Ketua Umum Asosiasi Cloud Compoting Indonesia, Alex Budiyanto memaparkan, berdasarkan riset Google, potensi market cloud di Indonesia hingga tahun 2023 mencapai Rp 560 triliun. Alex bilang, perusahaan lain yang siap meluncurkan pusat data di Indonesia pada tahun depan adalah Amazon Web Service (AWS) dan Microsoft. Tak main-main, dalam pengembangan pusat datanya itu, AWS disebut-sebut berinvestasi sebesar Rp 35 triliun dan Microsoft Rp 14 triliun. Namun Alex juga mengharapkan bantuan pemerintah karena dikhawatirkan pemain lokal tak mampu bersaing.

Head Of Solution Architect, Alibaba Cloud Indonesia Max Maiden Dasuki menyebutkan, ekspansi data center selaras peningkatan permintaan layanan cloud di Indonesia. Setelah global pandemi Covid 19, kebanyakan bisnis dan masyarakat semakin merasa go to digital is a must. Presiden Direktur PT Multipolar Technology Tbk ( MLPT ), Wahyuli Chandra menyebutkan, saat ini mereka memiliki satu Data Center Rated 3 Facility di Cikarang yang di kelola anak usahanya, PT Graha Teknologi Nusantara. MLPT juga punya satu fasilitas data center yang di kelola PT Visionet Data International. Wahyuli Chandra berujar, beberapa perusahaan memindahkan data center server room ke data center karena keterbatasan tim IT dalam melakukan perawatan akibat PSBB. 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan ekspansi moneter dalam rangka burden sharing pemerintah dan BI berpotensi mengerek inflasi karena bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Lonjakan akan bergantung pada peningkatan aktifitas ekonomi. Meski demikian Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai hal ini dapat juga memberikan stimulus bagi perekonomian termasuk pasar keuangan domestic.

Mengutip dokumen rapat Menteri Keuangan dan bank sentral bersama dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, BI mengkaji pembelian Surat Utang Negara (SUN) oleh BI untuk pemulihan ekonomi public goods, Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM dan korporasi tahun 2020 akan meningkatkan inflasi tahun 2021 menjadi ke kisaran 5,26%-8,25%.

Ekonom Indef BIma Yudhistira juga sependapat bahwa ada risiko peningkatan inflasi tahun 2021. Malah, ia memproyeksi laju Inflasi tahun depan bisa bergerak di kisaran 6%-10% sehingga bisa menguras daya beli masyarakat. ia menyarankan pemerintah menjaga pasokan pangan, menurunkan harga BBM dan Tarif Listrik sebagai langkah antisipasi.

Pemerintah memastikan kemudahan perjalanan dinas pegawai negeri sipil ke daerah wisata prioritas akan diikuti oleh stimulus lain yang bisa mendongkrak kinerja penerbangan domestik.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan ini merupakan opsi yang paling memungkinkan untuk membantu maskapai. Sebelum perjalanan dinas diaktifkan kembali, pemerintah sudah menaikkan batas keterisian pesawat hingga 70 persen. Ada pula stimulus pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 23, dan 25, serta pelonggaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga akan menerima dana talangan hingga Rp 8,5 triliun untuk menjaga kelangsungan bisnis.

Sembari menunggu dana cair, Garuda tengah berdiskusi dengan Kementerian BUMN agar bisa memperoleh bridging berupa dana pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan yang diklaim bisa memecah kelesuan bisnis penerbangan itu berawal dari beredarnya surat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang berisi instruksi untuk tujuh lembaga negara, termasuk Kementerian Perhubungan, mengatur skema perjalanan dan anggaran dinas. 

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, menyatakan kebijakan itu berlawanan dengan upaya mencegah penularan wabah. Alvin menilai momen perjalanan dinas tidak tepat di tengah derasnya pengeluaran negara untuk mitigasi Covid-19. Selain itu, anggaran tugas tersebut berpotensi disalahgunakan oleh aparat sipil yang mengadakan kegiatan di tempat wisata. 

Senada, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudisthira Adhinegara, menilai dari sektor akomodasi, kegiatan pemerintah hanya akan dinikmati hotel berbintang dan sama sekali tak membantu industri kecil di daerah tujuan. 

Pelaksana tugas Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan, memastikan pegawainya tak berwisata saat melakukan perjalanan dinas.

Investor datang ke kawasan industri di Jawa Tengah. Mereka tertarik berinvestasi di daerah yang menawarkan keunggulan, antara lain akses infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur menjadi pertimbangan investor sebelum menempatkan investasi dan jadi poin yang diperhitungkan dalam daya saing suatu negara. Forum Ekonomi Dunia (WEF) dalam laporan Daya Saing 2019 menempatkan Indonesia di peringkat ke 50 dari 141 negara, merosot 5 peringkat dari tahun sebelumnya. Khusus untuk infrastruktur, daya saing Indonesia ada di posisi ke 72 dari 141 negara

Daya tarik infrastruktur di Jawa Tengah membuat tujuh perusahaan dari China, Jepang,dan Korea Selatan berencana membangun pabrik di kawasan industri Batang, mulai Juli ini. Lima di antaranya dari China, yaitu PT Meiloon Technology Indonesia, PT Sagami Indonesia, PT CDS Asia (Alpan), PT Kenda Rubber Indonesia, PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Adapun dua perusahaan lain adalah PT Panasonic Manufacturing Indonesia dari Jepang dan PT LG Electronics Indonesia dari Korea Selatan. Investasi tujuh perusahaan itu senilai 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,9 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 30.000 orang.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan dalam telekonferensi pers di Jakarta,Kamis (9/7/2020), kawasan industri seluas 4.000 hektar sengaja disiapkan pemerintah untuk menangkap peluang investasi dari relokasi pabrik di China dengan harga tanah yang sangat kompetitif hanya Rp 1 juta per meter. Bahlil menambahkan, ada 17 perusahaan lain yang berminat merelokasi pabrik dari China, dengan investasi 37 miliar dollar AS dan menyerap 112.000 tenaga kerja. Komitmen investasi sudah terealisasi sekitar 80 persen sehingga lisensi investasi ditargetkan selesai pada akhir 2020.Kawasan industri Batang juga menawarkan beberapa keunggulan, seperti upah buruh yang relatif rendah, akses kejalan tol hanya 500 meter, dekat dengan pelabuhan, dan di lintasi jalur kereta api. Berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal asing pada Januari-Juni 2020 mencapai Rp 98 triliun. Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengkonfirmasi perihal perusahaan asing mempertimbangkan relokasi bisnis dari China.

Peneliti  Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Panky Tri Febiansyah,  menyampaikan, sebelum mencari sumber pembiayaan mesti dipahami jenis instrumen pembiayaan yang sesuai dengan iklim bisnis di bidang infrastruktur RI serta bentuk insentif yang mendukung penerapan instrumen tersebut.

Presiden Joko Widodo, Selasa (7/7), memimpin rapat terbatas percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Cisumdawu. Jalan Tol TransSumatera diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera. Waktu tempuh diharapkan lebih efisien dan ada dampak berganda 2-3 kali lipat terhadap PDB. Kebutuhan investasi jalan tol Trans Sumatera sebesar Rp476 triliun dan masih ada kebutuhan tambahan pendanaan Rp 386 triliun sampai 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi sepanjang 393 km, dalam tahap konstruksi 1.194 km dan dalam persiapan 1.291 km. Pada triwulan-I 2020, perekonomian Indonesia tumbuh 2,97 persen secara tahunan dengan Sumatera menyumbang 21,4 persen dengan pertumbuhan 3,25 persen.

Kebutuhan masker di masa pandemi korona masih tinggi. Hal ini membuka peluang bagi pelaku industri untuk merangsek ke bisnis masker. Alhasil, pasar alat penutup mulut dan hidung itu menjadi lebih kompetitif.

PT Tata Global Sentosa, Produsen popok merek Pokana membidik target menjadi runner up pangsa pasar masker medis nasional. Hal ini di konfirmasi Direktur Utama PT Tata Global Sentosa, Ananta, yang menceritakan motivasi memproduksi masker dari keprihatinan terhadap pandemi di Indonesia serta investasi untuk membangun fasilitas produksi masker di Bandung berkapasitas produksi 50 juta potong masker per bulan yang dijalankan 15 lini produksi dan beroperasi sejak April 2020.

Pemain lainnya adalah Wings Corp yang disampaikan Product Manager Wingscare Protector Stella Eidelina serta PT Polytron yang dikonfirmasi Product Manager PT Polytron, Bambang Athung. PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY), Produsen underwear juga turut memproduksi masker non-medis jenis kain. Namun Direktur RICY, Tirta Heru Citra, mengakui permintaan masker mulai menurun dan tak sekencang saat awal pandemi.

Kepala Bidang I Promosi Produk Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki), Erwin Hermanto bilang, saat ini pasar masker cukup kompetitif dari sisi harga dan cukup padat dari jumlah sektor pelaku usaha. Terutama di sektor ritel untuk penggunaan masyarakat umum. Sementara di pasar medis seperti rumah sakit kompetisi juga cukup ketat karena banyak produk masker impor murah serta suplai produksi masker dalam negeri. Mengacu data yang dihimpun Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, akan terjadi surplus produksi hingga Desember 2020 sebesar 1,96 miliar buah untuk masker bedah dan 377,7 juta buah masker kain.

Sejumlah anggota Komisi IV  DPR, dalam rapat Selasa (7/7/2020), menilai, Stimulus dan bantuan yang digulirkan pemerintah belum mengangkat kesejahteraan produsen pangan. Jaminan penyerapan hasil panen dengan harga layak jadi insentif terbaik, hal ini dirasakan di sektor pertanian serta perikanan dan kelautan dinilai belum berdampak signifikan. Para pelaku utama seperti petani dan nelayan, justru makin terimpit di tengah pandemi Covid-19. Dari data BPS Nilai tukar petani (NTP), salah satu indikator untukmengukur kesejahteraan petani, termasuk pekebun, pembudidaya ikan, dan nelayan turun di bawah 100 pada Mei dan Juni 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan anggaran percepatan pemulihan ekonomi mulai April hingga akhir tahun, meliputi 23 jenis program. Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan, berpendapat, survei KNTI di lima wilayah, yakni Semarang, Gresik, Lombok Timur, Medan, dan Aceh, menunjukkan,bantuan bahan kebutuhan pokok tidak optimal. Penyaluran bantuan tidak merata, terutama karena problem pendataan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebutkan, sejumlah upaya antara lain, penyaluran bahan pokok, produk ikan olahan, alat kesehatan,sarana prasarana produksi, penyaluran kredit, serta pendidikan dan pelatihan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga memfasilitasi digitalisasi pemasaran ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim penyaluran beberapa program bantuan telah selesai, pendanaan 269 nelayan senilai Rp 9,67 miliar serta akad kredit 74 debitor senilai Rp 9,52 miliar. Sementara program safari gemar ikan dari Rp8,62 miliar telah terealisasi Rp 5,56 miliar (64,47 persen). Adapun di sektor perikanan budidaya, baru tersalur 41 ton atau Rp 950 juta (13 persen). Sementara stimulus perlindungan usaha pembudidaya kecil, berupa Asuransi senilai Rp 3,5 miliar baru terealisasi Rp 93,98 juta atau 2,6 persen. Program pengembangan usaha garam rakyat baru terealisasi Rp 5,24 miliar atau 22,83 persen dari target Rp 22miliar.

Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, realisasi anggaran mencapai 42,72 persen dari Rp 2,65 triliun. Pemerintah juga berencana memberikan bantuan langsung tunai untuk petani mulai Mei 2020. Rencana ini belum jelas hingga kini. Namun, menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, bantuan langsung tunai hanya berdampak sesaat. Ia mengharapkan bantuan yang berkesinambungan bagi petani yang berorientasi pada daya produksi dan daya beli petani. Bisa berupa pembelian produk pertanian dengan harga layak. Hal senada juga disampaikan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan, Winarno Tohir dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah,

Kementerian Keuangan (Kemkeu)  resmi menyederhanakan skema pemberian subsidi bunga atau subsidi margin bunga bagi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19. Beleid ini tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2020 yang merevisi PMK Nomor 65 yang diterbitkan Kemkeu Juni 2020.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo bilang, ada enam poin utama yang tertera di dalam revisi PMK ini.

• Simplifikasi penyaluran subsidi bunga dengan tidak lagi menggunakan virtual account (VA),
• Penggantian kriteria penyalur,
• Dimungkinkannya penagihan subsidi oleh penyalur,
• Penambahan opsi penyampaian data debitur
• Penegasan batasan waktu pelaksanaan subsidi di pasal 9
• Mempertajam peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kejaksaan.

Meskipun demikian, penyederhanaan ini tak menyebabkan minat UMKM untuk memanfaatkan program tersebut meningkat sebab masih keberatan dengan salah satu persyaratannya, yakni kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana diutarakan Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. Ia berpendapat aturan tersebut menjadi jebakan sebab apabila UMKM memiliki NPWP maka harus mengisi laporan pajak yang cukup rumit, setelah itu jika tidak membayar pajak maka akan di kejar oleh petugas pajak.

Tingkat serapan atas produk penanganan Covid19 asal dalam negeri berpeluang digenjot lagi, menyusul pencabutan fasilitas impor untuk sejumlah barang tersebut oleh Kementerian Keuangan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Redma Gita Wiraswasta mengemukakan pengenaan pajak normal pada produk-produk impor bakal memicu terciptanya pasar yang lebih adil. Namun tantangan bagi penyerapan produksi alat-alat kesehatan (alkes) lokal, terutama pada pakaian pelindung diri, terletak pada stigma pasar dalam negeri yang berpandangan bahwa alat pelindung diri yang baik adalah yang berbahan baku spunbond. Kapasitas produksi dalam negeri untuk meltbond sebagai bahan baku produksi kain non-woven spunbond polypropilene yang menjadi preferensi Kementerian Kesehatan hanya mencapai 100.000 ton per tahun. Adapun Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat rata-rata produksi masker dan pakaian medis nasional berpotensi surplus sekitar 580 juta potong dengan bahan baku woven polyester. 

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Randy H. Teguh mengemukakan perusahaan yang menerima pasokan alat-alat kesehatan melalui impor sejatinya tak terlalu risau dengan fasilitas impor. Justru perusahaan importir alkes lebih khawatir atas kondisi keuangan akibat keterlambatan pembayaran dari konsumen. 

Seiring terbitnya PMK 83/2020, sejumlah barang tak lagi tercantum dalam daftar penerima fasilitas perpajakan, seperti hand sanitizer, zat desinfektan, alat pelindung kaki, face shield, kacamata pelindung, pelindung kepala dan produk mengandung zat desinfektan (siap pakai). Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menilai peningkatan serapan alat pelindung diri produksi lokal sejatinya bisa tumbuh tanpa mengubah fasilitas perpajakan impor. 

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia Suharno Rusdi mengemukakan Indonesia tetap perlu ekspor, karena potensi surplus amat tinggi. Untuk itu pajak ekspor dapat direlaksasi agar produk lokal bisa bersaing di luar negeri. 

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Winarso memastikan fasilitasi impor yang sebelumnya diberikan hanya sebatas barang-barang untuk penanganan Covid-19 yang bersifat bantuan atau hibah, bukan untuk komersial.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memperpanjang insentif listrik bagi pelanggan tertentu, yang semula berakhir Juni 2020 menjadi September 2020. Insentif diberikan kepada pelanggan rumah tangga serta sektor bisnis dan industri. PLN membebaskan tarif pelanggan golongan 450 volt ampere dan diskon tarif 50 persen bagi golongan 900 VA. Saat ini, pelanggan bisnis dan industri golongan 450 VA sebanyak 455.443 pelanggan.

Namun, dampak insentif dinilai tidak signifikan bagi kelompok UMKM saat ini. Menurut Co-founder UKM Indonesia.id Dewi Meisari, perpanjangan subsidi listrik tersebut dapat berdampak signifikan pada usaha skala mikro dan kecil. Adapun usaha skala menengah biasanya menggunakan daya listrik di atas golongan itu. Namun, menurut Dewi, hal ini bisa dikompensasi dengan penguatan sosialisasi tarif khusus bisnis bagi pelaku UMKM yang perlu dibarengi fleksibilitas persyaratan bagi UMKM. Sependapat dengan hal ini, Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun yang juga berpendapat bahwa insentif yang paling pas bagi UMKM saat ini adalah kemudahan di sisi permodalan agar UMKM dapat bangkit kembali.

Adapun Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur Nur Cahyudi berpendapat, insentif yang dibutuhkan UMKM saat ini adalah kesempatan memasarkan produk secara dalam jaringan dapat berupa pelatihan, mulai dari memotret produk hingga cara memasarkan produk di pasar daring. Sementara Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar berpendapat relaksasi ini yang dibutuhkan adalah menghapus tarif minimum pada rentang jam tertentu serta keringanan tarif saat beban puncak.

Tahun ini, status Indonesia bisa kembali lagi menjadi negara berpenghasilan menengah rendah. Kendati begitu, Indonesia tetap perlu memitigasi potensi melebarnya ketimpangan akibat Pandemi Covid-19. Per 1Juli 2020, Bank Dunia mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah tinggi (upper middleincome) berdasarkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita pada 2019 diangka 4.050 dollar AS. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan, pandemi yang penuh ketidakpastian akan menurunkan PNB per kapita semua negara didunia pada 2020 dengan Indonesia berpotensi jatuh kembali. Untuk itu, Indonesia mesti memperkuat kerangka makro ekonomi karena ketidak pastian masa depan masih tinggi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian periode 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan, upaya menjaga stabilitas ekonomi perlu dibarengi transformasi dan reformasi. Namun, tak bisa hanya mengacu literatur yang ada. Menteri Keuangan periode 2013-2014 M Chatib Basri berpendapat, selama ini kebijakan pembangunan terkesan hanya fokus pada faktor ekonomi. Padahal, ada faktor-faktor non ekonomi yang mesti dipertimbangkan pemerintah, seperti politik dan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah kini dihadapkan pada situasi serba mendesak yang membutuhkan respons kebijakan cepat agar ekonomi tidaksemakin terperosok. Dalam situasi serba terbatas, respons kebijakan harus diarahkan untukmencegah pemburukan lebih dalam.