Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman optimistis, Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga dalam hal menarik investor asing, agar relokasinya ke Indonesia, tarif impor Indonesia yang kompetitif menjadi salah satu faktor perusahan Amerika Serikat merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia, yakni PT CDS Asia (Alpan Lighting).

Adapun nilai investasi Alpan Lighting diperkirakan hingga mencapai US$ 14 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Rencananya pabrik akan didirikan di Kawasan Industri (KI) Wijayakusuma, Jawa Tengah. President & CEO Alpan Lighting Danny Sooferian menyampaikan apresiasi atas kemudahan proses perizinan perusahaan.

Adapun hingga saat ini, BKPM mencatat total nilai investasi dari 7 perusahaan yang relokasi sebesar US$ 850 juta (sekitar Rp 11,9 triliun) dengan potensi penye rapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang. Ke depan BKPM akan mengejar 17 perusahaan yang sudah berniat merelokasi pabriknya.

Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income country menjadi negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country per 1 Juli 2020 berdasarkan assessment Bank Dunia terkini bahwa pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia 2019 naik menjadi US$ 4.050.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari dalam pernyataan resmi menyebutkan, kenaikan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas merupakan buah kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam mendorong ekonomi. Menurut Kemenkeu kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia akan lebih kuat seiring dengan peningkatan status ini. Klasifikasi ini juga digunakan sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia termasuk loan pricing atau harga pinjaman. Adapun Bank Dunia telah memberikan dukungan pembiayaan kepada Indonesia sebesar US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,62 triliun untuk penanganan dampak pandemi.

Persoalan ketersediaan basis data yang komprehensif mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tanah Air, menjadi salah satu ‘kerikil’ bagi pemerintah untuk menyelamatkan sektor itu dari tekanan akibat Covid-19. Pandemi Covid-19 menghadirkan pekerjaan rumah baru bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski diakui sebagai pendorong ekonomi nasional, tetapi ketiadaan basis data komprehensif atas sektor ini mengancam pertumbuhan, terutama di era digital. 

Data pemerintah mengatakan sekitar 40%—50% UMKM terganggu aktivitasnya dan implikasinya, mereka terancam tak sanggup membayar cicilan kepada lembaga pembiayaan. Menteri Koperasi dan UMKM (Menkop UMKM) Teten Masduki sebenarnya sudah punya gambaran mengenai jalan keluar untuk membantu UMKM, yakni mendorong para pengusaha berjualan di marketplace. Namun, masalahnya, porsi UMKM yang sudah masuk ke marketplace masih cenderung minim. Data Kemenkop UMKM menampakkan baru ada 13 juta pengusaha yang melakukannya. Angka tersebut cuma sekitar 8% dari keseluruhan jumlah UMKM yang ditaksir melampaui angka 60 juta. 

Lembaga lain, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), merilis data bahwa jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital berkisar 9,4 juta. Angka ini lagi-lagi masih merupakan proporsi yang rendah. Teten tidak menutup mata soal masih minimnya pemanfaatan teknologi di kalangan pengusaha kecil. Namun, dirinya lantas mengatakan bahwa kendala utamanya adalah integrasi data antara lembaga kementerian. 

Anggota Komisi IV DPR Ledia Hanifa memandang adanya basis data merupakan kunci utama agar pemerintah bisa memetakan strategi yang efektif. Politikus PKS itu lantas mengusulkan adanya penegasan atau anggaran khusus dari APBN untuk membangun basis data UMKM. Pemerintah juga perlu dibekali kecakapan di bidang teknologi untuk menpercepat pembuatan basis data yang sinergis. 

Sejumlah pengamat juga menyoroti aspek lain. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengemukakan selain menyoal pembangunan basis data, dilema lain adalah soal kondisi internet di Indonesia. Pada 2018, berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia menembus angka 150 juta dengan penetrasi 56%. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, dari jumlah yang banyak tersebut masih banyak yang mengalami keluhan soal kecepatan jaringan. Indonesia menempati urutan 92 dalam urutan negara yang memiliki koneksi internet tercepat, dengan kecepatan 6,5 megabit per detik. 

Belum lagi jika bicara soal implementasinya ke pelaku usaha. Bhima menyebut sejauh ini, masih sedikit pemilik UMKM yang sadar akan pentingnya memanfaatkan keberadaan marketplace. Apabila dilihat dari masing-masing sektor industri, usaha kecil dari sektor makanan dan minuman, teknologi informasi dan komunikasi serta sektor kesehatan menunjukkan keinginan kuat untuk meningkatkan investasi teknologi mereka, dengan porsi mencapai 50% dari total pebisnis di sektor itu. 

Kesadaran pengusaha kecil Indonesia terhadap pentingnya bisnis digital juga relatif tinggi. Di Asean, menurut riset tersebut tingkat kesadaran Indonesia (65%) cuma kalah dari Thailand (71%) dan mengungguli negara-negara lain seperti Vietnam (63%), Singapura (60%), hingga Malaysia (59%).

Laporan UOB lantas menggarisbawahi bahwa pandemi Covid-19 kemungkinan besar akan mengubah perilaku masyarakat dan karenanya, UMKM perlu beradaptasi agar dapat tetap bertahan pada masa kenormalan baru.

Perubahan kebijakan yang kelewat drastis hampir selalu memantik polemik. Tak terkecuali, saat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tetiba mendistorsi berbagai beleid yang digadang-gadang sukses oleh pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Salah satu kebijakan yang mendadak dirombak adalah perihal ekspor benih bening lobster (BBL). Pada era Menteri Kelautan dan Perikanan 2014—2019, BBL ‘haram’ dijual ke luar negeri. Namun, kondisi berbalik saat ini. 

Pro dan kontra yang menggelayuti pembukaan keran ekspor BBL (peurulus) hingga kini tak kunjung reda. Belum surut penolakan publik atas kebijakan yang dinilai gegabah itu, dugaan maladministrasi yang berpotensi merugikan negara mencuat ke permukaan. Sebanyak 35 koli BBL kabarnya diekspor oleh empat perusahaan dengan Vietnam sebagai negara tujuan. Ini adalah kali kedua aktivitas ekspor dilakukan sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/2020 diterbitkan pada Mei. Ekspor pertama dilaporkan terjadi pada 12 Juni. 

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) permen itu, penangkapan benur untuk budi daya harus mengacu pada kajian kuota dan wilayah penangkapan yang disusun oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan). Syarat ekspor BBL juga diatur di Pasal 5. Ketentuannya, eksportir harus melakukan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat. Mereka harus merealisasikan panen secara berkelanjutan dan melepasliarkan 2% dari hasil panennya. 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengemukakan empat eksportir BBL tersebut terindikasi tidak memiliki rekam jejak pembudidayaan yang dibuktikan dengan panen secara keberlanjutan. Hal ini tecermin dari proses ekspor yang terkesan ditutupi saat pembahasan revisi pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ekspor BBL masih bergulir. Besaran pungutan PNBP ekspor lobster diatur di PP No. 75/2015.Margin yang besar antara harga ekspor dan harga di tingkat nelayan membuat opsi ekspor menjadi pilihan menggiurkan di tengah berbagai risiko budi daya. Walhasil, benih kualitas tinggi bakal dikirim untuk ekspor dan yang tersisa di dalam negeri tinggallah kualitas rendah. 

Risiko ini yang lantas membuat Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan mendesak pemerintah mengatur harga penjualan BBL di nelayan dan harga ekspor. Menurutnya, harga benur di tingkat nelayan ada di kisaran Rp10.000 —Rp15.000 per ekor. Sangat kontras dengan harga ekspor yang dikabarkan mencapai Rp70.000— Rp150.000 per ekor.

Upaya pemulihan kinerja industri manufaktur masih bertatih-tatih karena dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama menyangkut daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Hingga triwulan II/2020, kinerja sektor industri manufaktur masih berada dalam fase kontraksi yang lebih dalam. Hal itu tecermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia sebesar 28,55%, turun dibandingkan dengan triwulan I/2020 sebesar 45,64%.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan pandemi Covid-19 telah membuat kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terpukul. Sekretaris Jenderal API Rizal Rakhman memproyeksikan kinerja industri TPT bahkan belum akan membaik secara signifikan dalam waktu dekat. Dia mengungkapkan masalah utama yang dihadapi industri TPT saat ini adalah daya beli masyarakat yang rendah. Dia berharap agar pemerintah dapat menambahkan bea masuk bagi produk garmen impor setidaknya pada triwulan III/2020, sehingga ada pertumbuhan di industri TPT nasional dengan meningkatnya serapan garmen lokal di pasar domestik. 

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Industri Johnny Darmawan mengungkapkan saat ini utilitas sektor manufaktur anjlok ke kisaran 30%—50%. Johnny optimistis angka tersebut dapat membaik pada triwulan III/2020 ke level 70%. Dia menilai sektor manufaktur yang akan cepat pulih adalah industri kebutuhan pokok seperti industri makanan dan minuman.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Ismail Mandry berharap agar pemerintah memberikan kelonggaran regulasi bagi industri baja untuk mempermudah perbaikan utilitias pabrikan. Adapun, komitmen yang dimaksud adalah pelonggaran impor sekrap baja, pengeluaran slag industri baja dari daftar limbah berbahaya dan beracun (B3), dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri. 

Menurut dia, utilitas mayoritas baru dapat menyentuh level 50% pada triwulan IV/2020, dengan catatan proyek-proyek konstruksi kembali berjalan. Di sisi lain, Ismail menyatakan penurunan tarif gas pada awal semester II/2020 dapat membantu pemulihan industri baja nasional. Setidaknya permintaan untuk alat kesehatan, farmasi dan fitofarmaka, dan makanan dan minuman masih meningkat, sedangkan industri petrokimia memiliki dampak yang moderat. Di sisi lain, sektor otomotif terdampak paling berat dari 10 sektor manufaktur lainnya.

Direktur Departemen Asia dan Pasifik di Dana Moneter Internasional (IMF), Changyong Rhee, kepada CNBC menyatakan bahwa ekonomi Asia akan kontraksi 1,6% pada tahun ini, untuk kali pertama sepanjang sejarah. Proses pemulihannya kemudian diprediksi memakan waktu beberapa tahun. IMF memangkas perkiraan ekonomi global, dan memproyeksikan perekonomian dunia pada 2020 bisa menyusut 4,9%, sebelum rebound untuk tumbuh 5,4% pada tahun depan.

Menurut Rhee, perekonomian Asia diperkirakan pulih dengan kuat untuk mencatatkan pertumbuhan 6,6% pada tahun depan. Namun tingkat kegiatan ekonomi di wilayah itu masih akan lebih rendah dari apa yang diproyeksikan IMF sebelum pandemi. Ditambahkan oleh Rhee, apabila terjadi gelombang kedua dari infeksi Covid-19 di wilayah itu maka kebanyakan pemerintah mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mendukung perekonomian, seperti yang mereka lakukan selama gelombang pertama.

Dana pensiun lembaga keuangan AXA (DPLK AXA) telah dibubarkan efektif tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomoe KEP-6/D.05/2020 tanggal 17 Februari 2020 (keputusan likuidasi). Peserta DPLK AXA agar segera menghubingi Tim Likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan AXA selambat-lambatnya 20 Agustus 2020. Apbaila peserta tidak menghubungi, maka seluruh portofolio dan kepesertaan peserta di DPLK AXA akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services (DPLK AXA Mandiri).

Geliat investor ritel pada masa pandemi Covid-19 tidak padam. Menurut Investment & Liablilities Departement Head Commonwealth Bank Ivan Kusuma menyatakan bahwa instrumen yang menarik saat ini salah satunya adalah obligasi. Pasar obligasi Indonesia menawarkan tingkat imbal hasil menarik dibandingkan dengan obligasi dari sesama negara berkembang lain yakni sekitar 5,16%. 

Pada semester I-2020, Mandiri Sekuritas mencatat penambahan lebih dari 26.000 nasabah baru untuk segmen ritel menjadi 145.000 nasabah. Sekitar 60% nasabah Mandiri Sekuritas adalah generasi milenial. Gambaran terkini, sebanyak 55% nasabah yang berinvestasi ORI017 melalui Mandiri Sekuritas Online Securities Trading adalah generasi melenial dengan nilai pembelian Rp 16 miliar.

Menurut Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Fadhil Hasan, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto, peneliti Indef Enny Sri Hartati, dan peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, perekonomian nasional tahun ini masih bisa tumbuh 0,5-0,9% dan berpeluang pulih dengan pola ‘V’ (V-shape) atau menukik tajam dalam tempo singkat, namun kemudian melejit kembali secara cepat.

Kunci pemulihan ekonomi domestik terletak pada kemampuan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 dan mencegah gelombang kedua (second wave) pandemi. Selain itu, pemerintah harus all out mengoptimalkan penyaluran stimulus fiskal dan menggenjot belanja di kementerian dan lembaga (K/L). Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mencegah kontraksi ekonomi tahun ini, pemerintah akan menggenjot belanja barang dan belanja modal pada kuartal III dan IV, serta mengintensifkan penyaluran dana stimulus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi kuartal I-2020 hanya tumbuh 2,97% secara tahunan (year on year/yoy) dan terkontraksi 2,41% secara kuartalan (quarter to quarter/q to q). Pemerintah memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2020 minus 3,8%. Kontraksi terjadi seiring diberlakukannya PSBB di berbagai daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk mengatasi pandemi corona dan dampaknya terhadap perekonomian, pemerintah menganggarkan dana stimulus fiskal senilai total Rp 695,20 triliun. Sebagian kecil dana stimulus sudah terealisasi. Di sisi lain, hingga semester I, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 33,8%, belanja K/L 41,9%, belanja non-K/L 27,9%, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 52,4%. Khusus belanja barang dan modal K/L, realisasinya mencapai 36,5% dan 27,4%.

Menurut Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, untuk periode setahun penuh, pertumbuhan PDB masih berpeluang tumbuh positif, meski pada kuartal II-2020 hampir dipastikan mengalami kontraksi dengan perkiraan minus 2,5% hingga minus 3,5%. Menurut peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, agar PDB tetap tumbuh positif tahun ini, pemerintah harus menjalankan kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan mengemukakan, penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian pada kuartal III dan IV-2020 akan menentukan pencapaian ekonomi 2021. Peneliti senior Indef, Enny Sri Hartati menjelaskan, selama ini terkesan ada dikotomi penanganan kesehatan dan ekonomi. Padahal, keduanya harus ditangani secara bersamaan.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapan, akibat PSBB dan pembatasan jarak fisik (physical distancing) dalam tiga bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 hampir dipastikan terkontraksi. Menurut Airlangga Hartarto, salah satu yag dijadikan motor pendorong per tumbuhan ekonomi nasional adalah proyek-proyek pembangunan yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk infrastruktur, khususnya jalan tol. Dia menambahkan, pemerintah juga terus mendorong sektor bisnis yang bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor-sektor yang tetap tumbuh di tengah pandemi Covid-19, misalnya industri makanan minuman (mamin), farmasi, alat pelindung diri (APD), logistik, batu bara, serta minyak nabati dan hewani.

Di pihak lain, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi nasional masuk zona positif pada kuartal III dan kuartal IV-2020 seiring pelonggaran PSBB. Menkeu optimistis pertumbuhan PDB membaik pada kuartal III dan IV. Hal itu tercermin pada indikator penerimaan perpajakan pada Juni yang mulai berbalik positif atau kontraksinya menurun pada beberapa jenis penerimaan pajak. Kecuali dari sisi penerimaan pajak, menurut Sri Mulyani, aktivitas ekonomi yang membaik ditunjukkan oleh penjualan semen pada Juni yang mulai positif. Menkeu menambahkan, pada kuartal II, PDB diperkirakan minus 3,5% hingga minus 5,1%. Alhasil, selama semester I-2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan minus 1,1% sampai minus 0,4%. Dalam prognosis atau outlook semester II-2020, Menkeu mengestimasikan PDB membaik dengan pertumbuhan 0,3% hingga 2,2%. Stimulus bansos akan mendorong konsumsi masyarakat pada semester II-2020. Sejalan dengan itu, konsumsi pemerintah bakal meningkat seiring tingginya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

Diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2020), Aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang terjadi mulai Juni diyakini merupakan pembalikan arah ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis produk domestik bruto (PDB) kuartal III bakal positif, bisa mencapai 1,2%. Sedangkan pada kuartal IV, ekonomi berpotensi tumbuh 3,2%. Pembalikan arah ekonomi juga tercermin pada perkembangan penerimaan pajak yang membaik selama Juni. Sebagai gambaran, pajak penghasilan orang pribadi selama Juni melonjak 144,3% secara tahunan (yoy). Kemudian pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Juni terjadi pembalikan, tumbuh positif 13,5% (yoy).

Menkeu menjelaskan, penerimaan pajak hingga semester I-2020 tercatat sebesar Rp 531,7 triliun atau 44,4% dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Nilai tersebut terkontraksi 12% (yoy) dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 604,3 triliun. Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi akan membaik kembali pada kuartal III dan kuartal IV-2020 karena aktivitas masyarakat dan dunia usaha mulai bergerak seiring pelonggaran PSBB. Pertumbuhan ekonomi kuartal III, menurut Sri Mulyani, diharapkan setidaknya mencapai 0% atau positif, sehingga tidak sampai negatif. Pada kesempatan ini, Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa defisit APBN 2020 selama semester I tercatat Rp 257,8 triliun. Defisit ini setara 1,57% PDB. Berdasar Perpres 72/2020, defisit APBN tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% PDB.

Di tempat terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperkirakan bahwa pemulihan ekonomi dan bisnis di Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 akan berlangsung bertahap dan baru bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi pada kuartal I- 2022. Ia mengingatkan, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam berdisiplin menjalankan protokol pencegahan Covid-19 menjadi kunci utama untuk mencegah gelombang kedua pandemi penyakit tersebut di Indonesia, sudah terbukti di banyak negara bahwa gelombang ke dua pandemi Covid-19 tidak bisa di hentikan. Maka dari itu, ia berharap kepedulian dan kerja sama masyarakat menjadi sinergisitas menjadi solusi bagi bangsa Indonesia.