Hairudin, pembudidaya lobster di Desa Telong Elong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menuturkan, sejak awal tahun hingga kini, harga lobster tak kunjung terdongkrak. “Kami, pembudidaya, rasanya sakit. Lobster (panen) tidak ada harganya. Seharusnya, bulan juli tren harga lobster mulai naik. Akan tetapi, sampai sekarang, belum keliatan trennya malah anjlok,” ujar Hairudin yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Hal senada dikemukakan Abdullah, pembudidaya lobster di Desa Telong- Elong. Harga jual Hasil Budidaya lobster jennies pasir berukuran diatas 200 gram saat ini Rp 200.000 per kilogram (kg). Dalam Kondisi normal, harga lobster itu berkisar Rp 325.000- Rp 350.000 per kg, bahkan mencapai kisaran Rp 425.000-Rp 450.000 per kg. sementara itu, harga lobster mutiara berukuran di atas 500 gram Rp 340.000-Rp 380.000 per kg. Pada Agustus, harga lobster mutiara bisa Rp 700.000-Rp 750.000 per kg.

Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia Effendy Wong mengatakan, pasar lobster konsumsi ke China biasanya meningkat pada Agustus. Namun, diorediksi banyak pasokan lobster dari Vietnam ke China. Vietnam unggul dalam mutu dan transportasi, dengan ongkos kirim hanya 20 persen dari biaya logistic Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jendral Perikanan Tangkap Kemaritiman Kelautan dan Perikanan Zulficar mundur dari jabatannya. Rabu (15/7/2020) sore, beredar pesan singkat terkait pengunduran diri Zulficar per 14 Juli 2020. Disebutkan, surat pengunduran diri yang dilayangkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan itu disertai alasan-alasan prinsip.

“Menteri Edhy pada hari yang sama mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk pengisian jabatan JPT Madya Direktur Jendral Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya jelas agar pejabat pengganti segera ada dan menjadi bagian tim kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melayani pemangku kepentingan kelautan perikanan,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Agung Tri Prasetyo.

Indonesia memanfaatkan skema imbal dagang dengan negara lain untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Pendekatan dilakukan kepada India, Rusia, dan Korea Selatan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri, Kamis (16/7/2020), mengatakan, pemanfaatan mekanisme imbal dagang berperan strategis dalam pengembangan ekspor nasional. Jika direalisasikan saat ini, kinerja ekspor Indonesia di tengah pandemi Covid-19 akan terjaga.

Salah satu pengadaan barang pemerintah berskema imbal dagang adalah pembelian alat utama system pertahanan (alutsista). Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 43 Ayat (5) Huruf (e). Indonesia telah menjajaki imbal dagang dengan Rusia dan terbaru dengan India.

Dari skema imbal dagang tersebut, Rusia memiliki opsi untuk mengimpor karet olahan dan turunannya, minyak kelapa sawit mentah dan turunannya, mesin, kopi dan turunannya, kakao dan turunannya,tekstil, teh, alas kaki, ikan olahan, furnitur, kopra, plastik dan turunannya, resin, kertas, rempah-rempah, serta produk industri pertahanan dari Indonesia. Nilai impor Rusia tersebut setara dengan 570 juta dollar AS.

Sementara Reuters memberitakan, India menawarkan sistem advanced cruise missile atau peluru kendali/rudal jelajah ke sejumlah negara pada 2016. Produk yang ditawarkan itu berupa misil supersonic BrahMos. Indonesia termasuk salah satu negara yang tertarik membeli barang tersebut.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal, Secara prinsip, mekanisme imbal dagang dapat direalisasikan secara taktis dan dalam jangka pendek. ”Mekanisme ini lebih fleksibel (dibandingkan dengan membentuk perjanjian perdagangan) dalam meningkatkan kinerja perdagangan bersama mitra dagang karena mengandalkan produk unggulan masing-masing yang sudah tersedia,” katanya.

Indonesia memanfaatkan skema imbal dagang dengan negara lain untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Pendekatan dilakukan kepada India, Rusia, dan Korea Selatan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri, Kamis (16/7/2020), mengatakan, pemanfaatan mekanisme imbal dagang berperan strategis dalam pengembangan ekspor nasional. Jika direalisasikan saat ini, kinerja ekspor Indonesia di tengah pandemi Covid-19 akan terjaga.

Salah satu pengadaan barang pemerintah berskema imbal dagang adalah pembelian alat utama system pertahanan (alutsista). Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 43 Ayat (5) Huruf (e). Indonesia telah menjajaki imbal dagang dengan Rusia dan terbaru dengan India.

Dari skema imbal dagang tersebut, Rusia memiliki opsi untuk mengimpor karet olahan dan turunannya, minyak kelapa sawit mentah dan turunannya, mesin, kopi dan turunannya, kakao dan turunannya,tekstil, teh, alas kaki, ikan olahan, furnitur, kopra, plastik dan turunannya, resin, kertas, rempah-rempah, serta produk industri pertahanan dari Indonesia. Nilai impor Rusia tersebut setara dengan 570 juta dollar AS.

Sementara Reuters memberitakan, India menawarkan sistem advanced cruise missile atau peluru kendali/rudal jelajah ke sejumlah negara pada 2016. Produk yang ditawarkan itu berupa misil supersonic BrahMos. Indonesia termasuk salah satu negara yang tertarik membeli barang tersebut.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juli 2020 yang berjudul The Long Road to Recovery, World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 sebesar 0% dan mungkin terjun ke jurang resesi terutama jika Indonesia gagal mengendalikan -penyebaran virus Covid-19 dan memaksa kebijakan pembatasan mobilitas penduduk semester II-2020 ini. Penyulut resesi di Indonesia lainnya adalah bila resesi global lebih parah akan terjadi penurunan investasi dan ekspor sehingga menambah beban, pada skenario ini ekonomi Indonesia 2020 bisa minus 2%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut pemerintah sudah memiliki 4 upaya yaitu membuka sektor ekonomi produktif dengan protokol kesehatan, mempercepat realisasi anggaran, percepatan restrukturisasi kredit dan usaha, dan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ditempat terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengkonfirmasi percepatan realisasi anggaran kesehatan. Per 8 Juli baru 5.15% terealisasi dari Rp 87,55 Triliun anggaran PEN.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai Resesi tidak perlu dikhawatirkan, yang penting Indonesia tidak terjatuh ke jurang krisis dengan kondisi dunia usaha dan sektor keuangan yang kolaps. Sedangkan Ekonom Institute For Development of Economics and Finance ( Indef ) Bhima Yudhistira menilai, Indonesia belum siap menghadapi krisis. Sebab kemampuan fiskal terbatas dengan defisit di atas 6% dari PDB. Kedua jaring pengaman di Indonesia masih rendah, Ketiga sektor usaha mikro.

Rencana PT. Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP) mengakuisisi Pinehill Company Limited terus bergulir senilai US$2.99 miliar. First Pacifik merupakan pemegang saham mayoritas PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan tercatat di bursa saham Hong Kong dan menjadi pengendali di ICBP dengan kepemilikan saham sebesar 80,53%. Namun, rencana akuisisi bisa terganjal bisa Grup Salim gagal memperoleh persetujuan pemegang saham hal ini dikarenakan dibawah aturan otoritas Hong Kong Anthoni Salim dan rekan tidak terhitung sebagai Independen dan tak punya hak suara serta hak pilih dalam RUPS yang menjadi salah satu syarat dari OJK terkait akusisi yang termasuk transaksi afiliasi sebagaimana diingatkan oleh Sedangkan Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma.

Namun, Michael W Setjoadi, analis RHB Sekuritas menilai jika transaksi batal justru berdampak positif bagi ICBP karena akan menjadi perusahaan dengan net cash dan neraca keuangan yang kuat, serta ROE yang solid. RHB menghitung, PER forward ICBP kemahalan sekitar 20% di market sekarang. Apalagi, pertumbuhan Pinehill sudah terbatas tanpa tambahan capex.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) melanjutkan ekspansi pembangunan proyek di luar negeri. Perusahaan konstruksi pelat merah ini tengah menggarap proyek mass rapid transit (MRT) di Taiwan. Proyek transportasi massal ini sudah mulai digarap sejak pertengahan tahun lalu. Di proyek tersebut, WIKA akan membangun 13 stasiun MRT yang ditargetkan rampung pada tahun 2021. Jalur bernama Sanying Line itu membentang sepanjang 14,3 kilometer dengan 13 stasiun pemberhentian. Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Wijaya mengatakan, nilai proyek MRT Taiwan mencapai Rp 226 miliar. Namun, tak semua proyek garapan WIKA di luar negeri sudah berjalan normal. Ada beberapa proyek yang pembangunannya masih terhambat pandemi korona, yakni di Malaysia dan Aljazair.

Di Aljazair, WIKA menggarap proyek rumah tapak sebanyak 1.185 unit. Proyek yang berlokasi di Ourgla, Aljazair, ini memiliki nilai kontrak Rp 506 miliar. Lalu di Malaysia, WIKA menggarap proyek Jembatan Sungai Limbang senilai Rp 383,01 miliar. Saat ini, WIKA juga sedang melakukan proses tender proyek luar negeri senilai Rp 3 triliun-Rp 4 triliun. Proyek tersebut berlokasi di Filipina dan Taiwan. Pada tahun lalu, proyek luar negeri berhasil menyumbang 3% dari total pendapatan WIKA yang mencapai Rp 27,21 triliun. Kinerja keuangan WIKA memang tengah terpukul pandemi korona. Dari Januari hingga akhir Maret 2020, pendapatan WIKA turun 35,38% year on year menjadi Rp 4,2 triliun. Laba bersih juga anjlok 65,3% menjadi Rp 99,21 miliar.WIKA pun banyak melakukan efisiensi terhadap pengeluaran belanja modal.

Pemanfaatan berbagai fasilitas bea dan cukai maupun perpajakan atas impor barang untuk penanganan pandemi Covid-19 terus berlanjut. Hingga 13 Juli 2020, realisasi pemberian fasilitas pabean tersebut telah mencapai Rp 1,51 triliun. Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) Untung Basuki memerinci, nilai insentif tersebut diberikan untuk tiga jenis fasilitas.

Pertama, pemberian fasilitas khusus alat kesehatan (alkes) untuk Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/2020 sebesar Rp 1,03 triliun. Dari nilai impor alkes Covid-19 sebesar Rp 4,83 triliun, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk sebesar Rp 370,01 miliar, tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 453,35 miliar, dan dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh) 22 Rp 204,98 miliar. Kedua, pembebasan bea masuk dan perpajakan untuk impor yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai PMK 171 sebesar Rp 337,17 miliar. Secara terperinci, fasilitas tersebut terdiri dari pembebasan bea masuk Rp 160,63 miliar, tidak dipungut PPN Rp 105,12 miliar, dan pengecualian PPh 22 senilai Rp 71,4 miliar. Ketiga, fasilitas impor untuk yayasan atau lembaga non profit sesuai dengan PMK 70 sebesar Rp 141,37 miliar. Ini terdiri dari pembebasan bea masuk Rp 44,17 miliar, tidak dipungut PPN Rp 59,34 miliar, dan dikecualikan PPh 22 senilai Rp 37,86 miliar.

Saat banyak orang gembira bisa bepergian ke mal dan mengunjungi gerai-gerai ritel lagi, investor asing justru memilih cabut dari saham emiten ritel. Sehingga, harga saham sejumlah emiten ritel melemah. Contohnya saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Kemarin, harga saham MAPI turun 5% ke Rp 665 per saham. Investor asing mencetak net sell Rp 27,35 miliar. Sementara saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) turun tipis 0,87% jadi Rp 570 per saham. Jual bersih investor asing di saham ini mencapai US$ 1,88 miliar.

Investor asing memilih cabut dari saham-saham ritel lantaran mengkhawatirkan potensi pemberlakuan kembali pembatasan sosial, mengingat kasus positif Covid-19 meningkat pesat sejak aktivitas ekonomi kembali dibuka. Investor asing terutama khawatir bila Jakarta sebagai ibukota negara kembali menerapkan PSBB secara ketat. Apalagi, 16 Juli atau hari ini adalah hari terakhir PSBB transisi DKI. Naiknya positif Covid-19 dikhawatirkan akan membuat Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat dengan menutup aktivitas bisnis, termasuk ritel.

Kondisi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terpuruk ditengah pandemi Covid-19 untuk sementara terselamatkan lewat pemberian dana pinjaman Rp 8,5 triliun dari pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, pemerintah menerikan pinjaman karena jumlah penumpang Garuda turun drastis sampai 95 persen akibat pandemi Covid-19.

Sesuai usulan Garuda dalam rapat, Rabu, pemerintah dan DPR sepakat dana pinjaman pemerintah memiliki tenor tiga tahun atau jatuh tempo pada 2023. Waktu tiga tahun juga diharapkan bisa memberi waktu bagi manajemen Garuda untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Chappy Hakim mengatakan, berbagai kajian menunjukan sistem transportasi udara perlu waktu 3-5 tahun untuk pulih dari kondisi terpuruk akibat pandemi.

Irfan menuturkan, manajemen Garuda Indonesia sudah menyusun sejumlah skema pengembalian uang negara dalam waktu tiga tahun. Opsi pertama, mengembalikan pendapatan dan mendorong lebih banyak penerbangan sehingga bisa membayar utang secara tunai. Opsi kedua, menerbitkan instrumen utang baru pada 2023 untuk melunasi pinjaman. Opsi ketiga, menawarkan konversi pinjaman Mandatory Convertible Bond (MCB) menjadi saham.

Bank Dunia menaikan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah-atas per 1 Juli 2020. Meskipun kabar baik, hal itu tetap harus disikapi dengan kehati-hatian. Posisi Indonesia berada dibagian bawah kelompok negara berpenghasilan menengah-atas. Dampak pandemi Covid-19 berisikmembawa Indonesia kembali menjadi negara berpenghasilan menengah-bawah jika penanganan Covid-19 gagal menurunkan jumlah penularan baru.

Saat ini pemerintah menjadi pilar utama pemulihan ekonomi melalui instrumen fiskal. Dengan senjata Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020. Tantangannya bagaimana senjata tersebut dapat benar-benar mencapai tujuan mengatasi dampak kesehatan dan menjaga perekonomian tetap bergerak. Dalam menstimulasi ekonomi dan mendistribusikan bantuan untuk jangka pendek dan jangka menengah.

Pada 15 juni 2020, Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan di Indonesia naik dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 9,78 persen pada Maret 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan, pada akhir tahun ini, tingkat kemiskinan di Indonesia 9,7-10,2 persen.

Belanja Pemerintah harus tepat sasaran, untuk kesehatan dan memberi ,modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, korporasi, termasuk BUMN. Pada akhirnya, belanja pemerintah yang didapat dengan berutang akan harus dibayar melalui pajak yang ditarik ketika ekonomi pulih segera.