Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7) memastikan, industri media setidaknya bakal menerima tujuh insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19. Di antara insentif yang akan diberikan itu berupa menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penundaan beban listrik. Adapun hal lainnya meliputi penangguhan kontribusi BPJS, keringanan cicilan pajak korporasi di masa pandemi pembebasan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per bulan. Serta, menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat kepada media lokal.

Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Yati Kurniati mengatakan bahwa meski BI telah memberikan kemudahan kepada eksportir yang akan melaporkan DHE, menurut catatan BI angkanya belum mengalami peningkatan signifikan. Nilai kuartal 1-2020 lebih baik jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2019 namun lebih rendah dibandingkan kuartal 4 tahun 2019 dengan baru mencapai 80.1% dari total nilai transaksi ekspor sebesar USD 41.75 Miliar.

Ekonom Bank Central (BCA) David Sumual melihat, penurunan jumlah penerimaan DME dipengaruhi transaksi ekspor yang juga mengalami penurunan. Pada kuartal 1-2020 sebesar USD41.75 miliar sedangkan kuartal 4-2019 mencapai USD 43.36 miliar. Menurutnya PBI No. 21/14/ PBI/2019 sudah menjadi angin segar bagi eksportir. Namun, ekonom Indef Bhima Yudhistira justru melihat beleid tersebut kurang efektif dimana pembenahan layanan lembaga keuangan belum di address. Bhima membandingkan penerimaan DME Indonesia dengan negara tetangga Singapura. Menurutnya, Singapura jauh lebih optimal dalam menghimpun DME. Sehingga penerimaan DME pun lebih tinggi daripada Indonesia.

Masalah Proyek LNG Blok Masela dikepulauan Tanimbar, Maluku berlanjut ke babak berikutnya setelah SHELL hengkang. Mengacu pada catatan CKK Migas lahan baru tersedia sebagian. Urusan lahan ini berpotensi makin pelik. Sebab kabarnya, Grup Sinar Mas telah membeli sebagian lahan di Desa lermatang, Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Padahal Gubernur Maluku, Murad Ismail pada awal Juni tahun ini telah menyerahkan Surat Keputusan Gubernur, kepada Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dengan lokasi yang di tetapkan seluas 27 hektar (ha).

PT Pertamina (Persero) memrlukan dana untuk modal kerja hingga 2026 sebesar 133 miliar dollar AS. Kemampuan kas internal perusahaan sekitar 47 persen dari kebutuhan itu. Penawaran saham perdana (IPO) anak usaha adalah salah satu cara menggalang dana.

Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, IPO adalah salah satu cara Pertamina untuk menggalang dana dari pihak ketiga. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Nitinegoro menuturkan, saat ini ada beberapa anak usaha Pertamina yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan, IPO mesti melalui kajian ketat.

Dua negara Asia, yakni Singapura dan Korea Selatan, masuk dalam jurang resesi  Bank Dunia memproyeksikan perekonomian global tahun2020 akan tumbuh minus 5,2 persen . Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan minus 4,9 persen. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, resesi yang dialami Korsel dan Singapura bisa berdampak pada realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dalam jangka pendek. “Mungkin aka nada tekana investasi ke Indonesia dari Singapura dan Korea Selatan, tetapi tidak akan lama. Kalua ekonomi global pulih pada 2021, realisasi PMA akan cepat pulih.

Para menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok G-20 berjanji untuk terus menggunakan semua instrumen kebijakan yang tersedia guna memerangi pandemi virus corona Covid-19, dan meningkatkan ekonomi global. Mereka juga mengingatkan bahwa prospek ke depan masih jauh dari ketidapastian.

Sebagai informasi, hasil penghitungan Reuters menyebutkan, pandemi virus corona Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 14,14 juta orang dan merenggut 596.576 jiwa. Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, yang menempati urutan teratas dalam hal daftar korban meninggal dunia. Penerapan aturan karantina atau lockdown yang bertujuan menghentikan penyebaran penyakit telah menyebabkan gangguan besar pada ekonomi global, dan menghantam keras negara-negara termiskin di dunia. Menurut pejabat keuangan dari kelompok G-20, sebanyak 42 dari 73 negara termiskin di dunia telah meminta pembekuan pembayaran utang bilateral resmi hingga akhir tahun ini, yang mana jumlah pembayaran yang ditangguhkan mencapai sekitar US$ 5,3 miliar

Hal itu juga mencerminkan kekhawatiran yang diajukan oleh Bank Dunia bahwa Tiongkok, anggota kelompok G-20 dan kreditor terbesar bagi negara-negara berkembang, belum berpartisipasi sepenuhnya. Oleh karenanya, para pejabat mendesak supaya semua kreditor bilateral resmi mengimplementasikan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang atau Debt Service Suspension Initiative (DSSI) secara lengkap dan transparan.

Sementara itu, keputusan untuk memperpanjang pembekuan akan disampaikan setelah Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menyelesaikan laporan tentang kebutuhan likuiditas negara-negara sebelum pertemuan pejabat keuangan G-20 berikutnya pada Oktober. Mereka juga sangat mendorong kreditor swasta untuk berpartisipasi dengan persyaratan yang sebanding, dan mengatakan akan mempertimbangkan untuk memperpanjang penghentian utang pada semester kedua 2020.

Presiden Bank Dunia David Malpass juga mengatakan kepada para pejabat G-20 pada Sabtu bahwa mereka harus “membuka pintu” untuk merundingkan pengurangan hutang keseluruhan untuk negara-negara termiskin. Selain itu, kegagalan sektor swasta berpartisipasi turut menjadi perhatian yang terus meningkat. Lembaga Keuangan Internasional atau Institute for International Finance pekan lalu, mengatakan anggotanya belum menerima permintaan formal untuk keringanan utang dari negara-negara yang memenuhi syarat untuk DSSI. Namun, para kreditor swasta belum menerima permintaan resmi dari negara-negara terkait penangguhan layanan utang di bawah inisiatif kelompok G-2. Demikian disampaikan Institute for International Finance (IIF) Rabu (15/7), selang beberapa hari sebelum pertemuan Sabtu.

Di sisi lain, para pejabat keuangan dari kelompok G-20 berjanji menyelesaikan perbedaan besar mengenai pajak perusahaan teknologi besar, dan mencapai solusi luas berbasis konsensus tentang perpajakan internasional tahun ini. Amerika Serikat telah terlibat pertikaian dengan Inggris, Prancis dan sekutu kunci lainnya, yang telah mengadopsi atau sedang mempertimbangkan pajak layanan digital sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan dari operasi lokal perusahaan teknologi besar. Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Donald Trump pada bulan ini meningkatkan tekanan terhadap Prancis atas pajak layanan digital 3%. Mereka akan mengenakan bea tambahan 25% pada impor Prancis senilai US$ 1,3 miliar tetapi bakal menunda pelaksanaan langkah sementara pembicaraan berlanjut di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Indonesia dapat menjadi industri tembaga terbesar di Asia Tenggara seiring dengan rampungnya pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga. Diperkirakan sekitar 1 juta ton katoda tembaga yang dapat dihasilkan smelter pertahunnya. Tercatat smelter tembaga eksisting yakni PT Smelting di Gresik, Jawa Timur mampu mencapai 267 ribu ton katoda tembaga. Kemudian smelter yang digarap PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur dapat menghasilkan 460 ribu ton katoda tembaga. Sedangkan smelter yang sedang dibangun PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat bisa memproduksi sampai 300 ribu ton katoda tembaga.

Ketua Umum Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (Apkabel) Noval Jamalullail mengatakan smelter tembaga di Asia Tenggara saat ini hanya ada di Indonesia yakni PT Smelting. Dengan dibangunnya dua smelter tambahan oleh Freeport dan Amman maka kapasitas smelter Indonesia kian lebih besar. Kebutuhan tembaga di dalam negeri dan pasar Asia Tenggara dapat dipenuhi oleh ketiga smelter tersebut. Dengan jelasnya kebutuhan pasar itu maka klausul dalam UU Minerba sudah terpenuhi.

Noval mengungkapkan kebutuhan tembaga untuk pabrik kabel di dalam negeri mencapai 450 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut bisa melonjak dalam beberapa tahun mendatang setelah pandemi Covid-19 berakhir. Selain itu, dapat diolah lagi menjadi pipa untuk mesin pendingin ruangan (AC) dengan mencapai 100 ribu ton per tahun yang sepenuhnya impor seperti halnya lempengan tembaga / copper tape yang ada di setiap panel listrik itu mencapai 15 ribu ton per tahun.

Pengamat hilirisasi mineral R. Sukhyar sebelumnya mengatakan ketentuan dalam UU Minerba mengenai pertimbangan nilai ekonomi dan kebutuhan pasar, bukan sebagai celah menghindari kewajiban membangun smelter. Menurutnya penyusunan peraturan pelaksana mengenai kewajiban smelter harus dikaji bersama kementerian lain. Sukhyar menuturkan pembangunan smelter dan pemanfaatannya harus terintegrasi dengan kebijakan industri. Dia menyebut banyak negara maju atau industri yang memanfaatkan kekayaan mineral guna mendorong industrialisasi

Pandemi Covid-19 melahirkan fenomena ekonomi dari rumah. Perubahan perilaku konsumen membuka peluang sekaligus menuntut pelaku usaha beradaptasi. Lembaga riset Inventure dalam Laporan Consumer Behavior New Normal After Covid-19 : The 30 Predictions menyebut gaya hidup untuk tetap berada di rumah menjadi pergeseran besar (megashift) dalam perilaku konsumen. 

Menurut Managing Partner Inventure Yuswohady, aktivitas ekonomi yang membutuhkan kehadiran fisik menghadapi tantangan selama pandemi seperti pariwisata dan perhotelan, pameran, pertemuan, penerbangan serta ritel dan perbelanjaan luring. Sebaliknya, kegiatan ekonomi dengan sentuhan fisik rendah diperkirakan tumbuh, seperti : bisnis logistik dan pengantaran, layanana siaran langsung, e-dagang dan jual beli kebutuhan sehari-hari, olahraga di rumah, media serta telekomunikasi dan farmasi.

Menurut survei lembaga riset Mckinsey pada 19-21 Juni, pergeseran perilaku konsumen dari luring menjadi daring di Indonesia diprediksi bertahan untuk waktu lama, bahkan setelah pandemi Covid-19 berlalu. Menurut Vice President Consumer Goods Blibli Fransisca K Nugraha, pada masa PSBB (April) jumlah penjual di Blibli meningkat 90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Tokopedia, menurut External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya terdapat 8,6 juta penjual dengan 94% diantaranya tergolong usaha ultra mikro. angka itu meningkat 19,4% dibandingkan dengan posisi Januari 2020 yang tercatat 7,2 juta penjual.

Pandemi Covid-19 tak boleh membuat semua pihak lengah terhadap kemungkinan kebakaran hutan dan lahan gambut di dua pulau besar di Tanah Air, Kalimantan dan Sumatera.

Kebakaran hutan dan lahan gambut masih terjadi secara sportadis di Kalimantan Tengah. Meski pantauan satelit tidak menunjukan adanya titik panas di Kalteng, tidak berarti di lapangan tidak terjadi kebakaran lahan. Di Kabupaten Barito Utara dan Kapuas, kemarin lahan seluas 0,49 hektar terbakar. 

Sejak 1 Juli 2020, pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 20 September 2020. Langkah antisipasi karhutla di Sumatera juga dilakukan salah satunya dengan memetakan kawasan yang langganan terbakar di Jambi. 

Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam acara Zooming with Primus bertajuk Booming Transaksi Digital mengatakan Fintech pembayaran digital dan e-commerce dapat menjadi solusi untuk membuka peluang inklusivitas kepada 51% penduduk unbanked dan 62,9 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah ekonomi yang terkontraksi akibat dampak pandemi Covid-19, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat new growth engine ini. Diskusi ini juga dihadiri CFO LinkAja Ikhsan Ramdan dan Chief Executive Officer (CEO) DANA Vincent Iswara. Sedangkan sebagai moderator adalah Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu.

Filia menjelaskan lebih lanjut, tren digitalisasi kini berdampak pada tiga hal. Pertama, memengaruhi seluruh sendi kehidupan. Kedua, mengubah cara kita bertransaksi, model bisnis, dan behavior. Ketiga, disrupsi fungsifungsi konvensional, termasuk sektor keuangan. Bila transaksi uang elektronik dan transaksi digital banking terus meningkat untuk mendukung masyarakat tetap bertransaksi di tengah pandemi dan pembatasan sosial, lanjut dia, transaksi debit off us kini kembali rebound setelah menurun di masa awal PSBB. BI mencatat, jumlah transaksi debit off us per Juni 2020 sebesar 4,1 juta transaksi, dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,63 triliun. Selain memberi peluang, digitalisasi juga ada risiko yang menjadi tantangan bagi otoritas termasuk BI.

Oleh karena itu, BI mengeluarkan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk percepatan digitalisasi pembayaran. Pertama, mendukung integrasi ekonomi keuangan digital sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. intech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital. Keempat, menjamin keseimbangan inovasi dibarengi dengan perlindungan konsumen. Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital.

Filia juga mengungkapkan, bank sentral telah merilis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai first mover yang menjadi salah satu solusi untuk memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi. BI mencatat, hingga 17 Juli 2020 terdapat 4,12 juta merchant di Indonesia yang telah mengimplementasi QRIS. Jika dirinci, merchant usaha mikro yang menggunakan QRIS mendominasi yakni mencapai 2,86 juta, disusul usaha kecil sebanyak 705.376 merchant, usaha menengah sebanyak 347.876 merchant, usaha besar sebanyak 197.770 merchant, dan untuk donasi atau sosial 9.559 merchant.

Pada kesempatan yang sama, Chief Financial Officer (CFO) PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja Ikhsan Ramdan memperkirakan dalam waktu 2-3 tahun ke depan seluruh merchant sudah bisa mengadopsi QRIS 100%. Pandemi Covid-19, lanjut dia, menjadi katalis penting dalam meningkatkan transaksi nontunai di Indonesia, terutama sejak PSBB dan masyarakat tidak keluar rumah. Transaksi menjadi cenderung banyak dilakukan menggunakan perangkat mobile, dengan proporsi jauh lebih besar dari transaksi offline. Sementara itu, CEO DANA Vincent Iswara mengatakan, pihaknya mencatat transaksi di DANA selama pandemi meningkat hingga 50%, karena bergesernya perilaku transaksi masyarakat dari offline ke online. Namun, dari sisi penjual atau merchant yang merupakan UMKM belum bertransformasi digital secepat konsumen. Filia menjelaskan, keamanan menjadi hal utama dalam sistem pembayaran. Itulah sebabnya, BI memiliki tagline cepat, mudah, murah, aman, dan handal (cemumuah). Selain itu, BI juga meminta PJSP untuk memiliki cyber security dan selalu melakukan pengkinian atau update teknologi dan kapabilitasnya. Mereka harus lulus robust sistem aplikasinya dan diaudit BI.