dari Cina ke Indonesia. Chief Financial Officer Meiloon Industrial Co, Ltd, Eva Kuo, mengatakan investasi mereka di Indonesia akan menciptakan peluang kerja bagi 8.000 warga lokal, termasuk untuk transfer teknologi.

Meiloon Industrial Co, Ltd bermarkas di Taiwan berdiri sejak 1973, adalah original design manufacturer (ODM) dan original equipment manufacturer (OEM) untuk produk high end audio systems dan loudspeaker, antara lain merek JBL. Dalam dua tahun terakhir, kata Eva, perusahaannya sudah melakukan survei ke beberapa lokasi di sejumlah negara.

Bupati Subang, Ruhimat, mengatakan pembangunan pabrik ini memberi optimisme kepada warganya dan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan proses perizinan bisa berlangsung bersamaan dengan proses pembangunan pabrik. Bahlil mengatakan pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama dengan investor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Perwakilan pemegang saham Meiloon Indonesia, Leonaard Prawira, menargetkan produksi bisa berjalan pada semester II 2020, dan mengalokasikan produk speaker dan video elektronik untuk pasar ekspor.

Industri tekstil nasional terancam mati suri pada paruh kedua tahun ini, mengingat masih membanjirnya tekstil dan produk tekstil impor di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mendata saat ini permintaan terhadap tekstil dan produk tekstil (TPT) sudah mulai bergerak. Namun, pergerakan tersebut hanya dinikmati oleh industri hilir TPT. 

Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Wirawasta mengatakan berdasarkan data yang didapatkan asosiasi di lapangan, volume impor tekstil pada semester I/2020 belum berkurang secara signifikan. Menurut dia, oknum importir tekstil saat ini makin kreatif dalam memenuhi pasar tekstil nasional dengan produk impor. Pengawasan dan regulasi yang setengah hati dinilai menjadi penyebab utamanya.

Industri tekstil pada paruh kedua 2020 akan mati suri. Dengan kata lain, utilitas pabrikan kain, benang, dan serat selama 6 bulan ke depan tidak akan bergerak dari posisi saat ini yang masih di bawah level 20%. Dia menjelaskan setidaknya ada tiga praktik yang kini digunakan oleh oknum importir untuk yang membuat angka impor pada paruh pertama 2020 tetap tinggi, yakni pelarian pos tarif, undervolume, dan impor borongan. 

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah menambah bea masuk pada 121 pos tarif delapan digit produk tekstil pada akhir Mei 2020. Dengan kata lain, produk yang dikenakan bea masuk sangat spesifik. 

Redma berujar pihaknya telah mengajukan agar penambahan bea masuk tersebut dikenakan pada pos tarif dengan empat digit. Artinya, cakupan produk yang mendapatkan bea masuk akan lebih luas.

Terpisah, Sekretaris Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat Kevin Hartanto mendata saat ini pabrikan tekstil yang masih berproduksi hanya memiliki utilitas sekitar 20%—30% akibat pasar domestik masih dipenuhi kain impor. 

Kevin menilai tugas utama pemerintah saat ini adalah menjaga pasar domestik TPT dari produk impor, pemerintah harus menyadari prioritas utama saat ini adalah insentif untk menjaga pasar, bukan insentif perpajakan. Pemangku kepentingan, imbuhnya, harus waspada dan mempercepat penerbitan safeguard produk dalam pos tarif 61 dan 62, mengingat pabrikan garmen di China saat ini mulai beroperasi. 

Untuk menggerakkan pertumbuhan industri dalam waktu cepat, pemerintah berencana menurunkan impor bahan baku produksi hingga 35% pada 2022. Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Prijambodo mengatakan, perekonomian yang diproyeksikan terpuruk pada triwulan II dan III-2020 diharapkan membaik pada 2021. Pihaknya menambahkan, pada 2021 pertumbuhan industri manufaktur diharapkan mencapai 4,7% - 5,5% atau sedikit diatas target capaian PDB 4,5% - 5,5%. 

Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian Herman Supriadi mengatakan, program substitusi impor adalah opsi paling cepat untuk mendongkrak pertumbuhan industri dan mencegah resesi yang dalam dan panjang. Selama ini impor bahan baku untuk industri dalam negeri berkontribusi hingga 70,39% dari total impor Indonesia.

Pemerintah juga menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di sektor properti. Sektor ini punya dampak berganda terhadap 170 industri lain. Wakil Menteri Keungan Suhasil Nazara mengatakan, sebagian dana program pemulihan ekonomi nasional juga dialokasikan untuk industri perumahan.

Vice President and Chief Administration Officer Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Luky Eko Wuryanto menilai, perekonomian Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pulih dari pandemi Covid-19. Salah satu potensi yang dimiliki adalah posisi ekonomi Indonesia yang masuk peringkat 16 terbesar sehingga dapat menjadi anggota G20. Meski demikian, ia menuturkan semua tergantung pada cara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk melakukan pemulihan harus mampu menggerakkan aktivitas ekonomi sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia harus mampu memilih secara cermat sektor yang akan diprioritaskan untuk pulih terlebih dahulu dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Luky juga mengatakan, AIIB belum berencana untuk meningkatkan pinjaman bagi Indonesia dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pinjaman dapat ditingkatkan apabila terdapat sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah dan ada alasan yang kuat. Luky menjelaskan sejauh ini AIIB telah menyetujui dana pinjaman sebesar US$ 1 miliar yang terdiri atas US$ 250 juta untuk mendukung sektor kesehatan dan US$ 750 juta untuk mendukung kebijakan pemerintah mengatasi dampak Covid-19. Progres dari dana sebesar US$ 1 miliar tersebut saat ini dalam proses pencairan yang bergantung pada perjanjian dalam pinjaman.

Para pengembang properti berharap ada relaksasi dalam kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA). Menurut Ketua DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, kepastian WNA bisa membeli properti dibutuhkan oleh para pengembang. REI berharap ada kemudahan pembelian properti oleh orang asing dengan tidak harus memiliki KITAS, cukup hanya visa multi entry untuk waktu tiga sampai lima tahun dan tidak dibedakan dengan kepemilikan WNI yaitu SHMSRS/Strata Tittle pada apartmen serta dapat diterbitkan di atas tanah HGB.

Di sisi lain, kepemilikan properti oleh WNA disoroti oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi II Aus Hidayat Nur menyoroti adanya potensi WNA yang bisa sampai memiliki properti rumah susun ( rusun ) bertentangan dengan Undang – Undang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 yang menyebutkan, hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik dan dapat mencederai tekad rakyat Indonesia yang ingin berjaya di tanahnya sendir

Senior Associate Director Colliers International (konsultan properti), Ferry Salanto mengatakan bahwa dari sisi konsumen mayoritas orang yang membeli properti residensial saat ini adalah investor, yang diperkirakan bakal menahan pembelian karena harus mengalokasikan dana untuk keperluan lain yang lebih penting pada saat ini. Kemudian terdapat sedikit penyesuaian harga jual setelah tertahan pada kuartal sebelumnya, serta membuat cara bayar yang lebih meringankan seperti memperpanjang tenor cicilan atau menghilangkan uang muka.