Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, 10 produk Indonesia telah berhasil mendominasi pasar global. Ke-10 produk ekspor tersebut adalah CPO dan turunannya, oleochemical, margarin, cocoa butter, cengkeh, sarang burung walet, tissue, flooring dari kayu, timah, dan nikel.

Agus menambahkan, negara tujuan ekspor utama CPO dan turunannya adalah Tiongkok sebesar 17,9%, India 15,3%, Pakistan 7,9%. Permintaan yang masih tinggi di dunia, selain karena CPO lima kali lebih kompetitif dari minyak nabati lainnya dan digunakan berbagai industri seperti sektor makanan, bakery, kosmetik, detergen, bahkan sampai energi terbarukan atau biodiesel.

Mendag melanjutkan, produk unggulan ekspor lainnya adalah sarang burung walet yang mencatatkan ekspor US$ 364,3 juta pada 2019 atau 47,8% dari total ekspor burung walet dunia. Ekspor produk ini berpotensi meningkat di tengah pandemi Covid-19, seiring kepercayaan masyarakat dunia bahwa sarang burung walet dapat menjaga imunitas tubuh. Selain itu, permintaan cengkeh Indonesia juga mendominasi pasar dunia sebesar 36,1% dengan nilai US$ 111,5 juta. Cengkeh banyak digunakan untuk industri makanan olahan, obat herbal, minyak, rokok, pasta gigi, dan lotion anti nyamuk.

Agus melanjutkan, Indonesia merupakan negara pemasok nikel terbesar di dunia dengan menguasai 28% total ekspor pada 2019. Nikel selama ini digunakan untuk bahan pembuatan garpu, kelengkapan dapur, baterai handphone hingga komponen pesawat terbang serta pengembangan permintaan kendaraan listrik dunia. Namun demikian, menurut Mendag, ekspor nikel Indonesia mendapatkan tantangan di negara tujuan ekspor yang masih merespon negatif terhadap rencana Indonesia untuk mengekspor produk olahan nikel.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kasan Muhri, mengatakan bahwa setelah menguasai pasar, ekspor suatu produk pasti mendapatkan rintangan, bisa berupa trade remedies, bea masuk, maupun isu lingkungan. Di samping itu, pengusaha di negara tujuan ekspor juga kemungkinan menemukan pengganti produk tersebut. Selain itu, hambatan terkadang dilakukan oleh suatu negara untuk mengurangi defisit neraca dagangnya, sebagai contoh hambatan yang dilakukan Filipina terhadap ekspor ekstrak kopi untuk mengurangi defisit yang telah mencapai US$ 1,9 miliar di tahun 2020 ini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Perusahaan asal Taiwan, Meiloon Technology yang merupakan satu dari tujuh perusahaan asing yang berencana merelokasi pabrik ke ke Indonesia, resmi merelokasi pabrik di Suzhuo, Tiongkok, ke Subang, Jawa Barat, dengan nilai investasi US$ 90 juta. Peresmian relokasi ini ditandai dengan peletakan batu pertama (ground breaking) yang dilaksanakan Selasa (21/7). Meiloon akan menghasilkan produk berorientasi ekspor serta berkomitmen memprioritaskan bahan lokal asal Jawa Barat dan Subang serta berpotensi menyerap tenaga kerja lokal hingga 8.000 orang lebih.

Bahlil menegaskan, ada beberapa perusahaan lain yang berencana merelokasi pabrik ke Indonesia. Pertama, PT Sagami Indonesia asal Jepang dengan nilai investasi US$ 50 juta, dengan alasan biaya pabrik dan tenaga kerja di Indonesia lebih kompetitif dari Tiongkok yang diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 6.500 orang, dengan lokasi investasi di Sumatera Utara dan menargetkan memulai produksi Januari 2021. Kedua, PT CDS Asia asal Amerika Serikat (AS), dengan investasi US$ 14 juta. Perusahaan ini merelokasi pabrik dari Xiamen Tiongkok, karena tarif bea masuk produk dari Indonesia ke AS 0%, dibandingkan tarif BM 25% dari Tiongkok ke AS. CDS Asia diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 3.500 dan fasilitas pabrik ada di Kawasan Industri Wijaya Kusuma Jawa Tengah. Ketiga, PT LG Elctronic Indonesia asal Korea Selatan dengan investasi hingga US$ 378 juta, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 6.010 orang. Keempat, PT Panasonic Manufacturing Indonesia asal Jepang yang berencana merelokasi pabrik US$ 30 juta dolar, dengan serapan tenaga kerja 1.940 orang. Selanjutnya, PT Denso Indonesia senilai US$ 138 juta, dengan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 1.050 orang, dan PT Kenda Rubber Indonesia asal Taiwan dengan total investasi US$ 150 juta dan serapan tenaga kerja 3.000 orang.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan 12.500 hektare (ha) lahan kawasan industri terpadu (KIT) yang akan ditawarkan kepada investor. Lahan yang ditawarkan tersebut masuk dalam 27 kawasan industri baru yang akan dikembangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Menurut Dirjen KPAII, pihaknya tengah memetakan kawasan industri yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN) agar siap menampung relokasi pabrik dari Tiongkok, termasuk KIT Batang yang lahannya dikelola PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Direktur Pengembangan Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Alma Karma dalam Konferensi Tengah Tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual Selasa (21/7) mengungkapkan, 143 perusahaan berpotensi untuk merelokasi investasi ke Indonesia, di antaranya tujuh perusahaan sudah hampir pasti relokasi, 17 masih berniat, dan 119 perusahaan dinilai cukup potensial untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia. Ia melanjutkan, terdapat 17 perusahaan yang memiliki intensi relokasi atau diversifikasi ke Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 37 miliar dan dapat menyerap tenaga kerja hingga 112 ribu orang. Selain itu, sebanyak 119 perusahaan tercatat sebagai perusahaan yang potensial dengan nilai investasi US$ 41,39 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, agar operasional perusahaan yang berinvestasi di Indonesia kembali berjalan, BKPM memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi untuk mendatangkan kembali tenaga kerja ahli ke Indonesia. Pada periode 24 April sampai 17 Juli 2020, kata dia, BPKM telah menerbitkan rekomendasi untuk mendatangkan 2.603 tenaga kerja ahli termasuk 155 investor untuk 457 perusahaan. Selain itu terdapat juga potensi nilai investasi yang digerakkan hingga mencapai Rp 859,7 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 237.269 orang.

Usai meninjau dan panen udang vaname yang dikelola secara intensif di Desa Margasari, Lampung, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan , pandemi Covid-19 yang melanda dunia bisa sebagai peluang bagi Indonesia untuk merebut pasar udang internasional. Sebab, pandemi Covid-19 telah membuat sejumlah negara pesaing penghasil udang vaname terbesar dunia, seperti India, melakukan lockdown.

Menteri Edhy mengemukakan, produktivitas budi daya udang vaname yang dikelola intensif akan lebih maksimal dibandingkan tambak yang dikelola secara tradisional. Sehubungan itu, KKP meng ajak para pembudidaya udang secara tradisional di Desa Margasari beralih ke pengelolaan intensif agar hasil panen udang lebih maksimal. Terkait permodalan, para pembudidaya dapat meminjam dana melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang dimiliki KKP RI, bunganya kecil hanya 3% dan hasilnya semua milik petani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan pajak digital dalam pertemuan G20 mengalami hambatan yang menyebabkan seluruh negara G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital global. Pasalnya, Amerika Serikat (AS) memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global tersebut.

Menurut Sri Mulyani, dalam pembahasan G20 itu, sedikitnya ada dua pilar yang sedianya bakal disepakati oleh negaranegara anggota. Pilar pertama tentang unified approach yakni terkait kesepakatan hak pemajakan terhadap korporasi digital yang beroperasi lintas batas negara. Di dalamnya ada skema bagaimana membagi penerimaan pajak untuk PPh dan pajak dari keuntungan di tiap negara berdasarkan wilayah operasi perusahaan tersebut. Kemudian pilar kedua, berbicara mengenai erosion proposal yang digunakan untuk memastikan pemajakan perusahaan digital ini tidak menyebabkan adanya tarif yang lebih rendah dari tarif pajak efektif.

Dengan penolakan AS itu, maka perlu langkah-langkah lebih konkret ke depan agar kesepakatan ini bisa segera dijalankan. Sri Mulyani mengaku optimistis Covid-19 akan mendorong negara-negara G20 memiliki pemahaman bahwa perkembangan era digital semakin cepat sehingga perlu dan makin akseleratif. Hingga kini, pemerintah baru bisa memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai transasiki barang/jasa digital yang dikonsumsi melalui subjek pajak luar negeri (SPLN). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu akan menarik PPN itu per 1 Agustus 2020.

Pemerintah mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan akses permodalan plus insentif di tengah situasi pandemi corona hingga enam bulan atau perpanjangan durasi pinjaman. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan kebijakan ini seharusnya sudah dijalankan pemerintah dan bank penyalur secara menyeluruh saat ini. 

Pemerintah memberikan kemudahan lantaran peranan 60 juta pelaku UMKM terhadap ekonomi negara cukup besar. Iskandar mengatakan, per 2018, kontribusi sektor usaha itu mencapai 61 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara. Iskandar mengklaim denyut ekonomi dari segmen UMKM sudah mulai terasa. Para bank penyalur mencatat pengajuan kredit usaha rakyat sudah mendekati level normal sebelum wabah corona. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan, per 6 Juli, sudah ada 5,41 juta debitor di segmen UMKM yang mengajukan keringanan kredit senilai Rp 326,38 triliun.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Victoria Simanungkalit mengatakan realisasi insentif restrukturisasi dan subsidi bunga memang lebih banyak dibanding insentif di bidang perpajakan. Padahal, beban pajak penghasilan yang akan ditanggung pemerintah cukup bisa melegakan napas pelaku UMKM yang terkena dampak corona. 

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan insentif, meski mudah, cukup menyulitkan. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki NPWP karena menjalankan bisnis dari rumah atau sekadar di lapak kecil di pusat belanja.

Nama Cathay Life Insurance Co Ltd tiba-tiba berkibar seiring dengan minatnya menambah kepemilikan saham di PT Bank Mayapada Tbk. (MAYA) dan bahkan menjadi pengendali saham terbesar di bank milik Dato Sri Tahir. Cathay Life Insurance Co Ltd adalah salah satu lini usaha dari konglomerasi bisnis Cathay Financial Holdings Co Ltd milik duo kakak beradik Tsai Hongtu dan Cheng-ta serta saudara tirinya, Cheng-Chiu. Forbes menempatkan duo Tsai Hong-tu dan Cheng-ta sebagai orang terkaya kedua di Taiwan dengan kekayaan senilai US$7,1 miliar pada pertengahan Januari 2020 berkat bisnis propertinya, Cathay Real Estate. Cathay Financial Holdings, per 15 Mei 2020, tercatat memiliki aset US$335,5 miliar atau setara Rp4.860,05 triliun. Pendapatan dan laba bersihnya, masing-masing US$24,2 miliar dan US$2 miliar.

Di Taiwan, Cathay Financial Holdings memang bukan yang terbesar—berada di peringkat ke-3 dari total 30 perusahaan Taiwan dalam daftar Forbes Global 2000—karena masih kalah dengan peeusahaan lain. Cathay Holdings, yang berdiri pada 31 Desember 2001 dengan modal dasar 120 miliar dolar taiwan, mengklaim memiliki 700 kantor cabang dan 30.000 tenaga penjualan untuk melayani 13 juta nasabahnya.Jika merujuk pada laporan keuangan kuartal I/2020 Cathay Life Insurance Co Ltd, yang bakal menjadi pemegang saham terbesar Bank Mayapada, perseroan mencatat laba bersih 15,21 miliar dolar Taiwan (New Taiwan Dollars/ NTD) atau setara Rp7,44 triliun dengan asumsi kurs Rp489,80 per 1 dolar Taiwan. Kinerja Cathay Life Insurance pada kuartal I/2020 tampaknya cukup solid di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, raihan laba kuartal I/2020 itu tumbuh 136,18% jika dibandingkan dengan laba bersih kuartal I/2019 yang hanya sebesar 6,44 miliar dolar Taiwan.

Nah, di Indonesia, per 30 Juni 2020, Cathay Life Insurance Co Ltd menggenggam 37,33% atau 2,55 miliar lembar saham Bank Mayapada, emiten bersandi saham MAYA, yang dimiliki Dato Sri Tahir, orang terkaya ketujuh di Indonesia dengan kekayaan senilai US4,3 miliar per Juli 2020. 

Dalam perkembangan terbaru, Cathay Financial Holdings Co. Ltd, dikabarkan bersiap mengambil alih kendali Bank Mayapada International dari konglomerat Tahir. Pengambali-alihan tersebut merupakan bagian dari penyehatan Bank Mayapada International. Namun, Tahir menyebutkan sampai saat ini belum ada pembicaraan tentang siapa akan menjadi mayoritas dan mengambil posisi pengendali. 

Pemerintah menyiapkan tiga tahap pemulihan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari pandemi Covid-19. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan tiga fase itu ialah survival, pemulihan, dan pertumbuhan. Bantuan untuk koperasi dan UMKM disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Yang memperoleh bantuan adalah 123.048 unit koperasi dengan jumlah total anggota 22 juta orang, dengan aset Rp 152 triliun, dan omzet Rp 154 triliun.

Untuk pemulihan tahap pertama, Teten mengatakan, pihaknya telah merestrukturisasi pinjaman mitra LPDB dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan terhadap 40 koperasi, yaitu berupa pokok pinjaman, penundaan jasa, pengurangan jasa, perpanjangan waktu, dan penambahan fasilitas pinjaman.Teten mengatakan langkah kedua adalah tambahan anggaran Rp 1 triliun untuk pemulihan ekonomi, khusus untuk koperasi dan UMKM dengan bunga 3 persen. Adapun tahap ketiga, kata Teten, ialah kemudahan akses pembiayaan koperasi dan UMKM dengan bunga ringan dan pendampingan.

Menurut Jokowi, UMKM merupakan komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Jokowi tidak ingin pertumbuhan ekonomi mengalami resesi atau bertumbuh negatif selama dua kuartal berturut-turut, karena koperasi dan UMKM kolaps. 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga memperpanjang insentif pajak penghasilan (PPh) final hingga Desember. Namun realisasi penyaluran insentif ini masih minim. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan salah satu kendalanya adalah kewajiban untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Untuk mempermudahnya, Suryo mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan jaringan bank milik negara seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

Indonesia siap menjalankan strategi baru dalam memacu kinerja ekspor di tengah pandemi Covid-19. Strategi baru dengan konsep seller market products itu mencakup 10 produk yang dinilai laris manis di pasar internasional dengan pangsa pasar di atas 12%. Perubahan strategi ekspor ini dianggap lebih realistis untuk jangka pendek dalam memulihkan kinerja neraca dagang Indonesia. 

Meski pangsa pasarnya besar, tantangan persaingan harga dan banyaknya barang substitusi masih membayangi. Apalagi, sebagian besar seller market products tergolong barang mentah atau setengah jadi. Selain itu, potensi kebijakan yang restriktif di negara tujuan juga perlu diwaspadai. Identifikasi produk-produk unggulan di negara tujuan tetap harus dilakukan untuk memetakan potensi persaingan dagang. 

Pemerintah berupaya agar sektor transportasi mampu bertahan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Pelaku menghadapi tantangan berat terutama terkait keamanan pengguna dan kelangsungan bisnis. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi  menyatakan tidak boleh terlalu optimis dengan membuat prediksi terlalu dini atau langkah yang terlalu progresif yang mengakibatkan kondisi kurang menguntungkan. Contohnya situasi moda transportasi kereta api yang setiap pekan pihaknya selalu membahas okupansi yang dapat dizinkan di kereta rel listrik.

Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura I (persero) Faik Fahmi, penerbangan merupakan salah satu industri yang terkena dampak signifikan oleh pandemi Covid-19. Jika melihat statistik sampai dengan 19 Juli 2020, traffic kami turun sampai 55%. Kondidi terparah pada Mei 2020 ketika bandara angkasa pura I hanya melayani 75.000 penumpang. Angka itu jauh dibandingkan situasi normal yang mencapai 7,5 juta per bulan. Namun situasi membaik sampai Juli ini, rata-rata penerbangan sekitar 35% dari normal namun penumpang hanya 17%.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (persero) U Saefudin Noer menyebutkan, kinerja operasional turun akibat pandemi antara lain tercermin dari pembatalan kunjungan  117 kapal pesiar sampai Juni 2020. Kunjungan kapal peti kemas luar negeri pun turun 15%, sementara penumpang turun 38%.

Akademisi ITS Surabaya, Saut Gurning mengatakan covid-19 menimbulkan disrupsi di aspek pasokan dan permintaan. Selain kolaborasi hal lain yang diperlukan adalah inovasi dan kelincahan agar usaha tetap berjalan. Pemerintah juga perlu promosi baik pariwisata maupun cargo sehingga ara pelaku angkutan darat, laut dan udara dapat mengambil manfaatnya.