Dua negara Asia, yakni Singapura dan Korea Selatan, masuk dalam jurang resesi  Bank Dunia memproyeksikan perekonomian global tahun2020 akan tumbuh minus 5,2 persen . Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan minus 4,9 persen. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, resesi yang dialami Korsel dan Singapura bisa berdampak pada realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dalam jangka pendek. “Mungkin aka nada tekana investasi ke Indonesia dari Singapura dan Korea Selatan, tetapi tidak akan lama. Kalua ekonomi global pulih pada 2021, realisasi PMA akan cepat pulih.

Para menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok G-20 berjanji untuk terus menggunakan semua instrumen kebijakan yang tersedia guna memerangi pandemi virus corona Covid-19, dan meningkatkan ekonomi global. Mereka juga mengingatkan bahwa prospek ke depan masih jauh dari ketidapastian.

Sebagai informasi, hasil penghitungan Reuters menyebutkan, pandemi virus corona Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 14,14 juta orang dan merenggut 596.576 jiwa. Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, yang menempati urutan teratas dalam hal daftar korban meninggal dunia. Penerapan aturan karantina atau lockdown yang bertujuan menghentikan penyebaran penyakit telah menyebabkan gangguan besar pada ekonomi global, dan menghantam keras negara-negara termiskin di dunia. Menurut pejabat keuangan dari kelompok G-20, sebanyak 42 dari 73 negara termiskin di dunia telah meminta pembekuan pembayaran utang bilateral resmi hingga akhir tahun ini, yang mana jumlah pembayaran yang ditangguhkan mencapai sekitar US$ 5,3 miliar

Hal itu juga mencerminkan kekhawatiran yang diajukan oleh Bank Dunia bahwa Tiongkok, anggota kelompok G-20 dan kreditor terbesar bagi negara-negara berkembang, belum berpartisipasi sepenuhnya. Oleh karenanya, para pejabat mendesak supaya semua kreditor bilateral resmi mengimplementasikan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang atau Debt Service Suspension Initiative (DSSI) secara lengkap dan transparan.

Sementara itu, keputusan untuk memperpanjang pembekuan akan disampaikan setelah Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menyelesaikan laporan tentang kebutuhan likuiditas negara-negara sebelum pertemuan pejabat keuangan G-20 berikutnya pada Oktober. Mereka juga sangat mendorong kreditor swasta untuk berpartisipasi dengan persyaratan yang sebanding, dan mengatakan akan mempertimbangkan untuk memperpanjang penghentian utang pada semester kedua 2020.

Presiden Bank Dunia David Malpass juga mengatakan kepada para pejabat G-20 pada Sabtu bahwa mereka harus “membuka pintu” untuk merundingkan pengurangan hutang keseluruhan untuk negara-negara termiskin. Selain itu, kegagalan sektor swasta berpartisipasi turut menjadi perhatian yang terus meningkat. Lembaga Keuangan Internasional atau Institute for International Finance pekan lalu, mengatakan anggotanya belum menerima permintaan formal untuk keringanan utang dari negara-negara yang memenuhi syarat untuk DSSI. Namun, para kreditor swasta belum menerima permintaan resmi dari negara-negara terkait penangguhan layanan utang di bawah inisiatif kelompok G-2. Demikian disampaikan Institute for International Finance (IIF) Rabu (15/7), selang beberapa hari sebelum pertemuan Sabtu.

Di sisi lain, para pejabat keuangan dari kelompok G-20 berjanji menyelesaikan perbedaan besar mengenai pajak perusahaan teknologi besar, dan mencapai solusi luas berbasis konsensus tentang perpajakan internasional tahun ini. Amerika Serikat telah terlibat pertikaian dengan Inggris, Prancis dan sekutu kunci lainnya, yang telah mengadopsi atau sedang mempertimbangkan pajak layanan digital sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan dari operasi lokal perusahaan teknologi besar. Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Donald Trump pada bulan ini meningkatkan tekanan terhadap Prancis atas pajak layanan digital 3%. Mereka akan mengenakan bea tambahan 25% pada impor Prancis senilai US$ 1,3 miliar tetapi bakal menunda pelaksanaan langkah sementara pembicaraan berlanjut di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Indonesia dapat menjadi industri tembaga terbesar di Asia Tenggara seiring dengan rampungnya pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga. Diperkirakan sekitar 1 juta ton katoda tembaga yang dapat dihasilkan smelter pertahunnya. Tercatat smelter tembaga eksisting yakni PT Smelting di Gresik, Jawa Timur mampu mencapai 267 ribu ton katoda tembaga. Kemudian smelter yang digarap PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur dapat menghasilkan 460 ribu ton katoda tembaga. Sedangkan smelter yang sedang dibangun PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat bisa memproduksi sampai 300 ribu ton katoda tembaga.

Ketua Umum Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (Apkabel) Noval Jamalullail mengatakan smelter tembaga di Asia Tenggara saat ini hanya ada di Indonesia yakni PT Smelting. Dengan dibangunnya dua smelter tambahan oleh Freeport dan Amman maka kapasitas smelter Indonesia kian lebih besar. Kebutuhan tembaga di dalam negeri dan pasar Asia Tenggara dapat dipenuhi oleh ketiga smelter tersebut. Dengan jelasnya kebutuhan pasar itu maka klausul dalam UU Minerba sudah terpenuhi.

Noval mengungkapkan kebutuhan tembaga untuk pabrik kabel di dalam negeri mencapai 450 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut bisa melonjak dalam beberapa tahun mendatang setelah pandemi Covid-19 berakhir. Selain itu, dapat diolah lagi menjadi pipa untuk mesin pendingin ruangan (AC) dengan mencapai 100 ribu ton per tahun yang sepenuhnya impor seperti halnya lempengan tembaga / copper tape yang ada di setiap panel listrik itu mencapai 15 ribu ton per tahun.

Pengamat hilirisasi mineral R. Sukhyar sebelumnya mengatakan ketentuan dalam UU Minerba mengenai pertimbangan nilai ekonomi dan kebutuhan pasar, bukan sebagai celah menghindari kewajiban membangun smelter. Menurutnya penyusunan peraturan pelaksana mengenai kewajiban smelter harus dikaji bersama kementerian lain. Sukhyar menuturkan pembangunan smelter dan pemanfaatannya harus terintegrasi dengan kebijakan industri. Dia menyebut banyak negara maju atau industri yang memanfaatkan kekayaan mineral guna mendorong industrialisasi

Pandemi Covid-19 melahirkan fenomena ekonomi dari rumah. Perubahan perilaku konsumen membuka peluang sekaligus menuntut pelaku usaha beradaptasi. Lembaga riset Inventure dalam Laporan Consumer Behavior New Normal After Covid-19 : The 30 Predictions menyebut gaya hidup untuk tetap berada di rumah menjadi pergeseran besar (megashift) dalam perilaku konsumen. 

Menurut Managing Partner Inventure Yuswohady, aktivitas ekonomi yang membutuhkan kehadiran fisik menghadapi tantangan selama pandemi seperti pariwisata dan perhotelan, pameran, pertemuan, penerbangan serta ritel dan perbelanjaan luring. Sebaliknya, kegiatan ekonomi dengan sentuhan fisik rendah diperkirakan tumbuh, seperti : bisnis logistik dan pengantaran, layanana siaran langsung, e-dagang dan jual beli kebutuhan sehari-hari, olahraga di rumah, media serta telekomunikasi dan farmasi.

Menurut survei lembaga riset Mckinsey pada 19-21 Juni, pergeseran perilaku konsumen dari luring menjadi daring di Indonesia diprediksi bertahan untuk waktu lama, bahkan setelah pandemi Covid-19 berlalu. Menurut Vice President Consumer Goods Blibli Fransisca K Nugraha, pada masa PSBB (April) jumlah penjual di Blibli meningkat 90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Tokopedia, menurut External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya terdapat 8,6 juta penjual dengan 94% diantaranya tergolong usaha ultra mikro. angka itu meningkat 19,4% dibandingkan dengan posisi Januari 2020 yang tercatat 7,2 juta penjual.

Pandemi Covid-19 tak boleh membuat semua pihak lengah terhadap kemungkinan kebakaran hutan dan lahan gambut di dua pulau besar di Tanah Air, Kalimantan dan Sumatera.

Kebakaran hutan dan lahan gambut masih terjadi secara sportadis di Kalimantan Tengah. Meski pantauan satelit tidak menunjukan adanya titik panas di Kalteng, tidak berarti di lapangan tidak terjadi kebakaran lahan. Di Kabupaten Barito Utara dan Kapuas, kemarin lahan seluas 0,49 hektar terbakar. 

Sejak 1 Juli 2020, pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 20 September 2020. Langkah antisipasi karhutla di Sumatera juga dilakukan salah satunya dengan memetakan kawasan yang langganan terbakar di Jambi. 

Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam acara Zooming with Primus bertajuk Booming Transaksi Digital mengatakan Fintech pembayaran digital dan e-commerce dapat menjadi solusi untuk membuka peluang inklusivitas kepada 51% penduduk unbanked dan 62,9 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah ekonomi yang terkontraksi akibat dampak pandemi Covid-19, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat new growth engine ini. Diskusi ini juga dihadiri CFO LinkAja Ikhsan Ramdan dan Chief Executive Officer (CEO) DANA Vincent Iswara. Sedangkan sebagai moderator adalah Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu.

Filia menjelaskan lebih lanjut, tren digitalisasi kini berdampak pada tiga hal. Pertama, memengaruhi seluruh sendi kehidupan. Kedua, mengubah cara kita bertransaksi, model bisnis, dan behavior. Ketiga, disrupsi fungsifungsi konvensional, termasuk sektor keuangan. Bila transaksi uang elektronik dan transaksi digital banking terus meningkat untuk mendukung masyarakat tetap bertransaksi di tengah pandemi dan pembatasan sosial, lanjut dia, transaksi debit off us kini kembali rebound setelah menurun di masa awal PSBB. BI mencatat, jumlah transaksi debit off us per Juni 2020 sebesar 4,1 juta transaksi, dengan nilai transaksi sebesar Rp 8,63 triliun. Selain memberi peluang, digitalisasi juga ada risiko yang menjadi tantangan bagi otoritas termasuk BI.

Oleh karena itu, BI mengeluarkan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk percepatan digitalisasi pembayaran. Pertama, mendukung integrasi ekonomi keuangan digital sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. intech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital. Keempat, menjamin keseimbangan inovasi dibarengi dengan perlindungan konsumen. Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital.

Filia juga mengungkapkan, bank sentral telah merilis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai first mover yang menjadi salah satu solusi untuk memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi. BI mencatat, hingga 17 Juli 2020 terdapat 4,12 juta merchant di Indonesia yang telah mengimplementasi QRIS. Jika dirinci, merchant usaha mikro yang menggunakan QRIS mendominasi yakni mencapai 2,86 juta, disusul usaha kecil sebanyak 705.376 merchant, usaha menengah sebanyak 347.876 merchant, usaha besar sebanyak 197.770 merchant, dan untuk donasi atau sosial 9.559 merchant.

Pada kesempatan yang sama, Chief Financial Officer (CFO) PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja Ikhsan Ramdan memperkirakan dalam waktu 2-3 tahun ke depan seluruh merchant sudah bisa mengadopsi QRIS 100%. Pandemi Covid-19, lanjut dia, menjadi katalis penting dalam meningkatkan transaksi nontunai di Indonesia, terutama sejak PSBB dan masyarakat tidak keluar rumah. Transaksi menjadi cenderung banyak dilakukan menggunakan perangkat mobile, dengan proporsi jauh lebih besar dari transaksi offline. Sementara itu, CEO DANA Vincent Iswara mengatakan, pihaknya mencatat transaksi di DANA selama pandemi meningkat hingga 50%, karena bergesernya perilaku transaksi masyarakat dari offline ke online. Namun, dari sisi penjual atau merchant yang merupakan UMKM belum bertransformasi digital secepat konsumen. Filia menjelaskan, keamanan menjadi hal utama dalam sistem pembayaran. Itulah sebabnya, BI memiliki tagline cepat, mudah, murah, aman, dan handal (cemumuah). Selain itu, BI juga meminta PJSP untuk memiliki cyber security dan selalu melakukan pengkinian atau update teknologi dan kapabilitasnya. Mereka harus lulus robust sistem aplikasinya dan diaudit BI.

Kejituan Kementerian Perdagangan dalam menggawangi strategi baru Export Seller Market Products bakal menjadi pertaruhan besar bagi pelaku industri di Indonesia yang tengah berjibaku memulihkan kinerja ekspor nonmigas. Otoritas perdagangan baru saja memperkenalkan terobosan jangka pendek memugar kinerja ekspor nonmigas yang babak belur di tengah pandemi Covid-19. 

Program yang dinamai Export Seller Market Products itu menitikberatkan pada pengapalan 10 komoditas ekspor nasional yang memiliki keunggulan komparatif dan tercatat menguasai pangsa pasar terbesar di dunia alias menjadi market leader pada 2019. Dengan demikian, siasat mengatrol ekspor nonmigas dalam beberapa tahun ke depan bakal lebih diprioritaskan pada kelompok barang yang telah memiliki kepastian permintaan di pasar global.

Bagaimanapun, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri tak menampik 10 komoditas market leader tersebut masih rentan diadang sejumlah tantangan, karena produk-produk tersebut tak selamanya bisa dikendalikan Indonesia karena adanya pengaruh dari komoditas-komoditas substitusi yang diproduksi negara lain. Selain tantangan dari produk substitusi, Kasan mengaku permintaan atas 10 komoditas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh negara pembeli seiring dengan makin bervariasinya pilihan. Guna mengimbangi berbagai tantangan tersebut, Kemendag bakal mengidentifikasi produk-produk unggulan di masing-masing negara tujuan ekspor yang berpotensi menjadi rival produk Indonesia, baik di pasar tradisional maupun potensial. 

Dari kaca mata pelaku industri, strategi Export Seller Market Products ditaksir hanya bisa efektif dalam 2—3 tahun ke depan, selagi kinerja ekspor produk manufaktur butuh waktu untuk kembali pulih seperti capaian prapandemi. Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono berpendapat untuk mengoptimalkan strategi itu, Indonesia perlu membangun pusat logistik pengiriman. Sehubungan dengan itu, ungkapnya, Kadin telah mengusulkan Kota Batam sebagai hub ekspor karena posisi strategisnya di dekat Singapura.

Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani menyoroti isu diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor. RI tidak bisa hanya bergantung pada beberapa jenis produk atau segelintir mitra dagang jika ingin kinerja ekspor secara keseluruhan tidak terganggu saat ada salah satu produk andalan yang mendapat hambatan dagang.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI)  Juda Agung dalam diskusi Strategi Pengelolaan Risiko Pembiayaan Syariah Pasca-Covid-19, Kamis (23/7) menyampaikan bahwa, BI memperkirakan pertumbuhan negatif kemungkinan tidak hanya dialami perekonomian Indonesia pada kuartal II2020, tapi juga berlanjut pada kuartal III2020. Ini diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang cukup masif hampir di semua sektor ekonomi, baik korporasi, UMKM, rumah tangga, hingga perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Jika perkiraan BI ini benar terjadi, yakni kuartal II dan kuartal III-2020 pertumbuhan ekonomi berturut-turut negatif, maka secara teknikal ekonomi Indonesia telah masuk dalam zona resesi seperti halnya yang dialami mitra dagang dan investasi Utama Indonesia, diantaranya Singapura dan Korea Selatan. Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020 di kisaran minus 4% sampai minus 4,8%. Sedangkan untuk ekonomi global juga akan terkontraksi, IMF memprediksi -2,5%, Bank Dunia 5%, sedangkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menilai pertumbuhan ekonomi akan -6% sampai -7,6%.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kondisi perekonomian 2020 akan sangat bergantung pada kondisi kuartal III-2020. Pemerintah, akan mengoptimalkan sektor belanja pemerintah, sebab sektor swasta dan UMKM sedang tertekan karena dampak pandemi Covid-19. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tidak ada negara manapun yang aman dari risiko resesi.Namun di saat yang sama stimulus pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus digenjot untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam program pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun dimana biaya perlindungan sosial sebesar Rp 203,2 triliun.

Tingginya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) bisa menjadi bom waktu seiring dengan masih suramnya prospek komoditas akibat pandemi Covid-19.

Dalam publikasi berjudul Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020 yang dirilis Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), dituliskan bahwa negara Asia Pasifik termasuk Indonesia mengalami penurunan penerimaan sebagai dampak dari pandemi. Adapun yang mengalami tekanan paling dalam salah satunya adalah Indonesia yang mengandalkan pajak SDA, pajak perdagangan, dan pariwisata. Dalam catatan Bisnis, ketergantungan penerimaan pajak Indonesia dengan SDA masih tinggi. Hal itu tecermin dalam pergerakan harga komoditas yang linier dengan penerimaan pajak. Ketika pandemi melanda dan harga komoditas rontok, penerimaan pajak anjlok ke titik terendah selama beberapa tahun terakhir. Data hingga semester I/2020 menunjukkan penerimaan pajak -12,01%. 

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan terkait dengan realisasi APBN 2020 mengatakan, penerimaan pajak mengalami kontraksi pada hampir seluruh sektor. Kendati demikian, dia optimistis tren penerimaan pajak mulai membaik seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi nasional dan perbaikan harga komoditas. 

Peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Dwinda Rahman menyatakan, kontraksi penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melemah, namun juga karena pemberian insentif dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Dwinda menambahkan, penerimaan pajak seluruh sektor mengalami tekanan. Namun tekanan pada Juni masih lebih baik dibandingkan dengan Mei. Bahkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh positif.

Head of Industrial and Logistics Services Colliers International Indonesia (Colliers) Rivan Munansa mengatakan para pengembang properti yang bermain di bisnis kawasan industri berpeluang mengambil untung (cuan) dari relokasi pabrik sejumlah pemanufaktur global ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan industri Batang, Jawa Tengah, baru-baru ini, menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi tujuan relokasi perusahaan asing terutama perusahaan asal Tiongkok. Presiden mengatakan, terdapat tujuh perusahaan asing yang sudah memastikan ingin merelokasi pabriknya ke Indonesia dan ada 17 perusahaan lainnya yang menyatakan komitmen.

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk, Archied Noto Pradono, tahun ini, pihaknya memiliki tambahan cadangan lahan di kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Intiland melihat peluang cukup potensial di bisnis kawasan industri. Saat ini, Intiland menggarap Ngoro Industrial Park, Jawa Timur seluas 500 ha.

Rivan menambahkan, Pada kuartal pertama 2020, hanya 56 hektare (ha) lahan industri yang terjual, mewakili 16% dari total penjualan pada 2019. Namun ia meyakini bahwa prospek kedepannya masih baik, beberapa sektor yang bisa menunjang adalah sektor industri dan logistik terkait barang konsumsi, e-commerce dan pusat data.