Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Arief Pramuharto menjelaskan, ada sejumlah produk yang akan mereka rilis di tahun ini, seperti Teledoc, emergency ventilator, masker dan hand sanitizer yang di rilis Juli 2020. Arief menjelaskan produk Teledoc dapat membantu masyarakat dalam memberikan deskripsi tanda-tanda vital (vital sign) kepada dokter. Produk alat kesehatan anyar lainnya adalah emergency ventilator, yang khusus di gunakan untuk unit gawat darurat (UGD) dan pasien yang baru selesai menjalani operasi.

Produk ketiga adalah masker tiga lapis standar medis yang banyak di gunakan masyarakat.” Saat ini kami baru memproduksi 4 juta potong per bulan dan akan meningkat menjadi 10 juta potong per bulan di awal September dan Oktober 2020, sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.”kata arief. Sementara itu, pada tahun ini juga INAF akan meluncurkan produk rapid test buatan indofarma.

Belom lama ini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada potensi relokasi pabrik-pabrik dari tiongkok yakni sebanyak 119 perusahaan. Salah satu perusahaan telah berkomitmen yaitu LG Chemical dengan nilai investasi US$ 9.8 miliar dan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 14.000 orang. Disisi lain, BKPM menyiapkan dukungannya dan menyodorkan kawasan industri di kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Sebagaimana dikatakan Sanny Iskandar Ketua HKI, bila mengacu data pihaknya, hingga Juni 2020 jumlah investor yang sudah masuk ke dalam 17 kawasan industry sebanyak 50 perusahaan dengan total 139.31 hektare. Umumnya penyewa berasal dari Cina, Jepang, dan Korea. Sepanjang tahun 2019, dari 96 kawasan industry yang di kelola HKI ada 122 perusahaan yang masuk ke-23 kawasan industri atau seluas 506.3 ha. Jumlah itu meliputi 60 perusahaan PMA, yang menempati 387,96 ha. Kemudian, 62 perusahaan PMDN dengan menempat lahan seluas 118,34 ha.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KS) Silmy Karim mengatakan, Indonesia memerlukan industri baja yang kuat untuk menopang pembangunan infrastruktur jika ingin menjadi negara besar. Sebab, semua negara yang maju memiliki industri baja yang kuat dan konsumsi tinggi.

Jika konsumsinya bermasalah, lanjut dia, artinya ada kendala di industri atau pembangunan infrastrukturnya. “Idealnya, konsumsi baja Indonesia per kapita per tahun itu sekitar 200-300 kg. Posisi Indonesia hanya mengkonsumsi hampir 60 kg per kapita pertahun. Artinya, itu masih sangat rendah bila dibandngkan dengan Korea Selatan yang konsumsinya mencapai 1300 kg per kapita per tahun,” ujar dia dalam webinar “Sinergi Industri Nasional Dalam Membangun Industri baja pada akhir pekan lalu.

Silmy menerangkan, untuk mencapai konsumsi ideal tersebut dibutuhkan sekitar 4 kali dari kapasitas yang sekarang. Hal ini menjadi kesempatan untuk semua pihak berpartisipasi dan bersinergi. Dia menekankan, sinergi bukan hanya di industri baja saja melainkan juga di industri pendukungnya seperti logistik, bahan baku, sistem, atau hal-hal yang berhubungan dengan industri baja. “Oleh karena itu, kita mencanangkan untuk membangun kluster baja 10 juta ton yang ada di Cilegon dengan mitra.

Pemerintah sedang menyusun peraturan pelaksanaan Undang – Undang No.03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam beleid itu antara lain tetap menegaskan larangan ekspor bijih nikel. Kebijakan ini guna mendukung hilirisasi nikel dalam menyongsong era kendaraan berbasis baterai. Penegasan larangan ekspor tersebut diperlukan guna memberi kepastian investasi dan hukum. Larangan ekspor ini diberlakukan sejak awal 2020. Kemudian dalam UU Minerba yang disahkan pada Mei kemarin, batas waktu ekspor mineral yang belum dimurnikan ditetapkan paling lambat 3 tahun sejak di undangkannya UU mineral.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Eropa mewajibkan kendaraan berbasis baterai pada 2030 mendatang. Sementara Indonesia memiliki bahan baku baterai kendaraan tersebut. Melanjutkan, ia mengatakan Ekspor bijih nikel pada 2018 silam mampu meraup US$ 612 juta. Sementara ekspor nikel yang telah ditingkatkan nilai tambahnya menjadi stainless steel dapat menghasilkan hingga US$ 6,24 milliar. Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif menuturkan, larangan ekspor bijih nikel sudah berlaku sejak awal 2020. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli sebelumnya mengungkapkan, kesempatan ekspor dalam UU3/2020 jangan dijadikan ruang bagi relaksasi ekspor mineral mentah.

Perusahaan penyedia layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring, Traveloka, meraih putaran pendanaan terbaru senilai US$ 250 juta yang dipimpin oleh sebuah institusi keuangan global. Startup berstatus unicorn ini juga mendapat dukungan dari investor sebelumnya, yakni EV Growth, dalam pendanaan tersebut. Co-founder dan CEO Traveloka Ferry Unardi mengatakan, pihaknya tidak dapat memungkiri, Traveloka sangat terpengaruh dengan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan bisnis perseroan berada di titik terendah yang belum pernah terjadi sejak perusahaan pertama kali berdiri. Meskipun masih berada di tahap awal pemulihan, lanjut dia, pasar terus memperlihatkan momentum yang menjanjikan dengan kemajuan dari minggu ke minggu, terutama untuk lini bisnis akomodasi dengan kemunculan tren berlibur jarak dekat. Traveloka akan bangkit kembali dengan  Industri perjalanan, lanjut dia, juga dengan adanya penyesuaian strategi bisnis mengalami masa sulit yang belum pernah secara cepat, bekerja sama dengan terjadi sebelumnya, termasuk Traveloka.

Sementara itu, Managing Partner EV Growth Willson Cuaca mengatakan, krisis akibat Covid-19 merupakan yang terbesar untuk generasi saat ini, baik dari  sisi keuangan maupun kemanusiaan. Situasi ini merupakan bentuk dari penyesuaian ulang yang memaksa para pelaku bisnis untuk memikirkan kembali rencana, strategi dan model bisnis mereka. Dana segar yang dikucurkan diharapkan dapat memperkuat neraca keuangan Traveloka dan memperdalam penawaran Traveloka untuk sejumlah lini produk yang diprioritaskan. Produk yang diprioritas tersebut mencakup pengembangan portofolio layanan produk perjalanan dan gaya hidup di pasar-pasar utama. Tak luput, Traveloka turut melakukan perluasan bisnis di layanan keuangan untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi ekosistem aplikasi perjalanan dan gaya hidup.

Penasihat Khusus Bidang Kebijakan Inovasi dan Daya Saing Industri Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, pemerintah mendorong swasta yang selama ini mengimpor kendaraan listrik untuk segera membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia dengan menggandeng prinsipal dari luar negeri. Menurut dia, keinginan dan komitmen Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Perpres ini menandakan kebangkitan Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik.

Satryo menjelaskan, ada tiga aspek yang ingin dicapai dengan keluarnya Perpres 55/2019. Pertama, ingin menciptakan lingkungan bersih, karena kendaraan listrik emisinya nol. Kedua, pemerintah berusaha menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, pemerintah juga ingin Indonesia menjadi negara industri kendaraan listrik karena memang memiliki potensi besar, dengan dukungan pasar yang luas.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hilirisasi nikel yang sedang dilakukan pemerintah bisa menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dunia baterai lithium. “Indonesia akan mendorong terus pengembangan baterai lithium untuk kendaraan listrik, mengingat pada 2030 negara-negara di Eropa akan mewajibkan semua kendaraan berbasis listrik,” kata dia, Sabtu (26/7).

Sementara itu, komitmen pemerintah mengembangkan industri kendaraan listrik disambut baik kalangan swasta diantaranya PT Bakrie Autoparts, Agen Pemegang Merk (APM) bus listrik BYD di Indonesia melalui Dino A Riyandi, direktur utama PT Bakrie Autoparts menyatakan komitmennya untuk mengikuti kebijakan yang telah digariskan pemerintah. Proses industrialisasi akan dilakukan untuk meningkatkan kandungan lokal.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7) memastikan, industri media setidaknya bakal menerima tujuh insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19. Di antara insentif yang akan diberikan itu berupa menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penundaan beban listrik. Adapun hal lainnya meliputi penangguhan kontribusi BPJS, keringanan cicilan pajak korporasi di masa pandemi pembebasan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per bulan. Serta, menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat kepada media lokal.

Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Yati Kurniati mengatakan bahwa meski BI telah memberikan kemudahan kepada eksportir yang akan melaporkan DHE, menurut catatan BI angkanya belum mengalami peningkatan signifikan. Nilai kuartal 1-2020 lebih baik jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2019 namun lebih rendah dibandingkan kuartal 4 tahun 2019 dengan baru mencapai 80.1% dari total nilai transaksi ekspor sebesar USD 41.75 Miliar.

Ekonom Bank Central (BCA) David Sumual melihat, penurunan jumlah penerimaan DME dipengaruhi transaksi ekspor yang juga mengalami penurunan. Pada kuartal 1-2020 sebesar USD41.75 miliar sedangkan kuartal 4-2019 mencapai USD 43.36 miliar. Menurutnya PBI No. 21/14/ PBI/2019 sudah menjadi angin segar bagi eksportir. Namun, ekonom Indef Bhima Yudhistira justru melihat beleid tersebut kurang efektif dimana pembenahan layanan lembaga keuangan belum di address. Bhima membandingkan penerimaan DME Indonesia dengan negara tetangga Singapura. Menurutnya, Singapura jauh lebih optimal dalam menghimpun DME. Sehingga penerimaan DME pun lebih tinggi daripada Indonesia.

Masalah Proyek LNG Blok Masela dikepulauan Tanimbar, Maluku berlanjut ke babak berikutnya setelah SHELL hengkang. Mengacu pada catatan CKK Migas lahan baru tersedia sebagian. Urusan lahan ini berpotensi makin pelik. Sebab kabarnya, Grup Sinar Mas telah membeli sebagian lahan di Desa lermatang, Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Padahal Gubernur Maluku, Murad Ismail pada awal Juni tahun ini telah menyerahkan Surat Keputusan Gubernur, kepada Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dengan lokasi yang di tetapkan seluas 27 hektar (ha).

Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu, Rinto Pudyantoro mengkonfirmasi laporan tersebut meski enggan menyebutkan secara lebih detail. Di lain pihak, Managing Director Group Sinarmas Gandi Sulistyanto membantah hal tersebut. Pit Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana kurniasih menyatakan, Grup Sinar Mas tidak berkordinasi dengan SKK Migas. Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto juga menegaskan, proyek kilang LNG darat tak boleh terganggu. Dan hal ini juga turut menjadi acuan manajemen Inpex Corporation, sebagaimana dikatakan MN Kurniawan selaku Act Corporate Communication Manager Inpex Masela.

PT Pertamina (Persero) memrlukan dana untuk modal kerja hingga 2026 sebesar 133 miliar dollar AS. Kemampuan kas internal perusahaan sekitar 47 persen dari kebutuhan itu. Penawaran saham perdana (IPO) anak usaha adalah salah satu cara menggalang dana.

Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, IPO adalah salah satu cara Pertamina untuk menggalang dana dari pihak ketiga. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Nitinegoro menuturkan, saat ini ada beberapa anak usaha Pertamina yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan, IPO mesti melalui kajian ketat.