Kopi Mantan Raup Dana US$ 1 Juta dari Panita Kapital
Kopi Mantan meraih pendanaan sebesar US$1 juta atau sektiar Rp 14,5 mliar dari Panta Kapital. Dana akan digunakan untuk pengembangan usaha, termasuk menambah jumlah gerai hingga 100 gerai pada 2021. Pendanaan diberikan di Jakarta pada Sabtu (18/7), sekaligus peremsian pembukaan perusahaan private equity dan venture capitalist Panta Capital di Indonesia. Daniel Tjoa selaku pendiri dan CEO Panta Capital menyampaikan bahwa ada potensi tersembunyi di perekonomian Indonesia. Co-founder Kopi Mantan, Raymon Tjiadi mengatakan, dana akan digunakan untuk menambah gerai menjadi 100 gerai pada tahun depan.
Penyaluran Insentif Pajak Usaha Kecil Masih Rendah
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan pemanfaatan insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) masih rendah. Menurut dia, dari 2,3 juta UMKM, baru 8,7 persen atau 201 ribu yang mengajukan permohonan insentif.
Dalam kondisi normal, UMKM membayar pajak penghasilan 0,5 persen dari omzetnya. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah membebaskan UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dari kewajiban ini. Insentif ini diberikan bersamaan dengan penyaluran anggaran pemulihan ekonomi untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun.
Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Victoria Simanungkalit, mengakui bahwa sosialisasi program insentif ini tak menyentuh semua kalangan. Victoria juga menyebutkan sebagian UMKM menganggap insentif ini diberikan secara otomatis, padahal mereka harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat.
Ketiga kelompok UMKM, usaha kecil, dan usaha kelas menegah menyumbangkan 61,07 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja. UMKM memberi andil 60,42 persen dari total investasi nasional dan 14,37 persen dari total ekspor.
Untuk mendapatkan insentif pembebasan PPh, UMKM harus mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Pemerintah menargetkan insentif ini bisa dinikmati 2,3 juta UMKM atau entitas yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan membayar pajak pada tahun lalu.
Di luar insentif pajak, Presiden Joko Widodo memberi bantuan modal kerja (BMK) kepada sejumlah UMKM sebesar Rp 2,4 juta. Jokowi mengatakan bantuan ini baru tahap awal. Nantinya bantuan ini diberikan kepada 12 juta pedagang usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.
Pembudidaya Keluhkan Perizinan Berbelit
Pelaku usaha budidaya udang mengeluhkan aturan perizinan usaha yang berbelit. Saat ini terdapat 21 izin yang harus dipenuhi petambak udang tetapi sosialisasi terkait ketentuan tersebut dinilai masih minim. Pengurusan izin itu melibatkan sejumlah instansi ditingkat pusat dan daerah antara lain : pemerintah pusat, dinas energi sumber daya mineral, dinas kelautan dan perikanan, dinas lingkungan hidup serta dinas penanaman modal.
Ketua Shrimp Club Indonesia Jawa Barat Joko Sasongko berpendapat, minimnya pemahaman terkait perizinan membuat sejumlah petambak terjerat persoalan hukum. Pada tahun 2014, pihaknya mengkonfirmasi terdapat 14 jenis izin usaha tambak udang tetapi pada 2019 jumlahnya meningkat menjadi 21 izin. Dari 21 izin tersebut yang dikeluhkan antara lain : izin mendirikan bangunan dengan tarif restribusi dihitung per meter persegi tambak.
Deputi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kematiman dan Investasi Safri Burhanuddin mengemukakan pemerintah sedang melakukan perizinan untuk investasi udang menjadi 6 izin. Pemerintah menempatkan pengembangan produksi udang sebagai program prioritas perikanan tahun 2019-2024. Selama kurun waktu 2020-2024, produksi udang ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, target produksi udang tahun 2020 sebesar 630.000 ton dan meningkat menjadi 1,29 juta ton pada 2024. Luas tambak yang ditargetkan 58.800 hektar pada 2020 diproyeksikan menjadi 120.400 hektar pada 2024. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, volume ekspor udang pada periode Januari-April 2020 mencapai 78.800 ton dengan nilai 648,72 juta dollar AS. Tahun 2019 volume ekspor udang sekitar 207.000 ton dengan nilai ekspor 1,7 miliar dollar AS.
Harga Patokan Nikel Cegah Sengketa
Pemerintah menerbitkan aturan tentang harga patokan mineral. Aturan ini juga meliputi penunjukan surveyor jika ada sengketa tentang kadar nikel. Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yunus Saefulhak mengatakan, harga patokan mineral diatur lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020. Harga patokan pemerintah posisinya ada di tengah-tengah sehingga memberikan margin yang seimbang antara pengusaha tambang dan smelter.
Saat ini harga bijih nikel 20 dollar AS per ton, pengusaha mendapatkan laba 41% sedangkan petambang minus 2%. Dengan harga patokan mineral yang ditetapkan pemerintah 33,22 dollar AS per ton, pengusaha smelter mendapatkan keuntungan 33% dan petambang juga mendapatkan keuntungan 34%.
Disisi lain, Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, saat ini ada 3,8 juta ton bijih nikel yang menganggur tak terjual di dalam negeri dan tidak bisa diekspor setelah larangan bijih ekspor terbit.
Cathay Pengendali Bank Mayapada
Dengan kepemilikan 37,33% saham, Cathay Life Insurance Co Ltd adalah pengendali saham PT Bank Mayapada International Tbk. Perusahaan terbesar dari Taiwan itu berkomitmen untuk menambah kepemilikannya agar Bank Mayapada masuk kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) IV, yakni bank umum dengan modal inti minimal Rp 30 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, Senin (13/7), hingga saat ini Bank Mayapada saat ini dalam kondisi stabil dan terus membaik baik dilihat dari statistik risiko kredit, permodalan, maupun dari sisi likuiditas. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Slamet Edy Purnomo menambahkan, Cathay Life Insurance, perusahaan asuransi jiwa Taiwan, telah merampungkan uji tuntas untuk menambah kepemilikan sahamnya di Bank Mayapada dan segera selesai pada pekan depan. Dato Sri Tahir mengatakan, pihaknya bersedia menerima penambahan kepemilikan saham Cathay Life Insurance di Mayapada dengan konsekuensi kepemilikan sahamnya terdilusi. Ke depan, kegiatan operasional Mayapada akan dijalankan oleh Cathay Life Insurance.
Direktur Utama Bank Mayapada Hariyono Tjahjarijadi mengungkapkan saat ini pemegang saham mayoritas sebesar 37,33% adalah Cathay Life Insurance sedang Tahir, lewat PT Mayapada Karunia memiliki 26,42%. Sisanya, Galasco Investment Ltd memiliki 12,67%, Unity Rise Ltd sebesar 7,31%, dan publik 16,27%. Cathay Life Insurance berada di peringkat ke 410 Fortune Global 500 dengan pendapatan US$ 27,183 miliar dan laba bersih US$ 1,001 miliar. Pada tahun 2019, aset perusahaan asuransi ini mencapai US$ 207,9 miliar atau Rp 3.010 triliun.
Sementara itu, pada kuartal I-2020 CAR perseroan menurun pada level 13,75%, NPL gross juga meningkat tinggi menjadi 6,94%, sementara NPL net 2,48%. Kemudian membaik pada April karena perseroan dapat kembali meningkatkan rasio keuangannya, dengan CAR 17,97% setelah ada tambahan modal dari Dato Sri Tahir. Harga saham Mayapada (MAYA) pada 14 Juli 2020 sebesar Rp 6.500 dan kapitalisasi pasar mencapai Rp 43,97 triliun.
Terkait masalah Bank Mayapada mengenai pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) pada grupnya, Tahir juga telah menyelesaikan hal tersebut. Dengan demikian, kondisi Bank Mayapada saat ini sudah kembali normal. Menurut Slamet Edy Purnomo, yang dilakukan Bank Mayapada adalah pelampauan BMPK bukan pelanggaran. Pasalnya, perseroan tidak mengetahui hal tersebut
Ekspor Furnitur Indonesia ke AS Meningkat
Ekspor furniture Indonesia ke Amerika Serikat (AS) melonjak signifikan. Berdasarkan data Global Trade Atlas (2020), nilai ekspor furnitur Indonesia ke AS periode Januari-Mei 2020 sebesar 582,11 juta dollar AS, tumbuh 51,3% dibandingkan periode sama 2019 yang senilai 384,82 juta dollar AS. Kepala Indonesian Trade Promotion Centre Los Angeles Bayu Nugroho mengatakan bahwa wilayah pantai barat AS seperti California, Georgia dan Texas berkontribusi besar dalam peningkatan ekspor furnitur itu yaitu sebesar 62,9%. Nilai ekspor furnitur Indonesia ke daerah pantai barat AS senilai 366,21 juta dollar AS pada Januari-Mei 2020, meningkat sebesar 72,15% dibandingkan periode sama 2019.
DJP Covid-19 Beri Tiga Dampak Ekonomi RI
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong", mengungkapkan, pandemi Covid-19 memberi tiga dampak besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga masuk dalam masa krisis. Pertama, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% ke 2,84% pada kuartal I-2020 di banding periode yang sama tahun lalu. Daya beli merupakan penopang 60% terhadap ekonomi. Dampak kedua, adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.
Tekanan yang cukup berat dari pandemi Covid-19, kata Suryo, membuat penerimaan negara turun sampai dengan akhir semester I-2020. Pada periode tersebut, total penerimaan pajak (non-PPh migas) tercatat Rp 513,65 triliun atau 44,02% dari target atau tumbuh -10,53% (tidak termasuk PPh migas) atau -12,01% (termasuk PPh migas). Suryo mengatakan, DJP berupaya untuk terus mengawal penerimaan pajak, memonitor implementasi kebijakan pemerintah. Ia juga menghimbau kepada para wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas keringanan pajak selama pandemi untuk memanfaatkannya dengan demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat kembali tumbuh positif pada kuartal III-2020 dan selanjutnya
2020 Tower Bersama Tumbuh Double Digit
Sekretaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Helmy Yusman Santoso mengatakan, sejalan dengan ketahanan sektor telekomunikasi yang kuat di tengah pandemi Covid-19, optimistis meraih pertumbuhan double digit untuk pendapatan, laba bersih, maupun EBITDA sepanjang tahun ini. Guna mengejar pertumbuhan tersebut, perusahaan mengalokasikan belanja modal (capex) sekitar Rp 2 triliun untuk membangun 2.000 menara secara organik.
Selama tiga bulan per tama tahun ini, perseroan berhasil menambah penyewaan baru sebanyak 1.402, yang terdiri atas 134 sites telekomunikasi dan 1.268 kolokasi. Pertumbuhan pada kuartal II-2020 masih berlanjut, karena para operator telekomunikasi juga terus menggelar jaringannya. Revenue diharapkan tumbuh di atas 10%, begitu juga laba dan EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) tahun ini. Helmy juga menjelaskan, per 31 Maret 2020, Tower Bersama memiliki 15.681 site telekomunikasi dengan 29.997 penyewaan. Site telekomunikasi perseroan terdiri dari 15.540 menara telekomunikasi dan 141 jaringan DAS. Dengan total penyewaan pada menara telekomunikasi sebanyak 29.856, maka rasio kolokasi perseroan adalah 1,92 kali.
Pada kuartal II-2020, kata Helmy, sebagian besar operator telekomunikasi masih berada di jalur rencana ekspansi atau belum melakukan revisi. Para operator ini mendapat keuntungan selama pandemi, lantaran trafik layanan data meningkat double digit. “Blokir Netflix pun kini sudah dibuka oleh Telkom. Tren penggunaan data telah beralih kepada konsumsi video, yang mengonsumsi data lebih banyak ketimbang sosial media”. Saat ini, Indonesia tercatat memiliki 6 operator telekomunikasi, yang mayoritas pasarnya dikuasai oleh tiga pemain besar yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata. Seiring itu, industri menara telekomunikasi digarap oleh banyak pemain, namun hanya dua perusahaan yang memiliki aset menara di atas 10.000 unit.
Helmy mengatakan total menar a di Indonesia secara industri diperkirakan mencapai 100 ribu menara. Khusus Tower Bersama memiliki lebih dari 15.000 site (market share sekitar 15%). Sementara itu, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yang dikendalikan Grup Djarum memiliki jumlah menara 20.914, dengan 36.778 penyewaan hingga kuartal I-2020. Artinya, tenancy ratio menara perusahaan sekitar 1,76 kali.
Kelompok Super Kaya Global Minta Dikenai Pajak Virus Corona
Dalam surat terbuka yang dilansir AFP, Senin (13/7), kelompok yang menyebut dirinya sebagai “Jutawan untuk Kemanusiaan” atau Millionaires for Humanity mengatakan bahwa mereka harus dikenakan pajak yang lebih tinggi, dengan segera, secara substansial, dan permanen. Gerakan ini merupakan bentuk kolaborasi antara kelompok-kelompok termasuk Oxfam, Tax Justice Inggris, dan Patriotic Millionaires yang terdiri atas individu-individu AS yang memiliki nilai kekayaan yang tinggi.
Ada pun pihak-pihak yang turut menandatangani surat terbuka itu, termasuk Jerry Greenfield, pendiri es krim Ben and Jerry, penulis skenario Richard Curtis, pembuat film Abigail Disney. Pengusaha asal Amerika Serikat (AS) Sidney Topol, dan pendiri pengecer The Warehouse Group Stephen Tindall dari Selandia Baru juga ikut menandatanganinya.
Surat itu diterbitkan sebelum para menteri keuangan (menkeu) kelompok G-20 menggelar pertemuan yang akan datang. Menurut laporan, ketika negara -negara saling berebut memberikan respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi global, beberapa di antaranya bahkan telah membahas pemberlakuan pajak yang lebih tinggi. Hal serupa juga disampaikan Lembaga riset di Inggris, Institute of Fiscal Studies yang menyampaikan bahwa pengenaan pajak yang lebih tinggi tidak dapat dihindari.
Pada awal bulan ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Pemerintah Rusia juga akan memberlakukan pajak yang lebih tinggi. Sedangkan Pemerintah Arab Saudi telah menaikan pajak penjualan untuk mengimbangi dampak virus dan penurunan harga minyak.
BI: Indonesia Tidak Sedang Menuju Resesi
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dalam webinar ‘Mengelola Disrupsi Teknologi Keuangan dan Perubahan Iklim’ di Jakarta, Jumat (3/7) mengutarakan optimis perekonomian Indonesia tidak mengalami resesi pada tahun ini, meskipun tekanan pandemi Covid-19 masih terus belangsung. Optimisme ini didasarkan pada sejumlah indikator, seperti perdagangan global dan ekspektasi masyarakat yang mulai menunjukkan tanda perbaikan. Kategori negara disebut mengalami resesi adalah apabila selama dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif.
Survei yang dilakukan bank sentral menunjukkan bahwa indikator ekspektasi masyarakat pada Mei 2020 berada pada titik yang landai. Ekspektasi positif dan optimisme mulai tumbuh terhadap perbaikan ekonomi yang berada pada zona yang optimistis dengan indeks 104,9, meski masih turun dibandingkan April 2020 yang mencapai 106,8. Selain itu, indeks manufaktur Indonesia atau Purchasing Managers Index (PMI) berdasarkan data HIS Markit memasuki normal baru pada Juni 2020 kembali terangkat menjadi 39,1. dibandingkan April 2020 mencapai 27,5. Hal ini tidak terlepas dari perdagangan dunia yang mulai dibuka salah satunya di Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) se belumnya mencatat, nilai ekspor Indonesia pada Mei 2020 mencapai US$ 10,53 miliar atau surplus US$ 2,1 miliar di bandingkan impor US$ 8,44 miliar. Sebanyak 17,04% ekspor Indonesia menuju Tiongkok dengan komoditas yang paling banyak diekspor di antaranya besi dan baja.
Optimisme serupa juga diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ia yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh positif di kisaran 0%-0,5% pada keseluruhan 2020 yang di picu kondisi ekonomi yang membaik pada kuartal III dan IV mendatang. Menurut Airlangga, tidak semua sektor mengalami perlambatan pada saat pandemi kali ini. Ada beberapa sektor yang tetap bagus antara lain sektor rokok dan tembakau, makanan pokok, batu bara, farmasi dan alat kesehatan, serta minyak nabati/hewani. Mayoritas provinsi di Indonesia, lanjut Airlangga, sejak Juni lalu juga sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif dibanding bulan sebelumnya. Misalnya, DKI Jakarta tumbuh relatif tinggi pada Juni 2020, karena sudah ada pembukaan aktivitas ritel mulai 15 Juni 2020 lalu.









