Pemanfaatan berbagai fasilitas bea dan cukai maupun perpajakan atas impor barang untuk penanganan pandemi Covid-19 terus berlanjut. Hingga 13 Juli 2020, realisasi pemberian fasilitas pabean tersebut telah mencapai Rp 1,51 triliun. Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) Untung Basuki memerinci, nilai insentif tersebut diberikan untuk tiga jenis fasilitas.

Pertama, pemberian fasilitas khusus alat kesehatan (alkes) untuk Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/2020 sebesar Rp 1,03 triliun. Dari nilai impor alkes Covid-19 sebesar Rp 4,83 triliun, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk sebesar Rp 370,01 miliar, tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 453,35 miliar, dan dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh) 22 Rp 204,98 miliar. Kedua, pembebasan bea masuk dan perpajakan untuk impor yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai PMK 171 sebesar Rp 337,17 miliar. Secara terperinci, fasilitas tersebut terdiri dari pembebasan bea masuk Rp 160,63 miliar, tidak dipungut PPN Rp 105,12 miliar, dan pengecualian PPh 22 senilai Rp 71,4 miliar. Ketiga, fasilitas impor untuk yayasan atau lembaga non profit sesuai dengan PMK 70 sebesar Rp 141,37 miliar. Ini terdiri dari pembebasan bea masuk Rp 44,17 miliar, tidak dipungut PPN Rp 59,34 miliar, dan dikecualikan PPh 22 senilai Rp 37,86 miliar.

Saat banyak orang gembira bisa bepergian ke mal dan mengunjungi gerai-gerai ritel lagi, investor asing justru memilih cabut dari saham emiten ritel. Sehingga, harga saham sejumlah emiten ritel melemah. Contohnya saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Kemarin, harga saham MAPI turun 5% ke Rp 665 per saham. Investor asing mencetak net sell Rp 27,35 miliar. Sementara saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) turun tipis 0,87% jadi Rp 570 per saham. Jual bersih investor asing di saham ini mencapai US$ 1,88 miliar.

Investor asing memilih cabut dari saham-saham ritel lantaran mengkhawatirkan potensi pemberlakuan kembali pembatasan sosial, mengingat kasus positif Covid-19 meningkat pesat sejak aktivitas ekonomi kembali dibuka. Investor asing terutama khawatir bila Jakarta sebagai ibukota negara kembali menerapkan PSBB secara ketat. Apalagi, 16 Juli atau hari ini adalah hari terakhir PSBB transisi DKI. Naiknya positif Covid-19 dikhawatirkan akan membuat Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat dengan menutup aktivitas bisnis, termasuk ritel.

Kondisi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terpuruk ditengah pandemi Covid-19 untuk sementara terselamatkan lewat pemberian dana pinjaman Rp 8,5 triliun dari pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, pemerintah menerikan pinjaman karena jumlah penumpang Garuda turun drastis sampai 95 persen akibat pandemi Covid-19.

Sesuai usulan Garuda dalam rapat, Rabu, pemerintah dan DPR sepakat dana pinjaman pemerintah memiliki tenor tiga tahun atau jatuh tempo pada 2023. Waktu tiga tahun juga diharapkan bisa memberi waktu bagi manajemen Garuda untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Chappy Hakim mengatakan, berbagai kajian menunjukan sistem transportasi udara perlu waktu 3-5 tahun untuk pulih dari kondisi terpuruk akibat pandemi.

Irfan menuturkan, manajemen Garuda Indonesia sudah menyusun sejumlah skema pengembalian uang negara dalam waktu tiga tahun. Opsi pertama, mengembalikan pendapatan dan mendorong lebih banyak penerbangan sehingga bisa membayar utang secara tunai. Opsi kedua, menerbitkan instrumen utang baru pada 2023 untuk melunasi pinjaman. Opsi ketiga, menawarkan konversi pinjaman Mandatory Convertible Bond (MCB) menjadi saham.

Bank Dunia menaikan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah-atas per 1 Juli 2020. Meskipun kabar baik, hal itu tetap harus disikapi dengan kehati-hatian. Posisi Indonesia berada dibagian bawah kelompok negara berpenghasilan menengah-atas. Dampak pandemi Covid-19 berisikmembawa Indonesia kembali menjadi negara berpenghasilan menengah-bawah jika penanganan Covid-19 gagal menurunkan jumlah penularan baru.

Saat ini pemerintah menjadi pilar utama pemulihan ekonomi melalui instrumen fiskal. Dengan senjata Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020. Tantangannya bagaimana senjata tersebut dapat benar-benar mencapai tujuan mengatasi dampak kesehatan dan menjaga perekonomian tetap bergerak. Dalam menstimulasi ekonomi dan mendistribusikan bantuan untuk jangka pendek dan jangka menengah.

Pada 15 juni 2020, Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan di Indonesia naik dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 9,78 persen pada Maret 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan, pada akhir tahun ini, tingkat kemiskinan di Indonesia 9,7-10,2 persen.

Belanja Pemerintah harus tepat sasaran, untuk kesehatan dan memberi ,modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, korporasi, termasuk BUMN. Pada akhirnya, belanja pemerintah yang didapat dengan berutang akan harus dibayar melalui pajak yang ditarik ketika ekonomi pulih segera.

Kementrian Perdagangan dan Industri Singapura mengumumkan data awal pertumbuhan ekonomi kuartal II akan turun 41,2%. Kuartal I, ekonomi Singapura minus 0,7%. Secara tahunan, ekonomi Singapura terkontraksi 12,6% lebih buruk dari proyeksi yakni – 10%.

Memburuknya ekonomi Singapura harus menjadi perhatian lantaran bisa bisa berefek buruk bagi Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, investasi langsung atau foreign direct investment ( FDI ) Singapura, berdasarkan data BKP terbilang tinggi, rata – rata mencapai 26,5% dari total FDI. Bahkan kuartal I-2020, FDI mencapai 40% dari FDI.

Mengingat mesin ekonomi Indonesia selain konsumsi adalah investasi dan ekspor, Resesi Singapura bisa berdampak bagi kita. Hal ini turut disampaikan Ekonom Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Univesitas Kebangsaan RI Eric Sugandi dan Ekonom INDEF Enny Sri Hartati. Sedangkan di lain pihak, Ekonom BCA David Sumual melihat wajar, PDB Singapura memburuk lantaran negara itu mengadakan sektor jasa perdagangan dan pariwisata. Ia yakin, efek resesi Singapura tidak besar. Piter Abdullah, ekonom Core yakin krisis Singapura tak menyeret ekonomi Indonesia. Sebab ekonomi RI ditopang konsumsi domestik.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan akan mengganti seluruh pembangkit listrik bertenaga diesel dengan pembangkit berbasis liquefied natural gas ( LNG ). Pemerintah sudah menugaskan kepada PT Pertamina ( Pesero ) untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG dalam penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN ( Persero ) pada setiap pembangkit listrik.

Ketua Umum Masyarakat Energi Baru dan Terbarukan Indonesia ( METI ), Surya Darma mendukung langkah pemerintah mendorong penggunaan EBT di dalam negeri. Dia menilai, pembangkit fosil seperti berbasis diesel memang semestinya sudah diganti karena penggunaan diesel akan memakan biaya lebih mahal. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan mengenai harga listrik untuk EBT yang dibeli oleh PLN.

Sekretris Jendral ( Sekjen ) AETI, Jabin Suffianto menyampaikan dari sekian banyak smelter Timah di Riau dan Babel hanya tersisa tujuh yang masih aktif. Ia menyampaikan banyak smelter swasta yang tutup lantaran tidak bisa memenuhi kriteria dan syarat yang diberlakukan oleh pemerintah. Salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) memberikan syarat harus menunjukkan adanya tanda tangan Competent Person Indonesia ( CPI ) di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja ( RKAB ). Syarat tersebut juga menyangkut verifikasi data cadangan yang ada di RKAB perusahaan smelter.

Pembangunan jalan tol Trans Sumatera ditargetkan bisa menembus lebih dari 500 kilometer hingga akhir tahun ini. Senior Executive Vice President Corporate Secretary PT Hutama Karya (Persero), Muhammad Fauzan, mengatakan terdapat 495 kilometer yang akan dinyatakan selesai terbangun dalam beberapa pekan ke depan.

Hingga kini, perseroan sudah menghubungkan jalur Bakauheni-Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 325 kilometer, ruas Palembang-Indralaya sepanjang 22 kilometer, serta jalur Medan-Binjai sepanjang 17 kilometer.

Dari seluruh jalur bebas hambatan sepanjang 495 kilometer itu, Fauzan melanjutkan, baru 368 kilometer yang sudah bertarif. 

Perusahaan sedang mengejar sisa target penyelesaian perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Trans Sumatera seiring dengan pulihnya kegiatan saat masa transisi pandemi atau new normal. Lima PPJT yang dikejar pada tahun ini adalah jalan tol Betung-Jambi, Jambi-Rengat, Rengat-Pekanbaru, Dumai-Rantau Prapat, serta Rantau Prapat-Kisaran. 

Hutama Karya sudah membidik lima perjanjian di lima ruas lainnya untuk tahun depan dan seterusnya, yaitu ruas Langsa-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Sigli, Prapat-Tarutung-Sibolga, termasuk dua ruas yang terdepak dari daftar proyek strategis nasional (PSN), yakni Palembang-Tanjung Api-api serta Batu Ampar-Muara Kuning-Hang Nadim.

Executive Vice President (EVP) Divisi Pengembangan Tol PT Hutama Karya, Agung Fajarwanto, mengatakan perusahaannya sudah menerima Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk pengoperasian seksi 4 Indrapuri-Blangbintang pada jalan tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 13,5 kilometer.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebanyak 25,42 juta orang atau 9,78% dari total penduduk Indonesia. Angka ini meningkat 1,63 juta orang (0,56%) dibandingkan September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang (0,37%) terhadap Maret 2019.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan dari hasil survei sosial demografi BPS terlihat seluruh lapisan masyarakan menurun, 70% responden masyarakat berpendapatan rendah kurang dari Rp 1,8 juta mengalami penurunan. Artiya tujuh dari 10 orang untuk kelompok lapisan bawah pendapatannya menurun. Sementara 30% masyarakat berpendapatan tinggi atau diatas Rp 7,2 juta juga mengalami penurunan pendapatan. Pandemi Covid-19 menghantam seluruh lapisan masyarakan dengan catatan jauh lebih dalam ke masyarakat lapisan bawah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mewajibkan eksportir benih lobster membuat rekening jaminan bank alias bank guarantee untuk memastikan negara menerima pendapatan dari perdagangan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan, Antam Novambar, mengatakan hal itu menjadi solusi sembari menanti terbitnya peraturan baru mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Menurut Antam, eksportir wajib menyimpan sejumlah dana jaminan di rekening bank guarantee. Setelah aturan PNBP terbaru terbit, pemerintah akan menagih kekurangan bayar pajak ekspor benih lobster melalui rekening bank guarantee. 

Dalam penempatan dana jaminan, pemerintah mengestimasi tarif PNBP sebesar Rp 2.000 per ekor benih bening lobster. Bank milik negara ditunjuk sebagai penampung dana tersebut.

Hingga saat ini pemerintah hanya memungut PNBP dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan karantina. Tarifnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015. Aturan itu mewajibkan eksportir membayar Rp 250 untuk setiap 1.000 ekor benih crustacea, termasuk lobster. Namun, Peraturan tersebut masih dalam tahap revisi.

Kepala Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Hari Maryadi, mengatakan pembuatan bank guarantee telah dilakukan oleh dua perusahaan yang mengirim benih bening lobster ke Vietnam pada 12 Juni lalu, yaitu PT Tania Asia Marina dan PT Aquatic SSLautan Rejeki.   

Pengamat perikanan, Suhana, mengaku bingung terhadap langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekspor ini. Pasalnya, pemerintah telah mengizinkan ekspor di tengah ketidakpastian aturan. 

Menurut Abdul Halim, pakar dari Center of Maritime Studies for Humanity, pemerintah perlu mencantumkan ketentuan khusus agar dapat menarik PNBP pengeluaran benih yang belum dibayarkan eksportir sebelum aturan baru terbit.