Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong", mengungkapkan, pandemi Covid-19 memberi tiga dampak besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga masuk dalam masa krisis. Pertama, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% ke 2,84% pada kuartal I-2020 di banding periode yang sama tahun lalu. Daya beli merupakan penopang 60% terhadap ekonomi. Dampak kedua, adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

Tekanan yang cukup berat dari pandemi Covid-19, kata Suryo, membuat penerimaan negara turun sampai dengan akhir semester I-2020. Pada periode tersebut, total penerimaan pajak (non-PPh migas) tercatat Rp 513,65 triliun atau 44,02% dari target atau tumbuh -10,53% (tidak termasuk PPh migas) atau -12,01% (termasuk PPh migas). Suryo mengatakan, DJP berupaya untuk terus mengawal penerimaan pajak, memonitor implementasi kebijakan pemerintah. Ia juga menghimbau kepada para wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas keringanan pajak selama pandemi untuk memanfaatkannya dengan demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat kembali tumbuh positif pada kuartal III-2020 dan selanjutnya

Sekretaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Helmy Yusman Santoso mengatakan, sejalan dengan ketahanan sektor telekomunikasi yang kuat di tengah pandemi Covid-19, optimistis meraih pertumbuhan double digit untuk pendapatan, laba bersih, maupun EBITDA sepanjang tahun ini. Guna mengejar pertumbuhan tersebut, perusahaan mengalokasikan belanja modal (capex) sekitar Rp 2 triliun untuk membangun 2.000 menara secara organik.

Selama tiga bulan per tama tahun ini, perseroan berhasil menambah penyewaan baru sebanyak 1.402, yang terdiri atas 134 sites telekomunikasi dan 1.268 kolokasi. Pertumbuhan pada kuartal II-2020 masih berlanjut, karena para operator telekomunikasi juga terus menggelar jaringannya. Revenue diharapkan tumbuh di atas 10%, begitu juga laba dan EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) tahun ini. Helmy juga menjelaskan, per 31 Maret 2020, Tower Bersama memiliki 15.681 site telekomunikasi dengan 29.997 penyewaan. Site telekomunikasi perseroan terdiri dari 15.540 menara telekomunikasi dan 141 jaringan DAS. Dengan total penyewaan pada menara telekomunikasi sebanyak 29.856, maka rasio kolokasi perseroan adalah 1,92 kali.

Pada kuartal II-2020, kata Helmy, sebagian besar operator telekomunikasi masih berada di jalur rencana ekspansi atau belum melakukan revisi. Para operator ini mendapat keuntungan selama pandemi, lantaran trafik layanan data meningkat double digit. “Blokir Netflix pun kini sudah dibuka oleh Telkom. Tren penggunaan data telah beralih kepada konsumsi video, yang mengonsumsi data lebih banyak ketimbang sosial media”. Saat ini, Indonesia tercatat memiliki 6 operator telekomunikasi, yang mayoritas pasarnya dikuasai oleh tiga pemain besar yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata. Seiring itu, industri menara telekomunikasi digarap oleh banyak pemain, namun hanya dua perusahaan yang memiliki aset menara di atas 10.000 unit.

Helmy mengatakan total menar a di Indonesia secara industri diperkirakan mencapai 100 ribu menara. Khusus Tower Bersama memiliki lebih dari 15.000 site (market share sekitar 15%). Sementara itu, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yang dikendalikan Grup Djarum memiliki jumlah menara 20.914, dengan 36.778 penyewaan hingga kuartal I-2020. Artinya, tenancy ratio menara perusahaan sekitar 1,76 kali.

Dalam surat terbuka yang dilansir AFP, Senin (13/7), kelompok yang menyebut dirinya sebagai “Jutawan untuk Kemanusiaan” atau Millionaires for Humanity mengatakan bahwa mereka harus dikenakan pajak yang lebih tinggi, dengan segera, secara substansial, dan permanen. Gerakan ini merupakan bentuk kolaborasi antara kelompok-kelompok termasuk Oxfam, Tax Justice Inggris, dan Patriotic Millionaires yang terdiri atas individu-individu AS yang memiliki nilai kekayaan yang tinggi.

Ada pun pihak-pihak yang turut menandatangani surat terbuka itu, termasuk Jerry Greenfield, pendiri es krim Ben and Jerry, penulis skenario Richard Curtis, pembuat film Abigail Disney. Pengusaha asal Amerika Serikat (AS) Sidney Topol, dan pendiri pengecer The Warehouse Group Stephen Tindall dari Selandia Baru juga ikut menandatanganinya.

Surat itu diterbitkan sebelum para menteri keuangan (menkeu) kelompok G-20 menggelar pertemuan yang akan datang. Menurut laporan, ketika negara -negara saling berebut memberikan respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi global, beberapa di antaranya bahkan telah membahas pemberlakuan pajak yang lebih tinggi. Hal serupa juga disampaikan Lembaga riset di Inggris, Institute of Fiscal Studies yang menyampaikan bahwa pengenaan pajak yang lebih tinggi tidak dapat dihindari.

Pada awal bulan ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Pemerintah Rusia juga akan memberlakukan pajak yang lebih tinggi. Sedangkan Pemerintah Arab Saudi telah menaikan pajak penjualan untuk mengimbangi dampak virus dan penurunan harga minyak.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dalam webinar ‘Mengelola Disrupsi Teknologi Keuangan dan Perubahan Iklim’ di Jakarta, Jumat (3/7) mengutarakan optimis perekonomian Indonesia tidak mengalami resesi pada tahun ini, meskipun tekanan pandemi Covid-19 masih terus belangsung. Optimisme ini didasarkan pada sejumlah indikator, seperti perdagangan global dan ekspektasi masyarakat yang mulai menunjukkan tanda perbaikan. Kategori negara disebut mengalami resesi adalah apabila selama dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif.

Survei yang dilakukan bank sentral menunjukkan bahwa indikator ekspektasi masyarakat pada Mei 2020 berada pada titik yang landai. Ekspektasi positif dan optimisme mulai tumbuh terhadap perbaikan ekonomi yang berada pada zona yang optimistis dengan indeks 104,9, meski masih turun dibandingkan April 2020 yang mencapai 106,8. Selain itu, indeks manufaktur Indonesia atau Purchasing Managers Index (PMI) berdasarkan data HIS Markit memasuki normal baru pada Juni 2020 kembali terangkat menjadi 39,1. dibandingkan April 2020 mencapai 27,5. Hal ini tidak terlepas dari perdagangan dunia yang mulai dibuka salah satunya di Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) se belumnya mencatat, nilai ekspor Indonesia pada Mei 2020 mencapai US$ 10,53 miliar atau surplus US$ 2,1 miliar di bandingkan impor US$ 8,44 miliar. Sebanyak 17,04% ekspor Indonesia menuju Tiongkok dengan komoditas yang paling banyak diekspor di antaranya besi dan baja.

Optimisme serupa juga diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ia yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh positif di kisaran 0%-0,5% pada keseluruhan 2020 yang di picu kondisi ekonomi yang membaik pada kuartal III dan IV mendatang. Menurut Airlangga, tidak semua sektor mengalami perlambatan pada saat pandemi kali ini. Ada beberapa sektor yang tetap bagus antara lain sektor rokok dan tembakau, makanan pokok, batu bara, farmasi dan alat kesehatan, serta minyak nabati/hewani. Mayoritas provinsi di Indonesia, lanjut Airlangga, sejak Juni lalu juga sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif dibanding bulan sebelumnya. Misalnya, DKI Jakarta tumbuh relatif tinggi pada Juni 2020, karena sudah ada pembukaan aktivitas ritel mulai 15 Juni 2020 lalu.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman optimistis, Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga dalam hal menarik investor asing, agar relokasinya ke Indonesia, tarif impor Indonesia yang kompetitif menjadi salah satu faktor perusahan Amerika Serikat merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia, yakni PT CDS Asia (Alpan Lighting).

Adapun nilai investasi Alpan Lighting diperkirakan hingga mencapai US$ 14 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Rencananya pabrik akan didirikan di Kawasan Industri (KI) Wijayakusuma, Jawa Tengah. President & CEO Alpan Lighting Danny Sooferian menyampaikan apresiasi atas kemudahan proses perizinan perusahaan.

Adapun hingga saat ini, BKPM mencatat total nilai investasi dari 7 perusahaan yang relokasi sebesar US$ 850 juta (sekitar Rp 11,9 triliun) dengan potensi penye rapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang. Ke depan BKPM akan mengejar 17 perusahaan yang sudah berniat merelokasi pabriknya.

Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income country menjadi negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country per 1 Juli 2020 berdasarkan assessment Bank Dunia terkini bahwa pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia 2019 naik menjadi US$ 4.050.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari dalam pernyataan resmi menyebutkan, kenaikan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas merupakan buah kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam mendorong ekonomi. Menurut Kemenkeu kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia akan lebih kuat seiring dengan peningkatan status ini. Klasifikasi ini juga digunakan sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia termasuk loan pricing atau harga pinjaman. Adapun Bank Dunia telah memberikan dukungan pembiayaan kepada Indonesia sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,62 triliun untuk penanganan dampak pandemi.

Persoalan ketersediaan basis data yang komprehensif mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tanah Air, menjadi salah satu ‘kerikil’ bagi pemerintah untuk menyelamatkan sektor itu dari tekanan akibat Covid-19. Pandemi Covid-19 menghadirkan pekerjaan rumah baru bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski diakui sebagai pendorong ekonomi nasional, tetapi ketiadaan basis data komprehensif atas sektor ini mengancam pertumbuhan, terutama di era digital. 

Data pemerintah mengatakan sekitar 40%—50% UMKM terganggu aktivitasnya dan implikasinya, mereka terancam tak sanggup membayar cicilan kepada lembaga pembiayaan. Menteri Koperasi dan UMKM (Menkop UMKM) Teten Masduki sebenarnya sudah punya gambaran mengenai jalan keluar untuk membantu UMKM, yakni mendorong para pengusaha berjualan di marketplace. Namun, masalahnya, porsi UMKM yang sudah masuk ke marketplace masih cenderung minim. Data Kemenkop UMKM menampakkan baru ada 13 juta pengusaha yang melakukannya. Angka tersebut cuma sekitar 8% dari keseluruhan jumlah UMKM yang ditaksir melampaui angka 60 juta. 

Lembaga lain, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), merilis data bahwa jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital berkisar 9,4 juta. Angka ini lagi-lagi masih merupakan proporsi yang rendah. Teten tidak menutup mata soal masih minimnya pemanfaatan teknologi di kalangan pengusaha kecil. Namun, dirinya lantas mengatakan bahwa kendala utamanya adalah integrasi data antara lembaga kementerian. 

Anggota Komisi IV DPR Ledia Hanifa memandang adanya basis data merupakan kunci utama agar pemerintah bisa memetakan strategi yang efektif. Politikus PKS itu lantas mengusulkan adanya penegasan atau anggaran khusus dari APBN untuk membangun basis data UMKM. Pemerintah juga perlu dibekali kecakapan di bidang teknologi untuk menpercepat pembuatan basis data yang sinergis. 

Sejumlah pengamat juga menyoroti aspek lain. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengemukakan selain menyoal pembangunan basis data, dilema lain adalah soal kondisi internet di Indonesia. Pada 2018, berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia menembus angka 150 juta dengan penetrasi 56%. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, dari jumlah yang banyak tersebut masih banyak yang mengalami keluhan soal kecepatan jaringan. Indonesia menempati urutan 92 dalam urutan negara yang memiliki koneksi internet tercepat, dengan kecepatan 6,5 megabit per detik. 

Belum lagi jika bicara soal implementasinya ke pelaku usaha. Bhima menyebut sejauh ini, masih sedikit pemilik UMKM yang sadar akan pentingnya memanfaatkan keberadaan marketplace. Apabila dilihat dari masing-masing sektor industri, usaha kecil dari sektor makanan dan minuman, teknologi informasi dan komunikasi serta sektor kesehatan menunjukkan keinginan kuat untuk meningkatkan investasi teknologi mereka, dengan porsi mencapai 50% dari total pebisnis di sektor itu. 

Kesadaran pengusaha kecil Indonesia terhadap pentingnya bisnis digital juga relatif tinggi. Di Asean, menurut riset tersebut tingkat kesadaran Indonesia (65%) cuma kalah dari Thailand (71%) dan mengungguli negara-negara lain seperti Vietnam (63%), Singapura (60%), hingga Malaysia (59%).

Laporan UOB lantas menggarisbawahi bahwa pandemi Covid-19 kemungkinan besar akan mengubah perilaku masyarakat dan karenanya, UMKM perlu beradaptasi agar dapat tetap bertahan pada masa kenormalan baru.

Perubahan kebijakan yang kelewat drastis hampir selalu memantik polemik. Tak terkecuali, saat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tetiba mendistorsi berbagai beleid yang digadang-gadang sukses oleh pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Salah satu kebijakan yang mendadak dirombak adalah perihal ekspor benih bening lobster (BBL). Pada era Menteri Kelautan dan Perikanan 2014—2019, BBL ‘haram’ dijual ke luar negeri. Namun, kondisi berbalik saat ini. 

Pro dan kontra yang menggelayuti pembukaan keran ekspor BBL (peurulus) hingga kini tak kunjung reda. Belum surut penolakan publik atas kebijakan yang dinilai gegabah itu, dugaan maladministrasi yang berpotensi merugikan negara mencuat ke permukaan. Sebanyak 35 koli BBL kabarnya diekspor oleh empat perusahaan dengan Vietnam sebagai negara tujuan. Ini adalah kali kedua aktivitas ekspor dilakukan sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/2020 diterbitkan pada Mei. Ekspor pertama dilaporkan terjadi pada 12 Juni. 

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) permen itu, penangkapan benur untuk budi daya harus mengacu pada kajian kuota dan wilayah penangkapan yang disusun oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan). Syarat ekspor BBL juga diatur di Pasal 5. Ketentuannya, eksportir harus melakukan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat. Mereka harus merealisasikan panen secara berkelanjutan dan melepasliarkan 2% dari hasil panennya. 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengemukakan empat eksportir BBL tersebut terindikasi tidak memiliki rekam jejak pembudidayaan yang dibuktikan dengan panen secara keberlanjutan. Hal ini tecermin dari proses ekspor yang terkesan ditutupi saat pembahasan revisi pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ekspor BBL masih bergulir. Besaran pungutan PNBP ekspor lobster diatur di PP No. 75/2015.Margin yang besar antara harga ekspor dan harga di tingkat nelayan membuat opsi ekspor menjadi pilihan menggiurkan di tengah berbagai risiko budi daya. Walhasil, benih kualitas tinggi bakal dikirim untuk ekspor dan yang tersisa di dalam negeri tinggallah kualitas rendah. 

Risiko ini yang lantas membuat Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan mendesak pemerintah mengatur harga penjualan BBL di nelayan dan harga ekspor. Menurutnya, harga benur di tingkat nelayan ada di kisaran Rp10.000 —Rp15.000 per ekor. Sangat kontras dengan harga ekspor yang dikabarkan mencapai Rp70.000— Rp150.000 per ekor.

Upaya pemulihan kinerja industri manufaktur masih bertatih-tatih karena dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama menyangkut daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Hingga triwulan II/2020, kinerja sektor industri manufaktur masih berada dalam fase kontraksi yang lebih dalam. Hal itu tecermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia sebesar 28,55%, turun dibandingkan dengan triwulan I/2020 sebesar 45,64%.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan pandemi Covid-19 telah membuat kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terpukul. Sekretaris Jenderal API Rizal Rakhman memproyeksikan kinerja industri TPT bahkan belum akan membaik secara signifikan dalam waktu dekat. Dia mengungkapkan masalah utama yang dihadapi industri TPT saat ini adalah daya beli masyarakat yang rendah. Dia berharap agar pemerintah dapat menambahkan bea masuk bagi produk garmen impor setidaknya pada triwulan III/2020, sehingga ada pertumbuhan di industri TPT nasional dengan meningkatnya serapan garmen lokal di pasar domestik. 

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Industri Johnny Darmawan mengungkapkan saat ini utilitas sektor manufaktur anjlok ke kisaran 30%—50%. Johnny optimistis angka tersebut dapat membaik pada triwulan III/2020 ke level 70%. Dia menilai sektor manufaktur yang akan cepat pulih adalah industri kebutuhan pokok seperti industri makanan dan minuman.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Ismail Mandry berharap agar pemerintah memberikan kelonggaran regulasi bagi industri baja untuk mempermudah perbaikan utilitias pabrikan. Adapun, komitmen yang dimaksud adalah pelonggaran impor sekrap baja, pengeluaran slag industri baja dari daftar limbah berbahaya dan beracun (B3), dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. 

Menurut dia, utilitas mayoritas baru dapat menyentuh level 50% pada triwulan IV/2020, dengan catatan proyek-proyek konstruksi kembali berjalan. Di sisi lain, Ismail menyatakan penurunan tarif gas pada awal semester II/2020 dapat membantu pemulihan industri baja nasional. Setidaknya permintaan untuk alat kesehatan, farmasi dan fitofarmaka, dan makanan dan minuman masih meningkat, sedangkan industri petrokimia memiliki dampak yang moderat. Di sisi lain, sektor otomotif terdampak paling berat dari 10 sektor manufaktur lainnya.

Direktur Departemen Asia dan Pasifik di Dana Moneter Internasional (IMF), Changyong Rhee, kepada CNBC menyatakan bahwa ekonomi Asia akan kontraksi 1,6% pada tahun ini, untuk kali pertama sepanjang sejarah. Proses pemulihannya kemudian diprediksi memakan waktu beberapa tahun. IMF memangkas perkiraan ekonomi global, dan memproyeksikan perekonomian dunia pada 2020 bisa menyusut 4,9%, sebelum rebound untuk tumbuh 5,4% pada tahun depan.

Menurut Rhee, perekonomian Asia diperkirakan pulih dengan kuat untuk mencatatkan pertumbuhan 6,6% pada tahun depan. Namun tingkat kegiatan ekonomi di wilayah itu masih akan lebih rendah dari apa yang diproyeksikan IMF sebelum pandemi. Ditambahkan oleh Rhee, apabila terjadi gelombang kedua dari infeksi Covid-19 di wilayah itu maka kebanyakan pemerintah mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mendukung perekonomian, seperti yang mereka lakukan selama gelombang pertama.