Pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada Desember 2020 diprediksi mampu membangkitkan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah di 270 daerah penyelenggara pesta demokrasi itu. 

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengatakan bahwa anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tidak kurang dari Rp20 triliun. Dari anggaran itu, hampir 60% di antaranya dalam bentuk insentif kepada penyelenggara lapangan. Selain itu, dana pilkada yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdampak pada penanganan Covid-19, serta membangkitkan UMKM. Tito meminta agar para kontestan yang terlibat dalam pilkada untuk menggunakan alat peraga kampanye berupa masker dan hand sanitizer. 

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI), sebanyak 63,1% masyarakat menilai Pilkada 2020 sebaiknya ditunda. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memaklumi persepsi mayoritas masyarakat yang ingin Pilkada Serentak 2020 ditunda. Menurutnya, pandangan publik saat ini lebih disebabkan kekhawatiran atas krisis kesehatan. Doli Kurnia mengklaim pelaksanaan Pilkada 2020 dapat menstimulus roda perekonomian. Kontestasi tahun-tahun sebelumnya menunjukkan konsumsi dan belanja meningkat. 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Pilkada 2020 tetap dapat digelar sembari menerapkan protokol kesehatan. Apalagi, sejumlah negara terbukti sanggup melaksanakan pemilihan umum di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Per wakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengatakan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya nol persen (0%). Menurut lembaga ini ada tiga indikator yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tahun ini turun lebih dalam di antaranya kontraksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 5,2% tahun ini. Kedua, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan terbuka kembali per Agustus. Serta ketiga, diperkirakan tidak ada gelombang kedua dari pandemi. Sementara itu, untuk wilayah Asia dan Pasifik diproyeksikan semakin menajam pada 2020. Hal ini disebabkan oleh sebagian negara harus melaksanakan lockdown untuk bisa mengontrol pandemi. Meski bergantung pada waktu, namun hal itu terus memengaruhi tingkat PDB negara-negara tersebut.

Kahkonen mengungkapkan, setidaknya di Indonesia ada tiga prioritas reformasi yang bisa dilakukan untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Pertama, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan atau meniadakan hambatan investasi asing akan menjadi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Kedua, reformasi BUMN untuk meng galakkan investasi terutama infrastruktur. Terakhir, akselerasi kebijakan pajak untuk menutup kebutuhan pembiayaan belanja prioritas dan hutang.

Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Bern, Muliaman Hadad, di tengah pandemi Covid-19 ekspor Indonesia ke Swiss melonjak 284% menjadi US$ 1 miliar per Mei 2020, melampaui torehan ekspor sepanjang 2019 sebesar US$ 988 juta. Hal ini juga berdasarkan data dari Swiss Federal Customs Administration. Komoditas dengan tren ekspor sepanjang Januari-Mei 2020 adalah logam mulia, alas kaki, kopi, mebel, suku cadang mesin, dan minyak atsiri.

Muliaman melanjutkan, impor Indonesia dari Swiss juga meningkat sepanjang Januari-Mei 2020, sebesar 75% menjadi US$ 308 juta. Produk farmasi merupakan salah satu yang paling banyak diimpor Indonesia dari Swiss, karena dibutuhkan untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Selain itu, impor mesin turbin, suku cadang dan perlengkapan elektronik dan kimia organik, serta instrumen optik meningkat cukup tinggi.

Dubes Muliaman berujar, dalam lima bulan 2020, Indonesia surplus sebesar US$ 721 juta yang merupakan pertanda baik, karena pandemi tidak menghalangi peningkatan ekspor Indonesia ke Swiss. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengekspor produk seperti kopi, minyak atsiri, dan alas kaki ke Swiss. Apalagi, Swiss adalah negara berorientasi ekspor yang bergantung pada perdagangan internasional untuk memulihkan ekonomi pasca Covid-19.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memperkirakan nilai ekonomi dari budidaya lobster nasional pada 2023 mencapai Rp 3,12 triliun, atau naik 2.500% dari target tahun ini Rp 120 miliar. Kapasitas budidaya lobster pada 2023 ditargetkan mencapai 52 juta benih bening lobster (BL). Tahun ini, kapasitas budidaya lobster baru 2 juta BL, namun angka tersebut sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak lebih dari 0,30 juta BL.

Sesuai dengan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk membuat nelayan tersenyum, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, spirit utama dari Permen KP Nomor 12/ Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia adalah membuka peluang lebih besar untuk budidaya lobster di Tanah Air. Sedangkan kebijakan ekspor BL ditempuh demi memberikan kehidupan bagi nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada penangkapan BL sekaligus untuk menyiasati melimpahnya atau berlebihnya BL.

Pada 2022 lanjutnya, diperkirakan kapasitas menjadi 6 juta BL, restocking 60 ribu, dan nilai ekonominya Rp 360 miliar dan pada 2023 kapasitas menjadi 52 juta BL, restocking 520 ribu, dan nilai ekonominya melonjak menjadi Rp 3,12 triliun. Dengan penggunaan BL untuk budidaya sebesar 52 juta BL maka masih bisa dilakukan ekspor sebesar 365 juta BL per tahun dan diharapkan bisa diperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 365-730 miliar setiap tahunnya. Sedangkan untuk mendukung budidaya lobster, KKP akan membangun pusat pengembangan benih lobster (hatchery) di antaranya di NTB, diharapkan dalam tiga tahun ke depan hal itu sudah bisa direalisasikan.

Dalam kesempatan itu, sejumlah program KKP pada periode 2014- 2019 akan dilanjutkan pada periode 2019-2024 karena memang dinilai bisa memberi manfaat lebih besar bagi sektor KP. Edhy menjelaskan, SKPT menjadi cikal bakal pengembangan sentra perikanan di pulau terluar di Indonesia. Bagi para investor yang tertarik menanamkan modalnya di sektor KP nasional akan diarahkan ke SKPT-SKPT tersebut.

Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Arief Pramuharto menjelaskan, ada sejumlah produk yang akan mereka rilis di tahun ini, seperti Teledoc, emergency ventilator, masker dan hand sanitizer yang di rilis Juli 2020. Arief menjelaskan produk Teledoc dapat membantu masyarakat dalam memberikan deskripsi tanda-tanda vital (vital sign) kepada dokter. Produk alat kesehatan anyar lainnya adalah emergency ventilator, yang khusus di gunakan untuk unit gawat darurat (UGD) dan pasien yang baru selesai menjalani operasi.

Produk ketiga adalah masker tiga lapis standar medis yang banyak di gunakan masyarakat.” Saat ini kami baru memproduksi 4 juta potong per bulan dan akan meningkat menjadi 10 juta potong per bulan di awal September dan Oktober 2020, sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.”kata arief. Sementara itu, pada tahun ini juga INAF akan meluncurkan produk rapid test buatan indofarma.

Belom lama ini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada potensi relokasi pabrik-pabrik dari tiongkok yakni sebanyak 119 perusahaan. Salah satu perusahaan telah berkomitmen yaitu LG Chemical dengan nilai investasi US$ 9.8 miliar dan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 14.000 orang. Disisi lain, BKPM menyiapkan dukungannya dan menyodorkan kawasan industri di kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Sebagaimana dikatakan Sanny Iskandar Ketua HKI, bila mengacu data pihaknya, hingga Juni 2020 jumlah investor yang sudah masuk ke dalam 17 kawasan industry sebanyak 50 perusahaan dengan total 139.31 hektare. Umumnya penyewa berasal dari Cina, Jepang, dan Korea. Sepanjang tahun 2019, dari 96 kawasan industry yang di kelola HKI ada 122 perusahaan yang masuk ke-23 kawasan industri atau seluas 506.3 ha. Jumlah itu meliputi 60 perusahaan PMA, yang menempati 387,96 ha. Kemudian, 62 perusahaan PMDN dengan menempat lahan seluas 118,34 ha.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KS) Silmy Karim mengatakan, Indonesia memerlukan industri baja yang kuat untuk menopang pembangunan infrastruktur jika ingin menjadi negara besar. Sebab, semua negara yang maju memiliki industri baja yang kuat dan konsumsi tinggi.

Jika konsumsinya bermasalah, lanjut dia, artinya ada kendala di industri atau pembangunan infrastrukturnya. “Idealnya, konsumsi baja Indonesia per kapita per tahun itu sekitar 200-300 kg. Posisi Indonesia hanya mengkonsumsi hampir 60 kg per kapita pertahun. Artinya, itu masih sangat rendah bila dibandngkan dengan Korea Selatan yang konsumsinya mencapai 1300 kg per kapita per tahun,” ujar dia dalam webinar “Sinergi Industri Nasional Dalam Membangun Industri baja pada akhir pekan lalu.

Silmy menerangkan, untuk mencapai konsumsi ideal tersebut dibutuhkan sekitar 4 kali dari kapasitas yang sekarang. Hal ini menjadi kesempatan untuk semua pihak berpartisipasi dan bersinergi. Dia menekankan, sinergi bukan hanya di industri baja saja melainkan juga di industri pendukungnya seperti logistik, bahan baku, sistem, atau hal-hal yang berhubungan dengan industri baja. “Oleh karena itu, kita mencanangkan untuk membangun kluster baja 10 juta ton yang ada di Cilegon dengan mitra.

Pemerintah sedang menyusun peraturan pelaksanaan Undang – Undang No.03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam beleid itu antara lain tetap menegaskan larangan ekspor bijih nikel. Kebijakan ini guna mendukung hilirisasi nikel dalam menyongsong era kendaraan berbasis baterai. Penegasan larangan ekspor tersebut diperlukan guna memberi kepastian investasi dan hukum. Larangan ekspor ini diberlakukan sejak awal 2020. Kemudian dalam UU Minerba yang disahkan pada Mei kemarin, batas waktu ekspor mineral yang belum dimurnikan ditetapkan paling lambat 3 tahun sejak di undangkannya UU mineral.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Eropa mewajibkan kendaraan berbasis baterai pada 2030 mendatang. Sementara Indonesia memiliki bahan baku baterai kendaraan tersebut. Melanjutkan, ia mengatakan Ekspor bijih nikel pada 2018 silam mampu meraup US$ 612 juta. Sementara ekspor nikel yang telah ditingkatkan nilai tambahnya menjadi stainless steel dapat menghasilkan hingga US$ 6,24 milliar. Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif menuturkan, larangan ekspor bijih nikel sudah berlaku sejak awal 2020. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli sebelumnya mengungkapkan, kesempatan ekspor dalam UU3/2020 jangan dijadikan ruang bagi relaksasi ekspor mineral mentah.

Perusahaan penyedia layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring, Traveloka, meraih putaran pendanaan terbaru senilai US$ 250 juta yang dipimpin oleh sebuah institusi keuangan global. Startup berstatus unicorn ini juga mendapat dukungan dari investor sebelumnya, yakni EV Growth, dalam pendanaan tersebut. Co-founder dan CEO Traveloka Ferry Unardi mengatakan, pihaknya tidak dapat memungkiri, Traveloka sangat terpengaruh dengan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan bisnis perseroan berada di titik terendah yang belum pernah terjadi sejak perusahaan pertama kali berdiri. Meskipun masih berada di tahap awal pemulihan, lanjut dia, pasar terus memperlihatkan momentum yang menjanjikan dengan kemajuan dari minggu ke minggu, terutama untuk lini bisnis akomodasi dengan kemunculan tren berlibur jarak dekat. Traveloka akan bangkit kembali dengan  Industri perjalanan, lanjut dia, juga dengan adanya penyesuaian strategi bisnis mengalami masa sulit yang belum pernah secara cepat, bekerja sama dengan terjadi sebelumnya, termasuk Traveloka.

Sementara itu, Managing Partner EV Growth Willson Cuaca mengatakan, krisis akibat Covid-19 merupakan yang terbesar untuk generasi saat ini, baik dari  sisi keuangan maupun kemanusiaan. Situasi ini merupakan bentuk dari penyesuaian ulang yang memaksa para pelaku bisnis untuk memikirkan kembali rencana, strategi dan model bisnis mereka. Dana segar yang dikucurkan diharapkan dapat memperkuat neraca keuangan Traveloka dan memperdalam penawaran Traveloka untuk sejumlah lini produk yang diprioritaskan. Produk yang diprioritas tersebut mencakup pengembangan portofolio layanan produk perjalanan dan gaya hidup di pasar-pasar utama. Tak luput, Traveloka turut melakukan perluasan bisnis di layanan keuangan untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi ekosistem aplikasi perjalanan dan gaya hidup.

Penasihat Khusus Bidang Kebijakan Inovasi dan Daya Saing Industri Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, pemerintah mendorong swasta yang selama ini mengimpor kendaraan listrik untuk segera membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia dengan menggandeng prinsipal dari luar negeri. Menurut dia, keinginan dan komitmen Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Perpres ini menandakan kebangkitan Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik.

Satryo menjelaskan, ada tiga aspek yang ingin dicapai dengan keluarnya Perpres 55/2019. Pertama, ingin menciptakan lingkungan bersih, karena kendaraan listrik emisinya nol. Kedua, pemerintah berusaha menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, pemerintah juga ingin Indonesia menjadi negara industri kendaraan listrik karena memang memiliki potensi besar, dengan dukungan pasar yang luas.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hilirisasi nikel yang sedang dilakukan pemerintah bisa menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dunia baterai lithium. “Indonesia akan mendorong terus pengembangan baterai lithium untuk kendaraan listrik, mengingat pada 2030 negara-negara di Eropa akan mewajibkan semua kendaraan berbasis listrik,” kata dia, Sabtu (26/7).

Sementara itu, komitmen pemerintah mengembangkan industri kendaraan listrik disambut baik kalangan swasta diantaranya PT Bakrie Autoparts, Agen Pemegang Merk (APM) bus listrik BYD di Indonesia melalui Dino A Riyandi, direktur utama PT Bakrie Autoparts menyatakan komitmennya untuk mengikuti kebijakan yang telah digariskan pemerintah. Proses industrialisasi akan dilakukan untuk meningkatkan kandungan lokal.