Kondisi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga semakin terpuruk dalam kondisi Covid-19. Berdasarkan data dari BPS tahun 2018, 10,3 juta Rumah Tangga (15,7 %) dengan perempuan sebagai kepala keluarga. Menurut Mia Siscawati, dosen Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, bahwa Perempuan kepala keluarga seringa tidak dianggap dalam beberapa konteks. Misalnya saat Pemilu. 

Sementara Direktur Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Nani Zulminarni menuturkan bahwa kondisi semakin berat untuk perempuan kepala keluarga sebab mereka harus berjuang sendiri dalam situasi krisis, stigma negatif kadang disematkan bagi perempuan kepala keluarga yang ditinggalkan suaminya. Hingga saat ini Pekka beranggotakan 68.850 perempuan di 87 kabupaten di 20 provinsi, mereka rata-rata berpenghasilan di bawah Rp. 1 juta per bulan. 

Margaretha Boy (59) yang sejak ditinggalkan suaminya enam tahun lalu dan sekarang berprofesi sebagai petenun kain tradisional pandangan miring karena berstatus ‘janda’ sempat disematkan oleh warga setempat, walaupun telah bergabung dengan Pekka dan berdaya secara ekonomi.

Harga benih lobster yang dieskpor Indonesia ke Vietnam mulai turun. Pelemahan pasar serta penuhnya kolam pembesaran jadi alasan. Daya saing lobster konsumsi Indonesia berpotensi makin tertekan tahun depan.

Kepala Desa Pare Mas Nusa Tenggara Barat Sahman menyebutkan harga jual benih lobster pasir saat ini berkisar Rp 5.000 per ekor sementara jenis mutiara Rp 19.000. Padahal pekan lalu harganya masih kisaran Rp 11.000 per ekor untuk jenis pasir dan Rp 30.000 per ekor untuk jenis mutiara.

Menurut Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) Effendy Wong, meski pasar melemah Vietnam terus menerima berapa pun benih yang diekspor Indonesia untuk tujuan pembesaran. Pihaknya memprediksi, banyaknya pasokan benih dengan harga rendah membuat Vietnam menguasai pasar lobster konsumsi tahun depan. Sebaliknya, budidaya lobster Indonesia terancam kehilangan daya saing. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat 3,18 juta ekor benih lobster diekspor 3 bulan terakhir. Ada 42 perusahaan yang memperoleh rekomendasi ekspor.

Rokok elektrik terbukti tidak efektif mengurangi konsumsi rokok konvensional pada masyarakat. Penggunaanya justru berganda sehingga dampak buruk yang ditimbulkan semakin besar. Disisi lain, aturan pengendalian rokok elektrik masih belum jelas.

Analis Badan Kebijakan Fiskla Kementerian Keuangan, Febri Pangestu menuturkan pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan konsumsi rokok elektrik  melalui penarikan cukai tembakau pada cairan rokok elektrik senilai 57%. Hal tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan. Pemerintah juga berupaya mengendalikan konsumsi rokok konvensional. Total beban pajak atas rokok di Indonesia mencapai 63,5% yang termasuk pada tarif cukai, pajak roko dan pajak pertambahan nilai. Secara tren juga haraga rokok di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, merespon kebijakan tarif cukai dan harga jual ecer.

Perjalanan domestik diandalkan untuk memulihkan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum. Pada triwulan II-2020, pertumbuhan lapangan usaha ini terkontraksi 22,02 persen atau anjlok dari triwulan I-2020 yang tumbuh 1,95 persen secara tahunan. Data di laman BPS menyebutkan, pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terjadi akibat jumlah wisatawan yang berkurang, penutupan tempat rekreasi dan hiburan, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang memilih untuk memasak di rumah. Semua penyebab itu berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani, Kamis (6/8/2020), di Jakarta, mengatakan, “Untuk memulihkan bisnis akomodasi serta makanan dan minuman perlu memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka bisa melakukan perjalanan liburan dengan aman. Selama protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, risiko yang muncul dari perjalanan akan rendah,” ujarnya. Hariyadi menambahkan, pada 2019, ada 275 juta kunjunan wisatawan domestic di Indonesia. Diharapkan, hingga akhir tahun 2020, sekitar 30 persen dari jumlah kunjungan itu atau sekitar 82,5 juta kunjungan diharapkan terealisasi. Data BPS menunjukkan, pada triwulan II-2020 ada 482.650 kunjungan wisatawan mancanegara atau anjlok 87,81 persen secara tahunan.

Hal serupa dialami lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Pada triwulan II-2020, petumbuhan sektor ini anjlok 30,84 persen secara tahunan. Kondisi ini berbalik dari triwulan I-2020 yang masih tumbuh 1,29 persen secara tahunan. Data yang dihimpun dari PT Angkasa Pura I (Persero), lalu lintas penumpang di 15 bandara AP I pada Juli 2020 sebanyak 1.363.912 orang atau tumbuh 110 persen dibandingkan dengan Juni 2020 yang hanya 648.567 orang.

Pada Juli 2020 ada 21.954 pergerakan pesawat atau tumbuh 57,4 persen dibandingkan Juni 2020 yang hanya 13.942 pergerakan. Adapun pergerakan kargo tumbuh 19,1 persen, yakni dari 30.558.928 kilogram (kg) pada Juni 2020 menjadi 36.407.584 kg pada Juli 2020. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Falik Fahmi melalui siaran pers, Kamis, “Peningkatan lalu lintas terjadi sejak dua bulan terakhir, sejak diterapkan masa adaptasi kebiasaan baru. Hal ini memupuk keyakinan dan optimisme bahwa sektor aviasi akan bangkit, “ ujarnya.

Langkah PT Angkasa Pura I (Persero), dalam meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat untuk berpergian, dengan meneyediakan fasilitas tes cepat Covid-19 di 11 bandara. Terbukti peningkatan lalu lintas penerbangan terjadi di 19 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero). Pada Juli 2020 tercatat 1,52 juta penumpang atau meningkat 143 persen secara bulanan dan 21.431 pergerakan pesawat atau naik 65 persen secara bulanan. “Pemulihan lalu lintas penerbangan di tengah pandemic telah berlangsung sejak pertengahan Juni,” kata Director of Operation and Service Angkasa Pura II Muhamad Wasid.

Pemerintah akan mengoptimalkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah ada setelah ekonomi tumbuh minus 5,32 persen pada triwulan II-2020. Kepala Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan menyalurkan sejumlah program stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. “Program PEN yang dilaksanakan oleh Pemerintah cukup banyak, saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan, dan penyaluran kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (6/8/2020).

Menurut Erick yang juga Menteri BUMN, pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pekerja yang terdampak pemutusan lapangan kerja melaui kartu prakerja. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020. Sasarannya adalah 13,8 juta pekerja nonpegawai negeri sipil dan non-BUMN yang aktif dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang gaji dibawah Rp 5 juta per bulan, “Nilai bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Penyaluran akan diberikan per dua bulan ke rekening setiap pekerja,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengemukakan, pengembangan energi terbarukan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Caranya adalah dengan menggalangkan program pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 1.000 megawatt peak (MWp) terhadap 500.000 rumah tangga penerima subsidi listrik. Setiap rumah mendapat kapasitas terpasang hingga 2.000 watt peak. Program ini bisa di mulai pada 2021 untuk mendukung capaian target nasional PLTS atap sebesar 6.500 MWp pada 2025. “Program ini dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 30.000 orang dan mampu menurunkan belanja subsidi listrik dalam jangka Panjang,” ujar Fabby.

Pandemi Covid-19 sebenarnya membawa peluang pada sektor tertentu yang pertumbuhannya tetap positif sepanjang triwulan II-2020, seperti sektor pertanian, informasi dan komunikasi, serta kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini tumbuh sebesar 16,24 persen , pertumbuhan sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2019 yang sebesar 13,77 persen. Ekonom Bidang Pangan dan Energi senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, pertanian tampil sebagai salah satu sektor yang tidak terkontraksi. Pertanian tetap tumbuh karena merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat. Namun, lanjut Rusli, meski memainkan peran strategis, kesejahteraan petani masih tergerus. Hal ini terlihat dari sejumlah indicator, seperti nilai tukar petani (NTP) yang secara umum turun. Pada Januari 2020, NTP berada pada level 104,21 kemudian turun lagi menjadi 100,09 pada Juli 2020. “Ini tidak adil, harga komoditas mereka turun, tetapi kebutuhan meningkat. Padahal, inflasi sempat turun pada April-Juni 2020, tetapi Indeks Konsumsi Rumah Tangga petani meningkat. Ini menunjukkan, penurunan inflasi hanya dinikmati kelas menengah-atas, bukan petani,” ujarnya.

Kinerja industri pengolahan pada triwulan II-2020 tumbuh minus 6,19 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani memperkirakan, pemulihan industri pengolahan memiliki prospek positif. Shinta memperkirakan, pada triwulan III-2020, industri di sektor primer dapat pulih dan bertahan, seperti makanan-minuman, obat-obatan, dan pengemasan. Sektor lainnya kemungkinan akan pulih pada triwulan IV-2020 atau triwulan I-2021.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, komoditas perkebunan menjadi salah satu penopang ekspor, baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19 melanda. Namun, di tengah pandemi muncul tantangan, seperti proteksi terhadap pasar di negara tujuan ekspor. “Pelaku usaha dan industry nasional mesti memperkuat hubungan bisnis dengan importir karena mereka juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan sumber pasokannya,” ujarnya.  

Sektor pariwisata dan penerbangan sedang merosot akibat pandemic Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara pada kuartal II-2020 sebesar 482.000 anjlok hingga 87% secara year on year (yoy). Salah satu caranya adalah membuka opsi menggabungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata dan penerbangan, Presiden Joko Widodo menyatakan, upaya penggabungan dua usaha ini bisa di pilih dalam perbaikan di kedua sector tersebut. “Kemungkinan menyatukan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahanya makin kelihatan,” ujar Presiden Jokowi, Kamis (6/8).

Presiden menilai, penggabungan BUMN akan membuat manajemen lebih terintegrasi, dan diharapkan bisa tercipta efisiensi hulu dan hilir. Presiden menargetkan integrasi bisa berjalan hingga ke sektor pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan pariwisata. “Ini yang tidak pernah dilakukan, mulai dari manajemen maskapai, manajemen bandara, manajemen pelayanan penerbangan yang tersambung dengan manajemen destinasi, tersambung dengan manajemen hotel dan perjalanan dan bahkan sampai kepada manajemen produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki,” terang Presiden.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, perubahan akan dilakukan pemerintah di akhir tahun dari rencana membuat holding penerbangan menjadi holding pariwisata. Adapun perusahaan yang terlibat dalam pembentukan holding tersebut antara lain, PT Indonesia Tourism Development (ITDC), PT Pengembanan Pariwisata Indonesia, PT Garuda Indonesia, Tbk, dan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Pemerintah berupaya mengembangkan kawasan lumbungan pangan (food estate) di Kalimantan Tengah, yang akan dimulai pada Oktober 2020 di lahan rawa seluas 30.000 ha. Menurut Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (BBSDLP) Kementerian Pertanian (Kemtan) Husnain, “Pertanaman akan dimulai Oktober sehingga semua persiapan harus kami laksanakan sebelum Oktober ini,” ujarnya, Kamis (6/8).

Husnain menjelaskan, sejak Agustus lalu, Kemtan sudan mengadakan sarana produksi mulai dari benih, dolomit, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan) dan laiinya. Dia menambahkan rencana luas tanam Food Estate di Kabupaten Pulau Pisang seluas 10.000 hektare (ha), dan di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 ha. Komoditas utama yang dikembangkan di kawasan ini adalah padi dan jagung. Sedangkan komoditas lain seperti hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, maupun peternakan itik. Adapun perkebunan sebagai pendukung.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, nanti nya produksi padi dari Food Estate ini ditargetkan bisa mencapai 5 ton per ha. Dalam pilot project yang dilakukan saat ini, produksi yang dihasilkan baru sekitar 2,5 ton. Untuk itu, perlu adanya solusi mekanisme pertanian agar produksi sesuai target.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, pengembangan Food Estate ini merupakan salah satu strategi peningkatan produksi pangan dalam jangka menengah panjang. Meskipun pengembangan ini belum berhasil. Untuk itu, Food Estate harus didesain dengan hati-hati, yakni dengan pertimbangan lingkungan, iklim, dan teknologi yang aplikatif.

Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (persero) mulai menggarap gula kemasan eceran tahun ini. Langkah ini diharapkan memotong rantai distribusi sekaligus menjaga kestabilan harga ditingkat konsumen. Gula kemasan ini menjadi salah satu lini bisnis anak-anak perusahaan yakni PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV.

Menurut Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (persero) Muhammad Abdul Ghani, PTPN akan menjual gula dalam kemasan kecil untuk menghindari rantai pasok yang panjang bahkan mencapai 3-4 mata rantai hingga ke konsumen. Dalam pendistribusianya, perseroan menggandeng 65 korporasi dan 7 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di enam anak perusahaan.

Industri desain produk di Indonesia berpeluang tumbuh di tengan pandemi Covid-19. Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan daya saing industri kreatif ini. Saat ini berbagai produk dan desain produk nasional di sektor industri kreatif kian diminati di pasar global. Berdasarkan Global Industrial Design Market 2020 Research Report, nilai pasar global dari design produk industri cukup besar. 

Pada 2019, nilai pasarnya mencapai 45,38 miliar dollar AS dan akan menembus 65,41 miliar dollar AS pada 2026. Tingkat pertumbuhan produk industri ini diproyeksikan sebesar 5,3% pada 2021-2026.

Upaya hukum berupa Peninjauan Kembali yang diajukan oleh buronan perkara hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra akhirnya kandas di tangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Djoko S. Tjandra yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan membuat identitas baru Joko Soegiarto Tjandra tidak memenuhi persyaratan formil hadir secara langsung di persidangan selama mengajukan permohonan PK. Melalui kuasa hukumnya, Djoko S. Tjandra sempat meminta digelar sidang secara jarak jauh atau telekonferensi. Namun, hal itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dan menolak permohonan yang diajukan.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suharno mengimbau kepada seluruh pihak yang berencana mengajukan upaya hukum PK, harus memenuhi syarat materil dan formil serta tidak mencontoh apa yang dilakukan buronan Joko Soegiharto Tjandra. Nama Djoko S. Tjandra sempat menyita perhatian publik ketika diketahui mendaftarkan PK di PN Jaksel. Penegak hukum di Tanah Air tidak mengendus keberadaan Djoko Tjandra yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itu. Alhasil, sejumlah pihak yang disebut terlibat dalam proses penerbitan dokumen terkait dengan Djoko Tjandra, mulai dari aparat kelurahan di Grogol Selatan hingga polisi berpangkat bintang satu dicopot dari jabatannya karena diduga membantu buronan Djoko Tjandra. 

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sempat melapor adanya dugaan pelanggaran etik oleh oknum Kejagung yang bertemu Djoko Tjandra di Malaysia. Malaysia memang disebut sebagai salah satu tempat pelarian Djoko S. Tjandra.  Lewat Mulia Group, perusahaan milik keluarga Djoko S. Tjandra, tercatat sebagai salah satu partner bisnis dari pengelola kawasan properti yang menjadi pusat keuangan di Kuala Lumpur, Malaysia, Tun Razak Exchange (TRX). Saat itu, 1MDB Real Estate, pengembang utama TRX menjalin kerja sama dengan Mulia Group terkait dengan pengembangan Signature Tower. Proyek 1MDB itu kemudian dikenal sebagai salah satu skandal yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Haji Abdul Razak dalam perkara dugaan korupsi.