Selama satu semester tahun ini, penjualan kendaraan roda empat yang baru cenderung menurun. Data gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukan, penjualan mobil dari pabrikan ke dealer (wholesales) sepanjang enam bulan pertama tahun 2020 berjumlah 260.933 unit, atau turun 46 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 483.648 unit. Adapun penjualan dari dealer ke konsumen (ritel) hanya 290.597 unit atau turun 42,1 persen dari 501.708 unit pada 2019.

Pandemi memaksa agen pemegang merek (APM) mobil menekan produksi karena permintaan yang lesu. Penurunan penjualan mobil di Indonesia tahun ini diperkirakan 40 persen. Secara global, penjualan mobil tahun 2020 di seluruh dunia hanya akan mencapai 71,9juta unit. Pemulihan untuk pembelian mobil baru membutuhkan waktu yang diperkirakan cukup lama. Hal ini sangat ditentukan oleh daya beli masyarakat dan penyaluran kredit dari perbankan untuk sektor ini. Kunci pemulihan terletak pada kelompok masyarakat kelas menengah yang menjadi penggerak konsumsi. Kelompok inilah yang akan menggerakan perekonomian karena kontribusi konsumsi dari kelompok ini bertumbuh dari 21 persen pada 2002 menjadi sekarang mencapai hampir separuh dari konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Imbal dagang, salah satu ragam cara perdagangan antarnegara, mencuat kembali tahun ini, setelah timbul dan tenggelam sepanjang 2009-2019. Hasilnya tak kunjung terealisasi. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia menerapkan skema ini terhadap tiga negara, yaitu Rusia, Korea Selatan, dan India.

Skema tersebut biasa dipakai dalam kesepakatan pembelian produk alat utama system pertahanan (alutsista) dan produk-produk lain berteknologi tinggi. Sebenarnya, skema imbal dagang bukanlah hal baru bagi Indonesia karena sudah diterapkan sejak 1982. Namun, pemerintah tidak intensif engembangkan skema itu. Padahal, hasilnta cukup baik meningkatkan ekspor.

Pemerintah mulai jarang menerapkan skema tersebut setelah krisis moneter 1998. Hal itu berlangsung hingga pertengahan 2003. Baru Agustus 2003, Indonesia berhasil menandatangani kesepakatan imbal dagang dengan Libya. Jika diseriusi ke depan imbal dagang ini tak hanya bisa menjaga keseimbangan ekspor dan impor antara dua negara, tetapi juga meningkatkan teknoligi dan SDM Nusantara.

Presiden Joko Widodo meminta auditor internal pemerintah mengintensifkan pendampingan dan meminta aparat penegak hukum mengedepankan pencegahan. “Pertama, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan (dengan) bertanggung jawab, dikelola transparan, sebaik-baiknya, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Presiden. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya langkah cepat, tepat, efisien, dan akuntabel. Kepada aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan KPK, Presiden meminta aspek pencegahan lebih dikedepankan dengan memperkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam sambutan saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menyatakan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019. Namun, hal ini tak berarti LKPP bebas dari masalah. Menurut dia, BPK mengidentifikasi 31 masalah terkait system pengendalian internal dan kepatuhan ketentuan perundang-undangan, diantaranya penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jendral Pajak dan penyaluran dana peremajaan perkebunan sawit periode 2016-2019 pada pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Presiden Jokowi membentuk Komite khusus untuk Penanganan Covid-19 dan PEN yang membawahi dua Satuan Tugas ( Satgas ) yakni Satgas Penanganan Covid-19 yang di pimpin kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Satu lagi Satgas PEN yang di ketuai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Dimana ketua Komite sesuai Perpres No 82/2020 adalah Menko bidang Ekonomi Airlangga Hartanto dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite,

Selain membentuk komite baru, Presiden Jokowi juga membubarkan 18 Lembaga Lama. OJK dan BI juga masuk dalam Komite ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Wakil Ketua Komite menegaskan pembentukan komite ini merupakan isyarat penanganan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi korona harus seirama. Sebagai contoh penentuan status zona dan kebijakan ekonomi harus sejalan. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, salah satu tugas yang dia emban adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Namun, Ekonom indef Bhima Yudistira menilai, pembentukan komite ini justru sinyal lemahnya koordinasi kabinet, jika koordinasi berjalan selaras., para menteri bisa bekerja sama menggotong program ini tanpa membuat komite baru.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saefulhak mengatakan, melimpahnya pasokan bijih nikel karena masih banyak smelter nikel yang belum beroperasi. Dari target 29 smelter nikel hingga tahun 2022, baru 11 smelter yang beroperasi, sedangkan sisanya masih tahap pembangunan.

Dia memberikan gambaran, kapasitas input smelter di Indonesia baru mampu menyerap sekitar 30 juta ton bijih. Adapun kapasitas produksi bijih nikel bisa mencapai 60 juta ton dalam setahun. Saat ini bijih nikel yang di serap rata-rata komoditas yang berkadar 1,8% atau dengan pencampuran antara bijih nikel kadar rendah 1,5%-1,6%dan bijih nikel yang memiliki kandungan 2%.

Staff Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral Dan Batubara Irwandy Arif mengatakan pandemi menyebabkan proyek smelter terhenti karena sulit mendatangkan peralatan, tenaga kerja dan pencairan dana pembangunan. Alhasil investasi smelter pada tahun ini yang senilai US$3,7 miliar mungkin tidak akan terpenuhi. Pada tahun ini, investasi smelter diproyeksikan senilai US$ 1.9 miliar. Khusus investasi smelter nikel yang bakal di bangun di tahun ini sebesar US% 884 juta.

CEO BRI Ventures Nicko Widjaja, mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan dana Rp 300 miliar dari investor institut baik swasta maupun BUMN, dia menyatakan dana tersebut akan digunakan berinvestasi pada 10 hingga 15 entitas UMKM rintisan berbasis teknologi (Startup). Direktur Konsumer BRI, Handayani, mengakui bakal melihat fintech wealth management dan insurtech setelah melihat pandemi membuat masyarakat sadar akan pentingnya berinvestasi dan kesehatan.

Senada, CEO Mandiri Capital Eddi Danusaputro, menyatakan ada bujet sekitar Rp 50 miliar dan untuk investasi lanjutan Rp 50 miliar tahun ini. Selain itu Mandiri Capital tengan mengumpulkan venture fund senilai US$ 100 Juta. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2020 modal ventura menyalurkan penyertaan modal maupun pembiayaan Rp. 13,07 triliun. Tumbuh 28,52% dibanding Mei 2019.

Kopi Mantan meraih pendanaan sebesar US$1 juta atau sektiar Rp 14,5 mliar dari Panta Kapital. Dana akan digunakan untuk pengembangan usaha, termasuk menambah jumlah gerai hingga 100 gerai pada 2021. Pendanaan diberikan di Jakarta pada Sabtu (18/7), sekaligus peremsian pembukaan perusahaan private equity dan venture capitalist Panta Capital di Indonesia. Daniel Tjoa selaku pendiri dan CEO Panta Capital menyampaikan bahwa ada potensi tersembunyi di perekonomian Indonesia. Co-founder Kopi Mantan, Raymon Tjiadi mengatakan, dana akan digunakan untuk menambah gerai menjadi 100 gerai pada tahun depan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan pemanfaatan insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) masih rendah. Menurut dia, dari 2,3 juta UMKM, baru 8,7 persen atau 201 ribu yang mengajukan permohonan insentif. 

Dalam kondisi normal, UMKM membayar pajak penghasilan 0,5 persen dari omzetnya. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah membebaskan UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dari kewajiban ini. Insentif ini diberikan bersamaan dengan penyaluran anggaran pemulihan ekonomi untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. 

Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Victoria Simanungkalit, mengakui bahwa sosialisasi program insentif ini tak menyentuh semua kalangan. Victoria juga menyebutkan sebagian UMKM menganggap insentif ini diberikan secara otomatis, padahal mereka harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat.

Ketiga kelompok UMKM, usaha kecil, dan usaha kelas menegah menyumbangkan 61,07 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja. UMKM memberi andil 60,42 persen dari total investasi nasional dan 14,37 persen dari total ekspor.

Untuk mendapatkan insentif pembebasan PPh, UMKM harus mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Pemerintah menargetkan insentif ini bisa dinikmati 2,3 juta UMKM atau entitas yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan membayar pajak pada tahun lalu. 

Di luar insentif pajak, Presiden Joko Widodo memberi bantuan modal kerja (BMK) kepada sejumlah UMKM sebesar Rp 2,4 juta. Jokowi mengatakan bantuan ini baru tahap awal. Nantinya bantuan ini diberikan kepada 12 juta pedagang usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

Pelaku usaha budidaya udang mengeluhkan aturan perizinan usaha yang berbelit. Saat ini terdapat 21 izin yang harus dipenuhi petambak udang tetapi sosialisasi terkait ketentuan tersebut dinilai masih minim. Pengurusan izin itu melibatkan sejumlah instansi ditingkat pusat dan daerah antara lain : pemerintah pusat, dinas energi sumber daya mineral, dinas kelautan dan perikanan, dinas lingkungan hidup serta dinas penanaman modal.

Ketua Shrimp Club Indonesia Jawa Barat Joko Sasongko berpendapat, minimnya pemahaman terkait perizinan membuat sejumlah petambak terjerat persoalan hukum. Pada tahun 2014, pihaknya mengkonfirmasi terdapat 14 jenis izin usaha tambak udang tetapi pada 2019 jumlahnya meningkat menjadi 21 izin. Dari 21 izin tersebut yang dikeluhkan antara lain : izin mendirikan bangunan dengan tarif restribusi dihitung per meter persegi tambak. 

Deputi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kematiman dan Investasi Safri Burhanuddin mengemukakan pemerintah sedang melakukan perizinan untuk investasi udang menjadi 6 izin. Pemerintah menempatkan pengembangan produksi udang sebagai program prioritas perikanan tahun 2019-2024. Selama kurun waktu 2020-2024, produksi udang ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat. 

Berdasarkan data Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, target produksi udang tahun 2020 sebesar 630.000 ton dan meningkat menjadi 1,29 juta ton pada 2024. Luas tambak yang ditargetkan 58.800 hektar pada 2020 diproyeksikan menjadi 120.400 hektar pada 2024. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, volume ekspor udang pada periode Januari-April  2020 mencapai 78.800 ton dengan nilai 648,72 juta dollar AS. Tahun 2019 volume ekspor udang sekitar 207.000 ton dengan nilai ekspor 1,7 miliar dollar AS.

Pemerintah menerbitkan aturan tentang harga patokan mineral. Aturan ini juga meliputi penunjukan surveyor jika ada sengketa tentang kadar nikel. Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yunus Saefulhak mengatakan, harga patokan mineral diatur lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020. Harga patokan pemerintah posisinya ada di tengah-tengah sehingga memberikan margin yang seimbang antara pengusaha tambang dan smelter.

Saat ini harga bijih nikel 20 dollar AS per ton, pengusaha mendapatkan laba 41% sedangkan petambang minus 2%. Dengan harga patokan mineral yang ditetapkan pemerintah 33,22 dollar AS per ton, pengusaha smelter mendapatkan keuntungan 33% dan petambang juga mendapatkan keuntungan 34%.

Disisi lain, Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, saat ini ada 3,8 juta ton bijih nikel yang menganggur tak terjual di dalam negeri dan tidak bisa diekspor setelah larangan bijih ekspor terbit.