Kejituan Kementerian Perdagangan dalam menggawangi strategi baru Export Seller Market Products bakal menjadi pertaruhan besar bagi pelaku industri di Indonesia yang tengah berjibaku memulihkan kinerja ekspor nonmigas. Otoritas perdagangan baru saja memperkenalkan terobosan jangka pendek memugar kinerja ekspor nonmigas yang babak belur di tengah pandemi Covid-19. 

Program yang dinamai Export Seller Market Products itu menitikberatkan pada pengapalan 10 komoditas ekspor nasional yang memiliki keunggulan komparatif dan tercatat menguasai pangsa pasar terbesar di dunia alias menjadi market leader pada 2019. Dengan demikian, siasat mengatrol ekspor nonmigas dalam beberapa tahun ke depan bakal lebih diprioritaskan pada kelompok barang yang telah memiliki kepastian permintaan di pasar global.

Bagaimanapun, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri tak menampik 10 komoditas market leader tersebut masih rentan diadang sejumlah tantangan, karena produk-produk tersebut tak selamanya bisa dikendalikan Indonesia karena adanya pengaruh dari komoditas-komoditas substitusi yang diproduksi negara lain. Selain tantangan dari produk substitusi, Kasan mengaku permintaan atas 10 komoditas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh negara pembeli seiring dengan makin bervariasinya pilihan. Guna mengimbangi berbagai tantangan tersebut, Kemendag bakal mengidentifikasi produk-produk unggulan di masing-masing negara tujuan ekspor yang berpotensi menjadi rival produk Indonesia, baik di pasar tradisional maupun potensial. 

Dari kaca mata pelaku industri, strategi Export Seller Market Products ditaksir hanya bisa efektif dalam 2—3 tahun ke depan, selagi kinerja ekspor produk manufaktur butuh waktu untuk kembali pulih seperti capaian prapandemi. Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono berpendapat untuk mengoptimalkan strategi itu, Indonesia perlu membangun pusat logistik pengiriman. Sehubungan dengan itu, ungkapnya, Kadin telah mengusulkan Kota Batam sebagai hub ekspor karena posisi strategisnya di dekat Singapura.

Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani menyoroti isu diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor. RI tidak bisa hanya bergantung pada beberapa jenis produk atau segelintir mitra dagang jika ingin kinerja ekspor secara keseluruhan tidak terganggu saat ada salah satu produk andalan yang mendapat hambatan dagang.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI)  Juda Agung dalam diskusi Strategi Pengelolaan Risiko Pembiayaan Syariah Pasca-Covid-19, Kamis (23/7) menyampaikan bahwa, BI memperkirakan pertumbuhan negatif kemungkinan tidak hanya dialami perekonomian Indonesia pada kuartal II2020, tapi juga berlanjut pada kuartal III2020. Ini diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang cukup masif hampir di semua sektor ekonomi, baik korporasi, UMKM, rumah tangga, hingga perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Jika perkiraan BI ini benar terjadi, yakni kuartal II dan kuartal III-2020 pertumbuhan ekonomi berturut-turut negatif, maka secara teknikal ekonomi Indonesia telah masuk dalam zona resesi seperti halnya yang dialami mitra dagang dan investasi Utama Indonesia, diantaranya Singapura dan Korea Selatan. Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020 di kisaran minus 4% sampai minus 4,8%. Sedangkan untuk ekonomi global juga akan terkontraksi, IMF memprediksi -2,5%, Bank Dunia 5%, sedangkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menilai pertumbuhan ekonomi akan -6% sampai -7,6%.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kondisi perekonomian 2020 akan sangat bergantung pada kondisi kuartal III-2020. Pemerintah, akan mengoptimalkan sektor belanja pemerintah, sebab sektor swasta dan UMKM sedang tertekan karena dampak pandemi Covid-19. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tidak ada negara manapun yang aman dari risiko resesi.Namun di saat yang sama stimulus pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus digenjot untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam program pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun dimana biaya perlindungan sosial sebesar Rp 203,2 triliun.

Tingginya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) bisa menjadi bom waktu seiring dengan masih suramnya prospek komoditas akibat pandemi Covid-19.

Dalam publikasi berjudul Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020 yang dirilis Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), dituliskan bahwa negara Asia Pasifik termasuk Indonesia mengalami penurunan penerimaan sebagai dampak dari pandemi. Adapun yang mengalami tekanan paling dalam salah satunya adalah Indonesia yang mengandalkan pajak SDA, pajak perdagangan, dan pariwisata. Dalam catatan Bisnis, ketergantungan penerimaan pajak Indonesia dengan SDA masih tinggi. Hal itu tecermin dalam pergerakan harga komoditas yang linier dengan penerimaan pajak. Ketika pandemi melanda dan harga komoditas rontok, penerimaan pajak anjlok ke titik terendah selama beberapa tahun terakhir. Data hingga semester I/2020 menunjukkan penerimaan pajak -12,01%. 

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan terkait dengan realisasi APBN 2020 mengatakan, penerimaan pajak mengalami kontraksi pada hampir seluruh sektor. Kendati demikian, dia optimistis tren penerimaan pajak mulai membaik seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi nasional dan perbaikan harga komoditas. 

Peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Dwinda Rahman menyatakan, kontraksi penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melemah, namun juga karena pemberian insentif dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Dwinda menambahkan, penerimaan pajak seluruh sektor mengalami tekanan. Namun tekanan pada Juni masih lebih baik dibandingkan dengan Mei. Bahkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh positif.

Head of Industrial and Logistics Services Colliers International Indonesia (Colliers) Rivan Munansa mengatakan para pengembang properti yang bermain di bisnis kawasan industri berpeluang mengambil untung (cuan) dari relokasi pabrik sejumlah pemanufaktur global ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan industri Batang, Jawa Tengah, baru-baru ini, menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi tujuan relokasi perusahaan asing terutama perusahaan asal Tiongkok. Presiden mengatakan, terdapat tujuh perusahaan asing yang sudah memastikan ingin merelokasi pabriknya ke Indonesia dan ada 17 perusahaan lainnya yang menyatakan komitmen.

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk, Archied Noto Pradono, tahun ini, pihaknya memiliki tambahan cadangan lahan di kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Intiland melihat peluang cukup potensial di bisnis kawasan industri. Saat ini, Intiland menggarap Ngoro Industrial Park, Jawa Timur seluas 500 ha.

Rivan menambahkan, Pada kuartal pertama 2020, hanya 56 hektare (ha) lahan industri yang terjual, mewakili 16% dari total penjualan pada 2019. Namun ia meyakini bahwa prospek kedepannya masih baik, beberapa sektor yang bisa menunjang adalah sektor industri dan logistik terkait barang konsumsi, e-commerce dan pusat data.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, 10 produk Indonesia telah berhasil mendominasi pasar global. Ke-10 produk ekspor tersebut adalah CPO dan turunannya, oleochemical, margarin, cocoa butter, cengkeh, sarang burung walet, tissue, flooring dari kayu, timah, dan nikel.

Agus menambahkan, negara tujuan ekspor utama CPO dan turunannya adalah Tiongkok sebesar 17,9%, India 15,3%, Pakistan 7,9%. Permintaan yang masih tinggi di dunia, selain karena CPO lima kali lebih kompetitif dari minyak nabati lainnya dan digunakan berbagai industri seperti sektor makanan, bakery, kosmetik, detergen, bahkan sampai energi terbarukan atau biodiesel.

Mendag melanjutkan, produk unggulan ekspor lainnya adalah sarang burung walet yang mencatatkan ekspor US$ 364,3 juta pada 2019 atau 47,8% dari total ekspor burung walet dunia. Ekspor produk ini berpotensi meningkat di tengah pandemi Covid-19, seiring kepercayaan masyarakat dunia bahwa sarang burung walet dapat menjaga imunitas tubuh. Selain itu, permintaan cengkeh Indonesia juga mendominasi pasar dunia sebesar 36,1% dengan nilai US$ 111,5 juta. Cengkeh banyak digunakan untuk industri makanan olahan, obat herbal, minyak, rokok, pasta gigi, dan lotion anti nyamuk.

Agus melanjutkan, Indonesia merupakan negara pemasok nikel terbesar di dunia dengan menguasai 28% total ekspor pada 2019. Nikel selama ini digunakan untuk bahan pembuatan garpu, kelengkapan dapur, baterai handphone hingga komponen pesawat terbang serta pengembangan permintaan kendaraan listrik dunia. Namun demikian, menurut Mendag, ekspor nikel Indonesia mendapatkan tantangan di negara tujuan ekspor yang masih merespon negatif terhadap rencana Indonesia untuk mengekspor produk olahan nikel.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kasan Muhri, mengatakan bahwa setelah menguasai pasar, ekspor suatu produk pasti mendapatkan rintangan, bisa berupa trade remedies, bea masuk, maupun isu lingkungan. Di samping itu, pengusaha di negara tujuan ekspor juga kemungkinan menemukan pengganti produk tersebut. Selain itu, hambatan terkadang dilakukan oleh suatu negara untuk mengurangi defisit neraca dagangnya, sebagai contoh hambatan yang dilakukan Filipina terhadap ekspor ekstrak kopi untuk mengurangi defisit yang telah mencapai US$ 1,9 miliar di tahun 2020 ini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Perusahaan asal Taiwan, Meiloon Technology yang merupakan satu dari tujuh perusahaan asing yang berencana merelokasi pabrik ke ke Indonesia, resmi merelokasi pabrik di Suzhuo, Tiongkok, ke Subang, Jawa Barat, dengan nilai investasi US$ 90 juta. Peresmian relokasi ini ditandai dengan peletakan batu pertama (ground breaking) yang dilaksanakan Selasa (21/7). Meiloon akan menghasilkan produk berorientasi ekspor serta berkomitmen memprioritaskan bahan lokal asal Jawa Barat dan Subang serta berpotensi menyerap tenaga kerja lokal hingga 8.000 orang lebih.

Bahlil menegaskan, ada beberapa perusahaan lain yang berencana merelokasi pabrik ke Indonesia. Pertama, PT Sagami Indonesia asal Jepang dengan nilai investasi US$ 50 juta, dengan alasan biaya pabrik dan tenaga kerja di Indonesia lebih kompetitif dari Tiongkok yang diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 6.500 orang, dengan lokasi investasi di Sumatera Utara dan menargetkan memulai produksi Januari 2021. Kedua, PT CDS Asia asal Amerika Serikat (AS), dengan investasi US$ 14 juta. Perusahaan ini merelokasi pabrik dari Xiamen Tiongkok, karena tarif bea masuk produk dari Indonesia ke AS 0%, dibandingkan tarif BM 25% dari Tiongkok ke AS. CDS Asia diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 3.500 dan fasilitas pabrik ada di Kawasan Industri Wijaya Kusuma Jawa Tengah. Ketiga, PT LG Elctronic Indonesia asal Korea Selatan dengan investasi hingga US$ 378 juta, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 6.010 orang. Keempat, PT Panasonic Manufacturing Indonesia asal Jepang yang berencana merelokasi pabrik US$ 30 juta dolar, dengan serapan tenaga kerja 1.940 orang. Selanjutnya, PT Denso Indonesia senilai US$ 138 juta, dengan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 1.050 orang, dan PT Kenda Rubber Indonesia asal Taiwan dengan total investasi US$ 150 juta dan serapan tenaga kerja 3.000 orang.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan 12.500 hektare (ha) lahan kawasan industri terpadu (KIT) yang akan ditawarkan kepada investor. Lahan yang ditawarkan tersebut masuk dalam 27 kawasan industri baru yang akan dikembangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Menurut Dirjen KPAII, pihaknya tengah memetakan kawasan industri yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN) agar siap menampung relokasi pabrik dari Tiongkok, termasuk KIT Batang yang lahannya dikelola PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Direktur Pengembangan Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Alma Karma dalam Konferensi Tengah Tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual Selasa (21/7) mengungkapkan, 143 perusahaan berpotensi untuk merelokasi investasi ke Indonesia, di antaranya tujuh perusahaan sudah hampir pasti relokasi, 17 masih berniat, dan 119 perusahaan dinilai cukup potensial untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia. Ia melanjutkan, terdapat 17 perusahaan yang memiliki intensi relokasi atau diversifikasi ke Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 37 miliar dan dapat menyerap tenaga kerja hingga 112 ribu orang. Selain itu, sebanyak 119 perusahaan tercatat sebagai perusahaan yang potensial dengan nilai investasi US$ 41,39 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, agar operasional perusahaan yang berinvestasi di Indonesia kembali berjalan, BKPM memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi untuk mendatangkan kembali tenaga kerja ahli ke Indonesia. Pada periode 24 April sampai 17 Juli 2020, kata dia, BPKM telah menerbitkan rekomendasi untuk mendatangkan 2.603 tenaga kerja ahli termasuk 155 investor untuk 457 perusahaan. Selain itu terdapat juga potensi nilai investasi yang digerakkan hingga mencapai Rp 859,7 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 237.269 orang.

Usai meninjau dan panen udang vaname yang dikelola secara intensif di Desa Margasari, Lampung, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan , pandemi Covid-19 yang melanda dunia bisa sebagai peluang bagi Indonesia untuk merebut pasar udang internasional. Sebab, pandemi Covid-19 telah membuat sejumlah negara pesaing penghasil udang vaname terbesar dunia, seperti India, melakukan lockdown.

Menteri Edhy mengemukakan, produktivitas budi daya udang vaname yang dikelola intensif akan lebih maksimal dibandingkan tambak yang dikelola secara tradisional. Sehubungan itu, KKP meng ajak para pembudidaya udang secara tradisional di Desa Margasari beralih ke pengelolaan intensif agar hasil panen udang lebih maksimal. Terkait permodalan, para pembudidaya dapat meminjam dana melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang dimiliki KKP RI, bunganya kecil hanya 3% dan hasilnya semua milik petani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan pajak digital dalam pertemuan G20 mengalami hambatan yang menyebabkan seluruh negara G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital global. Pasalnya, Amerika Serikat (AS) memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global tersebut.

Menurut Sri Mulyani, dalam pembahasan G20 itu, sedikitnya ada dua pilar yang sedianya bakal disepakati oleh negaranegara anggota. Pilar pertama tentang unified approach yakni terkait kesepakatan hak pemajakan terhadap korporasi digital yang beroperasi lintas batas negara. Di dalamnya ada skema bagaimana membagi penerimaan pajak untuk PPh dan pajak dari keuntungan di tiap negara berdasarkan wilayah operasi perusahaan tersebut. Kemudian pilar kedua, berbicara mengenai erosion proposal yang digunakan untuk memastikan pemajakan perusahaan digital ini tidak menyebabkan adanya tarif yang lebih rendah dari tarif pajak efektif.

Dengan penolakan AS itu, maka perlu langkah-langkah lebih konkret ke depan agar kesepakatan ini bisa segera dijalankan. Sri Mulyani mengaku optimistis Covid-19 akan mendorong negara-negara G20 memiliki pemahaman bahwa perkembangan era digital semakin cepat sehingga perlu dan makin akseleratif. Hingga kini, pemerintah baru bisa memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai transasiki barang/jasa digital yang dikonsumsi melalui subjek pajak luar negeri (SPLN). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu akan menarik PPN itu per 1 Agustus 2020.

Pemerintah mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan akses permodalan plus insentif di tengah situasi pandemi corona hingga enam bulan atau perpanjangan durasi pinjaman. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan kebijakan ini seharusnya sudah dijalankan pemerintah dan bank penyalur secara menyeluruh saat ini. 

Pemerintah memberikan kemudahan lantaran peranan 60 juta pelaku UMKM terhadap ekonomi negara cukup besar. Iskandar mengatakan, per 2018, kontribusi sektor usaha itu mencapai 61 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara. Iskandar mengklaim denyut ekonomi dari segmen UMKM sudah mulai terasa. Para bank penyalur mencatat pengajuan kredit usaha rakyat sudah mendekati level normal sebelum wabah corona. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan, per 6 Juli, sudah ada 5,41 juta debitor di segmen UMKM yang mengajukan keringanan kredit senilai Rp 326,38 triliun.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Victoria Simanungkalit mengatakan realisasi insentif restrukturisasi dan subsidi bunga memang lebih banyak dibanding insentif di bidang perpajakan. Padahal, beban pajak penghasilan yang akan ditanggung pemerintah cukup bisa melegakan napas pelaku UMKM yang terkena dampak corona. 

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan insentif, meski mudah, cukup menyulitkan. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki NPWP karena menjalankan bisnis dari rumah atau sekadar di lapak kecil di pusat belanja.