Penanganan aspek kesehatan serta program bantuan sosial ke masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi juga di topang realisasi investasi. Namun, dimasa pandemi Covid-19, tantangan untuk menarik investasi padat karya ke Indonesia cukup berat. Untuk memadukan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W Kamdani, Rabu (22/7/2020), pengusaha menyambut baik pembentukan komite baru yang menggabungkan penanganan kebijakan kesehatan dan ekonomi itu. Shinta menambahkan penanganan kesehatan tetap menjadi kunci pemulihan ekonomi. “Kalau kita tidak bisa mengendalikan Covid-19, ekonomi tetap lama pulihnya”.

Berdasarkan data Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada semester I-2020 naik 13,2 persen secara tahunan menjadi Rp 207 triliun. Sementara, penanaman modal asing (PMA) turun 8,1 persen secara tahunan menjadi Rp 195,6 triliun pada Januari-Juni 2020.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memaparkan, sebagian besar investasi didominasi sector tersier. Sebab, ruang gerak untuk mendorong investasi padat karya dimasa pandemi Covid-19 terbatas. Investasu menghadapi tantangan terberat pada triwulan II-2020 ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, Prospek investasi selama pandemi Covid-19 tertekan cukup dalam, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Prospek ekonomi yang suram tahun ini juga mendorong pemerintah memangkas belanja besar-besaran, terutama belanja modal.

Jongkie Sugiarto, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Galkindo) mengatakan volume penjualan mobil nasional diperkirakan hanya 600.000 unit tahun ini. Pada juni lalu, penjualan mobil secara ritel tercatat 29.862 unit, naik 72,8% dibandingkan mei. PT Honda Prospect Motor (HPM), misalnya, fokus mempertahankan perolehan pangsa pasar 14,3% di tahun ini. “ Penjualan kredit memang berkontribusi 53% dari total penjualan HPM,“ ujar Yusak Billy, Sales Marketing Director HPM. 

Penjualan kendaraan BMW Astra juga tidak kebal pandemi, Teguh Widodo, Operation Manager BMW Astra mengatakan meski penurunan masih rendah ketimbang laju penurunan pasar yang mencapai 40% lebih, penjulan mobil BMW pada enam bulan pertama di tahun ini 20% dibanding tahun lalu. Vice president PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto tetap optimis ekonomi di semester kedua akan lebih baik dan bertekad menaikan pangsa pasar mobil nasional yakni 32%. Daihatsu juga membidik target penguasaan pasar minimal sebesar 17% dari total nasional. Adapun Marketing Communication Dept. Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia Puti Annisa akan fokus menggarap pelanggan niaga yang memiliki sektor usaha stabil. Sedangkan Head Marketing PT Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation, Hendrayadi Lastiyoso mengatakan fokus pihaknya dalam menawarkan paket kredit dan memanfaatkan media digital.

Bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu program andalan pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini. Salah satu kebijakan dari program tersebut, yakni bantuan tunai langsung (BLT).  Meski demikian, pemerintah memperkirakan penyaluran BLT tak akan terealisasi sepenuhnya pada tahun ini. Terutama, BLT dana desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, penyaluran BLT dana desa tidak akan mencapai 100% lantaran ada sejumlah desa yang tidak menggunakan dana desa untuk menyalurkan BLT. Pertama, meski tak menyebutkan jumlahnya, dia bilang, ada daerah yang tidak memenuhi kriteria untuk menerima BLT dana desa. Sebab, warganya tergolong sebagai warga yang mampu. Kedua, karena faktor budaya. Abdul mengatakan, terdapat desa di Kabupaten Malang yang warganya tidak ingin menggunakan dana desa untuk BLT. Sebab, di sana, masyarakat mampu justru menyubsidi masyarakat yang tidak mampu. Ketiga, Abdul mengatakan masih terdapat 52 desa yang diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak bisa menerima BLT dana desa. Hal ini karena masih perlu ada verifikasi ulang terhadap status hukum dari desa itu.

Presiden Jokowi memastikan, tujuh perusahaan multinasional siap merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah (Jateng). Tujuh perusahaan itu di luar 17 perusahaan asing lain yang juga menyatakan minatnya untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia dan diharapkan bisa segera menyusul bergabung ke KIT Batang.

Dalam peninjauan dan kunjungan ke KIT Batang, Kepala Negara didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, anggota Wantimpres Habib Luthfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kar tasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Bupati Batang Wihaji.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, proses menggaet relokasi investasi tujuh perusahaan ke Indonesia dilakukan secara intensif. BKPM bahkan membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus relokasi investasi yang mana tim tersebut kemudian mengawal perizinan perusahaan mulai dari kementerian/lembaga terkait hingga pemerintah daerah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, terdapat tujuh perusahaan multinasional yang sudah memastikan akan merelokasi usahanya ke Indonesia, relokasi tersebut akan mendatangkan investasi US$ 850 juta dan mampu menyerap 30 ribu tenaga kerja lokal. Bidang usaha ketujuh perusahaan tersebut meliputi industri elektronika, audio dan video, lampu dengan tenaga surya, hingga suku cadang kendaraan bermotor yang semuanya berorientasi ekspor. Agus menjelaskan, pemerintah sendiri tengah berdiskusi dengan sejumlah investor tersebut dan berusaha mengakomodasi apa saja yang dibutuhkan mereka. Indonesia sudah mempunyai insentif fiskal yang dapat menarik minat investor, seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction tax.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, guna menarik investor lebih banyak, KIT Batang akan menerapkan konsep baru yakni para investor tidak perlu membeli lahan. Mereka bisa menyewa dalam jangka waktu panjang dengan melakukan kerja sama dengan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group.

Direktur Utama PTPN Group Mohammad Abdul Ghani menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan KIT Batang. Saat ini, lahan yang sudah siap mencapai 450 ha dari total luas lahan 4.00-4.300 ha. PTPN Group melalui PTPN IX akan membentuk konsorsium dan bekerja sama dengan PT PP (Persero) untuk memulai proses pembangunan kawasan, banyak fasilitas yang akan disiapkan, mulai dari gas, air, dan listrik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Johnny Darmawan menilai, Indonesia memiliki banyak keunggulan dibandingkan para pesaing, antara lain dari segi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Namun, jika dibandingkan dengan Tiongkok, Indonesia masih kalah karena Tiongkok memiliki biaya industri yang lebih murah dan teknologi lebih canggih.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani sebelumnya mengatakan, rencana kepindahan pabrik milik perusahaan asal AS dari Tiongkok ke Indonesia dicetuskan oleh US International Development Finance Coorporation (DFC). Lembaga ini menyebutkan, banyak pelaku usaha AS yang hendak merelokasi pabrik dari Tiongkok, karena tingginya tensi perang dagang antar kedua negara. Kadin, menurut dia, sedang melakukan penjajakan melalui jaringan-jaringan pengusaha di negara-negara asal pabrik yang hendak direlokasi ke Indonesia. Kadin sedang melakukan pemetaan untuk memperkirakan perusahaan-perusahaan yang menunjukkan keinginan kuat berinvestasi di Indonesia. Dari situ, pengusaha kemudian akan menindaklanjuti.

Total penyaluran anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk koperasi dan UMKM per 21 Juli 2020 mencapai Rp 11,84 triliun. Angka itu 9,59% dari total yang dianggarkan untuk koperasi dan UMKM yang sebesar Rp 123,46 triliun. Data menjadi salah satu penghambatnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya mendata UMKM melalui OJK, pegadaian, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hingga muncul angka 60 juta UMKM. Namun muncul kesulitan ketika data tersebut diperinci hingga nama pelaku UMKM, alamat dan jenis usahanya.

Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa ekonomi digital berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi UMKM. Penting untuk mencari terobosan demi mempercepat digitalisasi UMKM. 

BRI mengambil peran dengan memudahkan calon pengusaha mendapatkan kredit melalui aplikasi Ceria yang dirilis akhir Januari 2020. Bank Mandiri menerapkan pola jemput bola dengan memanfaatkan data calon debitor yang diinput dalam aplikasi Mandiri Pintar untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif.

Pemerintah memastikan gaji dan pensiun ke-13 akan dibayarkan pada Agustus 2020. Pemberian gaji dan pensiun ke-13 itu diharapkan menstimulasi perekonomian nasional. Gaji ke-13 itu tidak diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota DPR, anggota MPR, kepala daerah dan pejabat negara setara eselon I dan II.  Alokasi anggaran untuk gaji dan pensiun ke-13 tahun ini Rp 28,5 triliun. Gaji dan Pensiun-13 diharapkan dapat menstimulasi perekonomian domestik dan melengkapi paket stimulus yang telah digulirkan.

Direktur Core Indonesia Mohammad Faisal berpendapat bahwa krisis ekonomi yang kini terjadi disebabkan guncangan dari sisi permintaan. Daya beli masyarakat sangat rendah hingga dibutuhkan stimulus langsung berupa uang tunai agar masyarakat bisa langsung membelanjakan uang mereka dan memutar roda ekonomi. Stimulus perlu menyasar kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Pelaku agribisnis di Jepang tengah mempertahankan impor produk holtikultura dan rempah-rempah agar dapat memenuhi permintaan masyarakat Jepang di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dapat dimanfaatkan eksportir indonesia untuk mengambil bagian dalam stabilisasi pasokan di Jepang.

Perwakilan Nanyang Trading Inc, Katsunari Kasugai mengatakan perusahaan tengah berusaha menjaga impor produk holtikultura dan rempah-rempah agar tak menurun selama pandemi Covid-19. Berdasar data Nanyang Trading Inc, mayoritas produk holtikultura dan rempah-rempah tersebut diimpor dari Indonesia. Sebanyak 60% diantaranya merupakan cabai rawit merah dan sisanya terdiri dari jantung pisang, pete, jengkol,honje, bawang merah, lengkuas, serai,kunyit dan daun kare. Menurut Katsunari, kualitas produk Indonesia lebih unggul dibandingkan Thailand dan Vietnam. 

Kebijakan Pemerintah membuka ekspor benih lobster dan melegalkan alat tangkap cantrang dan sejenisnya dikhawatirkan menyulut konflik horizontal antar nelayan semakin marak. Pemerintah dinilai mengabaikan perlindungan terhadap nelayan kecil dan lebih berpihak pada kepentingan investor. Di sisi lain, tantangan ekspor perikanan Indonesia semakin besar ke negara tujuan utama ekspor.

Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Masnuah, Selasa (21/7/2020), mengatakan, rencana pemerintah melegalkan cantrang dan sejenisnya meresahkan perempuan nelayan di Demak yang selama ini, konflik kerap terjadi dengan nelayan alat tangkap tak ramah lingkungan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, ketatnya persyaratan impor negara tujuan dan persaingan antarnegara eksportir perikanan jadi tantangan dan peluang bagi eksportir perikanan nasional. Indonesia memiliki kebijakan yang sejalan dengan AS dalam hal keamanan produk pangan dan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam.

KKP mencatat, nilai ekspor perikanan Indonesia ke AS pada 2019 sebesar 1,83 miliar dollar AS atau 37,65 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Berdasarkan data United Nations Commodity Trade Statistics Database ( UN Comtrade )2020, Indonesia menempati peringkat ke-5 negara eksportir produk perikanan laut ke AS.

Selama satu semester tahun ini, penjualan kendaraan roda empat yang baru cenderung menurun. Data gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukan, penjualan mobil dari pabrikan ke dealer (wholesales) sepanjang enam bulan pertama tahun 2020 berjumlah 260.933 unit, atau turun 46 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 483.648 unit. Adapun penjualan dari dealer ke konsumen (ritel) hanya 290.597 unit atau turun 42,1 persen dari 501.708 unit pada 2019.

Pandemi memaksa agen pemegang merek (APM) mobil menekan produksi karena permintaan yang lesu. Penurunan penjualan mobil di Indonesia tahun ini diperkirakan 40 persen. Secara global, penjualan mobil tahun 2020 di seluruh dunia hanya akan mencapai 71,9juta unit. Pemulihan untuk pembelian mobil baru membutuhkan waktu yang diperkirakan cukup lama. Hal ini sangat ditentukan oleh daya beli masyarakat dan penyaluran kredit dari perbankan untuk sektor ini. Kunci pemulihan terletak pada kelompok masyarakat kelas menengah yang menjadi penggerak konsumsi. Kelompok inilah yang akan menggerakan perekonomian karena kontribusi konsumsi dari kelompok ini bertumbuh dari 21 persen pada 2002 menjadi sekarang mencapai hampir separuh dari konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Imbal dagang, salah satu ragam cara perdagangan antarnegara, mencuat kembali tahun ini, setelah timbul dan tenggelam sepanjang 2009-2019. Hasilnya tak kunjung terealisasi. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia menerapkan skema ini terhadap tiga negara, yaitu Rusia, Korea Selatan, dan India.

Skema tersebut biasa dipakai dalam kesepakatan pembelian produk alat utama system pertahanan (alutsista) dan produk-produk lain berteknologi tinggi. Sebenarnya, skema imbal dagang bukanlah hal baru bagi Indonesia karena sudah diterapkan sejak 1982. Namun, pemerintah tidak intensif engembangkan skema itu. Padahal, hasilnta cukup baik meningkatkan ekspor.

Pemerintah mulai jarang menerapkan skema tersebut setelah krisis moneter 1998. Hal itu berlangsung hingga pertengahan 2003. Baru Agustus 2003, Indonesia berhasil menandatangani kesepakatan imbal dagang dengan Libya. Jika diseriusi ke depan imbal dagang ini tak hanya bisa menjaga keseimbangan ekspor dan impor antara dua negara, tetapi juga meningkatkan teknoligi dan SDM Nusantara.